SEMESTER 1
Bab 1
Interaksi sebagai Proses Sosial
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian dan syarat terjadinya interaksi sosial
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong interaksi sosial
3. Menjelaskan status dan peranan individu dalam interaksi sosial
4. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial
A. Proses Sosial dan Interaksi Sosial
1. Pengertian Interaksi Sosial
Secara Bahasa: inter (antar/saling); action (tindakan).
Secara Etimologis: hubungan timbal balik antarsesamanya.
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara antara individu manusia dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dan individu.
Menurut Charles P. Loomis, ciri-ciri interaksi sosial adalah:
v Jumlah pelaku lebih dari satu orang.
v Komunikasi antarpelaku menggunakan simbol dan lambang.
v Ada dimensi waktu.
v Ada tujuan yang hendak dicapai.
2. Syarat terjadinya Interaksi Sosial
Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial terjadi karena terpenuhinya 2 syarat, yaitu:
a. Kontak sosial
Dalam Sosiologi, kontak sosial dapat terjadi dengan atau tanpa hubungan fisik.
Kontak sosial memiliki sifat-sifat:
v Bersifat positif jika menghasilkan kerja sama dan bersifat negatif jika menghasilkan pertikaian.
v Bersifat primer jika pelaku interaksi bertemu muka langsung. Bersifat sekunder jika melalui suatu perantara.
b. Komunikasi
Komunikasi memuat komponen-komponen sebagai berikut:
v Komunikator : penyampai pesan
v Komunikan : penerima pesan
v Pesan : segala sesuatu yang disampaikan komunikator
v Media : sarana untuk menyampaikan pesan
v Efek : perubahan yang terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator
Adanya komunikasi menimbulkan kontak sosial. Akan tetapi, adanya kontak sosial belum tentu menimbulkan komunikasi. Interaksi sosial juga dapat terjadi melalui komunikasi nonverbal. Setiap pihak menyadari keberadaan pihak lain yang dapat menyebabkan perubahan perasaan.
3. Jenis-jenis Interaksi Sosial
B. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG INTERAKSI SOSIAL
Interaksi sosial dilandasi oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri manusia itu sendiri maupun dari luar.
1. Faktor dari dalam manusia meliputi:
**Imitasi : proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa saja yang dimiliki orang lain. Imitasi bisa membawa dampak positif dan negatif, tergantung dari yang ditiru.
**Identifikasi : upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain yang ditirunya.
**Sugesti : rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan sugesti tersebut menuruti apa yang disugestikannya tanpa berfikir lagi secara kritis dan rasional (bersifat negatif).
**Motivasi : rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab (bersifat positif).
**Simpati : suatu proses kejiwaan, di mana seorang individu merasa tertarik kepada seseorang atau sekelompok orang, karena sikapnya, penampilannya, wibawanya, atau perbuatannya yang sedemikian rupa.
**Empati: mirip dengan simpati, tapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja tapi dibarengi perasaan yang sangat dalam.
C. Status dan Peranan Individu dalam Interaksi Sosial
Status seseorang menentukan perannya, peran seseorang menentukan perilakunya.
1. Status (kedudukan)
Adalah posisi seseorang dalam kelompok masyarakat secara umum sehubungan dengan keberadaan orang lain di sekitarnya. Seseorang dapat mempunyai beberapa status karena ikut serta dalam berbagai pola kehidupan.
Menurut Ralph Linton, ada tiga macam status, yaitu:
v Ascribed Status
Status yang diperoleh secara otomatis melalui kelahiran. Status ini bersifat tertutup, yaitu hanya pada orang tertentu saja.
v Achieved Status
Status ini diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan sendiri. Jadi, status ini terbuka bagi setiap orang. Semua orang dapat mencapainya, asalkan memenuhi syarat tertentu.
v Ascribed Status
Status ini merupakan pemberian dari orang lain. Status ini umumnya diberikan kepada orang yang berjasa memperjuangkan sesuatu bagi masyarakat.
2. Peran sosial
Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Jika seseorang telah melaksanakan kewajiban dan meminta haknya sesuai dengan status yang disandangnya, maka ia telah melaksanakan perannya. Status dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status dan sebaliknya.
Bab 2
1. Proses Sosial Assosiatif
Adalah proses sosial yang menuju terbentuknya persatuan/integrasi sosial dan mendorong terbentuknya pranata, lembaga atau organisasi sosial. Yang termasuk proses sosial sssosiatif, antara lain:
a. Kerja sama
Adl usaha bersama antara individu dengan individu lainnya, antar individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama timbul saat seseorang menyadari bahwa mereka punya kepentingan bersama. Kerja sama menuntut adanya pembagian kerja dan keadilan, sehingga rencana kerja sama dapat tercapai dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama akan bertambah kuat bila ada bahaya dari luar yang mengancam kelompoknya.
Ditinjau dari segi pelaksanaannya, ada berbagai bentuk kerja sama:
1) Kerukunan
Ex: tolong menolong dan gotong royong (kerja bakti)
2) Bergaining
Kerja sama yang pelaksanaannya dengan perjanjian tentang pertukaran barang-barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih.
3) Kooptasi
Suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara menjaga stabilitas dan menghindari terjadinya kegoncangan.
4) Koalisi
Kombinasi antara 2 organisasi/lebih yang punya tujuan sama.
5) Joint venture
Kerja sama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu.
b. Akomodasi
Tujuan akomodasi:
1) Mengurangi pertentangan antarindividu, individu-kelompok atau antarkelompok sebagai akibat adanya perbedaan pendapat.
2) Mencegah meledaknya pertentangan untuk sementara waktu.
3) Memungkinkan terjadinya kerja sama antara kelompok-kelompok sosial yg hidupnya terpisah sbg akibat faktor-faktor psikologis dan kebudayaan.
4) Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah.
Akomodasi mempunyai beberapa bentuk, antara lain:
v Koersi (coercion): bentuk akomodasi yang prosesnya melalui paksaan fisik maupun psikologis. Dalam koersi, ada pihak yang lemah dan ada pihak yang kuat.
v Kompromi (compromise): bentuk akomodasi yang terjadi karena pihak yang bersengketa saling mengurangi tuntutannya agar tercapai kesepakatan.
v Arbitrasi (arbitration): akomodasi dengan menggunakan jasa pihak ketiga karena pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan persengketaan. Pihak ketiga ini ditunjuk oleh yang bersengketa atau pihak yang berwenang.
v Mediasi (mediation): hampir mirip dengan arbitrasi, hanya saja pihak ketiganya netral dan tidak bisa memutuskan. Ia hanya bisa mengusahakan jalan damai tapi tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah.
v Konsiliasi (consiliation): usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih untuk mencapai mufakat.
v Adjudikasi: cara penyelesaian perkara lewat pengadilan.
v Gencatan senjata: penangguhan permusuhan pada waktu tertentu karena menunggu jalan keluar yang baik.
v Toleransi: bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal. Kadang kala toleransi timbul secara tidak sadar dan spontan akibat reaksi alamiah individu.
c. Asimilasi
adalah upaya untuk mengurangi perbedaan antarindividu/kelompok untuk menghasilkan suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama.
Asimilasi terjadi pada masyarakat yang berbeda kebudayaan sehingga terbentuk kebudayaan baru dalam waktu lama.
Asimilasi terjadi setelah melalui tahap kerja sama dan akomodasi.
Syarat-syarat asimilasi:
v Terdapat sejumlah kelompok yang punya kebudayaan berbeda.
v Terjadi pergaulan antarindividu dan kelompok secara intensif dalam waktu yang lama.
v Kebudayaan masing-masing kelompok mengalami perubahan dan penyesuaian diri.
Faktor-faktor yang mendukung terjadinya asimilasi:
v Sikap menghargai dan menghormati orang lain dan kebudayaannya.
v Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat.
v Persamaan dalam unsur budaya secara universal.
v Terjadinya perkawinan campur antarkelompok yang berbeda budaya.
v Mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut.
Faktor yang menjadi penghalang asimilasi:
v Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu.
v Kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan baru.
v Adanya prasangkan buruk terhadap kebudayaan baru.
v Adanya perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi dari kebudayaan kelompok lainnya, sehingga tidak mau menerima kebudayaan baru.
v Adanya perbedaan ciri-ciri fisik, seperti tinggi badan, warna kulit, atau warna rambut.
v Adanya perasaan keterikatan yang sangat kuat terhadap kebudayaan yang sudah ada.
d. Akulturasi
adalah hasil perpaduan dua kebudayaan berbeda yang membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri-ciri kebudayaan masing-masing. Proses akulturasi berlangsung dalam waktu yang lama.
2. Proses Sosial Disosiatif (oposisi)
Suatu cara berjuang melawan seseorang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang termasuk proses sosial disosiatif antara lain:
a. Persaingan
adalah proses sosial ketika individu-individu/kelompok-kelompok manusia bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Persaingan terjadi hampir di setiap bidang kehidupan. Namun persaingan harus dilakukan secara jujur dan sportif.
b. Kontravensi
adalah proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi biasanya bersifat rahasia. Dalam kontravensi, lawan tidak diserang secara fisik tapi secara psikologis sehingga ia menjadi tidak tenang.Menurut Leopold Von Wiese dan Howard Becker , bentuk kontravensi dibedakan menjadi 5 bentuk sebagai berikut :
1. Kontravensi Umum
2. Kontravensi Sederhana
3. Kontravensi Ultensif
4. Kontravensi Rahasia berupa penghianatan , membuka rahasia pihak lain
5. Kontravensi Taktis berupa intimidasi , mengganggu pihak lain , dan provokasi
Tipe-tipe kontravensi yg terjadi dalam kehidupan manusia antara lain kontravensi antargenerasi dalam masyarakat , kontravensi yg menyangkut seksual , kontravensi parlementer , kontravensi antar masyarakat , antagonisme keagamaan , kontravensi intelektual dan oposisi moral.
c. Pertentangan/pertikaian
hreraksi sosial dalam bentuk pertentangan atau pertikaian terjadi jika masing-masing pihak yang sedang mengadakan interaksi, tidak menemukan kesepahaman mengenai sesuatu, kemudian berlanjut menjadi adu kekuatan, lalu timbul adanya perten¬tangan atau pertikaian. Pertentangan atau pertikaian tersebut dapat bersifat sementara atau terus-menerus.
d. Konflik
adalah proses sosial yang terjadi ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak yang lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik muncul karena adanya perbedaan perasaan, kebudayaan ataupun perbedaan kepentingan.
Bentuk-bentuk konflik antara lain:
v Konflik pribadi
v Konflik antarkelompok
v Konflik rasial
v Konflik antarkelas sosial
v Konflik politik
v Konflik internasional
BAB 4
Deskripsi Singkat
Pertemuan ini akan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk dapat memahami
pengertian dan ruang lingkup imperialisme dan kolonialisme di dalam
perkembangan sejarah Indonesia
Manfaat
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan
konsep tentang imperialisme dan kolonialisme . Selain itu perkuliahan ini juga akan
mengantarkan kepada mahasiswa untuk dapat memahami dampak imperialisme dan
kolonialisme pada rakyat Indonesia
Tujuan Instruksional Khusus
Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan:
1. Pengertian dan ruang lingkup kolonialisme dan imperialisme
2. Pentingnya pengetahuan tentang kolonialisme dan Imperialisme dalam
perkembangan sejarah Indonesia
3. Dampak kolonialisme dan imperialisme bagi rakyat Indonesia
4. Bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesa terhadap kolonialisme dan
Imperialisme
A. Pengertian Imperialisme dan Kolonialisme
A.1.Imperialisme
Istilah imperialisme yang diperkenalkan di Perancis pada tahun 1830-an ,
imperium Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1830-an, istilah ini diperkenalkan oleh
penulis Inggris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan
oleh Kerajaan Inggris. Orang Inggris menganggap merekalah yang paling berkuasa
(Greater Britain) karena mereka telah banyak menguasai dan menjajah di wilayah
Asia dan Afrika. Mereka menganggap bahwa penjajahan bertujuan untuk
membangun masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk
kebaikan dunia.
Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi
dan politik negara-negara kaya dan berkuasa , mengawal dan menguasai negaranegara
lain yang dianggap terbelakang dan miskin dengan tujuan mengeksploitasi
sumber-sumber yang ada di negara tersebut untuk menambah kekayaan dan
kekuasaan negara penjajahnya.
Imperialisme menonjolkan sifat-sifat keunggulan (hegemony) oleh satu
bangsa atas bangsa lain. Tujuan utama imperialisme adalah menambah hasil
ekonomi. Negara-negara imperialis ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang
mereka kuasai karena sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Selain
faktor ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahwa sebuah bangsa lebih mulia atau
lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai ethnosentrism, contoh bangsa
Jerman (Arya) dan Italia. Faktor lain yang menyumbang pada dasar imperialisme
adalah adanya perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan
memerintah dunia, misalnya dasar imperialisme Jepang.
Dasar imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebarkan ide-ide dan
kebuadayaan Barat ke seluruh dunia. Oleh karena itulah, imperialisme bukan hanya
dilihat sebagai penindasan terhadap tanah jajahan tetapi sebaliknya dapat menjadi
faktor pendorong pembaharuan-pembaharuan yang dapat menyumbang kearah
pembinaan sebuah bangsa seperti pendidikan, kesehatan, perundang-undangan dan
sistem pemerintahan.
Sarjana Barat membagi imperialisme dalam dua kategori yaitu imperialisme
kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah negara-negara yang
berhasil menaklukan atau menguasai negara-negara lain, atau yang mempunyai suatu
imperium seperti imperium Romawi, Turki Usmani, dan China, termasuk spanyol,
Portugis, Belanda, Inggris dan Perancis yang memperoleh jajahan di Asia, Amerika
dan Afrika sebelum 1870, tujuan imperialisme kuno adalah selain faktor ekonomi
(menguasai daerah yang kaya dengan sumber daya alam) juga termasuk didalamnya
tercakup faktor agama dan kajayaan .
Sedangkan Imperialisme modern bermula setelah Revolusi Industri di
Inggris tahun 1870-an. Hal yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya
kelebihan modal dan Barang di negara-negara Barat. Selepas tahun 1870-an , negaranegara
Eropa berlomba-lomba mencari daerah jajahan di wilayah Asia, Amerika dan
Afrika. Mereka mencari wilayah jajahan sebagai wilayah penyuplai bahan baku dan
juga sebagai daerah pemasaran hasil industri mereka.
Dasar Imperialisme ini dilaksanakan demi agama, mereka menganggap bahwa
menjadi tugas suci agama untuk menyelamatkan manusia dari segala macam
penindasan dan ketidakadilan terutama di negara-negara yang dianggap terbelakang
seperti para misionaris Kristen yang menganggap misi penyelamat ini sebagai The
White Man Burden
Diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya imperialisme adalah faktor
dan ekonomi
A.2. Kolonialisme
Koloni merupakan negeri, tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Koloni adalah satu kawasan diluar wilayah negara asal atau induk. Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi.Kebanyakan koloni yang dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah, keperluan untuk mendapatkan bahan mentah adalah dampak dari terjadinya Revolusi Industri di Inggris.
Istilah kolonialisme bermaksud memaksakan satu bentuk pemerintahan atas
sebuah wilayah atau negeri lain (tanah jajahan) atau satu usaha untuk mendapatkan
sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Usaha untuk
mendapatkan wilayah biasanya melalui penaklukan. Penaklukan atas sebuah wilayah
bisa dilakukan secara damai atau paksaan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Pada mulanya mereka membeli barang dagangan dari penguasa lokal,
untuk memastikan pasokan barang dapat berjalan lancar mereka kemudian mulai
campur tangan dalam urusan pemerintahan penguasa setempat dan biasanya mereka
akan berusaha menjadikan wilayah tersebut sebagai tanah jajahan mereka. Negara
yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas wilayah jajahannya, meliputi
aspek kehidupan sosial, pemerintahan, undang-undang dan sebagainya.
Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco da Gama dari
Portugis berlayar ke india pada tahun 1498. Di awali dengan pencarian jalan ke
Timur untuk mencari sumber rempah-rempah perlombaan mencari tanah jajahan
dimulai. Kuasa Barat Portugis dan Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda
berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha
mengusainya. Penguasaan wilayah yang awalnya untuk kepentingan ekonomi
akhirnya beralih menjadi penguasaan atau penjajahan politik yaitu campur tangan
untuk menyelesaikan pertikaian, perang saudara, dan sebagainya. Ini karena kuasa
kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan perdagangan mereka daripada
pergolakan politik lokal yang bisa mengganggu kelancaran perdagangan mereka.
Kolonialisme berkembang pesat setelah perang dunia I. Sejarah kolonialisme
Eropa dibagi dalam tiga peringkat. Pertama dari abad 15 hingga Revolusi industri
(1763) yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis.
Kedua, setelah Revolusi Industri hingga tahun 1870-an. Ketiga, dari tahun 1870-an
hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak
pertikaian kuasa-kuasa imperialis
B. Perdagangan Asia dan Munculnya Imperialisme dan Kolonialisme Barat
Di zaman perekonomian Asia yang telah maju, perekonomian Eropa justru
masih tertinggal jauh. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia dalam abad
ke-14 s/d abad ke-15 adalah dunia Islam, khususnya imperium Turki Usmani
(Ottoman) yang telah menguasai wilayah-wilayah strategis yang semula dikuasai
oleh Romawi-Byzantium. Penguasaan atas wilayah-wilayah itu sekaligus telah
menyekat jalur perdagangan dari Timur ke Barat yang mengakibatkan barang-barang
dagangan dari Timur seperti rempah-remapah menjadi langka dan harganya
melambung tinggi.
Meskipun harganya relatif tinggi ternyata minat masyarakat Eropa waktu itu
terhadap komoditi itu tidak menurun, bahkan cenderung meningkat. Oleh karena itu
maka para penguasa dan pengusaha atau pedagang Eropa berupaya mencari jalan
alternatif ke daerah penghasil komoditi tersebut.
Meningkatnya permintaan baik dari Eropa maupun dari tempat lainnya
seperti India secara tidak lengsung telah mendorong para produsen di kepulauan
Nusantara, khususnya kepulauan Maluku memperluas tanaman ekspornya, terutama
pala dan cengkeh. Selain adanya perluasan seperti pala dan cengkeh, juga di
beberapa pulau, seperti di Sumatera dikembangkan pula komoditi lain yang juga
sangat diminati orang-orang Eropa, yaitu lada. Walaupun harganya hanya separuh
rempah-rempah, namun waktu itu lada sudah termasuk komoditi ekspor yang penting
dari wilayah Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Menurut beberapa sumber, tanaman
ini mulanya merupakan barang dagangan dari Kerala, pantai Malabar di India barat
daya, yang dikenal oleh orang-orang Arab dan Eropa sebagai “negeri lada”. Sejak
kapan lada dibumidayakan oleh penduduk Sumatera tidak begitu jelas.
B.1. Emporium Malaka
Sejak runtuhnya Sriwijaya, kota pelabuhan terbesar yang patut disebut sebuah
emporium adalah Malaka. Kota pelabuhan yang sekaligus menyandang nama
kerajaan itu muncul pada ke-15 M. Kemunculannya sekaligus menggeser kedudukan
Pasai dalam dunia perdagangan internasional. Secara geografis letak Malaka cukup
strategis dan lebih menguntungkan dibandingkan Pasai. Pendiri Malaka, yaitu
Parameswara menyadari pentingnya jaminan keamanan bagi negerinya yang
kehidupan ekonominya lebih banyak bertumpu pada perdagangan daripada pertanian.
Agar kotanya tetap ramai, penguasa Malaka berusaha mengamankan jalur-jalur
perdagangannya dari para bajak laut atau lanun yang berkeliaran di sekitar Selat
Malaka. Di samping itu penguasa Malaka berupaya menjalin hubungan baik dengan
kerajaan-kerajaan sekitarnya, terutama Majapahit (Jawa), Siam dan Cina.
Malaka juga mengirimkan ekspedisi militernya ke negeri-negeri yang
dianggapnya penting untuk dikuasai karena menghasilkan barang-barang yang sangat
dibutuhkan Malaka. Misalnya Kampar di pantai timur Sumatera ditaklukannya
karena daerah ini merupakan penghasil lada dan merupakan pintu keluarnya emas
dari daerah pedalaman Minangkabau. Kemudian Siak juga ditaklukan dan
dikuasainya karena menghasilkan emas.
Keberhasilan Parameswara menjalankan kebijakan politiknya, ditambah
dengan perbaikan sistem pergudangan dan perbengkelan kapal (doking), membuat
kota Malaka berkembang menjadi sebuah emporium terbesar di Asia Tenggara.
Apalagi setelah penguasa Malaka menjadi Islam pada tahun 1414, telah mendorong
semakin banyak pedagang Islam dari Arab dan India yang nota bene menguasai jalur
perdagangan dari Asia ke Timur Tengah, melakukan kegiatan bisnis-perdagangan di
kota ini.
Menurut Tomé Pires, penulis Portugis, kebijakan yang ditempuh para raja
Malaka adalah menumbuhkan sistem birokrasi yang dapat memenuhi tugasnya dalam
mengatur perekonomian Malaka. Salah satu jabatan yang erat kaitannya dengan
perdagangan di pelabuhan adalah Syahbandar. Di Malaka waktu itu ada empat orang
syahbandar yang dipilih sendiri oleh para pedagang asing dari berbagai kelompok
bangsa untuk mengurusi kepentingan niaga mereka. Pertama, syahbandar yang
mengurusi para pedagang Gujarat; kedua, syahbandar yang mengurusi para pedagang
Keling, Bengali, Pegu, dan penduduk Pasai; ketiga, syahbandar yang menjaga
kepentingan para pedagang Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Kalimantan, dan
Filipina (Sulu dan Mangindanau); dan keempat adalah syahbandar yang menjaga dan
mewakili para pedagang Cina dan kepulauan Liu-Kiu. Kedudukan Malaka seperti
inilah yang mendorong Portugis berusaha menguasainya.
Bangsa Portugis telah mendengar informasi tentang kota Malaka dengan
segala kekayaan dan kebesarannya itu dari pedagang-pedagang Asia. Atas dasar
informs itu Raja Portugal mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk menemukan
kota tersebut, menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya dan menetap di
sana sebagai wakil raja Portugal. Awalnya Sequeira disambut dengan senang hati
oleh Sultan Mahmud Syah (1488-1528). Sikap Sultan kemudian berubah setelah
komunitas dagang Islam internasional yang ada di bandar itu meyakinkannya bahwa
Portugis merupakan suatu ancaman berat baginya. Oleh karena itu Sultan berusaha
menangkap Sequeira dan anak buahnya. Empat kapal Portugis yang sedang berlabuh
berusaha dirusak oleh pihak Sultan, namun gagal karena para kaptennya telah
berhasil membaya kapal-kapal itu berlayar ke laut lepas. Penyerangan terhadap
Portugis juga terjadi di tempat lainnya di barat. Dengan adanya kejadian seperti itu
Portugis yakin bahwa untuk menguasi perdagangan hanyalah dengan cara
penaklukan, sekaligus mengokohkan eksistensinya dalam dunia perdagangan Asia.
Afonso d’Albuquerque, panglima Portugis yang mendapat tugas untuk merebut
Malaka dengan satu perhitungan jika Malaka dapat dikuasai maka seluruh
perdagangan merica di Asia akan menjadi milik Portugis.
Sebelum sampai ke Malaka, Portugis telah menguasai Hormuz dan Sokotra di
sekitar Teluk Persia dan Goa di pantai barat India yang kemudian dijadikan
pangkalan tetap Portugis. Pada bulan April 1511, Albuquerque berlayar dari Goa
menuju Malaka dengan membawa armada Portugis yang berkekuatan 1200 orang
dan delapan belas buah kapal perang. Perang terjadi secara sporadis sepanjang bulan
Juli dan awal bulan Agustus, yang akhirnya dimenangkan oleh Portugis.
B.2. Awal Kolonialisme Bangsa Barat
Di satu pihak jatuhnya Byzantium ke tangan Turki Usmani telah
menyebabkan komoditi dari Asia Timur dan Asia Tenggara di Eropa langka dan
kalaupun adany harganya sangat mahal. Namun di pihak lainnya peristiwa itu
berdampak positif karena telah mendorong meningkatnya ilmu pengetahuan di dunia
Barat. Hal ini karena banyak ahli budaya-teknologi dari Byzantium yang lari ke
Barat berhasil menularkan pengetahuannya di sana. Di Portugal misalnya,
pengetahuan geografis dan astronominya meningkat semakin baik, sehingga orangorang
Portugis berhasil menjadi mualim-mualim kapal yang mahir dan tangguh.
Kepandaian ini kemudian dipadukan dengan berkembangnya teknologi
perkapalannya mulai dari penemuan sistem layar segitiga dengan temali-temali
persegi, serta kontruksi kapal yang semakin baik sehingga kapal-kapal mereka lebih
mudah digerakkan dan lebih layak dipakai untuk pelayaran samudra. Demikian pula
teknologi persenjataan mereka berkembang sehingga mampu menciptakan meriammeriam
yang dapat ditempatkan di atas kapal-kapal mereka. Kapal-kapal perangnya
lebih menyerupai panggung meriam di lautan daripada istana terapung bagi para
pemanah atau geladak balista (alat pelontar) seperti pada kapal-kapal Romawi pada
masa Julius Caesar dan Oktavianus Agustus. Penemuan-penemuan teknologi itulah
yang kemudian mendorong mereka untuk mencari jalur baru ke India (dalam mitos
masyarakat Eropa waktu itu, rempah-rempah berasal dari India, sehingga mereka
berlayar ke timur termasuk ke benua Amerika, adalah untuk mencari India).
Namun perlu dikemukakan di sini, bahwa Portugis berlayar ke timur bukan
semata-mata untuk mencari rempah-rempah, tetapi juga untuk mencari emas dan
sekutu untuk melawan Turki dalam arti melanjutkan “perang salib”. Pencarian emas
dan perak kemudian menjadi penting karena kedua logam mulia itu dijadikan
semacam indikator kesuksesan satu negara, seperti dikemukakan oleh Antonio Serra
bahwa kekayaan itu tiada lain adalah emas dan perak. Politik ekonomi ini dikenal di
Eropa sebagai ekonomi Merkantilis. Paham ini mulai berkembang sekitar tahun
1500-an dan semakin berkembang setelah terbit tulisan-tulisan dari para pendukung
paham ini, seperti Jean Colbert dari Perancis dan Thomas Mun dari Inggris.
Atas dorongan Pangeran Henry ‘Si Mualim’, Portugis memulai usaha
pencarian emas dan jalan untuk mengepung lawan yang beragama Islam dengan
menelusuri pantai barat Afrika. Mereka berusaha mencari jalan menuju Asia (India)
guna memotong jalur pelayaran pedagang Islam, sekaligus untuk memonopoli
perdagangan komoditi tersebut.
Pada tahun 1478, Bartolomeu Diaz sampai ke Tanjung Harapan di ujung
selatan Benua Afrika. Kemudian pada tahun 1497 armada pimpinan Vasco da Gama
sampai ke India. Pengalaman di India ini telah menyadarkan orang-orang Portugis
bahwa barang-barang perdagangan mereka tidak dapat bersaing di pasaran India
yang canggih dengan hasil-hasil yang mengalir melalui jaringan perdagangan Asia.
Oleh karena itulah semboyan “God –Gold – Glory” bagi mereka menjadi relevan,
karena tidak ada cara lain untuk menguasai perdagangan Asia selain melalui
peperangan dan menjadikan daerah-daerah penghasil komoditi itu sebagai koloni.
B.3. Dampak dikuasainya Malaka oleh Portugis
Setelah Portugis berhasil menguasai Malaka, mereka menemukan kenyataan
yang di luar perkiraannya. Kota pelabuhan itu bagaikan ayam dalam dongeng “ayam
bertelor emas” yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Melayu. Seekor ayam
yang setiap hari bertelor satu butir telor emas, yang kemudian disembelih oleh
pemiliknya karena tidak sabar menunggu dan ingin segera mendapatkan telor-telor
emas itu. Ternyata dalam tubuh ayam itu tidak ada telor emas. Portugis menemukan
suatu kenyataan bahwa Malaka bukanlah produsen dari semua komoditi ekspor
(khususnya merica) yang dicari-cari oleh para pedagang Barat. Kebesaran Malaka
adalah karena peranannya sebagai emporium, pelabuhan transit bagi para pedagang
Asia. Dengan diterapkannya politik monopoli serta upaya kristenisasi oleh Portugis,
peranan yang disebutkan terakhir justru terganggu. Para perdagangan Asia,
khususnya pedagang Islam merasa tidak nyaman lagi berdagang di kota tersebut.
Umumnya mereka berupaya menghindari kota emporium itu dan mencari jalan
alternatif guna mencapai tempat-tempat atau pelabuhan-pelabuhan lain yang diduga
dapat memenuhi kebutuhan dagangnya.
Jalur perdagangan di Asia Tenggara pun berubah, tidak lagi melalui Malaka
tetapi melalui pantai barat Sumatera, lalu masuk selat Sunda untuk selanjutnya
menelusuri pantai utara Jawa menuju kepulauan Indonesia bagian Timur yang
menghasilkan banyak rempah-rempah. Di jalur perdagangan baru itu umbuh pusatpusat
perdagangan baru, seperti Aceh, Banten, Semarang, Jepara dan Surabaya.
Sementara itu Malaka yang dihindari oleh para pegadang Islam kedudukannya
semakin merosot dan tidak pernah meraih kembali kejayaan dan kebesarannya.
Portugis sendiri akhirnya menyadari bahwa pentingnya Malaka adalah
peranannya sebagai pelabuhan emporium, pelabuhan transito. Guna mempertahankan
fungsinya itu, kapal-kapal Portugis belayar ke Maluku untuk mengambil komoditi
tersebut. Pada waktu itu di Maluku ada dua kesultanan Islam yang besar dalam
kondisi sedang menurun dalam kekuasaan politiknya dan saling bermusuhan satu
sama lain, yaitu Ternate dan Tidore.
Selain ke Maluku Portugis berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan
Pajajaran, satu kerajaan Hindu di Jawa Barat yang kedudukan politiknya juga sedang
menurun. Namun kerjasama dengan kerajaan ini tidak sempat terwujud karena
Pajajaran tenggelam oleh kekuatan Islam Demak - Banten.
Kenyataan ini telah memaksa Portugis untuk meninggalkan politik anti
Islamnya (Perang Salib), dan berusaha mencari mitra kerja atau sekutu dagang dari
kalangan Islam. Sebab, (1) Portugis harus menerima kenyataan bahwa kerajaankerajaan
di sekitarnya adalah Islam, dan (2) perdagangan Islam di Asia Tenggara
sampai Timur Tengah cukup dominani.
C. Persaingan dan kemitraan
C.1. Portugis di Maluku
Setelah Portugis menyadari bahwa penghasil rempah-rempaah bukanlah
Malaka melainkan Maluku. Atas dasar kenyataan itu Portugis berlayar ke Maluku
dan berupaya menanamkan pengaruhnya melalui persekutuan dengan Ternate. Atas
persetujuan Sultan Ternate, pada tahun 1522 Portugis membangun sebuah benteng di
sana. Pada awalnya persekutuan itu berjalan dengan baik. Hubungan itu mulai rusak
setelah Portugis melakukan kristenisasi terhadap masyarakat Maluku, serta perilaku
orang-orang Portugis sendiri dinilai tidak sopan. Akan tetapi karena kekuatan
kerajaan Ternate ternyata tidak cukup kuat untuk mengusir orang-orang Portugis.
Akibatnya yang terjadi menjadi kebalikannya, justru sultan Ternate, Tabariji
diturunkan dari singgasananya oleh Portugis lalu dibuang ke Goa, India. Sekitar
empat puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1575 giliran Portugis yang diusir
oleh sultan Ternate, Baabullah (1570-1583). Dari Ternate orang-orang Portugis
pindah ke Tidore dan membangun sebuah benteng di sana.
Meskipun gerakan kristenisasi tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh
‘pemerintah’ Portugis, namun tidak berarti upaya kristenisasi sama sekali berhenti.
Karena masih ada orang Eropa yang meneruskan kegiatan itu di kepulauan
Nusantara. Orang itu adalah Santo Francis Xavier (1506-1552), orang Spanyol,
yang bersama-sama dengan Santo Ignatius Loyola mendirikan Ordo Jesuit. Pada
tahun 1560-an di kepulauan Maluku diduga sudah ada sekitar 10.000 komunitas
Katholik yang sebagian besar berdomisili di Ambon, dan pada tahun 1590-an
terdapat sekitar 50.000 – 60.000 orang Katholik (Ricklefs, 2005). Menurut Ricklefs,
kondisi ini telah memberi sumbangan yang besar pada rasa memiliki kepentingan
yang sama dengan orang-orang Eropa, terutama di kalangan penduduk Ambon.
Perasaan semacam itu tidak dialami oleh penduduk pribumi (Indonesia) di daerahdaerah
lainnya.
Upaya kaum missionaris yang sungguh-sungguh ini terjadi justru pada waktu
kegiatan penaklukan Portugis di kepulauan Indonesia telah terhenti. Pada waktu itu
kepentingan utama Portugis telah bergeser dari Maluku ke perdagangan dengan
Jepang yang dinilainya lebih menguntungkan. Setelah Portugis memperoleh Macao
di tahun 1557, perdagangan dengan Cina juga semakin terbuka. Akhirnya kegiatan
Portugis yang luas mulai lebih dipusatkan pada perdagangan gula Brazil dan budakbudak
Afrika daripada terhadap wilayah timur Asia, terutama setelah Portugis terusir
dari Malaka tahun 1641 oleh kekuatan gabungan VOC dan Johor. Dengan demikian
kristenisasi dengan segala pengaruhnya di kepulauan Indonesia bagian timur lebih
merupakan hasil jerih payah seorang Jesuit daripada hasil jerih payah kerajaan
Portugal.
Selain agama, Portugis meninggalkan beberapa pengaruh budaya, seperti
balada keroncong yang romantis, dan kosa kata yang terserap ke dalam bahasa
Indonesia seperti kata ‘pesta’, ‘sabun’, ‘sepatu’, ‘bendera’, ‘kemeja’, ‘’meja’,
‘minggu’ dll. Hal ini membuktikan bahwa di samping bahasa Melayu yang menjadi
lingua franca, bahasa Portugis banyak pula dipergunakan di kepulauan Indonesia,
paling tidak sampai akhir awal abad ke-19. Kini, di daerah kepulauan Maluku masih
banyak nama keluarga yang berasal dari masa Portugis, seperti: da Costa, Dias, de
Fretes, Gonsalves, Mendoza, da Silva, dan Rodrigues.
Perdagangan Portugis pada dasarnya bersifat semi-feodal dan terikat oleh raja
Portugis beserta politiknya. Perdagangan resmi Portugis dapat dikatakan sebagai
contoh dari seorang raja Eropah yang berdagang. Karena itu banyak yang menilai
organisasi perdagangannya kurang efisien. Para pejabatnya di Asia bukanlah
saudagar melainkan hidalgo’s yang lebih menyukai perampokan daripada
perdagangan resmi. Apalagi pada waktu itu bagi seorang prajurit, perampokan
merupakan hak penakluk dari pihak yang menang perang, sehingga perampokan
dianggap terhormat.
C.2. VOC sebagai Kekuatan Baru
Dibandingkan dengan Belanda (Ekspedisi pertama Balanda di bawah
pimpinan Cornellis de Houtman tiba di Banten tahun 1596) dan Inggris (ekspedisi
pertama Inggris di bawah pimpinan Sir Francis Drake yang singgah di Ternate,
Sulawesi dan Jawa diakhir tahun 1579) yang baru datang ke wilayah ini menjelang
akhir abad ke-16, maka organisasi perdagangan Portugis memang kelihatan kuno dan
kurang efisien. Organisasi dagang yang dibentuk para pedagang dan penguasa
Belanda, yaitu Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) mempunyai tujuan
utama yang jelas, yaitu dagang. Ketegasan itu antara lain tercermin dari khirarkhi
VOC itu sendiri. Jabatan “Eerste Koopman” misalnya, dalam hirarkhi VOC
merupakan jabatan penting dan strategis. Pada zaman kejayaannya, hampir semua
mantan pejabat “Eerste Koopman” menjadi gubernur jenderal.
Dalam menanamkan pengaruhnya di Nusantara, baik Portugis maupun
Belanda banyak mempergunakan pola-pola konflik setempat. Disamping itu mereka
juga membawa konflik-konflik mereka di Eropa ke wilayah ini, yang kemudian juga
dipergunakan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sejak berdirinya, VOC sudah
mempersiapkan diri untuk peperangan, terutama melawan musuh-musuhnya di
Eropa. Pertama melawan Portugis dan Spanyol, setelah itu EIC (Inggris).
Permusuhan antar kekuatan Barat ini tidak saja karena pada dasarnya telah
bermusuhan di Eropa, melainkan juga karena persaingan dagang di kepulauan
Indonesia dan Semenanjung Melayu, di mana tiap-tiap pihak ingin memperoleh
monopoli atas perdagangan tersebut.
C.3. Aceh dan kekuatan Barat
Seperti telah disebutkan bahwa penguasaan kota Malaka oleh Portugis telah
mengacaukan struktur perdagangan di Asia Tenggara, khususnya kepulauan
Indonesia dan Semenanjung Melayu. Banyak pedagang Asia yang mengindari kota
Malaka yang telah dimonopoli Portugis yang secara tidak langsung membuat
peranan Malaka sebagai pelabuhan transit semakin merosot. Sebaliknya di beberapa
daerah, terutama yang di jalur perdagangan baru, tumbuh dan berkembang kota-kota
dagang baru, yang beberapa di antaranya berkembang menjadi pusat kekuatan politik
baru di wilayah ini.
Aceh misalnya, pada tahun 1511 di bawah kekuasaan Sultan Ali Mughayat
masih merupakan satu pelabuhan kecil yang berada di bawah kekuasaan Pidie.
Sewaktu Malaka direbut Portugis, sebagian besar komunitas dagang Asia berpindah
ke Aceh. Penghidupan utama dari penduduknya adalah menangkap ikan (nelayan),
dengan pekerjaan sampingan adalah merampok di laut, termasuk merampok kapalkapal
Portugis. Dengan kekuatan sekitar 30 kapal (lankhara), Aceh di bawah
Sultannya yang pertama, Ali Mughayat (?1514-1530) berhasil menyergap kapalkapal
Portugis dan memperoleh meriam-meriam dari hasil rampokan tersebut. Dalam
tahun 1530 diberitakan bahwa jumlah meriam yang dimiliki Aceh lebih banyak
daripada yang meriam Portugis yang ada di benteng Malaka.
Dengan meningkatnya kekuatan dan persenjataan itu, Aceh menaklukan Pidie
yang sebelumnya merupakan tuannya. Setelah itu Aceh memperluas hegemoninya ke
selatan, ke Deli dan Sumatera Barat. Pada tahun 1524 Pedir dan Pasai berhasil
dikuasai Aceh, setelah pasukannya berhasil mengusir garnisun Portugis yang
ditempatkan di daerah itu. Kemenangan Aceh atas Portugis ini dilenggkapi lagi
dengan keberhasilnnya mengalahkan armada Portugis di Aru. Kemenangan demi
kemenangan itu telah memposisikan Aceh, tidak saja berhadapan dengan Portugis
melainkan juga dengan Johor. Untuk sementara waktu Johor besama-sama dengan
Indrapura mampu manahan ekspansi Aceh. Johor berhasil memukul mundur pasukan
Aceh dari Aru dan menguasinya sekitar empat puluh tahun berikutnya. Satu hal yang
perlu dicatat, daerah-daerah yang ditaklukan Aceh, umumnya merupakan daerah
penghasil merica, emas, lada, dan produksi lainnya yang laris di pasaran dunia waktu
itu.
Kesultanan Johor adalah adalah pusat kekuatan politik baru dinasti Melayu
setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kesultanan itu berhasil mempertahankan
eksistensinya dan mampu mempertahankan perdagangan internasionalnya. Dalam
perkembangannya nanti, Johor bersekutu dengan VOC, terutama dalam menghadapi
tekanan dari Kesultanan Aceh yang bersekutu dengan Portugis yang bercokol di
Malaka. Sampai pertengahan abad ke-17 perdagangan di Selat Malaka dimainkan
oleh tiga kekuatan, yaitu Portugis, Aceh, dan Johor. Namun Aceh berkali-kali
menyerang Johor, terutama untuk merebut Aru, seperti pada tahun 1564 dan 1565.
Pada tahun-tahun itu,Aceh di bawah Sultan Alaudin Riayat Syah al-Kahar (1537-
1571) menyerang dan merampok Johor serta menawan rajanya Sultan Alaudin
Riayat Syah I dibawa ke Aceh dan kemudian dibunuh. Kemudian pada tahun1613,
kembali armada Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636) menyerang Johor
dan menangkap rajanya Sultan Alaudin Riayat Syah II (1597-1613) dan keluarganya,
serta sekelompok pedagang VOC dan membakar benteng VOC di kota tersebut
Sultan Iskandar Muda tercatat sebagai penguasa terbesar di antara penguasapenguasa
Aceh. Pada awal abad ke-17 ia berhasil membawa Aceh menjadi kerajaan
maritim terbesar di wilayah Nusantara bagian barat. Kekuatan armada perangnya,
serta armada dagangnya menjadikan mata uang mas Aceh (dirham) disukai dan
diterima oleh komunitas pedagang Asia sebagai salah satu alat pembayaran yang sah
dalam transaksi perdagangan di samping Real Spanyol, Rijkasdaalder Belanda atau
Kepeng Cina.
Ofensif Aceh terhadap Malaka-Portugis dilakukan berkali-kali. Pada tahun
1614 armada Aceh berhasil mengalahkan armada Portugis di Bintan. Kemudian pada
tahun 1617 Aceh merebut Pahang dan menawan rajanya Sultan Ahmad Syah. Setelah
itu pada tahun 1620 giliran Kedah ditaklukannya dan tiga tahun kemudian, Aceh
kembali merampok Johor. Namun baik Johor maupun Portugis tidak pernah
menyerang balik ke Aceh. Ofensif militer Aceh baru terhenti setelah pada tahun 1629
armada lautnya menderita kekalahan besar di muka pelabuhan Malaka Portugis.
Menurut laporan Portugis, Aceh kehilangan seluruh kapal perangnya berikut 19.000
prajuritnya (hilang dan tewas).
Setelah kekalahan itu, Iskandar Muda tidak pernah menyerang Malaka
Portugis lagi Dua kali ia mengirim ekspedisi lautnya, namun kedua-duanya hanyalah
untuk menumpas pemberontakan di Pahang. Meskipun Iskandar Muda berhasil
menjadikan Aceh negara terkuat di bagaian utara pulau Sumatera, namun dia tidak
pernah mengirimkan ekspedisi untuk menaklukan Lampung, Sumatera bagian
selatan, yang merupakan daerah penghasil lada. Waktu itu Sumatera bagian selatan
berada di bawah pengaruh Kesultanan Banten.
Di pulau Sumatera Aceh secara terus menerus menentang kekuasaan Portugis
dan Belanda. Oleh karena itu kesultanan itu dilihat oleh Portugis sebagai kekuatan
Islam yang menentang kehadirannya. Satu fakta yang menunjang anggapan itu
karena memang Aceh sering mengibarkan bendera Islam dalam peperangannya
melawan Portugis dan VOC. Meskipun demikian tidak selamanya Aceh bertentangan
dengan Portugis. Kadang-kadang Aceh juga mengadakan persekutuan dengan
Portugis dalam menghadapi kesultanan Johor (yang Islam) atau persekutuan Johor-
VOC. Pada dasarnya konflik maupun persekutuan seperti di atas adalah soal yang
lazim, karena kepentingan-kepentingan tertentu, tidak semata-mata karena alasan
politis melainkan juga ekonomi.
Kebesaran kesultanan Aceh tidak hanya terletak pada kekuatan militernya
semata, melainkan karena kemampuannya untuk menjalin hubungan diplomatik
dengan dunia Asia Barat, terutama Turki yang disebut oleh masyarakat Aceh sebagai
Raja Rum. Dengan jatuhnya Aden ke tangan Turki Usmani di tahun 1538,
penghidupan perdagangan merica ke Timur Tengah melalui Laut Merah yang sempat
terhenti oleh kehadiran kekuatan maritim Portugis di Lautan Hindia, kembali
berkembang. Dari beberapa negara Nusantara yang, kemungkinan besar hanya Aceh
yang mempunyai hubungan internasional. Duta-duta Aceh tidak hanya sampai ke
Istambul, Turki, tetapi juga mengunjungi raja-raja Eropa seperti Ratu Elizabeth dari
Inggris, bahkan juga Pangeran Maurice dari Belanda. Di Asia sendiri duta Aceh
antara lain berkunjung ke Moghul, India. Dari misi-misi diplomatik itu, hubungan
dengan Turki yang paling membawa hasil yang tetap dan besar. Turki melihat
kehadiran Aceh sebagai suatu kesempatan untuk memerangi Portugis-Spanyol di
wilayah Timur atau dari belakang. Sebagai bukti dari perhatian itu, pada tahun 1567
Turki mengirimkan 500 orang pelatih artileri (meriam) ke Aceh beserta sejumlah
meriamnya, antara lain meriam yang diberi nama “Lada sacupak” yang ukurannya
sangat besar dan dianggap sebagai pusaka penting waktu itu. Di samping itu orangorang
Turki mengajarkan cara membuat meriam kepada orang-orang Aceh. Di duga
bantuan-bantuan militer itu dibayar dengan hasil perdagangan merica atau lada yang
merupakan hasil ekspor Aceh yang utama dan menguntungkan.
Ada satu faktor yang membuat Aceh tidak mampu mengembangkan dirinya
menjadi kerajaan besar di Nusantara, yaitu intrik-intrik di dalam istananya sendiri,
baik di kalangan elit-elit pusat maupun di daerah. Setelah Iskandar Muda meninggal,
peranan Aceh dalam politik maupun perdagangan terus merosot, sehingga memberi
kesempatan kepada Johor untuk membenahi dirinya. Johor kemudian berhasil
menegakkan kembali pengaruhnya di semenanjung Malaya dan kawasan selat bagian
selatan.
C.4. Raja-raja Jawa dan Kekuatan Barat
Jatuhnya kota Malaka ke tangan Portugis, menyebabkan kota-kota lama di
pesisir utara Jawa seperti Sunda Kalapa, Cirebon, Jepara, Pati, Kudus, Tuban, Gresik
dan Surabaya, ramai dikunjungi para pedagang manca negara. Bahkan di beberapa
daerah tumbuh pula kota dagang baru, antara lain Banten.
Para penguasa di Jawa melihat Portugis sebagai saingan dan ganjalan dalam
perdagangan mereka. Jepara misalnya, melihat Portugis sebagai saingan utama dalam
perdagangan lada yang kedua-duanya mengambil barang dagangan itu dari Maluku.
Kemudian Demak sebagai pengekspor beras ke Malaka, menjadi rugi setelah kota
tersebut jatuh ke tangan Portugis. Faktor-faktor inilah dan juga isu-isu perang agama
yang mendorong Demak, Jepara dan Kudus bersatu untuk menyerang Malaka.
Ekspedisi penyerangan dilakukan pada tahun 1513 di bawah Pati Unus. Konon
ekspedisi ini terdiri dari 100 buah kapal perang serta membawa 5000 prajurit
gabungan dari Jepara dan Palembang.. Namun ekspedisi itu dapat dikalahkan oleh
Portugis. Kemudian pada tahun 1551 Jepara kembali mengirimkan ekspedisinya
membantu Johor untuk menyerang Malaka Portugis yang juga berakhir dengan
kegagalan. Pada tahun 1574 Jepara sekali lagi mengirimkan ekspedisinya
mengepunga Malaka Portugis selama tiga bula. Namun juga tidak berhasil
melumpuhkan kekuatan Portugis di kota pelabuhan itu.
Kegagalan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara untuk merebut Malaka pada
dasarnya karena kekuatan Islam di kepulauan Nusantara tidak mau bersatu melawan
Portugis maupun Belanda (VOC). Bahkan di antara mereka juga saling mencurigai.
Malaka sendiri akhirnya jatuh oleh serangan gabungan antara Johor-VOC.
Eksistensi kerajaan-kerajaan maritim Jawa dengan kekecualian Banten, tidak
bertahan lama. Kebesaran mereka sebagai kekuatan maritim terus merosot bukan
karena dikalahkan oleh kekuatan Portugis atau pun VOC, melainkan oleh kekuatan
baru yang muncul di pedalaman Jawa, yaitu Mataram. Kerajaan ini yang berdiri
sejak tahun 1575 terus menerus melakukan ofensif terhadap kerajaan-kerajaan
maritim, khususnya di pantai utara Jawa, bahkan sampai ke Batavia. Bayangan
kejatuhan Majapahit yang menghantui para penguasa di Mataram membuat mereka
berupaya mematikan sumber-sumber pendukung politik dan ekonomi kerajaankerajaan
tersebut, yang secara tidak langsung mematikan perdagangan laut mereka.
Kedatangan pedagang baru, termasuk VOC dan EIC (Inggris) seringkali
mendatangkan harapan-harapan baru bagi raja-raja di Nusantara. Demikian pula
sewaktu Belanda dan Inggris datang di akhir abad ke-16 disambut dengan baik.
Banten misalnya mengijinkan VOC dan EIC membuka kantor dagangnya di kota
pelabuhannya. Demikian pula Pangeran Jayakarta mengundang masuk VOC untuk
membuka kantor dagangnya di kotanya. Namun politik monopoli yang
dikembangkan VOC membuat penguasa Jayakarta merasa dirugikan. Lalu Pangeran
Jayakarta bersekutu dengan EIC yang juga merasa dirugikan oleh VOC, untuk
bersama-sama mengusir VOC. Di saat-saat kritis bagi kekuatan VOC di Jayakarta
tertolong oleh tindakan raja Banten yang curiga atas tindakan Pangeran Jayakarta.
Raja Banten menilai tindakan Pangeran Jayakarta membahayakan kedudukan
Banten. Oleh karena itu Banten menangkapnya dan mengusir EIC dari Jayakarta.
Dalam saat kekuatan Jayakarta kosong, armada VOC yang didatangkan dari Maluku
datang menyerang Jayakarta. Kota itupun jatuh ke tangan VOC dan diubah namanya
menjadi Batavia.
Setelah berhasil menguasai Batavia, J.P. Coen memindahkan kantor pusat
dagang VOC dari Ambon ke Batavia. Namun untuk menguasai seluruh perdagangan
di Nusantara, VOC harus menunggu waktu yang relatif lama. Di sebelah barat,
Banten tampil sebagai salah satu kekuatan maritim di Jawa sekaligus sebagai saingan
berat dalam perdagangan yang terus menerus menentang VOC seperti halnya Aceh
terhadap Malaka-Portugis. Sementara tantangan dari kekuatan maritim di sebelah
timur seperti, Surabaya, Pacitan, Pasuruan, Kudus, dan Demak relatif tidak ada
karena kerajaan-kerajaan tersebut sedang menghadapi kekuatan Mataram.
C.4.1. Runtuhnya Mataram
Masa kejayaan Mataram terjadi pada masa kekuasaan Sultan Agung (1613-
1646). Pada masa itu Mataram dua kali menyerang Batavia, yatu: pada tahun 1628
dan tahun 1629. Atas kegagalan itu Sultan Agung telah menghukum mati para
panglimanya.
Sejak kegagalannya itu, Mataram mencoba mencari sekutu dengan mendekati
Portugis dan India. Namun upaya itu dihentikan karena menurut penilaian Sultan
Agung, kekuatan Portugis tidak akan mampu mengalahkan VOC. Setelah itu
Mataram berbalik melakukan hubungan baik dengan VOC. Bagi VOC sendiri,
berhubungan baik dengan Mataram jauh lebih menguntungkan daripada terus-terusan
berperang. VOC memilih mengirimkan upeti ke istana Mataram sebagai tanda
mengakui kebesaran Mataram di bawah Sultan Agung. Imbalannya armada Mataram
menghentikan serangan-serangannya terhadap kapal-kapal dagang VOC.
Setelah Sultan Agung wafat, Mataram dikuasai oleh penguasa-penguasa yang
lemah, bahkan kemudian sangat tergantung kepada VOC. Diawali oleh Amangkurat
I dan Amangkurat II yang meminta bantuan VOC untuk menumpas perlawanan
Trunojoyo. Ketergantungan pun semakin menjadi-jadi setelah kerajaan ini didera
oleh intrik-intrik perpecahan di dalam istana serta pemberontakan dari pangeranpangeran
di negara-negara bawahannya. Pada tahun 1704 misalnya, VOC membantu
Pangeran Puger yang berselisih dengan raja Mataram Sunan Amangkurat III (1703-
1708) yang merupakan keponakannya sendiri. VOC membantu Puger karena jauh
lebih menguntungkan daripada Amangkurat III yang politiknya mulai menjauhi VOC
bahkan disebut-sebut ikut melindungi pemberontak Untung Surapati. Pasukan
gabungan VOC dengan Puger akhirnya berhasil memenangkan peperangan.
Amangkuart III ditangkap dan dibuang ke Sri Langka.
Sebagai imbalan atas bantuannya, Puger yang kemudian bergelar Susuhunan
Paku Buwono I (1704-1719) memberikan beberapa konsesi-konsesi seperti : (1)
mengakui batas-batas Batavia, termasuk Priangan yang diajukan VOC, (2)
menyetujui bahwa Cirebon merupakan daerah perwalian VOC, (3) mengakui
kekuasaan VOC atas Semarang, (4) memberikan hak membangun benteng di mana
saja di Jawa, dan (5) memberikan hak monopili atas perdagangan candu dan tekstil.
Pertentangan antara Pangeran Puger dan Amangkurat III terbukti bukanlah
intrik-intrik terakhir yang terjadi di istana Mataram. Pertentangan di kalangan istana
kembali mengguncang istana Mataram sejak tahun 1740-an sampai tahun 1750-an,
terutama antara pihak Paku Buwono II, Pangeran Mas Said, dan Pangeran
Mangkubumi. Akhirnya berdasarkan perjanjian Gianti (13 Februari 1755) Mataram
dipecah menjadi dua, yaitu Surakarta di bawah kekuasaan Paku Buwono dan
Jogyakarta di bawah kekuasaan Mangkubumi yang kemudian menggunakan gelar
Sultan Hamangkubuwono. Beberapa tahun kemudian sebagian dari Surakarta
dipecah menjadi Mangkunegaran. Demikian juga sebagaian Jogyakarta menjadi
wilayah Pakualaman.
C.4.2. Runtuhnya Banten
Di ujung barat Jawa, kerajaan Banten pada dasarnya kekuasaannya jauh lebih
kecil dibandingkan Mataram. Namun kekuatan armada dagangnya jauh lebih kuat
dibandingkan Mataram. Pada masa Sultan Ageng (1651-1683) yang dikenal dengan
sebutan Sultan Tirtayasa, Banten berhasil membangun armada dagang dengan
menggunakan model Eropa. Kapal-kapalnya yang menggunakan surat jalannya
melayari jalur-jalur perdagangan Nusantara. Bahkan dengan menjalin hubungan baik
dengan Inggris, Denmark dan Cina, Banten dapat berdagang dengan Persia, India,
Siam, Vitenam, Cina, Filipina, dan Jepang. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa
sampai menjelang akhir abad ke-17, Banten masih mampu melakukan perdagangan
internasional jarak jauh, sekaligus mematahkan ambisi VOC yang ingin memonopoli
perdagangan lada. Seperti halnya Mataram, kerajaan Banten mengalami kemunduran
karena didera konflik dalam negeri, yang kemudian mengundang hadirnya VOC.
Putera Mahkota yang baru naik tahta yang kemudian bergelar Sultan Haji
(1682-1687) ternyata memiliki kebijakan politik yang tidak sejalan dengan ayahnya.
Jika ayahnya sangat anti VOC, sebaliknya ia ingin menjalin hubungan dengan kongsi
dagang Belanda itu. Otomatis ayahnya dan para elit politik Muslim militan lainnya
menentang keras kebijakan tersebut. Pertentangan ini akhirnya meledak menjadi
konflik terbuka yang disertai tindakan kekerasan. Pada tahun 1680. Ageng Tirtayasa,
yang masih diakui oleh sebagian masyarakat Banten sebagai sultan, mengumumkan
perang terhadap VOC yang telah menganiaya para pedagang Banten. Sultan Haji
yang kedudukannya terjepit karena dijauhi para elit politik dan elit agama Islam,
akhirnya menerima semua prasyarat yang diajukan VOC sebelum membantunya.
Tuntutan VOC itu antara lain:
(1) semua budak-budak yang lari dari Batavia ke Banten harus dikembalikan
walaupun sudah menjadi Islam,
(2) Semua para perampok yang mengacaukan Batavia harus dihukum dan
VOC diberi ganti rugi,
(3) Banten harus menarik kembali dukungannya terhadap para pemberontak
Mataram yang melawan VOC, dan
(4) Banten tidak boleh lagi melakukan hubungan dagang dengan para
pedagang lain, terutama pedagang Eropa, kecuali dengan VOC.
Pada bulan Maret 1682 sebuah armada dibawah pimpinan François Tack
dan Isaac de Saint-Martin berlayar menuju Banten. Pada waktu itu kekuatan Sultan
Haji dalam keadaan kritis, terkepung oleh kekuatan ayahnya. Datangnya bantuan itu
menyelamatkannya dan kemudian dengan bantuan kekuatan VOC Sultan Haji
berbalik mengusir kekuatan ayahnya ke daerah pedalaman. Usia yang cukup tua
rupanya tidak cukup mendukung gerakan Sultan Tirtayasa. Akhirnya pada bulan
Maret 1683 dia bersama Syaikh Yusuf ulama asal Makasar tertangkap. Sultan
Tirtayasa dibawa ke Batavia, sementara Syaikh Yusuf dibuang ke Tanjung Harapan,
Afrika. Tahun 1695 Sultan Tirtayasa meninggal dalam masa tahanannya.
Kemenangan Sultan Haji dengan bantuan VOC ini sekaligus mengakhiri masa
kejayaan dan kemerdekaan Banten.
Meskipun Sultan Haji telah menerima semua prasyarat VOC, namun para
pendukung Sultan Tirtayasa masih terus melakukan perlawanan, antara lain dibawah
pimpinan Kyai Tapa dan Ratu Bagus Buang (pewaris tahta Banten yang sempat
dibuang VOC). Serangan-serangannya terhadap kepentingan VOC secara sporadis
sangat menyulitkan VOC seperti terjadi di Selat Sunda, sekitar Bandung, Bogor
(Buitenzorg), dan akhirnya melibatkan diri dalam pemberontakan di Mataram.
Setelah itu dia menghilang beserta pengikutnya.
Dengan takluknya Mataram dan Banten, perdagangan di pulau Jawa praktis
didominasi oleh VOC, terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
C.5. Supermasi VOC di Kep. Indonesia bagian Timur
Dalam menghadapi para penguasa-penguasa di kepulauan Indonesia bagian
timur, VOC menjalankan politik dan taktik yang relatif sama dengan yang mereka
praktikan di Jawa. Di kepulauan Maluku misalnya, VOC berusaha melumpuhkan
perlawanan kaum Muslim Hitu di bawah pimpinan Kakiali yang bergelar Kapitein
Hitu (semula yang mendapat gelar ini adalah ayahnya yang pro VOC) dengan
berupaya mendekati raja Ternate.
VOC menyatakan bersedia mengakui kedaulatan Ternate atas Seram dan Hitu
serta menggaji raja Ternate sebesar 4.000 Real Spanyol setahun. Sebagai
imbalannya, Ternate harus menghentikan semua penyelundupan perdagangan
cengkeh dan diserahkan kepada VOC. Perjanjian ini menjadi tidak efektif karena
Kakiali sebagai kapitein Hitu tidak bersedia mengikuti perjanjian itu. Namun ada
satu hal yang menguntungkan VOC, yaitu Malaka telah berhasil mereka kuasai
(1641) sehingga kekuatan lautnya bisa dipusatkan untuk menumpas perlawanan
Kakiali dan kawan-kawannya. Akhirnya VOC berhasil membunuh Kakiali setelah
terlebih dahulu berhasil membujuk seorang kebangsaan Spanyol yang menjadi
pengikut Kakiali. Setelah Kakiali dibunuh, benteng pertahanan kaum Muslim Hitu
berhasil direbut. Meskipun demikian orang-orang Hitu terus melakukan perlawanan
secara sporadis dan berkali-kali membentuk komplotan anti VOC.
Kesempatan VOC untuk menguasai perdagangan di Maluku pun semakin
terbuka, sewaktu raja Ternate Mandarsyah dikudeta oleh kalangan istana dan
melarikan diri ke benteng VOC untuk minta bantuan. VOC mengabulkannya dengan
menyodorkan berbagai persyaratan yang sangat menguntungkan VOC, antara lain
mengenai monopili perdagangan cengkeh. Setelah itu sejak tahun 1652 sampai 1658
terjadi peperangan di sekitar Hoamoal yang berakhir dengan kemenangan VOC.
Penduduk Hoamoal yang tersisa yang masih anti VOC dibuang ke Ambon dan
semua tanaman di daerah itu dimusnahkan. Hegemoni VOC di Maluku semakin
lengkap setelah tahun 1663, Spanyol menyerahkan sisa-sisa pos mereka yang berada
di Ternate dan Tidore. Kemudian Spanyol menarik semua kekuatannya ke Filipina.
Setelah Ternate dapat diatasi, untuk sementara waktu Maluku dianggap
‘aman’ oleh VOC, sehingga VOC mempunyai cukup waktu untuk memusatkan
perhatiannya ke Makasar (Gowa-Tallo). Kerajaan ini menjadi satu-satunya kekuatan
maritim di timur yang menjadi saingan VOC. Makasar dinilai oleh VOC menjadi
pusat perdagangan rempah-rempah ‘gelap’ yang membahayakan. Pihak Belanda
masih melihat pedagang-pedagang Portugis masih aktif di sana sejak mereka
kehilangan Malaka.
Namun untuk menundukkan Gowa bukan masalah kecil. Seperti juga di
daerah-daerah lain, VOC baru mampu menundukkan lawannya, jika ada suatu
kelompok berpengaruh di kerajaan tersebut yang mau bersekutu dengan pihaknya.
Akhirnya VOC dapat menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis, La
Tenriatta to Unru’ (1634-1696), yang terkenal dengan nama Arung Palaka.
Penguasaan Gowa atas kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan lainnya memang
masih memberikan otonomi yang cukup luas bagi penguasa setempat. Namun
bagimanapun tindakan penguasa Gowa atas mereka tetap menimbulkan rasa benci.
Pada tahun 1660 sekitar 10.000 orang Bugis dari Bone (termasuk Arung Palaka)
pernah melakukan pemberontakan, namun gagal. Dari sekian orang yang berhasil
lolos, lalu pergi ke pulau Butung meminta bantuan VOC. Kesempatan ini
dipergunakan dengan baik oleh VOC. Pada tahun 1667 kekuatan gabungana antara
VOC dan Bone berhasil mengalahkan Makasar. Sultan Hasanuddin sebagai Sultan
Makasar terpaksa harus menandatangani perjanjian Bongaya (18 November 1667)
yang sangat merugikan, terutama bagi perkembangan ekonomi masyarakat di
Makasar dan Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin mencoba melawan kembali mulai
bulan April 1668 sampai Juni 1669. Namun kekuatan Makasar kembali mengalami
kekalahan yang lebih menentukan, sehingga Makasar benar-benar harus
melaksanakan perjanjian Bongaya.
Setelah Makasar runtuh, secara teori tidak ada lagi kekuatan maritim di
kepulauan Nusantara yang mampu mangadakan perlawanan terhadap VOC. Akan
tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Sultan Tidore, Jamaludin yang naik tahta
tahun 1757, mulai menunjukkan perlawanan. Ia tidak puas dengan perjanian yang
telah disepakati penguasa Tidore sebelumnya, yang dinilai sangat memberatkan
masyarakat dan pemerintahan Tidore. Ia menolak membayar utang dan pajak-pajak
tertentu. Alasannya penghasilan Tidore sendiri menurun terutama karena gangguan
para bajak laut. Sultan atas desakan putranya Kaicil Syaifudin (lebih dikenal dengan
sebutan Kaicil Nuku) menolak meratifikasi perjanjian yang memberatkan Tidore,
terutama bagian yang mengharuskan menyerahkan wilayah Seram ke pihak VOC.
Akibat pembangkangannya itu pada tahun 1779 ia ditangkap dan dibuang ke Sailan.
C.6. Runtuhnya VOC dan Perlawanan ‘Prins Rebel’ Nuku.
Pada dasarnya, sejak tahun 1760-an masa kejayaan VOC sebagai kongsi
dagang dunia sudah mulai meredup. Keterlibatannya dalam berbagai konflik lokal
dan penguasaan teritorial yang semakin luas, membuat keuntungan dagangnya
terkuras. Kondisi ini diperparah oleh korupsi yang merajalela di kalangan para
pejabat VOC, sehingga sejak pertengahan abad ke-18 VOC tidak lagi mengirimkan
keuntungan ke negeri induknya, tetapi sebaliknya, justru mengutang. Akhirnya
pemerintah Belanda mengambil alih semua utang-piutang VOC. Namun sebelum
raja Belanda bertindak, pada bulan Desember 1794-Januari 1795 Perancis menyerbu
Belanda dan memaksa raja Oranje lari ke Inggris.
Sejak tahun 1796 nama VOC sudah tidak ada lagi di Eropa. Namun di Hindia
Timur nama itu diputuskan oleh penguasa baru Belanda untuk tetap dipakai sampai
dengan berakhirnya oktroi VOC sampai bulan Desember 1799. Untuk mengawasi
kegiatan di daerah koloni seperti Hindia Timur, kemudian dibentuk Kementrian
Perdagangan Jajahan yang kemudian berubah menjadi Kementrian Urusan Jajahan
(Ministerie van Koloniën).
Dalam ‘masa transisi’ ini, barangkali satu-satunya kerajaan di Nusantara yang
mampu memanfaatkannya adalah Nuku dari Tidore. Sebenarnya perlawanannya
terhadap VOC telah diperlihatkan sejak pertengahan tahun 1798. Pada bulan
Desember 1798 benteng Teluko, Ternate direbut oleh Nuku. Akan tetapi ia terpaksa
menahan kemarahannya terhadap VOC karena ayahnya menasehati agar dia tidak
mengangkat senjata, sebelum berhasil melakukan reorganisasi pemerintahan. Ia pun
terpaksa menahan kegeramannya melihat ayahnya dihukum dan dibuang ke Sailan
pada tahun 1799.
Sikap Nuku berubah setelah VOC secara sewenang-wenang mengangkat
Patra Alam sebagai Sultan Tidore yang baru, yang sekaligus telah melanggar tradisi
dan hukum adat setempat. Patra Alam bukan keturunan Sultan Jamaludin, sultan
Tidore yang sah; namun dikenal sangat setia kepada VOC. Secara hukum tradisi dan
hukum adat, Kaicil Nuku lah yang berhak menjadi Sultan Tidore.
Pihak VOC awalnya menilai akan mudah memadamkan perlawanan Nuku.
Ternyata Nuku yang digelari nama Prins Rebel alias Pengeran Pemberontak sangat
cerdik, baik dalam siasat perang maupun diplomasi. Ia dapat memanfaatkan
kekurangan yang ada pada sistem pemerintahan VOC di kepulauan Maluku yang
terdiri dari tiga gubernuran yang masing-masing berpusat di Ternate, Ambon dan
Banda. Ia mampu pula mengadu domba para pejabat VOC. Sebagai contoh Gubernur
Ambon, Bernardus van Pleuren tidak pernah memberi otorisasi atau izin kepada
Gubernur Ternate Carnabě untuk memasuki wilayah Ambon guna mengejar atau
memerangi Nuku di Seram. Bahkan terjadi sesuatu yang aneh, sewaktu Carnabě dan
Patra Alam giat memerangi Nuku, justru van Pleuren mengirim tekstil dan beras
serta sebentuk cincin bertatahan batu Sulaiman kepada musuh besar Kompeni itu.
Selain memecah kekuatan VOC, Nuku juga berhasil menjalin hubungan baik
dengaan EIC, saingan dagang VOC dari Eropa yang masih berdiri tegak di wilayah
India sampai Asia Tenggara.
Berkali-kali armada militer Carnabě terkecoh oleh laporan-laporan palsu
yang sengaja disebar luaskan oleh Nuku. Sebaliknya, beberapa wilayah di Maluku
Utara yang semula berada di bawah pengaruh VOC, satu persatu dapat direbut oleh
Nuku dan menyatakan setia kepadanya.
Seperti biasa VOC selalu berusaha mencari orang-orang dari pihak lawan
yang dapat dibelinya, agar menjadi kaki tangannya. Upaya VOC itu memang
berhasil. Salah seorang saudara kandung Nuku yaitu Kaicil Hasan, berhasil
dibujuknya untuk mengkhianati Nuku. Namun siasat dan taktik yang dikembangkan
oleh Nuku berhasil meredam kekuatan para pengkhianat itu.
Nuku diakui oleh para pengikutnya sebagai Sultan Tidore dengan gelar Sri
Paduka Maha Tuan Sultan Saidul Jehad Muhamad Aminudin Syah Kaicil
Paparangan. Pada 14 November 1805 yang bertepatan dengan tanggal 21 Syahban
1220 meninggal dunia dalam usia 67 tahun.
D. Pembentukan Pemerintahan Kolonial
D.1. Pemerintahan VOC.
Pada masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), gubernur jenderal
merupakan penguasa tertinggi di Hindia. Ia mempunyai kekuasaan yang nyaris tak
terbatas seperti halnya seorang raja absolut karena tidak ada undang-undang yang
khusus mengatur hak-hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan struktur
pemerintahannya di Asia, khususnya Hindia Timur juga tidak ditentukan. Salah satu
pasal yang penting dari oktroi VOC adalah hak monopolinya, sehingga dengan
haknya itu VOC merupakan satu-satunya badan dari Belanda yang boleh
mengirimkan kapal-kapal ke daerah sebelah timur Tanjung Harapan.
Dalam melaksanakan pemerintahannya, gubernur jenderal didampingi oleh
Raad van Indië (dalam prinsipnya terdiri atas enam orang anggota dan dua anggota
luar biasa, di mana gubernur jenderal merangkap sebagai ketua). Laporan-laporan
mengenai aktivitas VOC secara berkala dikirimkan ke dewan Heeren XVII, yang
merupakan pimpinan pusat VOC yang berkedudukan di Amsterdam.
Dalam menangani wilayah kekuasaannya, VOC lebih banyak melakukannya
melalui pemerintahan tidak langsung. Hanya daerah-daerah tertentu saja, seperti
Batavia, yang diperintah secara langsung oleh VOC. Dalam sistem seperti ini, kaum
pribumi nyaris tidak terlibat dalam struktur kepegawaian VOC. Meskipun kaum elit
pribumi terlibat dalam pemerintahan, tetapi status mereka bukan pegawai VOC dan
tidak digaji secara tetap oleh kongsi dagang tersebut. Para elit pribumi lebih banyak
diperlakukan sebagai mitra kerja demi kepentingan VOC. Hal ini terlihat jelas di
daerah-daerah yang diperintah secara tidak langsung. Di daerah semacam itu, VOC
membiarkan struktur lama (tradisional) tetap berdiri. Melalui para elit tradisional
inilah kepentingan VOC disalurkan, antara lain dalam hal penarikan-penarikan wajib
hasil produksi serta pajak-pajak yang dikenal dengan sistem leverantie dan
contingenten (leveransi dan kontingensi).
D.2. Masa Peralihan (Proses menuju Hindia Belanda)
Pemerintahan Daendels. Seperti telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya VOC
sudah tidak ada sejak tahun 1796. Akan tetapi, baru pada tanggal 1 Januari 1800—
setelah masa berlaku oktroi-nya berakhir—pembubaran VOC secara resmi
diumumkan. Berkenaan dengan hal itu, semua utang-piutang kongsi dagang itu
menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Demikian pula dengan daerah
kekuasaannya.
Peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Belanda sendiri tidak
membawa dampak yang cukup berarti bagi wilayah Hindia Timur. Hal ini antara lain
karena di Negeri Belanda sendiri masih terjadi kekacauan setelah Napoleon
Bonaparte dari Prancis menyingkirkan Raja Willem van Oranje dan mendudukkan
saudaranya, Louis Napoleon, sebagai raja baru Belanda.
Dalam masa perlihan ini, pemerintah Belanda yang baru belum
memperhatikan daerah koloninya sehingga para pejabat di wilayah Hindia Timur
masih dipegang orang-orang lama. Akan tetapi, para pejabat Belanda di Hindia
sendiri dilanda kebimbangan setelah adanya surat edaran dari Raja Willem yang
meminta agar wilayah Hindia diserahkan kepada Inggris. Akibatnya, mereka bingung
untuk memilih menuruti perintah raja Belanda yang baru (Louis Napoleon) atau raja
Belanda yang lama (Raja Willem).
Dilema yang dihadapi oleh para pejabat Belanda di Hindia tidak berlangsung
lama karena pada tahun 1808 Louis Napoleon mengirimkan Marsekal Herman
Willem Daendels ke Batavia untuk menempati posnya sebagai Gubernur Jenderal
Hindia Timur. Daendels (yang berkuasa antara tahun 1808-1811) dapat dikatakan
sebagai Gubernur Jenderal pertama yang mewakili raja Belanda dan sekaligus pula
sebagai pemerintahan kolonial pertama di Hindia (sebagai catatan: VOC merupakan
kongsi dagang yang berada di bawah Heeren XVII). Daendels sendiri dikenal
sebagai sosok pemuja prinsip-prinsip pemerintahan yang revolusioner, perpaduan
antara semangat pembaruan dan metode-metode kediktatoran.
Tugas utama Daendels adalah melakukan reorganisasi pemerintahan serta
mempertahankan wilayah ini dari kemungkinan datangnya serangan Inggris.
Sebenarnya, pada saat itu secara militer kondisi tentara kolonial Hindia Timur yang
menggantikan VOC tidak terlalu besar. Sebagai contoh, ketika Daendels tiba di
Jawa, garnisun Belanda di Yogyakarta hanya berjumlah sekitar 89 orang serdadu.
Kebanyakan di antara mereka masih sangat muda atau terlalu tua, dengan disiplin
yang relatif rendah. Sebaliknya, pada saat yang sama Kerajaan Yogyakarta
mempunyai 1.765 orang prajurit reguler, yang sewaktu-waktu dapat ditingkatkan
jumlahnya hingga 100.000 prajurit. Akan tetapi karena kerajaan-kerajaan di Jawa
saling curiga sementara di istana mereka terdapat berbagai intrik dan kepentingan
politik, keunggulan tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan untuk membebaskan
dirinya dari cengkeraman Belanda.
Di Yogyakarta Sultan Hamangkubuwono II bertengkar dengan saudarasaudaranya,
terutama Pangeran Natakusuma yang cerdik, cakap, dan berpengaruh di
istana. Kondisi ini diperburuk lagi oleh tindakan Sultan yang mengganti para pejabat
lama dengan orang-orang yang disukainya, walaupun orang itu kurang cakap. Para
mantan pejabat yang dongkol ini kemudian berkomplot dengan sebuah kelompok
istana yang berada di sekeliling putra mahkota.
Pada masa Daendels, pemerintahan di Jawa dipusatkan dan langsung berada
di bawah kekuasaannya. Salah satu tuntutan Daendels yang paling menyakitkan rajaraja
Jawa adalah tututan agar para penguasa di Surakarta dan Yogyakarta
memperlakukan utusan-utusan dari pemerintah Hindia Timur sebagai wakil
pemerintahan Eropa sehingga mereka harus diperlakukan sederajat dengan raja-raja
Jawa sendiri. Tentu saja hal itu merupakan pelanggaran terhadap tradisi yang ada,
yang telah disepakati pula oleh VOC. Pada masa VOC, para utusannya diperlakukan
sebagai duta-duta dari sekutu kepada sekutu lainnya, yang berarti kedudukannya
tidak sederajat dengan raja. Susuhan Pakubuwono IV menerima perubahan ini,
sementara Sultan Hamangkubuwono II menolaknya.
Daendels bertindak tegas terhadap pembangkangan ini. Dia datang ke
Yogyakarta dengan membawa 3.200 serdadu (sebagain besar adalah orang pribumi)
dan memaksa Sultan Hamangkubuwono II turun dari takhtanya. Kemudian ia
menunjuk putera mahkota sebagai gantinya dengan gelar Sultan Hamangkubuwono
III (1810-1811, 1812-1814). Selain itu, Daendels memperoleh 500.000 gulden
sebagai pampasan dari Yogyakarta.
Sebelum kedatangan Daendels, pasukan Inggris (dalam rangka perang
melawan Napoleon) sebenarnya telah menguasai beberapa wilayah Hindia Timur.
Pada tahun 1795, pasukan Inggris menduduki Padang dan Malaka dan tahun
berikutnya, pasukan Inggris merebut Ambon. Selain itu, armada laut Inggris juga
memblokade Batavia sehingga mengacaukan pendapatan pemerintah Belanda.
Ancaman pasukan Inggris terhadap Pulau Jawa sendiri semakin kuat setelah
pangkalan Perancis di Mauritius jatuh ke pihak mereka pada tahun 1810.
Politik Daendels pada dasarnya hanya memprioritaskan pertahanan di pulau
Jawa. Untuk keperluan mobilitas pasukannya, dia membangun jalan dari Anyer
sampai Panarukan, yang terkenal sebagai jalan pos besar (het grote postweg). Namun
sebelum serangan Inggris tiba, Daendels ditarik ke Eropa dan kedudukannya sebagai
gubernur jenderal digantikan oleh Jan Willem Janssens, yang sebenarnya
mempunyai reputasi buruk dalam peperangan. Ia telah dikalahkan Inggris di Tanjung
Harapan pada tahun 1806.
Pemerintahan Janssens di Hindia hanya bertahan beberapa bulan saja. Pada
Agustus 1811, armada Inggris mendaratkan pasukan di Batavia. Janssens mundur ke
Semarang dan bergabung dengan Legium Mangkunegara dan prajurit-prajurit
Yogyakarta dan Surakarta. Akhirnya, seperti di Tanjung Harapan, pada 18
September 1811, Janssens menyerah kepada pihak Inggris di Kalituntang, Salatiga.
Pemerintahan Raffles. Setelah Janssens menyerah, Gubernur Jenderal Inggris di
India, Lord Minto, menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur
Jawa (1811-1816). Pada awalnya, raja-raja Jawa menaruh harapan dan merasa
senang atas perubahan pemerintahan dari Belanda ke Inggris.
Penguasa lokal yang paling antusias menyambut pemerintahan Inggris adalah
Hamengkubuwono II. Setelah merebut kembali takhta Kerajaan Yogyakarta dari
tangan anaknya, dia memerintahkan untuk membunuh Patih Danureja II.
Hamangkubuwono II berani bertindak demikian, karena menurut penilaiannya,
Raffles sebagai musuh Belanda, tentu akan berpihak kepadanya. Meskipun Raffles
adalah musuh ‘Revolusi Perancis’, namun dia juga seorang ‘liberalis’. Seperti
halnya Daendels, dia membenci sifat-sifat feodalistik yang sangat menonjol dalam
diri Sultan Hamengkubuwono II.
Raffles menganggap Sultan Hamengkubuwono II sangat berbahaya dan sulit
diajak untuk bekerja sama. Posisinya berlainan dengan Pakubuwono IV dan
Mangkunegara yang dinilai lebih supel dan mudah diajak kerja sama. Oleh karena
itu, pada bulan Juni 1812, Raffles mengirimkan pasukan ke Yogyakarta yang terdiri
dari 1.200 prajurit kebangsaan Eropa dan India, yang didukung oleh 800 prajurit
Legiun Mangkunegara. Istana Yogyakarta digempur dan dirampoknya. Perpustakaan
dan arsip-arsip kerajaan dirampas, di samping sejumlah besar uang.
Hamangkubuwono II kembali diturunkan dari tahtanya dan kemudian dibuang ke
Pulau Penang. Kedudukannya digantikan kembali oleh putranya, Sultan
Hamangkubuwono III.
Akan tetapi kemenangan Raffles tersebut menimbulkan perselisihan antara
dirinya dengan sekutu Jawanya, Pakubuwono IV. Penguasa Surakarta yang
menghendaki hancurnya Yogyakarta, kecewa dengan kebijakan yang diambil Raffles
untuk tetap mempertahankan eksistensi Yogyakarta. Kekecewaan itu semakin
bertambah ketika penguasa Inggris mengambil alih tanah-tanah apanase milik
Surakarta serta mengambil alih hak pengelolaan atas cukai lalu lintas dan pasarpasar.
Selama pemerintahannya, Raffles masih sempat memperkenalkan satu sistem
perpajakan baru, khususnya pajak tanah (landrent). Di samping itu, Raffles yang
menyukai sejarah dan budaya, berhasil menulis sebuah buku tentang Jawa yang
berjudul History of Java. Masa pemerintahan Inggris di Hindia Timur tidak
berlangsung lama. Sesuai Perjanjian London bulan Maret 1814 yang disepakati
pemerintah Inggris dengan Raja Willem van Oranje dari Belanda, pada tahun 1816
wilayah Hindia Timur dikembalikan kepada Belanda.
D.3. Pemerintahan Kolonial Belanda
Setelah Napoleon dikalahkan oleh pasukan koalisi, Willem van Oranje kembali
menjadi raja di negerinya. naik tahta sebagai Souverein vorst (1814), kemudian
sebagai raja (1815). Berdasarkan Groundwet (konstitusi Kerajaan Belanda),
kekuasaan tertinggi atas wilayah jajahan berada di tangan raja. Demikian pula
dengan kekuasaan undang-undang. Staten Generaal (parlemen) sama sekali tidak
diikutsertakan di dalamnya.
Dengan kekuasaannya itu Raja menunjuk tiga orang Commissaris Generaal,
yaitu C.Th. Elout, G.A.G. Ph. Baron van der Capellen, dan A.A. Buyskes, untuk
mengambil alih jajahan Belanda di Asia dari tangan Inggris. Mereka diberikan
kekuasaan besar mewakili Pemerintahan Agung (Raja). Sejak masa Commissaris
Generaal inilah, sebutan Oost Indië, atau Hindia Timur, berganti menjadi
Nederlandsch Oost Indië (Hindia Belanda Timur). Akan tetapi tidak lama kemudian
nama tersebut berubah kembali menjadi Nederlandsch Indië (Hindia Belanda),
seperti terlihat dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1816.
Tugas pokok yang dibebankan kepada van der Capellen dan kawan-kawan
adalah membangun kembali sistem pemerintahan yang baik di Hindia. Tujuannya
agar daerah koloni ini segera dapat memberikan keuntungan kepada negeri induknya,
yang sudah banyak terlibat utang, termasuk utang-utang VOC. Akan tetapi kondisi
politik di Hindia Belanda yang belum sepenuhnya aman sejak ditinggalkan Daendels.
Perlu diketahui bahwa wilayah yang tercakup dalam negara kolonial Hindia
Belanda itu pada awalnya hanya mencakup wilayah-wilayah taklukkan VOC atau
yang diklaim sebagai taklukkan VOC. Kerajaan Aceh, Bangka dan Belitung
misalnya, tidak termasuk Hindia Belanda, karena bukan taklukkan VOC. Akan tetapi
Singapura dan Malaka termasuk Hindia Belanda karena bekas taklukkan VOC.
Namun dalam perkembangannya kemudian wilayah Hindia Belanda mengalami
banyak perubahan.
Pada saat Commissaris Generaal memulai tugasnya, ada beberapa daerah
taklukkan VOC yang menyatakan tidak terikat lagi oleh perjanjian dengan VOC
yang telah runtuh. Sikap tersebut secara otomatis menyatakan bahwa mereka juga
tidak terikat dengan negara kolonial Hindia Belanda. Dalam dua dasawarsa pertama
pendirian negara kolonial Hindia Belanda, paling tidak ada tiga perlawanan atau
pemberontakan yang dinilai sangat mengganggu kewibawaannya, yaitu perlawanan
Pattimura di Maluku; perlawanan Diponegoro (de Java oorlog) di Jawa; dan
perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat.
Ada pun yang menjadi landasan operasional di Hindia Belanda diatur
berdasarkan Regeering Reglement (Peraturan Pemerintah, disingkat RR). Menurut
peraturan ini, dalam menjalankan tugasnya gubernur jenderal (anggota Commisaris
Generaal) didampingi oleh Raad van Indië yang beranggotakan empat orang.
Gubernur jenderal bersama Raad van Indië inilah yang disebut sebagai
Pemerintahan Agung di Hindia Belanda. Sejak tahun 1816, ada dua instansi yang
membantu pekerjaan Pemerintahan Agung di Batavia ini, yaitu Generale Secretarie
(sekretaris umum) untuk membantu Commisaris General dan Gouvernement
Secretarie (sekretaris pemerintahan) untuk membantu Gubernur Jenderal. Namun
kedua lembaga itu berumur pendek dan dihapuskan pada tahun 1819. Kedudukannya
kemudian digantikan oleh Algemene Secretarie, yang bertugas membantu gubernur
jenderal (terutama memberikan pertimbangan keputusan).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal-hal tertentu, struktur
birokrasi pemerintahan Hindia Belanda sama dengan pemerintahan VOC. Adapun
perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya berkaitan dengan kewenangan
gubernur jenderal. Apabila pada masa VOC tidak ada aturan khusus yang mengatur
kewenangan gubernur jenderal, sehingga dia dapat berimprovisasi sendiri dalam
menjalankan pemerintahannya, maka pada masa Hindia Belanda terdapat peraturan
yang mengatur kewenangan gubernur jenderal yang tertuang dalam RR. Begitu pula
dalam hal pertanggungjawaban, apabila pada masa VOC gubernur jenderal
memberikan laporannya kepada Heeren XVII, maka pada masa Hindia Belanda dia
bertanggung jawab langsung kepada raja, melalui menteri jajahan.
Dalam tata pemerintahan kolonial, Gubernur Jenderal didampingi oleh
Direksi atau departemen-departemen, yang namanya kemudian menjadi
Departementen van Algemeen Bestuur. Dalam perkembangannya, lembaga ini
seringkali mengalami perubahan, baik dalam susunannya maupun hierarkinya, akibat
keadaan di Hindia Belanda sendiri maupun di Eropa (termasuk Negeri Belanda).
Salah satu peristiwa yang membawa dampak cukup besar pada tata pemerintahan
Hindia Belanda adalah revolusi yang terjadi di Eropa pada tahun 1848. Sejak
revolusi itu, dapat dikatakan bahwa di Eropa Barat tidak ada lagi raja yang berkuasa
mutlak. Sebaliknya, para penguasa itu kini dibatasi oleh konstitusi. Dalam kasus raja
Belanda, kekuasaannya dibatasi oleh Groundswet (konstitusi) tahun 1848.
Penerapan Groundswet 1848 menyebabkan RR di Hindia Belanda berubah
dengan terbitnya RR baru tahun 1864. Berdasarkan RR baru ini, Direksi yang
berada di bawah gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan departemendepartemen
baru, yang masing-masing berdiri sendiri. Pada tahun 1933, terdapat
enam departemen, yaitu sebagai berikut:
Departemen van Justitie
Departemen van Financien
Departemen van Binenland Bestuur
Departemen van Onerwijs en Eredeinst
Departemen Economische Zaken
Departemen Verkeer en Waterstaat.
Selain keenam departemen sipil di atas, terdapat dua departemen militer, yaitu
departemen peperangan dan marine (angkatan laut). Direktur dari departemendepartemen
sipil diangkat oleh gubernur jenderal sedangkan panglima angkatan darat
dan laut diangkat oleh raja.
Meskipun ada upaya untuk melakukan modernisasi struktur birokrasi
pemerintahan Hindia Belanda, namun dalam batas-batas tertentu struktur politik
sebelumnya masih tetap dipertahankan, demi mempertahankan loyalitas, khususnya
loyalitas para elit pribumi. Hal ini terlihat jelas dari struktur dan jabatan dalam
organisasi pemerintahannya. Jabatan-jabatan teritorial di atas tingkat kabupaten tetap
dipegang oleh orang-orang Eropa/Belanda. Jabatan tertinggi yang dipegang oleh
orang pribumi adalah kepala kabupaten, yaitu bupati. Bupati ini dibantu oleh seorang
patih. Di bawah tingkat kabupaten terdapat kewedanaan yang dijabat oleh seorang
wedana. Kecamatan, yang dikepalai seorang camat, merupakan wilayah di bawah
kewedanaan. Sedangkan jabatan kepala desa pada dasarnya tidak termasuk dalam
struktur birokrasi pemerintah kolonial sehingga bukan merupakan anggota korp
pegawai dalam negeri Hindia Belanda.
Korps pegawai dalam negeri Hindia Belanda (Departemen van Binnenland
Bestuur), terdiri atas pegawai bangsa Eropa dan pribumi. Korp pegawai Eropa
disebut Eropees bestuur sementara korps pegawai negeri pribumi disebut inland
bestuur. Kedua korp pegawai ini secara umum disebut binnenland bestuur (BB).
Dalam bahasa pribumi BB ini disebut Pangreh Praja (Pemangku Kerajaan). Para
pejabat pribumi inilah yang disebut kaum priyayi, suatu istilah yang sebelumnya
dipakai di kerajaan Jawa.
Seperti yang telah dikemukakan di atas, kepala desa tidak termasuk kategori
priyayi karena tidak termasuk ke dalam barisan BB. Oleh karena itu, kepala desa
tidak diangkat maupun digaji oleh pemerintah. Mereka dipilih langsung oleh rakyat
dan digaji oleh rakyat pula, yaitu melalui tanah desa yang diserahkan kepadanya
selama dia menjadi kepala desa. Tanah jabatan atau tanah gaji ini di beberapa daerah
di Jawa disebut tanah bengkok.
Ketika wilayah Hindia Belanda menjadi lebih luas akibat kebijakan politik
pasifikasi dan pemantapan (pax nederlandica), kebutuhan tenaga kerja untuk
mengelola administrasi negara semakin meningkat. Dalam hal ini tenaga-tenaga
pribumi semakin banyak terserap ke dalam birokrasi pemerintahan. Selain itu,
pengawasan pemerintah pun semakin menukik ke bawah. Meskipun jabatan teritorial
dari tingkat kabupaten ke bawah masih tetap dipegang kaum pribumi, namun dengan
alasan untuk mendampingi para pejabat itu maka diadakan jabatan-jabatan non
teritorial setingkat kabupaten, kewedanaan dan akhirnya juga kecamatan. Apabila di
tingkat kabupaten ada jabatan asisten residen, maka untuk tingkat kecamatan ada
jabatan controleur, sementara di bawahnya lagi ada jabatan aspirant control
E. Pemerintah Pendudukan Jepang
Kedatangan pasukan Jepang di Indonesia, pada umumnya disambut oleh
masyarakat Indonesia sebagai pahlawan pembebas daripada sebagai pasukan agresor.
Bahkan di beberapa tempat di luar Jawa, tidak sedikit kalang nasionalis pribumi yang
membentuk perlawanan terhadap Belanda menjelang datangnya serangan Jepang. Di
Aceh misalnya, para ulama Islam Aceh yang tergabung dalam “Persatuan Ulamaulama
Seluruh Aceh” (PUSA-dibentuk tahun 1939) di bawah pimpinan Tengku
Mohammad Daud Beureu’eh (1899-1987) telah menghubungi Jepang untuk
membantu serangan Jepang terhadap Belanda. Di Minangkabau, para ulama secara
tidak langsung juga membantu pihak Jepang dan berharap dapat menyaksikan
terdepaknya para penghulu dari kekuasaannya.
Sebagai balasannya, pada awal kekuasaannya, pemerintah Jepang banyak
memberikan keleluasaan kepada kaum pribumi, seperti mengibarkan bendera merah
putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengambil alih tanah-tanah
perkebunan milik pengusaha Belanda. Sedangkan untuk memusnahkan pengaruh
Barat, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris, serta
berupaya memajukan pengajaran bahasa Jepang. Selain itu, kalender Jepang juga
diberlakukan menggantikan kalender Masehi.
Akan tetapi dalam situasi peperangan, Jepang harus memilih prioritasprioritas
tertentu. Mereka cepat melakukan reorganisasi pemerintahan setempat dan
memadamkan benih-benih revolusi yang mucul di beberapa daerah seiring dengan
runtuhnya Hindia Belanda. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Jepang terpaksa
harus bersandar kepada para ambtenar dari masa kolonial Belanda seperti;
uleebalang, di Aceh, penghulu di Sumatera Barat, para raja di Sumatera Timur, dan
kaum priyayi di pulau Jawa.
Sebagai catatan, Jepang telah membentuk tiga tentara wilayah, satu untuk
Birma (Myanmar), dua untuk Indonesia dan Malaya. Tentara ke-14 di Filipina dan
Tentara Garnisun di Muangthai langsung di bawah Panglima Tentara Selatan.
Tentara-tentara di wilayah Indonesia disusun sebagai berikut:
1. Pulau Sumatera di bawah Tentara Angkatan Darat (Rikugun) ke-25 yang
bermarkas di Bukittinggi, Sumatera Barat
2. Pulau Jawa dan Madura di bawah Tentara Angkatan Darat ke-16, yang
bermarkas di Jakarta. Kedua wilayah ini berada di bawah komando Angkatan
Darat Wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura.
3. Kalimantan dan Indonesia bagian Timur lainnya berada di bawah kekuasaan
Angkatan Laut (Kaigun) Armada Selatan ke-2 yang bermarkas besar di Makasar.
Dengan adanya pembagian ini tidak berarti bahwa di bagian Indonesia Timur
tidak ada pasukan Rikugun. Di Maluku misalnya ditempatkan Tentara ke-19 dan
di Irian Utara ditempatkan Tentara ke-2. Namun berbeda dengan Tentara ke-16
atau ke-25, Tentara angkatan darat di daerah ini tidak mempunyai tugas
administratif, karena tugas itu dipegang oleh angkatan laut.
Pada masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh kepala staf
tentara/armada sebagai seorang gubernur militer (gunseikan). Kantornya disebut
Gunseikanbu. Banyak orang Indonesia yang diangkat menjadi pegawai pemerintah
untuk mengisi tempat yang ditinggalkan oleh pejabat-pejabat Belanda, baik karena
ditawan atau melarikan diri. Kebanyakan dari pejabat baru adalah berkebangsaan
Jepang. Sedangkan bangsa Indonesia yang menjadi pejabat baru bangsa, umumnya
mantan guru, termasuk guru agama Islam. Bahkan Jepang pernah mengangkat
seorang kyai tradisional dari pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi, yaitu Kyai Haji
Ajengan Ahmad Sanusi sebagai wakil residen Bogor. Menurut sejarawan Harry J.
Benda, hal itu merupakan satu fenomena yang menarik, yang belum pernah terjadi
sebelumnya, seorang pribumi menduduki jabatan lebih tinggi dari jabatan bupati
(Benda 1980). Hal ini menunjukkan bahwa Jepang mempunyai harapan khusus
terhadap para ulama Islam, terutama dalam memobilisasi masyarakat Indonesia, yang
diyakininya beragama Islam. Untuk keperluan itulah pada akhir Maret 1942, Jepang
mendirikan sebuah kantor urusan agama (Shumubu) di Jawa.
Meskipun para ulama atau para mantan guru itu dinilai loyalitasnya cukup
tinggi daripada para priyayi, uleebalang atau penghulu, namun umumnya mereka
tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman apa-apa dalam birokrasi
pemerintahan. Akhirnya para pejabat lama terpaksa direkrut kembali untuk
menduduki jabatan lamanya.
Kebijakan di antara ketiga wilayah pemerintahan militer itu sangat berbeda.
Umumnya Jawa dianggap sebagai wilayah yang secara politik dinilai paling maju
dan dayanya yang utama adalah manusia. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan
Jepang di wilayah ini dapat membangkitkan kesadaran nasional yang jauh lebih
mantap dibandingkan dengan kedua wilayah lainnya. Meskipun demikian, secara
ekonomi Jawa nilainya kurang penting, dibandingkan wilayah Sumatera dan
Kalimantan yang kaya akan minyak dan beberapa sumber pertambangan lainnya
yang sangat dibutuhkan industri perang Jepang. Akan tetapi karena pentingnya arti
perkembangan masa depan, maka Jawa mendapat perhatian ilmiah yang lebih besar
daripada pulau-pulau lainnya. Sementara wilayah di bawah angkatan laut, secara
politik dianggap terbelakang walaupun mempunyai arti ekonomi yang tinggi.
Pemerintahan militer di wilayah ini cenderung bersifat sangat menindas
dibandingkan di wilayah Jawa.
Salah satu upaya yang ditempuh pemerintahan Pendudukan Jepang untuk
mencari dukungan sekaligus melibatkan bangsa Indonesia dalam peperangannya
adalah melalui propaganda. Untuk keperluan itu maka pada bulan Agustus 1942
Jepang membentuk Departemen Propaganda (Sendenbu). Secara resmi disebutkan
bahwa lembaga ini merupakan organ yang terpisah dari Seksi Penerangan Angkatan
Darat. Namun dalam praktiknya lembaga ini selalu dipimpin oleh para perwira
Angkatan Darat, seperti: Kolonel Machida Keiji (Agustus 1942 – Oktober 1943),
Mayor Adachi Hisayoshi (Oktober 1943 – Maret 1945), dan Kolonel Takanashi
Koryo (April 1945 – Agusyus 1945). Di bawah lembaga ini kemudian dibentuk
“Gerakan Tiga A” di bawah pimpinan Mr. Syamsuddin, kemudian “Poetera” di
bawah “empat serangkai”, dan “Jawa Hokokai” serta “Sumatera Hokokai”.
Organisasi propaganda yang disebut terakhir ini mempunyai alat organisasi sampai
tingkat desa yang disebut tonarigumi (Rukun Tetangga yang berkembang sampai
sekarang). Melalui tonarigumi inilah dilakukan pengorganisasian, mobilisasi,
indoktrinasi dan pelaporan rakyat Jawa atau Sumatera. Sejak bulan Februari 1944,
para kepala desa menjalani kursus-kursus indoktrinasi. Melalui tonarigumi pula
terjadi pengerahan para “pahlawan pekerja”, yang lebih dikenal dengan nama
romusha.
Lembaga Sendenbu ini mempunyai 3 seksi, yaitu: (1) Seksi Administrasi, (2)
Seksi Berita dan Pers, dan (3) Seksi Propaganda. Pada tahun 1943 lembaga ini
membantu terbentuknya Keimin Bunka Shidosho (Lembaga Kebudayaan).
Keimin Bunka Shidosho dibentuk pada 1 April 1943. Peresmiannya
dilakukan oleh Gunseikan tanggal 18 April 1943. Dalam kesempatan itu ia
menyebutkan bahwa tujuan Pusat Kebudayaan itu antara lain: (1) menghapus
kebudayaan Barat termasuk faham kesenian yang tidak cocok dengan sikap
ketimuran, (2) membangun kebudayaan Timur untuk dijadikan dasar bagi
memajukan bangsa Asia Timur (Raya), dan (3) menghimpun para seniman untuk
membantu tercapainya kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Untuk
yang disebut terakhir, pemerintah Jepang memenga merekrut para seniman, termasuk
para pelukis. Bahkan menerbitkan karya-karya mereka.
Berdasarkan pernyataan itu, seolah-olah pemerintah Jepang menginginkan
terpeliharanya dan sekaligus berkembangnya kebudayaan asli Indonesia dengan cara
melenyapkan pengaruh Barat. Namun di sisi lain tersirat bahwa Jepang akan
berusaha untuk menanamkan dan menyebarkan seni dan budaya Jepang, terutama
dalam materi pendidikan dan kursus-kursus pelatihan guru (Syotah Kyohin Rensei)
yang didirikan pada bulan Juni 1942. Dalam perkembangannya Pusat Lembaga
Kebudayaan itu juga seperti Volkslectuur di zaman Hindia Belanda, yaitu berfungsi
sebagai alat sensor terhadap karya-karya para seniman Indonesia. Buku-buku yang
diterbitkan oleh lembaga itu hanyalah karya yang sesuai dengan kepentingan perang
Jepang. Beberapa karya mencerminkan hal ini, misalnya karya: A. Kartahadimadja
berjudul “Sebuah Bingkisan” yang dimuat dalam Djawa Baroe. Kemudian karya
Soetomo Djauhar Arifin “Pemuda Pantjaroba” dan karya Karim Halim, “Arus
Mengalir” yang juga dimuat dalam media yang sama.
PERLAWANAN DAN GERAKAN SOSIAL
Pendahuluan
Dalam pertemuan ini mahasiswa akan memperoleh pemahaman tentang dampak dari
kolonialisme yaitu munculnya perlawanan terhadap kolonialisme dan munculnya
gerakan-gerakan sosial . Selain itu mahasiswa juga akan berdiskusi tentang bentukbentuk
perlawanan dan tipe-tipe gerakan sosial .
Manfaat
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami secara garis besar tentang
berbagai macam perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia dan mengetahui serta
memahami apa yang dimaksud dengan gerakan sosial dan faktor-faktor yang
melatarbelakanginya.
Tujuan Instruksional khusus
Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan:
1. Reaksi rakyat Indonesia terhadap kolonialisme
2. Bentuk-bentuk perlawanan terhadap kolonialisme
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perlawanan
4. Gerakan sosial , latar belakang dan tipe-tipenya
A. Perlawanan menghadapi Penetrasi Belanda
Perlu diketahui bahwa wilayah yang tercakup dalam negara kolonial Hindia Belanda
pada awalnya hanya mencakup wilayah-wilayah taklukkan VOC atau yang diklaim
sebagai taklukkan VOC. Kerajaan Aceh, Bangka dan Belitung tidak termasuk Hindia
Belanda, karena bukan taklukkan VOC sedangkan Singapura dan Malaka termasuk
Hindia Belanda karena bekas taklukkan VOC. Namun dalam perkembangannya
kemudian wilayah Hindia Belanda mengalami banyak perubahan.
Pada saat Commissaris Generaal memulai tugasnya di awal abad ke-19, ada
beberapa daerah taklukkan VOC yang menyatakan tidak terikat lagi oleh perjanjian
dengan VOC, sekaligus tidak terikat pula oleh negara kolonial Hindia Belanda.
Peristiwa-peristiwa inilah antara lain yang mendorong pemerintah kolonial Hindia
Belanda melakukan politik pasifikasi, terutama ke daerah luar Jawa. Dalam dua
dasawarsa pertama pendirian negara kolonial Hindia Belanda, paling tidak ada tiga
perlawanan atau pemberontakan yang dinilai sangat mengganggu kewibawaannya,
yaitu perlawanan Pattimura di Maluku; perlawanan Diponegoro (de Java oorlog) di
Jawa; dan perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat.
A.1. Perlawanan Pattimura.
Perlawanan rakyat Maluku terjadi tahun 1817 di bawah pimpinan Thomas
Matulesya (Matulessy), mantan sersan mayor yang mendapat status burger dari
pemerintah Inggris. Penyebab pemberontakannya adalah karena rakyat Maluku
diperlakukan tidak adil oleh Belanda. Selama VOC berkuasa, para petingginya tidak
ada sedikitpun upaya untuk memajukan budaya setempat. Yang terjadi justru
perusakan tata ekonomi dan niaga setempat yang berakibat semakin merosotnya
kesejahteraan penduduk
Kondisi ini berbeda sewaktu Maluku berada di bawah kekuasaan Inggris.
Meskipun Raffles pada dasarnya melanjutkan monopoli VOC, tetapi
pemerintahannya lebih lunak dan bijaksana, dalam arti mereka tidak hanya mencari
keuntungan semata, tetapi juga memperbaiki keadaan setempat. Sebagai contoh,
Raffles masih memperhatikan tingkat kemakmuran rakyat dengan menghapus kerja
rodi, membayar kekurangan gaji para guru yang terhutang sejak masa VOC, membeli
rempah-rempah dengan tunai, dan dalam ukuran tertentu memberi kebebasan kepada
penduduk untuk berniaga. Oleh karena itu tidak mengherankan selama masa Inggris,
Maluku tumbuh menjadi pusat penimbunan bagi perdagangan kepulauan Nusantara
bagian timur.
Ketika Belanda kembali berkuasa, kondisi yang sudah membaik itu kembali
dirusak. Rakyat kembali dibebani berbagai kewajiban yang memberatkan yang
menimbulkan perasaan tidak puas, seperti kerja rodi dan keharusan untuk menjual
ikan asin untuk keperluan angkatan laut Belanda. Ketidak puasan itu akhirnya
meledak menjadi satu bentuk perlawanan terbuka yang disertai tindak kekerasan.
Dalam satu pertemuan yang terjadi atas inisiatif dari tokoh-tokoh di Saparua, pada
bulan Mei 1817, secara aklamasi Thomas Mattulesya alias Pattimura diangkat
pemimpin mereka untuk melawan Belanda. Awal perlawanan terjadi dengan
perampasan perahu pos yang ada di pelabuhan Porto. Keesokan harinya Pattimura
memimpin para pengikutnya menyerbu benteng Duurstede. Residen Saparua Van
den Berg beserta keluarganya (kecuali seorang anak kecil) dibunuh, sehingga
menimbulkan kemarahan pihak Belanda. Setelah kabar jatuhnya benteng Duurstede
itu sampai ke Batavia, maka dengan segera pemerintah di Batavia mengirimkan bala
bantuan ke Saparua. Pada tanggal 1 Agustus 1817, 45 kapal perang Belanda
membuang sauh di teluk di depan benteng Duurstede yang ternyata telah
ditinggalkan oleh Pattimura.
Dengan maksud agar masyarakat di Saparua mau membantu Belanda, maka
pihak Belanda menjanjikan akan memberi hadiah sebesar 1.000 gulden bagi siapa
saja yang berhasil menyerahkan Pattimura dan 500 gulden lagi bagi setiap kepala
para pimpinan di bawahnya. Akhirnya pemberontakan Pattimura dapat diatasi. Pada
bulan Desember 1817, Thomas Matulesya alias Pattimura dihukum gantung bersama
tiga orang lainnya.
A.2. Perlawanan Diponegoro (1825-1830)
Ketika Sultan Hamengku Buwono III wafat pada tahun 1816 terjadi kericuhan di
istana Yogyakarta berkenaan dengan penggantinya. Putra tertua sultan, Pangeran
Diponegoro, tidak terpilih untuk menggantikannya karena dia anak dari istri
samping. Ketika putra mahkota kemudian wafat juga, tahta jatuh ke tangan anak lakilaki
putra mahkota yang masih berusia dua tahun. Pangeran Diponegoro amat marah
dengan kebijakan tersebut. Namun dia kemudian disingkirkan dari istana oleh para
bangsawan yang pro-Belanda dan akhirnya menetap di Tegalrejo.
Kegeramannya atas perlakuan tersebut akhirnya meledak saat tanahnya di
Tegalrejo, tanpa pembicaraan terlebih dahulu, dipatok untuk dijadikan jalan umum
oleh orang-orang suruhan Patih Danureja (1813-1847) yang pro-Belanda. Konflik
pun terjadi antara para pengikut pengikut Diponegoro dengan pengikut Danureja
yang didukung Belanda. Ketika perundingan antara kedua belah pihak menghadapi
jalan buntu, residen Belanda mengirim pasukan untuk menangkap Pangeran
Dipenogoro. Akan tetapi Dipenogoro berhasil meloloskan diri dan kemudian
mencanangkan panji pemberontakan. Sejak itu Perang Jawa (1825-1830) pun
dimulai.
Perlawanan Diponegoro dengan cepat menyebar ke seluruh Jawa Tengah dan
Jawa Timur dengan pusatnya di kawasan Yogyakarta. Lima belas dari dua puluh
sembilan pangeran Yogyakarta dan dua puluh empat dari delapan puluh delapan
bupati ikut bergabung dengan Diponegoro. Selain itu, pemberontakannya juga
didukung kaum ulama, seperti Kiai Maja.
Sementara itu pihak Surakarta yang menjadi saingan Yogyakarta bersikap
melihat dan menunggu perkembangan untuk ikut pihak yang mana. Apabila
pemberontakan Diponegoro tersebut menunjukkan akan berhasil, maka di kalangan
istana akan mendukungnya. Meskipun demikian, pihak Surakarta tidak berani
menolak ketika Jenderal H. M. de Kock menjadikan wilayah mereka sebagai pusat
komandonya dalam menghadapi Diponegoro.
Pada awalnya, Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan de Kock dengan
taktik pukul lari dan menjadikan daerah Surakarta sebagai ‘perangkap’ pihak
lawannya. Akhirnya salah seorang perwira de Kock menemukan cara untuk
menghadapi strategi dan taktik lawannya, yaitu dengan menerapkan sistem benteng
(bentengstelsel). Taktik ini banyak dipengaruhi kemenangan Perancis dalam
menghadapi pemberontakan petani di Vendĕe, Perancis Selatan. Penerapan sistem
benteng ini adalah dengan cara membangun rangkaian benteng kecil yang saling
berhubungan serta diadakan patroli secara teratur untuk mencegah dan
mempersempit ruang gerak gerilyawan Diponegoro.
Sistem benteng segera membawa hasil, satu persatu daerah pertahanan
Diponegoro jatuh ke tangan de Kock. Kedudukan Diponegoro semakin lemah ketika
dia ditinggalkan oleh pembantunya, baik karena gugur maupun menyerah kepada
Belanda. Di antara pembantunya yang menyerah terdapat Kyai Maja, Pangeran
Notoprojo, Pangeran Mangkubumi, dan Sentot Alibasyah Prawirodirjo. Meskipun
demikian Diponegoro tetap tidak mau menyerah. Pengaruhnya di kalangan rakyat,
termasuk di daerah yang sudah dikuasai pihak Belanda masih tetap besar. Faktor
semacam ini cukup menyulitkan pihak Belanda.
Untuk menghindari perang yang berkepanjangan, pihak Belanda menempuh
cara diplomasi dengan menawarkan satu perundingan. Pihak Belanda mengirimkan
dua orang utusan yang keduanya bekas kepercayaan Diponegoro. Oleh karena itu
Diponegoro setuju untuk berunding walaupun dia mengetahui banyak pengikutnya
yang tidak setuju. Sebagai langkah awal pada 16 Februari Diponegoro bertemu
dengan Kolonel Cleerens yang mewakili de Kock di Remokawal. Di tempat itu
disetujui bahwa pertemuan berikutnya dengan Jenderal de Kock akan diadakan di
Magelang.
Rombongan Diponegoro tiba di Magelang pada 25 Februari 1830, menjelang
masuknya bulan suci Puasa (Ramadhan). Oleh karena itu Diponegoro menolak untuk
mengadakan perundingan selama bulan puasa. Kondisi ini dilaporkan oleh de Kock
kepada Gubernur Jenderal dengan sengaja memanipulasi penolakan Diponegoro itu
sebagai unsur penting untuk menangkap tokoh tersebut. Dengan cara itu dia
mendapat ‘restu’ dari Gubernur Jenderal untuk menangkap Diponegoro. De Kock
berhasil menipu Diponegoro. Di saat pembicaraan berlangsung, pihak Belanda
melucuti para pengawal Diponegoro dan melarang Diponegoro meninggalkan
tempat.
Diponegoro yang sadar dirinya ditipu sempat emosional dan akan membunuh
de Kock di tempat perundingan. Meskipun awalnya ia menolak untuk menyerah dan
menyatakan lebih baik mati, namun akhirnya ia pasrah terhadap takdir (angur sun
sumendhetakdir). Kesadaran ini pula yang mendorongnya untuk meninggalkan tanah
Jawa (Diponegoro dibuang ke Makassar dan meninggal dunia di kota itu pada 8
Januari 1855). Pertama, karena menurutnya tidak ada lagi yang memilikinya; dan
kedua, untuk menghormati mereka yang gugur dalam peperangan karena membela
dan melaksanakan perintahnya.
Perang Diponegoro menyebabkan kerugian besar bagi Belanda. Secara
keseluruhan, Belanda kehilangan 15.000 prajuritnya, termasuk 8.000 orang Eropa.
Selain itu Belanda harus menanggung beban biaya yang amat besar. Dalam kondisi
ekonomi yang morat-marit, pemerintah Hindia Belanda mau tidak mau harus
menjalankan program penghematan. Untuk membiayai perang dengan sistem
benteng itu, dengan cerdik Du Bus de Gisignies membebankannya kepada Sultan
Yogyakarta (Hamangkubuwono II), termasuk tanah milik kesultanan di Jabarangkah
secara penuh menjadi milik pemerintah Hindia.
A.3. Perlawanan Padri (1821-1838)
Awal perlawanan Kaum Padri sebenarnya adalah pertentangan paham antara Kaum
Adat dan Kaum Padri dalam masalah praktik keagamaan. Gerakan kaum Padri sudah
ada sejak awal abad ke-19, yang bertujuan untuk memurnikan Islam dari praktikpraktik
sinkretisme, yaitu adat istiadat setempat yang justru bertentangan dengan
ajaran Islam. Istilah Kaum Paderi kemungkinan berasal dari kata padre (bahasa
Portugis) suatu istilah untuk menyebut orang suci atau ulama yang berpakaian putih.
Dalam kenyataannya para ulama Paderi, seperti: Tuanku Kota Tua (daerah
Cangking, Empat Angkat), Tuanku nan Renceh (muridnya), Haji Sumanik (dari
Delapan Kota), Haji Miskin (dari Pandai Sikat) dan Piobang (dari Tanah Datar),
semuanya suka berpakaian serba putih. Keadaan ini sangat kontras dengan pakaian
kaum adat yang berpakaian serba hitam. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa
gerakan itu disebut Padri karena pimpinannya adalah orang Pidari, orang Pedir yang
telah pergi ke Mekah melalui pelabuhan Pedir, Aceh.
Pada masa itu di Sumatera Barat masih berdiri Kerajaan Minangkabau yang
berpusat di Pagaruyung. Raja Pararuyung dibantu oleh empat pembantu yang disebut
Basa Ampek Balai. Sebagai lambang Kerajaan Minangkabau, raja dihormati namun
dalam praktiknya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Kekuasaan yang sebenarnya
berada di tangan para penghulu (kepala suku), yang membentuk Dewan Penghulu
atau Dewan Nagari. Raja dan Dewan Nagari inilah yang menjalankan peranan
penting dalam pemerintahan adat.
Di bawah pemerintahan adat, banyak kebiasaan yang bertentangan dengan
hukum Islam dibiarkan begitu saja, bahkan seperti dilegalisasi dengan banyaknya
para pembesar yang ikut dalam kebiasaan buruk tersebut. Adapun kebiasaankebiasaan
yang ditentang kaum Padri itu meliputi masalah perjudian, sabung ayam,
dan beberapa aspek hukum yang didasarkan garis ibu (matrilineal). Perbedaan
pendapat itu akhirnya pecah menjadi konflik bersenjata, ketika Haji Miskin yang
membakar balai tempat menyabung ayam di Pandai Sikat setelah seruannya tidak
digubris oleh penduduk.
Kekuatan kaum Padri semakin bertambah terutama setelah mendapat
dukungan dari pimpinan adat tertinggi di Alahan Panjang, yaitu Datuk Bandaro.
Dengan adanya dukungan itu kaum Padri mendirikan benteng pertahanan di Bonjol.
Sewaktu Datuk Bandaro meninggal, pimpinan digantikan oleh Peto Syarif yang
kemudian bergelar Tuanku Imam Bonjol.
Pada masa awal munculnya gerakan pembaruan Islam oleh kaum Padri, kaum
Adat pernah meminta bantuan Inggris yang membuka kantor di Air Bangis, Padang
dan pulau Cinkuk. Pada bulan Juli 1818, Raffles sempat mengunjungi Padang Darat
dan bertemu dengan kedua belah pihak yang bertikai. Raffles ternyata tidak bisa
berbuat banyak karena harus menyerahankan kembali semua bekas taklukan VOC
kepada Belanda. Akhirnya pada 10 Februari 1821, Tuanku Suruaso dan 14
penghulu yang mewakili kerajaan Minangkabau (kaum Adat) datang menghadap
Residen Padang Du Puy untuk mengadakan perjanjian.
Seminggu kemudian Belanda menduduki Simawang dengan membawa dua
buah meriam dan seratus orang serdadu. Sejak 18 Februari 1921, mulailah babak
baru ‘perang Padri’, yaitu berperang melawan Belanda. Dalam periode 1821-1825
semangat perang kaum Padri semakin meningkat, karena tujuan perang mereka tidak
semata-mata untuk mematahkan kekuasaan kaum Adat, melainkan juga untuk
mengusir Belanda yang akan menjajah mereka. Bagi mereka, kaum Adat hanya
sekedar anjing pesuruh Belanda saja.
Pada mulanya, ekspedisi militer Belanda berhasil menembus kawasan
pegunungan Sumatra Barat, yang menjadi basis kaum Padri, dan membangun
benteng Fort Van der Cappelen di Batusangkar. Gerak maju militer Belanda
kemudian tersendat dan perang menjadi berlarut-larut. Akhirnya, pada tanggal 26
Januari 1824, Letnan Kolonel Raaff yang menggantikan Du Puy sebagai Residen
Padang, mengajak kaum Padri untuk berunding dan diterima baik oleh kaum Paderi
di Alahan Panjang dan Bonjol. Meskipun isi perjanjian itu banyak merugikan kaum
Padri,
Akan tetapi baru sebulan setelah perjanjian itu ditandatangani pihak Belanda
telah menyerang Guguk Sigundang dan Kota Lawas. Dengan penyerangan Kota
Lawas itu, kaum Paderi, terutama kaum Paderi Bonjol tidak lagi percaya kepada
Belanda. Demikian pula kaum Adat yang meminta bantuan untuk mengalahkan
kaum Padri menjadi kecewa. Mereka melihat kepentingan Belanda lebih
dikedepankan daripada kepentingan kaum Adat. Apalagi setelah mereka melihat
perilaku Belanda yang menyakitkan melalui beberapa kerja paksa, penarikan cukai
yang dirasakan memberatkan rakyat. Simpati kaum Adat pun banyak yang berpindah
kepada kaum Padri, sehingga perlawanan di Sumatera Barat tidak lagi sebagai
perlawanan Padri semata, malainkan perlawanan rakyat Sumatera Barat.
Pihak Belanda untuk sementara waktu tidak dapat berbuat banyak guna
menghentikan gerak maju kaum Padri karena sedang sibuk menghadapi perang di
Jawa yang dikobarkan Pangeran Diponegoro. Setelah berhasil memadamkan
perlawanan Diponegoro, Belanda mengirimkan bantuan lebih banyak ke Sumatera
Barat. Di antara kontingen militer Belanda itu terdapat pasukan Jawa pimpinan
Sentot Ali Basya, salah seorang pengikut Diponegoro yang membelot.
Untuk mematahkan perlawanan kaum Padri, pihak Belanda menutup daerah
pesisir barat dan timur Sumatera, yang merupakan pintu gerbang perdagangan
Minangkabau. Di samping itu, Belanda membujuk para pemimpin kaum Paderi,
seperti Tuanku Imam Bonjol, untuk menyerah sementara mengancam rakyat dengan
hukuman berat agar tidak membantu kaum Padri.
Dalam kampanye militernya, Belanda menerapkan sistem benteng sehingga
kaum Padri kesulitan ruang gerak. Pada 16 Agustus 1837 kota Bonjol yang
berbenteng akhirnya dapat direbut pihak Belanda. Pada bulan Oktober 1837 Belanda
mengundang Imam Bonjol untuk berunding di Palupuh. Pemimpin kaum Padri itu
menerimanya dan datang ke Palupuh. Namun, seperti halnya Pangeran Diponegoro,
dia ditangkap ketika perundingan mengalami jalan buntu. Imam Bonjol kemudian
dibuang ke luar tanah kelahirannya, di mana dia meninggal di Manado pada tahun
1864.
Setelah tertangkapnya Imam Bonjol, sejumlah pemimpin Padri masih
melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di antara mereka terdapat Haji Saleh dan
Tuanku Tambusei. Pihak Belanda sendiri terus berusaha menaklukkan kubu-kubu
kaum Padri. Akhirnya, pada tanggal 28 Desember 1838, pertahanan terakhir kaum
Padri jatuh ke tangan Belanda. Akan tetapi Haji Saleh dan Tuanku Tambusei tidak
bisa ditangkap. Kedua tokoh itu menghilang ke dalam hutan melalui sungai.
A.4. Ekspedisi Militer ke Bali dan Nusa Tenggara
Pada tahun 1841, pihak Belanda berhasil meyakinkan para raja Bali untuk masuk ke
dalam lingkungan Hindia Belanda (Pax Nederlandica) dengan jaminan bahwa
kedaulatan dalam negeri mereka tidak akan dibatasi. Sebagian raja Bali menerima
tawaran itu dengan harapan pihak Belanda mau membantu mereka menaklukkan
Mataram dan Lombok. Sebagian lagi seperti Raja Buleleng dan Karangasem
menolak meratifikasi perjanjian tersebut. Perlawanan kedua raja itu mendapat
dukungan dari raja Klungkung, yaitu Dewa Agung. Pembangkangan ini
menyebabkan Belanda mengirimkan tiga ekspedisi militer ke Bali, yaitu pada tahun
1846, 1848, dan 1849.
Meskipun Belanda berhasil mengalahkan raja-raja Bali, akan tetapi hingga
tahun 1853 mereka tidak pernah ikut campur dalam urusan intern kerajaan-kerajaan
di pulau tersebut. Campur tangan Belanda dalam urusan istana baru terjadi setelah
pecahnya pemberontakan di Buleleng pada tahun 1853. Sejak itu Belanda
menempatkan para pegawainya di Bali Utara dan Barat (Buleleng dan Jembrana).
Keadaan status quo itu berakhir setelah terjadinya perampasan terhadap
sebuah kapal yang terdampar pada tahun 1904. Peristiwa tersebut dijadikan alasan
oleh Belanda untuk mengirimkan pasukan militernya. Satu persatu kerajaan Bali
dipaksa untuk menyerah. Perlawanan terakhir terjadi pada tahun 1908, ketika
penguasa Kerajaan Klungkung, Dewa Agung, beserta pengikutnya melakukan
perang habis-habisan (puputan). Tewasnya Dewa Agung dan para pengikutnya
menandai berakhirnya kemerdekaan Bali.
Setelah Bali ditaklukkan, Belanda mengarahkan perhatiannya ke sebelah
timur. Mereka kemudian bergerak menguasai Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores,
Savu, Roti dan Timor. Perlawanan yang cukup berarti terjadi di Lombok, di mana
pada tahun 1894 ekspedisi Belanda sempat dikalahkan oleh sebuah kerajaan Hindu
yang berpusat di Mataram. Akan tetapi perlawanan mereka akhirnya dapat
dipatahkan Belanda.
A.5. Perlawanan Rakyat Sulawesi dan Papua
Perluasan wilayah Belanda di selatan Sulawesi ditentang oleh mantan sekutu utama
VOC, yaitu Bone yang telah tumbuh menjadi satu kerajaan yang terkuat di wilayah
ini. Sejak Belanda dikalahkan Inggris, banyak tokoh Bone menilai Perjanjian
Bongaya (1667) tidak mengikat lagi dan menganggap bahwa hubungan mereka
dengan Belanda telah putus.
Pada tahun 1824, Gubernur Jenderal Van der Capellen mengunjungi daerah
ini dan membujuk kerajaan-kerajaan di Sulawesi selatan untuk memperbaharui
Perjanjian Bongaya, tapi Bone menolaknya. Setelah Van de Capellen pergi, Ratu
Bone memimpin negara Bugis menyerang garnisun Belanda dan merebut wilayahwilayah
yang dikuasai Belanda. Untuk menindas pemberontakan ini, Belanda
bergabung dengan musuh lama Bone, Makassar. Pada tahun 1825 pasukan gabungan
Belanda dan Makassar berhasil mengalahkan Bone. Akan tetapi, pecahnya perang
Diponegoro membuat pasukan Belanda terpaksa ditarik ke Jawa. Akibatnya, Bone
kembali melanjutkan perlawanannya.
Setelah perang di Jawa berakhir Belanda mengirimkan kembali pasukan ke
Sulawesi selatan dan pada tahun 1838 raja Bone dipaksa memperbaharui kembali isi
Perjanjian Bongaya. Meskipun demikian, supermasi Belanda di daerah ini tidak
dapat ditegakkan dengan mudah. Munculnya konflik intern di Bone sendiri
menyebabkan pihak kerajaan yang tunduk kepada Belanda tidak mampu mengontrol
rakyatnya sementara di Makassar tetap banyak pihak yang menentang Perjanjian
Bongaya. Oleh karena itu, antara tahun 1858-1860, Belanda kembali mengadakan
serangan besar-besaran. Namun penaklukan yang sungguh-sungguh terhadap
perlawanan Bugis dan Makassar baru terjadi pada tahun 1905-6. Setelah itu, Belanda
memperluas kekuasaannya atas rakyat Toraja di Sulawesi Tengah yang masih animis
dan dikenal sebagai suku bangsa pengayau.
Sementara itu, setelah berhasil memantapkan kekuasaannya di Sulawesi,
Maluku, dan Nusa Tenggara, Belanda memalingkan perhatiannya ke Papua (Irian
Jaya). Pada tahun 1828, Belanda mendirikan Benteng Du Bus di Lobo, sebagai bukti
eksistensi mereka di sana, sekaligus untuk mencegah masuknya kekuatan Eropa
lainnya ke wilayah itu. Namun setelah mengamati wilayah ini, untuk sementara
waktu Belanda menilai daerah ini kurang menarik secara ekonomi. Masyarakatnya
masih hidup di “zaman batu” sementara nyamuk malaria banyak mengambil korban
di kalangan anggota garnisun Benteng Du Bus, sehingga pada tahun 1836 benteng
tersebut terpaksa ditinggalkan. Meskipun demikian Belanda tidak meninggalkan
pulau ini. Malahan pada tahun 1898 wilayah ini secara permanen dimasukkan ke
dalam lingkungan Hindia Belanda. Di kemudian hari, ganasnya wilayah Papua
menyebabkan Belanda menjadikannya sebagai tempat pembuangan para tokoh
pergerakan kebangsaan Indonesia.
A.6. Perlawanan rakyat Kalimantan
Kalimantan merupakan satu-satunya pulau besar di kepulauan Nusantara
yang menjadi ajang persaingan antara Belanda dan Inggris dalam memperluas
wilayahnya. Bagi Inggris, Kalimantan dinilai memiliki letak yang strategis karena
letaknya mengapit jalur perdagangan dari Cina ke India. Karena itulah Inggris tidak
mentolelir kemungkinan adanya kekuatan Eropa lainnya yang bercokol di daerah itu,
khususnya Kalimantan Utara dan Barat. Sebaliknya, kepentingan Belanda terhadap
Kalimantan lebih bersifat penjajahan. Belanda melihat Kalimantan sebagai sarang
bajak laut dan orang-orang Cina yang anti-Belanda. Meskipun sumber daya alam di
pedalaman pulau ini tidak dikenalnya, namun demi keamanan, Belanda berminat
menguasai pesisir selatan dan barat pulau ini.
Langkah pertama, Belanda menawarkan kepada raja-raja di Kalimantan untuk
hidup secara damai di bawah lingkungan Hindia Belanda. Pada dasawarsa 1820-an
dan 1830-an, pemerintah kolonial Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan
Pontianak, Mempawah, Sambas dan negeri-negeri kecil di pesisir barat lainnya. Di
Banjarmasin dan Kalimantan Tenggara, Belanda tidak usah memeras keringat karena
sultan Banjarmasin masih menghormati perjanjiannya dengan VOC.
Hingga tahun 1840, kepentingan Belanda di daerah Kalimantan dapat
dikatakan hanya terbatas pada daerah-daerah pesisir. Perhatian itu kemudian berubah
setelah James Brooke memasuki Serawak dan diangkat sebagai raja muda oleh
Sultan Serawak. Hal ini menyebabkan pemerintah kolonial Belanda khawatir dengan
kemungkinan masuknya kekuatan Eropa lainnya ke Kalimantan. Oleh sebab itu
Belanda memandang perlu untuk menghadirkan kekuatannya di pulau tersebut
sekaligus memperluas wilayah jajahannya. Perhatian Belanda terhadap Kalimantan
menjadi semakin kuat, terutama setelah tahun 1846 ditemukan batubara, sehingga
wilayah ini mempunyai nilai ekonomi yang lebih besar bagi pemerintah kolonial
Belanda.
Kebijakan baru Belanda itu tentu saja ditentang para raja di Kalimantan,
termasuk yang terikat perjanjian dengan Belanda sebelumnya. Perlawanan yang
cukup besar terjadi antara tahun 1859-1863, yang dikenal sebagai Perang
Banjarmasin. Konflik ini berawal dari campur tangan Belanda dalam proses
penggantian Sultan Banjarmasin. Setelah Sultan Adam meninggal tahun 1857, pihak
istana menghendaki Pangeran Hidayatullah, naik takhta sebagai pengganti Sultan
Adam. Akan tetapi Belanda menunjuk Pangeran Tamjidillah, yang tidak disukai
karena terkenal sebagai pemabuk, menjadi sultan yang baru. Dukungan Belanda
sendiri dikarenakan Tamjidillah telah menjanjikan konsesi yang lebih besar daripada
yang dijanjikan Pangeran Hidayatullah kepada Belanda. Tindakan sewenang-wenang
Belanda itu akhirnya menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan di kalangan para
bangsawan pendukung Hidayatullah serta masyarakat Banjarmasin.
Pada bulan April 1859, seorang bangsawan Banjarmasin bernama Pangeran
Antasari, bekerjasama dengan pemimpin petani bernama Panembahan Aling dan
anaknya yang bernama Sultan Kuning, melancarkan perlawanan. Mereka
menyerang pertambangan batu bara milik Belanda dan pos-pos misionaris serta
membunuh orang-orang Eropa yang mereka jumpai. Pihak Belanda terpaksa
mendatangkan bala bantuan dari daerah lain untuk memadamkan perlawanan itu.
Pada tahun 1860 pemerintah Belanda mengumumkan penghapusan
Kesultanan Banjarmasin dan menempatkan daerah ini langsung di bawah Hindia
Belanda. Namun perlawanan rakyat itu sendiri baru dapat diatasi pada tahun 1863,
setelah para pemimpinnya meninggal (seperti Pangeran Antasari) dan ditangkap
(seperti Pangeran Hidayat). Akan tetapi perlawanan sporadis masih tetap terjadi
hingga tahun 1906.
A.7. Perlawanan Rakyat Palembang dan Jambi
Selain Minangkabau, di beberapa daerah di Sumatera yang pernah terikat perjanjian
dengan VOC, juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Salah satu di antaranya
terjadi di Palembang di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin. Ketika
Inggris menyerbu Jawa pada tahun 1811, Sultan Badaruddin mempergunakan
kesempatan itu untuk menyerang dan membantai garnisun Belanda yang berada di
Palembang. Sikap keras Sultan Badaruddin ini juga diperlihatkan kepada Inggris
sehingga pada tahun 1812 Inggris menyerang dan merampok istana Palembang dan
melantik adik Badaruddin sebagai raja dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin.
Ketika Belanda kembali ke Nusantara, pada tahun 1818 mereka mengirimkan
ekspedisi militer ke Palembang dan menangkap Najamuddin, yang kemudian
diasingkan ke Batavia. Mereka kemudian menunjuk Badaruddin untuk
menggantikannya. Akan tetapi, kemudian terjadi bentrokan antara Belanda dan
Sultan Badaruddin. Pada tahun 1819 Belanda mengirimkan ekspedisi militer ke
Palembang untuk menaklukkan kerajaan itu namun berhasil dipukul mundur oleh
Badaruddin. Baru pada tahun 1823 kekuatan Badaruddin dapat dikalahkan dan
Belanda menempatkan Palembang di bawah kekuasaan langsung Batavia.
Selain Palembang, Jambi juga dikenal sebagai daerah yang sudah lama
menjalin hubungan dengan VOC. Ketika Belanda kembali ke daerah ini, Sultan
Jambi Muhammad Fakhruddin (1833-41) bersedia bekerjasama dengan Belanda,
bahkan meminta bantuan Belanda untuk menumpas para bajak laut di wilayahnya.
Akan tetapi, ketika kesultanan berada di tangan Ratu Taha Saifuddin (1855-58)
keadaan berubah. Ratu tidak mau meneruskan kerja sama dengan Belanda sehingga
pada tahun 1858 Belanda menyerang Jambi. Ratu Taha berhasil meloloskan diri ke
pedalaman dan terus mengadakan perlawanan hingga terbunuh pada tahun 1904.
Pada tahun1899, Sultan Jambi terakhir yang diakui Belanda, yaitu Ahmad
Zainuddin (1885-1899), mengundurkan diri. Oleh karena Belanda kesulitan mencari
penggantinya maka pada tahun 1901 kesultanan Jambi diserahkan penanganannya
kepada residen Belanda di Palembang. Tindakan Belanda ini menimbulkan
perlawanan yang tidak dapat diatasi hingga tahun 1907.
A.8. Perlawanan rakyat Batak (Si Singamangaraja), 1878-1907
Sewaktu terjadi perlawanan kaum Padri, pengaruh Belanda juga menembus wilayah
Batak yang terletak di sebelah utara Minangkabau. Pasukannya bergerak menduduki
Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, Tapanuli dan sekitarnya. Kaum Padri
telah membantu penyebaran agama Islam di kalangan rakyat Batak, dan sejak tahun
1850-an Belanda membantu kristenisasi dengan mengirimkan Dr. N. Van der Tuuk.
Kedatangannya disambut dengan penuh kebencian oleh rakyat, sehingga ia hampir
terbunuh oleh rakyat. Namun dengan cara mengaku sebagai keturunan Si Singa
Mangaraja X yang tewas dalam Perang Padri, ia berhasil membebaskan dirinya,
bakan pada tahun 1853 ia diterima oleh Si Singa Mangaraja XI di Bakara.
Sejak tahun 1860 missi Kristen mulai banyak memasuki Silindung dan Toba,
pos-pos zending juga mulai berdiri di daerah tersebut. Sejalan dengan itu pemerintah
kolonial mengerahkan skspedisi militenya ke daerah Barus dan Singkel dan
kemudian memasuki daerah pedalaman Aceh.
Dalam keadaan seperti itu, Si Singa Mangaraja XI meninggal dunia dan
digantikan oleh anaknya, Patuan Bosar Ompu Pulo Batu dengan gelar Si Singa
Mangaraja XII. Berbeda dengan atahnya, Si Singa Mangaraja XII memandang
gerakan kristenisasi akan membahayakan tanah Batak dan menggoyahkan
kedudukkannya.
Sekitar tahun 1877 Si Singa Mangaraja mengadakan kampanye keliling
daerah untuk mengajak rakyat mengusir zending-zending Kristen dan mencegah
kegiatan mereka. Sejalan dengan itu terdengar isu bahwa Si Singa Mangaraja XII
dengan bantuan Sultan Aceh merencanakan penyerangan ke zending di Silindung,
dan mempersenjatai rakyatnya dengan 50 pucuk senjata. Isu itu akhirnya terdengar
oleh garnisun militer Belanda di Sibolga, sehingga pada tanggal 8 Januari 1878
tentara di pos Sibolga diperintahkan untuk berjaga-jaga di daerah Silindung dan
mempersiapkan diri menghadapi serangan Si Singa Mangaraja. Masuknya militer
57
Belanda ke Silindung segera dijawab oleh Si Singa Mangaraja XII dengan
pernyataan perang.
Pada waktu itu rakyat Batak tidak memiliki organisasi politik yang lebih
tinggi kecuali kesetiaan tertentu terhadap seorang raja yang diperdewakan yang
bernama Si Singamangaraja di Bangkara. Oleh karena itu perlawannya terhadap
tentara kolonial menjadi tidak padu. Kondisi ini diperparah oleh persenjataannya
yang masih tradisional dibandingkan dengan pasukan Belanda. Namun karena
semangat mempertahankaan tradisi dan kemerdekaannya membuat pihak Belanda
sangat sulit mematahkan perlawanan itu dengan cepat.
Dengan memanfaatkan benteng alam dan juga beberapa benteng buatan,
beberapa kali pasukan Si Singa Mangaraja berhasil mematahkan serangan Belanda.
Dan untuk menghindari sergapan Belanda, berkali-kali Si Singa Mangaraja
memindahkan pusat pertahanannya. Sampai akhir abad ke-19 Si Singa Mangaraja
XII masih terus melakukan perlawanan. Barulah pada awal tahun 1907 pasukan
Belanda mampu memotong hubungan Si Singa Mangaraja dengan Aceh dan
membatasi ruang gerak pasukan Si Singa Mangaraja di sekitar Barus-Sidikalang dan
Singkel.
Akhirnya pada bulan Juni 1907, berkat laporan penduduk yang pro-Belanda,
pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menemukan
Si Singa Mangaraja di dekat Aik Sibulbulon, daerah Dairi. Dalam kondisi terkepung
dan sangat lemah, Si Singa Mangaraja beserta pengikutnya tetap melakukan
perlawanan. Dalam pertempuran itu Si Singa Mangaraja beserta dua orang
puteranya, Sutan Nagari dan Patuan Anggi serta seorang puterinya Lopian termasuk
orang-orang yang gugur bersama para pengikut lainnya. Istrinya dan anak-anaknya
yang lain yang masih hidup kemudian ditangkap dan ditawan yang kemudian
dibuang ke luar daerah Batak. Semua harta pusaka Si Singa Mangaraja dirampas oleh
Belanda.
A.9. Perang Belanda di Aceh (1873-1912)
Berdasarkan Perjanjian London, Belanda tidak boleh mengganggu kedaulatan Aceh.
Akan tetapi, perkembangan di Aceh antara dasawarsa 1850-an dan 1860-an membuat
pemerintah kolonial Belanda menjadi cemas dan tidak bisa membiarkan Aceh tetap
merdeka. Di antara perkembangan tersebut adalah adanya unsur kesengajaan dari
Aceh untuk membiarkan pihak-pihak luar (seperti Amerika Serikat, Turki, dan
kekuatan Eropa lainnya selain Inggris dan Belanda) ikut campur di wilayah ini. Atas
dasar itu pada tahun 1857 Belanda kembali menghidupkan perjanjian dengan Sultan
Siak dan memasukkan kesultanan ini sebagai wilayah Belanda. Perjanjian ini jelas
melanggar yurisdiksi Aceh, karena batas-batas Siak ditarik sampai ke Alas dan
Langkat, yang termasuk wilayah hukum Aceh.
Inggris pun marah atas tindakan Belanda itu sehingga mengirimkan kapal
perangnya ke pelabuhan-pelabuhan lada di wilayah Alas dan Langkat. Akan tetapi
sikap Inggris kemudian berubah dan ‘mengizinkan’ Belanda untuk meneruskan
ekspedisinya ke wilayah Aceh. Salah satu faktor yang mendorong perubahan sikap
itu adalah terjadinya persaingan di antara kekuatan Eropa (termasuk Amerika
Serikat) dalam memperluas daerah jajahan. Menurut pertimbangan Inggris, akan
lebih baik apabila Aceh berada di bawah kekuasaan Belanda daripada jatuh ke
tangan Perancis atau Amerika Serikat. Pada November 1871 Inggris dan Belanda
mengadakan suatu kesepakatan di mana Belanda mendapatkan kebebasan mutlak di
Sumatra. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Pantai Emas di Afrika,
memperbolehkan Inggris mengirim kuli-kuli India ke Suriname (jajahan Belanda di
benua Amerika), serta memberikan hak yang sama kepada Inggris dalam
perdagangan dari Siak ke utara.
Pada awal tahun 1873 konsul Amerika di Singapura mengadakan
pembicaraan dengan utusan Aceh mengenai kemungkinan terwujudnya suatu
perjanjian Aceh-Amerika Serikat. Situasi seperti itu telah mendorong Belanda untuk
segera masuk ke Aceh. Pada bulan Maret 1873, Belanda menyerang Kutaraja dan
mendaratkan pasukan berkekuatan 168 perwira dan 3.200 orang prajurit. Akan tetapi
serangan itu berhasil dipukul mundur pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku
Imam Lueng Bata. Bahkan panglima ekspedisi itu, yaitu Mayor Jenderal J.H.R.
Kohler, terbunuh. Oleh karena penyebab perang ini adalah Belanda, maka orangorang
Aceh waktu itu menyebutnya “Perang Belanda di Aceh”.
Belanda berusaha menebus kekalahan itu dengan mengirimkan ekspedisi
kedua yang berkekuatan tiga kali lipat dari ekspedisi yang pertama. Selain itu,
angkatan laut Belanda melakukan blokade terhadap perairan Aceh, terutama jalurjalur
yang menghubungkan Aceh dengan tetangganya di Semenanjung Malaya,
seperti Penang. Sasaran utama penyerangan Belanda adalah istana kesultanan karena
mereka percaya bahwa jatuhnya istana akan menghentikan perlawanan Aceh.
Setelah melalui pertempuran sengit, pada tanggal 24 Januari 1874, pasukan
Belanda berhasil menduduki istana Kutaraja. Akan tetapi Sultan Mahmudsyah dan
kerabatnya berhasil meloloskan diri. Meskipun demikian, panglima Belanda, Letnan
Jenderal J. van Swieten, mengumumkan bahwa kerajaan Aceh telah berhasil
ditaklukkan dan daerah Aceh Besar dinyatakan sebagai milik pemerintah Hindia
Belanda.
Jatuhnya istana Kutaraja dan penghapusan kesultanan Aceh oleh Belanda
ternyata tidak menyurutkan perlawanan Aceh. Rakyat tetap mengakui keberadaan
kesultanan Aceh. Perlawanannya pun tidak lagi sekedar perlawanan kerajaan tetapi
telah menjadi perlawanan rakyat Aceh. Kebencian rakyat Aceh terhadap orang-orang
Belanda yang dinilai sebagai orang kafir telah mengobarkan semangat perang jihad
di kalangan rakyat Aceh. Dalam perkembangannya, sejak tahun 1881 terjadi
pergeseran kepemimpinan dalam perlawanan rakyat Aceh. Apabila sebelumnya
perlawanan terutama dipimpin oleh para bangsawan atau petinggi istana, maka kini
pimpinan perlawanan didominasi oleh para alim-ulama. Salah satu tokoh ulama yang
terkenal adalah Tengku Cik di Tiro (1836-1891). Perlawananpun telah berubah
menjadi perang suci, perang fisabilillah.
Dalam situasi seperti itu akhirnya Belanda menemukan pemecahan dalam
kebijakan yang diajukan oleh Dr. Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) dan
Johannes Benedictus van Heutsz (1851-1924). Snouck Hurgronje adalah seorang
ilmuwan Belanda yang ahli tentang Islam. Sejak tahun 1891 hingga 1906 dia menjadi
penasehat utama pemerintah kolonial dalam masalah Islam dan penduduk asli.
Menurutnya untuk melawan rakyat Aceh fanatik di bawah pengaruh para ulama,
tiada jalan lain kecuali menumpasnya. Namun di samping itu kekuatan mereka dapat
dipecah melalui pendekatan kepada para uleebalang yang dinilai lebih sekuler
(semacam para priyayi di Jawa atau penghulu di Minangkabau). Adapun van Heutsz
adalah seorang jenderal yang sudah lama berpengalaman dalam perang Aceh, yang
kemudian diangkat sebagai Gubernur Aceh (1898-1904).
Berdasarkan nasehat Snouck Hurgronje inilah pihak Belanda melakukan
pendekatan kepada para uleebalang dan upaya itu secara berangsur-angsur
membuahkan hasil. Banyak kaum uleebalang yang mau berkompromi yang nantinya
berbuah perpecahan di kalangan masyarakat Aceh.
Sekitar tahun 1903 dibentuk suatu pemerintahan yang benar-benar stabil
berdasarkan hasil persekutuan dengan para uleebalang yang mau berkompromi. Pada
tahun itu pula Sultan Tuanku Daud Syah menyerah karena mendapat ultimatum dari
pihak Belanda yang akan membunuh anak dan isterinya yang telah tertangkap pada
bulan November 1902. Meskipun demikian dia tetap menjalin hubungan dengan para
gerilyawan. Bahkan pada tahun 1905 dia berusaha menjalin hubungan dengan konsul
Jepang di Singapura untuk merencanakan serangan terhadap garnisun Belanda di
Banda Aceh. Tapi upaya itu gagal dan Sultan diasingkan. Dalam tahun 1903 pula
Panglima Polem Muhammad Daud, pemimpin militer utama dalam tahun-tahun
terakhir, juga menyerah.
Sejak Sultan menyerah dalam periode 1903-1912 justru terjadi kericuhan
sosial. Pada masa ini Van Heutsz diangkat menjadi Gubernur Jenderal (1904-1909).
Kedudukannya sebagai Gubernur Aceh digantikan oleh Letnan Kolonel G.C.E. van
Daalen, yang menjalankan pemerintahannya secara kejam. Banyak ulama terkemuka
Aceh yang mati syahid. Menurut kolonial verslag tahun 1908 tindakan van Daalen
yang bertujuan agar Aceh aman, justru mendorong semakin bertambahnya
perlawanan yang dilakukan secara sistematis. Pihak Belanda menilai banyak
perlawanan itu karena rakyat mendapat dukungan Sultan, yang berarti Sultan telah
melanggar perjanjian.
Meskipun perang Aceh dianggap berakhir pada tahun 1912 dan pejuang Aceh
berangsur-angsur menyerah, namun serangan terhadap orang-orang Belanda di sanasini
masih tetap berlangsung. Sejak tahun 1910 hingga 1921 tercatat ada 79 kali
pembunuhan terhadap orang-orang Belanda. Dan perlawanan terakhir yang cukup
besar terjadi tahun 1927 di Bakongan.
B. Gerakan Sosial
Sejak Zaman Ekonomi Liberal, penetrasi sekaligus dominasi ekonomi Barat
masuk hingga ke tingkat desa. Akibatnya, hal tersebut tidak saja membawa
perubahan dalam masalah ekonomi saja tetapi juga dalam bidang sosial budaya.
Penetrasi tersebut banyak menimbulkan kekacauan pada pranata dan struktur sosial
setempat, baik dari segi nilai, norma ataupun fungsinya. Bahkan banyak lembagalembaga
atau pranata sosial yang sebelumnya sering dijadikan tempat untuk
menyalurkan perasaan ketidakpuasan, tidak berfungsi lagi.
Dalam perkembangannya, penetrasi asing ke dalam kehidupan desa itu bukan
hanya menimbulkan keresahan namun juga konflik berdarah. Adapaun konflik
tersebut dimotori oleh kelompok-kelompok pedesaan yang merasa tertindas atau
kesulitan untuk mengimbangi dampak yang ditimbulkan penetrasi Barat ke
wilayahnya. Pemerintah kolonial banyak memberikan istilah terhadap gerakangerakan
itu, seperti “huru-hara”, ‘kerusuhan”, “gerakan Ratu Adil”, “gerakan Imam
Mahdi”, “gerakan rohaniawan”, atau memberi nama sesuai dengan ideologinya atau
nama pemimpin gerakan tersebut, seperti “gerakan Madrais”, “Gerakan Samin”, dan
sebagainya. Sementara para ahli sejarah dan ilmu sosial menyebut gerakan-gerakan
ini sebagai gerakan sosial.
Daerah yang paling banyak terjadi huru-hara atau pemberontakan adalah
daerah tanah partikelir, yang banyak terdapat di wilayah Jawa Barat (termasuk
provinsi Banten). Hal ini terjadi dalam kepemilikan tanah partikelir, para pemiliknya
yang disebut sebagai tuan tanah tidak hanya diberi kekuasaan untuk memilik bidang
tanahnya saja, melainkan juga penduduk yang ada di atasnya. Di samping itu para
tuan tanah diberikan hak istimewa yang dilindungi undang-undang. Dengan hak
istimewanya itu para tuan tanah mempunyai keleluasaan dalam mengeksploitasi
tanah miliknya, dan banyak di antaranya melakukan eksploitasi secara berlebihan,
sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi penduduk setempat. Adapun
pemberontakan petani yang terjadi di daerah ini antara lain: di Cirebon (1811),
Ciomas, Bogor (1886), Bekasi (1913) dan Tanjung Oost (di kalangan masyarakat
Betawi dikenal dengan sebutan pemberontakan Entong Gendut tahun 1916).
Setelah munculnya organisasi-organisasi sosial dan politik yang didirikan
orang-orang pribumi, pengaruhnya terlihat pula dalam beberapa gerakan sosial.
Tahun 1918 misalnya, terjadi satu gerakan pembangkangan oleh keluarga Haji Hasan
dari Cimareme, Garut (Keresidenan Priangan) terhadap tuntutan pemerintah kolonial.
Haji Hasan menolak menjual padinya kepada pihak pemerintah dengan jumlah dan
harga yang telah ditentukan pihak pemerintah. Akibatnya, pemerintah menyerbu
rumahnya, sehingga Haji Hasan beserta sebagian besar keluarganya tewas di tempat.
Menurut pihak pemerintah, Haji Hasan adalah anggota Sarekat Islam (SI) afdeling-B.
Dalam tahun yang sama di Toli-Toli, juga terjadi pembangkangan petani terhadap
tuntutan pihak pemerintah kolonial, yang juga oleh pihak pemerintah dikatakan
dihasut oleh SI afdeling-B.
Di samping itu, penetrasi ekonomi kapitalisme juga telah mendorong
munculnya beberapa gerakan sektarian. Yang dimaksud dengan gerakan sektarian di
sini adalah beberapa gerakan keagamaan yang muncul sebagai reaksi terhadap
kepercayaan atau agama besar yang ada, yang dinilai sudah tidak mampu menjawab
tantangan zaman, atau menjadi penyebab terpuruknya kesejahteraan mereka.
Misalnya ada herakan Syahadat Kalimusada, Mad Rais dan Kaum Wira’i.
Secara garis besar gerakan-gerakan sosial di Indonesia dapat dikelompokkan
ke dalam enam karegori, yaitu perbanditan, protes, revivalistis, nativistis,
messianistis-millenaristis, perang suci atau perang sabil.
Perbanditan adalah suatu gerakan yang bersifat bertentangan dengan pihak
yang berkuasa atau bertentangan dengan tata tenteram masyarakat, seperti
perampokan, penyamunan. Sebagai contoh gerakan dibawah pimpinan Mas Jakaria
di Banten, pemberontakan Bagus Sunda dan Bagus Jabin di daerah Cirebon (1816).
Kemudian di Surakarta sekitar tahun 1870 dikacaukan oleh gerombolan kecu di
bawah pimpinan Jadangsa dari Sragen. Selain itu pada tahun 1876 daerah utara
Madiun mendapat gangguan keamanan dari gerombolan R. Tirtadireja. Termasuk
dalam kategori ini adalah kegiatan mengambil “paksa” harta benda orang-orang kaya
yang kikir atau pejabat pemerintah yang korup atu otoriter, untuk dibagi-bagikan
hartanya kepada rakyat miskin. Para bandit seperti ini disebut oleh Eric J. Hobsbawm
sebagai “bandit sosial”.
Gerakan protes adalah aksi kolektif menentang ketidak adilan atau merusak
peraturan yang dirasakan tidak adil. Sebagai contoh, pada tahun 1839 rakyat
Karawang menuntut agar wedana yang ada waktu itu diganti karena tidak termasuk
keluarga bupati daerah tersebut; di Banyumas pada tahun 1850 penduduk menolak
untuk bekerja tanpa dibayar di bangunan-bangunan pertahanan yang ada di Cilacap;
kemudian dalam tahun yang sama, para petani dari bagian utara Demak beramairamai
datang ke Semarang untuk menuntut agar pembayaran pajak tanah dapat
dilakukan secara natura yaitu dengan menyetor padi; dan pada tahun 1853 para
petani Pasuruan datang ke Surabaya untuk menyatakan penolakannya terhadap
kewajiban penanaman tembakau.
Gerakan nativistis adalah semacam gerakan protes karena merasa tidak
puas, namun di dalamnya terkandung tujuan (isu-isu) untuk menegakkan kembali
kerajaan kuno yang diyakini merupakan “masa kejayaan” mereka. Gerakan nativistis
ini misalnya menegakkan kembali kesultanan Banten; lalu gerakan Raksa Praja di
Priangan tahun 1841 yang ingin menegakkan kerajaan Sunda; dan gerakan Nurhakim
tahun 1871 yang ingin menegakkan kembali kerajaan Jawa.
Gerakan revivalistis yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan
kembali nilai-nilai atau norma-norma lama; dan menuntut agar masyarakat lebih
rajin menjalankana syariat agamanya. Mereka yakin dengan tindakan itu kehidupan
mereka akan lebih tenteram dan sejahtera. Gerakan semacam ini antara lain terlihat
dari geakan tarekat-tarekat seperti terjadi di Banten dalam gerakan tarekat Kadiriyah;
gerakan tarekat Naksabandiyah di Priangan Barat; dan gerakan tarekat Satariyah di
Banyumas.
Gerakan messianistis adalaah gerakan yang memuat harapan kedatangan
Ratu Adil atau Imam Mahdi yang diyakini akan membawa perubahan kearah
kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Peristiwa yang terjadi di Cilegon, Srikaton,
dan peristiwa Jasmani yang ketiganya terjadi pada tahun 1888 termasuk ke dalam
kategori gerakan messianistis.
Perang suci atau perang sabil adalah gerakan sosial yang dijiwai oleh
semangat perang di jalan agama seperti yang terjadi di Bandung pada tahun 1885,
peristiwa Gedangan, Sidaarja pada tahun 1904, peristiwa Pak Jebrak di Brangkal
tahun 1919 dan peristiwa Cimareme di bawah pimpinan Haji Hasan yang terjadi juga
pada tahun 1919.
Sebagai catatan berdasarkan hasil studinya yang lebih mutakhir, Sartono
Kartodirdjo membagi gerakan-gerakan sosial itu ke dalam empat kelompok, yaitu
gerakan anti pemerasan (anti-extortion movement), gerakan messianistis, gerakan
revivalistis dan sectarian; serta gerakan Sarekat Islam Lokal.
Seperti halnya perlawanan-perlawanan lainnya, gerakan-gerakan sosial
tersebut yang semula banyak dipimpin oleh para pemimpin tradisional local yang
mengandalkan kharismanya, sejak munculnya organisasi-organisasi “kebangsaan’
yang relative modern, maka pimpinan gerakan-gerakan sosial yang menuntut
keadilan itu banyak berpindah kepada para pemimpin organisasi kebangsaan.
Munculnya Sarekat Islam sendiri pada awalnya adalah sebagai respon terhadap
ketidak adilan dalam bidang ekonomi perdagangan, yang membuat para pedagang
Cina dapat mendominasi perdagangan batik pada khususnya. Demikian pula
gerakan-gerakan pemogokan, baik yang dikordinir oleh para pemimpin SI atau pun
oleh Sarekat Rakyat atau PKI, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari gerakan
protes seperti yang pernah terjadi pada abad ke-19.
Setelah Indonesia merdeka, gerakan-gerakan sosial juga sering terjadi
walaupun sifatnya agak berlainan dengan yang terjadi pada masa kolonial. Pola
ideologinya memang ada yang hampir sama seperti gerakan revivalistis atau gerakan
protes lainnya. Namun jika ditelusuri secara lebih mendalam, penyebabnya relative
sama pula, yaitu munculnya rasa tidak puas atas peraturan atau pun perlakuan yang
dinilai tidak adil dan membebani kehidupan mereka.
Bab 5
A. Zaman Kedatangan Bangsa Barat
Seorang sejarahwan berbangsa Inggris Furnivall dalam bukunya “ Educational progress in south east asia “ menuliskan keadaan pendidikan di Asia pada umumya dan Indonesia pada khususnya sebelum bangsa barat menjajakan kakinya dinegara itu, bahwa “ waktu orang Eropa yang mula-mula sampai ditimur jauh, didaerah khatulistiwa mereka dapati sejumlah sekolah dan orang yang pandai tulis-baca lebih banyak daripada yang ada di Eropa ketika itu”
Orang portugis merupakan salah satu bangsa barat yang pertama kali datang ke nusantara ini pada permulaan abad 16 dan pada akhir abad itu muncul pula bangsa Inggris dan belanda. Orang portugis pada mulanya datang ke Indonesia di dorong oleh semanagat hendak mengembangkan agama khatolik di samping mencari untung dengan jalan berdagang. Mereka didorong oleh rasa permusuhan dengan orang Islam dengan maksud untuk melemahkan kalau tidak menghancurkan perniagaan Islam dengan jalan mengembangkan agama khatolik. Agama dijadikan dasar utama untuk mendapat pengaruh dibidang ekonomi dan politik.
Syarat utama untuk memperluas pengaruh agama khatolik ialah mendirikan sekolah-sekolah. Karena itu sekolah guru yang pertama kali dibentuk di wilayah Indonesia kita dapati di daerah ternate yang didirikan oleh kaum pendeta portugis. Bukan hanya itu dipulau-pulau lain disekitar ternate didirikan sekolah-sekolah yang dibina oleh kaum gerejawan khatolik. Dengan jalan mengembangkan pendidikan berdasarkan agama khatolik itu bangsa portugis berusaha untuk dapat berpengaruh dibidang ekonomi dan politik.namun semua itu mengaami kegagalan karena kecerobohan dan keserakahan para penguasa mereka sendiri. Pada tahun 1574 mereka diusir dari ternate dan datanglah bangsa belanda yang uncoba melakukan apa yang elah dilakukan oleh bangsa portugis.
Jalan yang diambil oleh Belanda untuk manyebarkan pengaruhnya di muka bumi hampir sama yaitu dengan medirikan sekolah-sekolah pula. Sekolah-sekolah kompeni yang pertama kali kita dapati didaerah-daerah kepulauan rempah-rempah seperti ambon, Ternate, Bacan dan kemudian ke Batavia, pusat kekuatan ekonomi dan politik mereka. Jadi Belanda pun menenempengaruhnya di bidang ekonomi dan politik dengan mendirikan sekolah-sekolah.
Cara mengajar di sekoalh sekoalh itu tidak banyak berbeda dengan car yang dilakukan di langgar-langgar pada waktu di indonesia. Hanya isi pelajaran yang berbeda hnya isi pelajaran yang berbeda. Dasar sekolah-sekolah kompeni itu ialah ajaran agama Kristen protestan.
Revolusi prancis berpengaruh pula di Indonesia dibidang pendidikan. Deandels (1808-1811) membawa semangat revolusi itu ke Indonesia pendidikan yang berdasarkan agama Kristen di tinggalkan oleh Deandels. Dalam tahun 1808 ditugaskannya kepada par bupati di jawa untuk mendirikan sekolah-sekolah, yang memberikan pendidikan berdasarkan adat istiadat, undang-undang dan agama islam.
B. PENDIDIKAN PADA ZAMAN BELANDA ABAD KE-19
Tugas utama VOC hanyalah dalam usaha dagang, masalah pendidikan daerah luar pulau Jawa kurang mendapat perhatian mereka. Tercatat pada tahun 1779 murid-murid VOC di pantai barat pulau Sumatera hanya sebanyak 37 orang saja.1). Tiga puluh tujuh orang murid yang terdapat pada tahun 1779 di pantai Barat Sumatera menunjukkan kurangnya perhatian mereka terhadap bidang pendidikan, karena jauh sebelumnya mereka juga berkuasa di daerah ini. Selama satu abad berkuasa di daerah itu hanya mempunyai murid sebanyak 37 orang, merupakan suatu pekerjaan yang sebetulnya dihadapi tidak dengan sungguh-sungguh dan memang pokok perhatian VOC pada waktu itu hanya kepada perdagangan.
Perusahaan dagang Belanda yang bernama Verenigde Oosf lndische Compagnie (VOC), pada tanggal 1 Januari 1800 terpaksa dibubarkan oleh Pemerintah Belanda. Semenjak itu seluruh daerah Indonesia menjadi tanah jajahan Kerajaan Belanda yang diurus oleh suatu badan yang bernama Aziatische Road. Seluruh kekayaan perusahaan VOC dan seluruh hutang piutangnya jatuh ketangan Kerajaan Belanda yang pada saat itu masih berstatus sebagai Bataafsche Republik yang tunduk kepada Perancis 2). Pemerintahan Kerajaan Belanda mengirim Mr. Herman Daendels ke Indonesia sebagai Gubemur Jendral yang baru pada tahun 1808. Daendels yang terkenal cakap, berusaha mengatur pertahanan Indonesia dengan tangan besi. Tetapi bagaimanapun dia berusaha tidak dapat menahan serbuan Inggris yang pada saat itu merupakan suatu negara yang kuat di dunia. Pertahanan yang telah diatur Daendels dengan sudah dapat dipatahkan oleh Inggris, sehingga Inggris mulai tahun 1811 berkuasa selama lima tahun. Indonesia beralih menjadi jajahan Inggris, di bawah pengawasan Lord Minto, yaitu
Gubernur Jendral Inggris untuk jajahannya di Asia Selatan-Tenggara yang berkedudukan di Kalkuta. Raffles sebagai Wakil Gubernur Jendral Inggris dengan pangkat Letnan Jenderal yang berkedudukan di Batavia menjadi penguasa di Indonesia sampai tahun 1816.
Tetapi karena perkembangan politik di Eropa yang masih belum stabil, maka tanggal 12 Maret 1816 Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda oleh John Fendall yang menggantikan Raffles.
Belanda berpendapat untuk memajukan pemerintahan, tenaga bumiputera yang diangkat menjadi kepala pemerintahan berdasarkan keturunan dan kharismasi seperti “Regent”, tidak dapat lagi dipertahankan dan harus segera diganti dengan tenaga yang cakap dan dididik khusus untuk itu. Oleh karena itu, Belanda merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia.
Tujuan mendirikan lembaga pendidikan oleh Belanda terutama bukan untuk kepentingan orang Indonesia, tetapi sesungguhnya adalah untuk kepentingan mereka, yaitu untuk mengisi jabatan rendah dalam pemerintahan dan untuk mengisi tenaga pada perusahaan swasta Belanda. Belanda mengeluarkan peraturan bahwa yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah maupun kepala daerah setempat harus memenuhi syarat pendidikan menurut ukuran Barat.Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertanian (onderneming), pertambangan, dan pabrik diperlukan tenaga terdidik yang cakap tetapi murah. Dengan demikian lembaga pendidikan yang pertama-tama didirikan untuk orang Indonesia adalah lembaga pendidikan rendah.
Hal tersebut sesuai dengan landasan idial pendidikan pada zaman Hindia Belanda yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemerintah berusaha untuk tidak memihak kepada salah satu agama tertentu.
2. Pendidikan tidak diusahakan untuk dapat hidup selaras dengan lingkungan, tetapi supaya anak didik di kelak kemudian hari dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi untuk kepentingan pemerintah.
3. Sistem persekolahan disusun menurut perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya di pulau Jawa.
4. Pada umumnya pendidikan diarahkan untuk membentuk suatu golongan elite sosial agar dapat dipakai sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia.
Berdasarkan tujuan itu mereka mendirikan lembaga pendidikan, yang dapat diterima di sekolah adalah anak golongan tertentu saja, misalnya pemimpin masyarakai atau tokoh terkenal yang disenangi Belanda. Yang dapat diterima di sekolah Belanda adalah anak dari orang yang diharapkan Belanda mau bekerja sama untuk kepentingan Belanda. Keadaan itu mendorong timbulnya sekolah swasta yang didirikan orang yang kurang menyukai Belanda itu, seperti golongan Islam. Mereka membuka sekolah swasta sebagai reaksi terhadap tindakan Belanda di bidang persekolahan.
Selama sebelas tahun dari pembukaannya bahasa Belanda belum diajarkan, karena murid yang diterima pada mulanya anak yang belum kenal bahasa Belanda. Pada tahun 1865, bahasa Belanda mulai diajarkan, murid sekolah tersebut bertambah bangga, karena mereka sudah pandai mempergunakan bahasa asing. Derajat mereka di tengah masyarakat bertambah tinggi. Pada tahun 1871, bahasa Belanda sudah merupakan bahasa wajib yang harus dipelajari oleh semua murid dan harus lulus dengan baik, tamatan Sekolah-sekolah harus pandai berbahasa Belanda dengan lancar. Semenjak itu ukuran kepandaian murid adalah kecakapan mereka dalam mempergunakan bahasa Belanda sehari-hari. Selanjutnya empat belas tahun kemudian bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar di Sekolah.
Sewaktu bahasa Belanda sudah merupakan bahasa Wajib di Sekolah, sekolah lain yang lebih rendah tingkatannya sudah banyak didirikan oleh Belanda seperti sekolah : Valksschool, Vervolgschool, Sekolah Kelas Satu, dan beberapa sekolah kejuruan Indonesia.
Akibat sampingan dari dibukanya sekolah oleh Belanda adalah munculnya golongan terpelajar dengan hati dan mata yang telah terbuka melihat kepincangan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda selama ini di Indonesia. Mereka dapat melihat kemelaratan masyarakat pada umumnya dan menumbuhkan cara berfikir yang kritis. Timbul daya kritik yang tajam terhadap pemerintah Belanda mengenai adanya kemiskinan dan kesengsaraan hidup masyarakat yang oleh Belanda selama ini didiamkan saja. Daya kritis itu mereka lontarkan pada bangsa asing yang sedang berkuasa.
Dari mereka yang berfikiran maju itu lahir pejuang kemerdekaan Indonesia yang rela berkorban untuk kepentingan kemerdekaan. Mereka inilah yang akan menjadi pelopor mendobrak kekuasaan Belanda dari Indonesia. Pada waktu itu mereka hanya dapat berdiam diri saja, karena jumlah mereka belum banyak dan tidak semua tamatan Sekolah yang berfikiran maju demikian. Banyak juga di antaranya yang betul-betul bekerja dengan Belanda dan tidak mau ikut dengan perjuangan bangsanya.
Tujuan Belanda pada mulanya mendirikan sekolah hanyalah untuk memantapkan administrasi pemerintahan yang memerlukan tenaga terdidik. Namun, semakin cerdasnya bangsa indonesia kita menjadis adar bahwa bangsa kita hanya dimanfaatkan hanya untuk menguatkan pengaruh bangsa belanda di indonesia. Pada saat itu mereka terpaksa diam saja, karena mereka belum merupakan golongan yang kuat yang dapat meruntuhkan kekuasaan Belanda yang telah tertanam kuat. Pada lahirnya mereka merupakan petugas pemerintah Belanda, tetapi pada batinnya mereka merupakan embrio kekuatan baru yang pada saatnya muncul menjadi pelopor dalam perjuangan. Pada akhir abad ke-19 sudah terlihat munculnya embrio pelopor kemerdekaan yang berasal dari anak asuhan.
PENDIDIKAN ABAD KE-20
A. PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA
Politik pendidikan etis
Semenjak permulaan abad kedua puluh di seluruh permukaan bumi terdapat perkembangan dan pembaharuan,khususnya di bidang politik,ekonomi,dan idiil,demikian pula di indonesia.dengan demikan mereka membutuhkan pekerja-pekerja yang terdidik dan ahli.selain itu penduduk bumiputera itu sendiri mulai bangkit dan menyadarinya namun, secara menyeluruh bagi rakyat pada umumnya tidak dapat dirasakan adanya perbaikan-perbaikan sosial. Dikalangan orang belanda timbul aliran untuk memberi kepada penduduk asli bagian dari keuntungan yang diperoleh orang eropa ( belanda), selama mereka menguasai indonesia aliran ini mempunyai pendapat bahwa kepada orang-orang bumiputera harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan barat yang telah belanda bangsa yang besar aliran atau paham ini dikenal dengan politik etis ( Etische politiek ). gagasan itu dicetuskan oleh Van deventer pada tahun 1899. politik etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk bumi putera dengan cara memajukan penduduk asli secepat-cepatnya melalui pendidikan secara barat.
Berkaitan dengan arah etis yang menjadi landasan dari langkah-langkah dalam pendidikan hindia belanda maka pemerintah mendasarkan kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
1. pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumi putera.
2. pemberian pendidikan rendah bagi golonan bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Atas dasar itu maka corak dan system pendidikan di hindia belanda pad abad 20 ditempuh melalui dua jalur disatu pihak diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsure-unsur dari lapisan atas serta tenaga terdidik bermutu tinggi bagi kebutuhan ekonomi dan industri dan dilain pihak terpenuhi tenaga menegah dan rendah yang berpendidikan.
A. PENDIDIKAN PERGERAKAN NASIONAL
1. Motivasi
a. Motivasi Nasional
Pendirian sekolah menimbulkan golongan baru di dalam masyarakat, yaitu “Golongan Intelektual Barat”, yang merupakan orang cerdik pandai. Kebanyakan mereka bekerja pada pemerintahan Belanda dan mendapat beberapa fasilitas. Pada dasarnya mereka tidak memperoleh perlakuan yang wajar dari pemerintah Hindia Belanda. Mereka adalah aparat bagi Belanda dalam memantapkan pemerintahan dan memperkuat kedudukannya. Di antara golongan Intelektual Barat itu ada yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan Belanda dan hidup menurut cara orang Belanda.
Sementara itu ada golongan yang tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda dan menentang kekuasaan Belanda dan orang Barat. Tetapi sebaliknya mereka mengangungkan adat kebiasaan dan kebudayaan Timur. Dari golongan inilah muncul tokoh pergerakan nasional Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka tidak puas melihat sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Belanda, walaupun telah diselenggarakan pendidikan untuk rakyat. Mereka mengharapkan pendidikan yang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan rakyat. Pendidikan Barat belum tentu sesuai bagi rakyat Indonesia. Apa yang datang dari Barat itu tidak selamanya selaras dengan kehidupan rakyat. Sebaiknya pendidikan yang diberikan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Pendidikan yang mereka dambakan itu lebih terasa lagi kebutuhannya setelah melihat usaha yang dilakukan beberapa pemimpin di Jawa yang mendirikan sekolah swasta sebagai reaksi terhadap ketidak cocokan unsur pendidikan Barat yang dilaksanakan di Indonesia. Keinginan itu tidak mungkin tercapai kalau sekiranya bangsa Belanda masih berkuasa karena itu, cara memperoleh pendidikan yang baik harus menyingkirkan bangsa Belanda dari Indonesia. Karena pada waktu itu kekuasaan Belanda masih kuat. maka usaha pertama mereka adalah menyusun kekuatan dari orang yang sehaluan dengan tujuan terakhir kemerdekaan Indonesia. Sementara itu mereka juga berusaha agar rakyat mendapat pendidikan dengan sebanyak-banyaknya.
Keinginan yang demikian melahirkan pendidikan Nasional yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia. Golongan ini memperjuangkan nasib untuk mendapat kehidupan yang layak seperti bangsa lain.
b. Motivasi Keagamaan
Semenjak Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke luar Sumatera Barat oleh pemerintah Belanda, maka rakyat kehilangan seorang pemimpin yang mereka hormati dan cintai, lebih-lebih sebagai pemimpin agama. Namun demikian menjelang akhir abad ke-19 orang Sumatera Barat telah diizinkan menunaikan ibadah haji ke Mekah.
Pada wktu itu di Mekah ada seorang Sumatera Barat yang telah lama bermukim di sana dan menjadi salah seorang guru besar di bidang agama Islam, yang bernama Syekh Akhmad Khatib. Beliau selalu memberi petunjuk kepada orang Sumatera Barat yang menunaikan Rukun Islam Kelima itu ke Mekah tentang peraturan agama Islam dan pendidikan Islam. Banyak pemuda Sumatera Barat yang naik Haji pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang menjadi murid Syekh Akhmad Khatib di Mekah. Di samping menunaikan rukun Haji mereka juga bermukim di sana selama beberapa tahun sambil menuntut ilmu pengetahuan tentang Islam secara lebih mendalam. Setelah mereka pulang ke Sumatera Barat, mereka melihat pendidikan Islam berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Akhmad Khatib. Pendidikan Islam dengan sistem halaqah tidak akan mendatangkan kemajuan kepada umat Islam Sumatera Barat. Oleh karena itu, timbul niat mereka untuk mengadakan perbaikan dan pembaharuan di bidang pendidikan Islam Sumatera Barat.
Di antara mereka yang pulang dari Mekah yang menonjol antara lain adalah Syekh Haji Abdullah Ahmad, Syekh H. Abdul Karim Amarullah, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh lbrahim Musa Parabek, dan Syekh Daud Rasyidi. Mereka merupakan pembaharuan dalam Pendidikan Islam di Sumatera Barat. Walaupun cara mereka ada yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu mengenai pembaharuan pendidikan dari sistem halaqah atau sistem surau ke sistem sekolah dengan tetap berdasarkan pada agama Islam sebagai pokok pendidikan. Dari pembaharuan yang dimulai pada awal abad ke-20 itu lahir pendidikan Islam yang bercorak nasional, seperti Sumatera Thawalib, Sekolah Diniah, Sekolah Adabiah, dan sekolah yang dibina oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Perti dan Permi.
Pada zaman itu orang nusantara yang sebahagian besar menganut agama Islam masih menjalankan praktek yang sebetulnya dilarang oleh agama Islam. Apabila keadaan yang demikian tetap dibiarkan, maka umat Islam tetap tertinggal dari perkembangan zaman. Bagi para pembaharuan perkembangan Agama Islam dengan pergerakan kemerdekaan, merupakan perpaduan yang menimbulkan semangat melaksanakan pembaharuan di bidang pendidikan Islam. Mereka melihat hasil pendidikan Barat yang diberikan pemerintah Hindia Belanda tidak begitu mendatangkan manfaat, hasil pendidikan itu telah menghilangkan moral ke-Timuran. Keadaan itu jika dibiarkan berlangsung terus akan membahayakan kehidupan orang yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, mereka berusaha mengimbangi dengan mengadakan pembaharuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam tersedia untuk semua orang, baik mereka yang tergolong berpangkat, pegawai Belanda, maupun berasal dari orang kebanyakan. Supaya dapat dengan segera memberikan pendidikan menurut cara Barat, mereka memberikan kemudahan dalam memasuki sekolah Islam tersebut seperti yang dilakukan oleh Muhammadiah. Dengan demikian sekolah yang bercorak Islam dengan cepat dapat berkembang ke seluruh daerah sampai ke daerah yang terpencil sekalipun. ltulah sebabnya perkumpulan politik Islam yang mengasuh sekolah mendapat sambutan dari rakyat.
Usaha dari tokoh pembaharu pendidikan Islam itu mendapat dukungan dan sambutan dari masyarakat, karena sudah lama mereka nantikan.
Pada mulanya pemerintah Belanda tidak menaruh kecurigaan kepada usaha ini, karena kelihatannya hanya bergerak di bidang pendidikan. Kemudian setelah mereka mengikuti kegiatan politiknya, barulah langkah mereka itu dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda.
Pendidikan Pergerakan nasional dimulai dengan lembaga pendidikan Islam yang dipelopori oleh Syekh-Syekh Islam, yaitu ulama Islam yang telah membawa faham baru dari Mekah dan Mesir. Sedangkan lembaga pendidikan pergerakan nasional yang bukan bercorak Islam kemudian bermunculan.
2. Kelembagaan
a. Sekolah Adabiah
Pendidikan Islam sebelum tahun 1909 dilaksanakan dengan sistem surau tanpa diadakan pembahagian kelas yang terpisah serta belum mempergunakan meja, kursi, papan tulis, kapur, dan lain-lain seperti yang dipergunakan dalam semester sekolah. Murid duduk bersila di sekitar atau di hadapan guru, semua murid terdiri dari laki-laki saja dan belum ada murid perempuan.
Mulai tahun 1909 keadaan tersebut mengalami perubahan dengan didirikannya Sekolah Adabiah (Adabiah School) Sekolah Adabiah betul-betul telah mengganti sistem pendidikan Islam yang bukan lagi diartikan berusaha mengetahui segala ajaran agama Islam dengan sedalam-dalamnya tanpa memperhatikan tingkat kecerdasan, umur, dan lingkungan muridnya. Pendidikan itu sudah diartikan sebagai pendidikan umum terhadap murid untuk melatih cara berpikir logis dan kritis guna menghadapi keadaan sekitarnya atau lingkungan penghidupannya.
Untuk mencapai tujuan itu Sekolah Adabiah juga memberikan pengetahuan umum seperti menulis, membaca, berhitung, ilmu bumi, dan bahasa, di samping pengetahun tentang agama Islam. Tujuan pelajaran bukan lagi untuk memompakan pengetahuan Islam sebanyak-banyaknya, melainkan diarahkan untuk melatih kecerdasan murid. Murid yang diterima juga dipilih dari anak umur sekolah dasar antara 7 – 8 tahun, dan orang dewasa tidak lagi diterima seperti pada pendidikan surau.
Materi pelajaran yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kecerdasan murid, dimulai dengan pelajaran yang mudah terus dilanjutkan secara berangsur sampai selesai tingkat pengetahuan dasar. Cara penyajian juga sudah disusun sedemikian sehingga mudah dipahami oleh anak-anak.
Murid dikelompokkan menurut kelas masing-masing dengan usia anak yang hampir sama. Pada Sekolah Adabiah sudah terdapat pembahagian kelas, seperti kelas I, II, III, dan seterusnya. Murid yang baru diterima ditempatkan pada kelas satu dan tahun berikutnya apabila sudah dapat memahami pelajaran dinaikkan ke kelas dua dan begitu seterusnya sampai kelas terakhir.
Pengaturan duduk murid dalam kelas juga berbeda dengan cara duduk sistem surau di mana murid menduduki bangku (kursi dan meja) yang sudah diatur menghadap kesatu arah. Di hadapan murid terdapat meja dan kursi guru serta papan tulis sebagai alat bantu pengajaran. Murid dalam satu kelas langsung dapat mendengarkan pelajaran yang diberikan guru, sedangkan murid disuruh menyimak. Tidak lagi seperti sistem surau di mana murid diberi pelajaran satu persatu, kelas tidak lagi ribut, karena murid-murid tidak diperkenankan berbicara selama pelajaran berlangsung.
Pelajaran juga telah diatur dalam suatu jadwal tertentu dan teratur. Satu hari hanya belajar kira-kira 5 jam yang diselingi oleh beberapa kali waktu istirahat. Di dalam waktu yang 5 jam itu dibagi lagi dalam tiga bahagian dan masing-masing bahagian diselingi oleh waktu istirahat secukupnya. Ke dalam bahagian itu dimasukkan 3 atau 4 mata pelajaran yang akan diberikan untuk satu hari. Jadwal pelajaran disusun perminggu, artinya dalam satu minggu semua jenis materi pelajaran harus diberikan dan minggu depan kembali lagi seperti minggu sebelumnya dengan materi pelajaran lanjutan minggu sebelumnya. Materi pelajaran tidak boleh menyimpang dari bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
Untuk menentukan seorang murid naik atau tinggal kelas diadakan ujian atau ulangan terhadap materi pelajaran yang telah diberikan. Prestasi seorang murid dinyatakan dalam bentuk angka 0 sampai 10. Nilai 10 menyatakan prestasi murid terbaik, sebaliknya nilai 0 menyatakan prestasi yang paling buruk yang dicapai oleh seorang murid.
Dalam menentukan kemampuan seorang murid berbeda dengan sistem surau, pada madrasah kemampuan murid diukur hanya penguasaan bahan pelajaran selama satu tahun saja sedangkan pada tahun terakhir dari pendidikannya diadakan ujian umum. Pengukuran kemampuan murid dilakukan secara bertahap tidak sekaligus seperti pada sistem surau. Penyelengaraan Sekolah Adabiah betul-betul sudah merupakan perkembangan baru dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam.
Jika diperhatikan situasi dan kondisi politik pemerintah Belanda di Indonesia pada waktu itu, khususnya dalam politik persekolahan, maka pendirian Sekolah Adabiah tidak bertentangan dengan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Mulai pertengahan abad ke-19 sampai abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda banyak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap politik sebelumnya dalam bidang pemerintahan dan pendidikan. Khusus di bidang pendidikan banyak lembaga pendidikan didirikan seperti Sekolah Desa, Sekolah Kelas Dua, Sekolah Kelas Satu, Volkschool, Vervoigschool, HIS, MULO, AMS, HBS, Stovia, THS, RHS, dan lain-lain. Di Sumatera Barat hanya didirikan sekolah sampai tingkat AMS dan HBS saja, yaitu sampai tingkat sekolah menengah atas, yang paling banyak adalah Sekolah Kelas Dua.
Walaupun jumlah sekolah makin bertambah, rakyat hampir tidak mempunyai arti untuk masuk sekolah itu sulit bagi rakyat biasa. Sekolah itu bertujuan untuk mendapatkan tenaga terlatih yang murah untuk mengerjakan kepentingan Belanda. Murid yang dapat diterima pada sekolah tersebut terbatas jumlahnya.
b. Madras School
Berbeda dengan Sekolah Adabiah, Madras School hanya membuka satu kelas saja yaitu kelas yang telah tinggi tingkatannya untuk membaca dan mempelajari kitab-kitab yang besar/tebal saja seperti tingkat tinggi pada Pengajian Kitab pada masa peralihan sebelumnya, tetapi dengan memakai sistem madrasah.
Murid yang satu kelas pada Madras School diajak berdiskusi tentang mata pelajaran yang diajarkan. Kitab-kitab besar yang dimaksud adalah buku-buku yang tebal yang belum dipelajari pada tingkatan sebelumnya. Selama satu tahun itu mereka disuruh berdebat tentang isi buku tersebut sampai mereka mengerti dan memahaminya dengan baik. Kepada mereka tidak dipompakan lagi pengetahuan tentang Islam, tetapi mereka sendiri yang mencarinya dengan berdiskusi di bawah bimbingan guru. Tamatan Madras School menjadi ulama yang luas pandangannya tentang Islam dan kehidupan manusia.
Calon murid Madras School diterima dari tamatan pendidikan surau atau dari ulama yang ingin memperdalam ilmunya. Semua murid sudah merupakan orang yang berpengalaman di lapangan, baik sebagai guru maupun sebagai mubalig. Mereka masuk Madras School hanya untuk memperkuat ilmu yang telah mereka miliki. Walaupun hanya satu tahun lama pendidikannya, tetapi hasilnya mereka peroleh sangat banyak.
c. Madrasah Diniah
Pada tahun 1915 Zainuddin Labai AI-Yunusi mendirikan Madrasah Diniah di Padang Panjang dengan nama pada waktu itu “Diniah School” 3)
Menurut HMD Datuk Palimo Kayo alasan pendirian Madrasah Diniah adalah sebagai berikut:
“Dengan hasil pemikiran yang mendalam, pada tanggal 15 Oktober 1915, tuan Zainuddin Labai EI-Yunusi meresmikan pendirian sebuah sekolah Islam yang bani dengan metode yang baru bersama Diniah School atau Madrasatuddiniyah. Selain dari mengajarkan pelajaran agama sebagaimana biasa, juga mengajarkan pelajaran yang biasa disebut vak umum, seperti menulis, membaca, berhitung, Ilmu Falak, Ilmu Bumi, Ilmu Alam, Ilmu Kesehatan, Ilmu Tumbuh-tumbuhan dan Ilmu Pendidikan. Sesungguhnya hebat dan mengagumkan. Itulah perguruan Islam yang termodern dewasa itu, dengan bangku, meja, dan kelas-kelas yang teratur, walaupun dengan cara yang sederhana.4)
Sekolah Diniah merupakan sekolah Islam yang memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya seperti yang dilakukan pada sekolah Belanda. Namun antara Sekolah Adabiah dengan Sekolah Diniah terdapat perbedaan. Sekolah Adabiah merupakan pelopor pembaharuan pendidikan Islam dengan sistem sekolah, sedangkan Sekolah Diniah melakukan pembaharuan pendidikan agama dengan menambahkan mata pelajaran umum kepada mata pelajaran agama yang telah ada. Dengan demikian mata pelajaran pada Sekolah Diniah lebih banyak dari Sekolah Adabiah dan dari sekolah agama lain maupun dari sekolah pemerintah Hindia Belanda.
Pada umumnya Sekolah Diniah terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas satu sampai dengan kelas tujuh. Tetapi di desa-desa yang tidak mempunyai guru yang cukup, maka kelas Sekolah Diniah hanya sampai kelas empat atau kelas lima saja, sedangkan untuk melanjutkan mereka harus pergi ke Sekolah Diniah yang mempunyai kelas yang cukup sampai kelas tujuh.
d. Arabiah School
Pada tahun 1918 Syekh Abbas Ladang Lawas Bukittinggi mendirikan pula sebuah madrasah dengan nama “Arabiah School” di Ladang Lawas, Bukittinggi. Ruang pendidikannya sudah mempunyai kelas yang terdiri dari tiga lokal berdinding bambu atap rumbia, tetapi sudah mempunyai bangku, meja, papan tulis, dan kapur.5)
Arabiah School adalah gagasan dari Syekh Abbas Ladang Lawas yang kemudian menjadi pendorong berdirinya Persatuan Tarbiah Islamiah (PERTI) yang mengusahakan beberapa sekolah.
Kurikulum atau mata pelajaran yang diberikan pada setiap sekolah Islam, walaupun namanya sama, tetapi pelajarannya berbeda. Materi pelajaran agama Islam Sekolah Arabiah tidak sama dengan materi pelajaran Sekolah Diniah walaupun tingkat dan kelasnya sama, apalagi dengan Madras School. Antara sekolah Diniah sendiripun tidak ada yang sama materi pelajarannya, misalnya mata pelajaran Sekolah Diniah di Padang Panjang tidak sama mata pelajarannya dengan Sekolah Diniah yang di Bukittinggi. Penetapan mata pelajaran atau kurikulum yang akan dipakai pada masing-masing sekolah itu sangat tergantung pada sesepuh yang mendirikan sekolah itu. Keadaan itu sangat jauh berbeda dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang sama mata pelajaran yang diberikan untuk tingkat yang sama di manapun sekolah itu terdapat.
Di samping itu Sekolah Arabiah sudah memberikan mata pelajaran umum dalam porsi yang lebih banyak, walaupun pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran utama, tetapi Madras School dan Sekolah Diniah seluruh mata pelajarannya masih berpangkal dari agama Islam yang ditambahkan denganmata pelajaran umum.
E. Muhammadiyah
salah satu tujuan Muhammadiyah adalah untuk memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam, seperti tercantum dalam Anggaran Dasarnya pasal I, ayat 1 6), maka mereka giat bergerak di bidang pendidikan Islam. Seluruh sekolah Muhammadiyah sudah berbentuk madrasah, bahkan ada yang sama dengan sekolah pemerintah Hindia Belanda. Dalam mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam, Muhammadiyah memajukan dan memperbaharui pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntutan agama Islam.
Melalui Majelis Tablig Muhammadiyah berusaha menyadarkan rakyat akan pentingnya pendidikan untuk memperbaiki nasib dan kehidupan manusia sekarang dan di hari depan. Masalah pendidikan bukanlah perorangan, melainkan merupakan masalah bersama umat manusia. Muhammadiyah siap memberikan pembinaan bimbingan dan pengarahan yang dibutuhkan.
Sekolah Muhammadiyah, yang didirikan sampai pecah Perang Dunia II sebagai berikut:
1) Sekolah Agama Islam
Jenis sekolah ini terdiri dari dua macam, yaitu lbtidaiyah dan Tsanawiyah, titik berat pelajaran adalah tentang agama Islam, mata pelajaran umum hanya sebagai tambahan. Namun demikian sudah hampir seluruh sekolah lbtidaiyah dan Tsanawiyah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya. lbtidaiyah hampir terdapat di semua nagari di Sumatera Barat karena pada waktu itu jumlah lbtidaiyah seluruhnya adalah 300 buah.
2) Sekolah Umum
Sekolah umum yang didirikan Muhammadiyah terdiri dari Sekolah Desa, Sekolah Sambungan, Sekolah Schakel, dan HIS Muhammadiyah. Perbedaan sekolah umum Muhammadiyah dengan sekolah umum yang didirikan pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat adalah bahwa pada sekolah Muhammadiyah diberikan 20 % pelajaran agama Islam sedangkan pada sekolah Belanda mata pelajaran agama hanya merupakan sebuah mata pelajaran saja. Di samping itu sekolah Muhammadiyah berstatus swasta.
Pada umumnya pembukaan sekolah umum Muhammadiyah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada rakyat untuk mendapatkan pendidikan umum sebagai reaksi terhadap sistem persekolahan Belanda yang sangat membatasi penerimaan murid. Untuk masuk sekolah pemerintah Hindia Belanda bagi rakyat biasa sukar sekali, akibatnya banyak anak desa yang tidak bersekolah. Hal itulah yang ditembus oleh Muhammadiyah dengan mendirikan sekolah, karena banyak anak tinggal di desa, maka sekolah Muhammadiyah lebih banyak didirikan di desa dengan nama Sekolah Desa dan Sekolah Sambungan. Murid yang dapat diterima dari segala lapisan. Kenyataannya yang masuk sekolah tersebut adalah anak petani, saudagar, dan anak rakyat biasa yang beragama Islam. Anak pegawai pemerintah Hindia Belanda, anak orang yang bekerja dengan Belanda lebih suka masuk ke sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. HIS Muhammadiyah juga dimasuki oleh anak rakyat biasa, sekolah tersebut juga dinamakan “HIS met de Quran”, yaitu HIS yang mempergunakan AI-Quran yang menunjukkan perbedaan dengan HIS pemerintah. Sebelum Jepang masuk ke Sumatera Barat HIS Muhammadiyah.
3) Sekolah Guru
Karena pesatnya perkembangan sekolah yang diasuh Muhammadiyah akhirnya mereka kekurangan tenaga guru. Pada Mulanya masalah ini tidak merupakan persoalan bagi Muhammadiyah, karena pengurus ranting dan cabang setempat dapat menjadi guru. Tetapi kemudian sesudah sekolah bertambah banyak, maka tenaga guru makin berkurang.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru Muhammadiyah mendirikan sekolah guru, untuk guru Sekolah Desa dan Sekolah Menengah. Sekolah guru itu terdiri dari bermacam-macam pula, yaitu:
a) Sekolah Guru Muhammadiyah (SGM).
SGM didirikan pada tahun 1953 di Padang dengan lama pendidikannya 4 tahun. Pada mulanya SGM bernama Normaal School Muhammadiyah tetapi karena ada larangan dari pemerintah Belanda bahwa sekolah swasta tidak boleh memakai nama sekolah pemerintah, akhirnya nama Normaal School Muhammadiyah ditukar dengan nama Sekolah Guru Muhammadiyah (SGM). Murid SGM berasal dari Sekolah Skakel dan HIS Muhammadiyah. Sampai tahun 1942 SGM telah dapat menghasilkan tenaga guru, sebanyak 105 orang. 7) Dengan hasil tersebut secara berangsur-angsur dapat diisi kekurangan tenaga guru pada sekolah yang berada di bawah asuhan Muhammadiyah
b) Kulliatul Muballigin
Tujuan sekolah ini untuk mencetak mubalig Islam yang akan disebar ke daerah. Tetapi pada tahun berikutnya Sekolah Tablig mengalami hambatan, karena Hamka ditugaskan Muhammadiyah ke Sulawesi Selatan. Tetapi karena desakan dari para tamatan Sekolah Thawalib, Diniah, dan lain-lain maka akhirnya Sekolah Tablig disempurnakan kembali dengan. tujuan menghasilkan mubalig dan guru serta kader pimpinan Muhammadiyah untuk daerah dan menjadi wadah yang menampung tamatan sekolah Thawalib, Diniah, dan lain-lain yang makin lama jumlahnya makin bertambah banyak.
Sebelumnya pengurus ranting atau cabang Muhammadiyah diambil dari pemuka agama setempat yang ditugaskan di sekolah Muhammadiyah. Setelah banyak tamatan Kulliatul Muballigin yang bertugas sebagai guru, kepada mereka diminta untuk memimpin ranting atau cabang Muhammadiyah setempat. Hasil pendidikan Islam makin lama makin meningkat, hasil pendidikan Muhammadiyah, secara tak langsung juga dapat dinikmati oleh rakyat umum, karena .Muhammadiyah bergerak di bidang sosial.
Tujuan pendirian Kulliatul Muballigin antara lain adalah membentuk mubalig yang sanggup melaksanakan dakwah dan menjadi khatib Jumat, menghasilkan guru sekolah menengah tingkat Tsanawiyah dan membentuk kader pemimpin Muhammadiyah dan pemimpin masyarakat pada umumnya.
Melihat pada tujuan tersebut Muhammadiyah telah mempersiapkan tenaga yang selalu berdiri di garis depan, seperti guru atau pimpinan sekolah, imam, dan pemimpin masyarakat. Untuk menjadi guru mereka praktek pada sekolah lbtidaiyah Muhammadiyah, untuk menjadi imam mereka praktek di Surau Muhammadiyah, untuk menjadi pimpinan masyarakat mereka praktek pada gerakan pemuda Muhammadiyah yang bernama Hisbul Wathan (Kepanduan Muhammadiyah). Setiap murid Kulliatul Muballigin harus melalui latihan atau praktek tersebut. Untuk latihan atau praktek dipergunakan waktu sore hari untuk kepanduan, malam hari untuk tablig, pagi hari untuk praktek di sekolah.
c) Kweek School lstri (KSI)
Putri-putri tamatan Tasnawiyah Putri, Diniyah Putri, Sekolah Desa, Sekolah Sambungan, HIS Muhammadiyah, dan lain-lain bahagian putri tidak mau ketinggalan dari Putra. Mereka mendatangi pimpinan Muhaminadiyah untuk minta didirikan sebuah sekolah guru putri tingkat menengah untuk menampung mereka melanjutkan sekolah.
Bagi Muhammadiyah permintaan banyak datang dari ranting dan cabang untuk membuka sekolah menengah khusus untuk putri dan meminta tenaga guru putri, baik untuk mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum. Muhammadiyah tidak sanggup memenuhi seluruh permintaan tersebut.
Aisyiah sebagai salah satu anak organisasi Muhammadiyah, bagian putri menanggapi permintaan tersebut secara positif. Berkat ketekunan para pengasuh Aisyiah dan melalui berbagai halangan, akhirnya tahun 1937 dapat didirikan Kweeksschool.
Berdasarkan permintaan yang masuk, maka dibuka dua bahagian, yaitu:
Kweek school A khusus mendidik guru mata pelajaran agama Islam, lama belajar 3 tahun. Murid yang diterima adalah tamatan Tsanawiyah putri, Diniyah Putri, dan Sekolah Thawalib. Sedangkan Kweekschool B khusus mendidik guru mata pelajaran umum. Murid yang di terima adalah tamatan Sekolah Desa, Sekolah Sambungan dan HIS Muhammadiyah. Di samping itu dapat juga diterima murid yang berasal dari sekolah Gubernemen Belanda. Semua anak yang telah memenuhi Syarat tanpa melihat asal usul dapat diterima. Hanya saja yang didahulukan adalah sekolah yang langsung diasuh Muhammadiyah sendiri.
F. Taman Siswa
Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta dengan nama “National Onderwijs Institut Taman Siswa”8) Tingkat pendidikan yang pertama didirikan adalah Taman Indrya (Taman Kanak-kanaknya Taman Siswa)9).
Taman Siswa lahir sebagai perlawanan (reaksi) terhadap Pendidikan Kolonial Belanda10) yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda waktu itu di Indonesia.
Taman Siswa menamai cita-cita pendidikannya dengan Pancadharma atau Lima Kewajiban, yaitu Dasar Kodrat Alam, Dasar Kemerdekaan, Dasar Kebudayaan, Dasar Kebangsaan, dan Dasar Kemanusiaan 11)
Ketika Pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1932, Taman Siswa mendapat dukungan partai politik dalam menentang Ordonansi tersebut, sehingga perhatian rakyat terhadap Taman Siswa bertambah besar. Mulai semenjak itu sayap Taman Siswa mulai menjalar ke daerah-daerah. Permintaan untuk mendirikan Taman Siswa makin bertambah banyak.
Perkembangan Taman Siswa sampai tahun 1980 sebagai berikut:
Jumlah murid : 2642 orang, Jumlah Pamong : 38 orang tenaga tetap 94 orang tenaga tidak tetap, Jumlah lokal : 48 buah Jenis Sekolah : sebuah Taman Muda (SD) sebuah Taman Dewasa (SMP) sebuah Taman Madya (SMA) sebuah Taman Karya Madya (STM)
G. Training College
Tujuan pendidikan Training College antara lain adalah untuk membentuk kader pemimpin masyarakat yang berpengetahuan tingkat tinggi guna segera diterjunkan ke tengah masyarakat sehubungan dengan makin meningkatnya Pergerakan Kemerdekaan Indonesia.
Para pendiri Training College melihat bahwa kebanyakan anggota masyarakat tidak mengetahui situasi dan kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Apabila keadaan ini dibiarkan terus tidak menunjang perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu rakyat harus dibimbing ke arah yang benar dan disadarkan akan adanya penjajahan Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut harus dipersiapkan pemimpin yang cakap dan Training College merupakan wadah yang tepat untuk menggodok calon pemimpin masyarakat tersebut.
Dengan tujuan yang demikian Training College bukan saja memberikan ilmu pengetahuan yang tinggi kepada muridnya, tetapi juga mendidik para pejuang kemerdekaan yang akan memimpin masyarakat sekitarnya menghadapi penjajahan Belanda. Pendirian Training College ini mendapat sokongan dari masyarakat dan tokoh politik pada waktu itu.
1. Pemufakatan Perhimpunan – Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
a. Latar Belakang
Ir. Sukarno memandang perlu untuk penghimpun seluruh kekuatan Nasional di bawah satu kesatuan dan membentuk feserasi partai – partai Politik yang sekaligus merupakan “ fron saka matang yang mampu menghadapi belanda. Upaya Ir Sukarno di kemukakan dalam suatu rapat yang di hadiri oleh berbagai organisasi da bandung. Rapat tersebut mencapai kesepakatan wakil – wakil PSI, BU, PNI. Kaum nasionalisme di segala aliran menyambut pembentukan PPPKI yang di pandang sebagai imbangnya kekuatan dalam menghadapi pemerintah.
b. Perkembangan PPPKI
Kongres PPPKI pertama di selenggarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. Wali – wali partai politik menyatakan harapanya bahwa kongres itu merupakan pemulaan erabaru bagi gerakan kebangsaan.Rapat kerja selanjutya membahas masalah pendidikan nasional, Bank Nasional, dan cara – cara memperkuat kerja sama.
Komisi itu terdiri dari Tjokrominoto ( PSI ), Ir Sukarno ( PNI ), Otto Soebrata ( Pasundab ) hdan Tamrin ( Kaum betawi ). Yang menyiapkan program aksi jangka pendek.
Sementara itu kongres berhasil menunjuk sutomo sebagai ketua majelis Pertimbangan PPPKI, Dan rupanya dia dapat mengatasi perbedaan pendapat antara kelompok moderen dan rodikal.
Kongres Indonesia raya di adakan di Surabaya pada awal bulan januari 1931. kongres ini di maksutkan untuk semua orfganisasi politik dan Nonpolitik.
c. Perpecahan dalam tubuh PPPKI
Pada akhir tahun 1929 Peroses keruntuhan PPPKI di pecahkan oleh “ menyelundupkan propoketor kedalam organisasi politik dalam kongres PPPKI di solo ( 25 – 27 Desember 1929 ) Jenis perpecahan semakin terang ukarena istilah “ Kebangsaan” dipersoalkan kembali lagi.
2. Kongres Pemuda
Kongres pemuda 1 di adakan pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926 di Jakarta dengan dipipin oleh Muh Tabrani dari jang java. Tujuan kongres ini adalah membenntuk badan senteral memajukan paham persatuan kebangsaan, dan mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan.
Kongres pemuda II Perkumpulan semua tang memegang peranan aktif dlam kongres pemuda Indonesia II adalah Pemuda Indonesia dan PPKI .
Pemuda Indonesia adalah perkumpulan pemuda yang bersifat Nasional dan meninggalkan sifat kedaerahanya.
PPPKI adalah Perkumpulan dari para Mahasiswa Recht Shooigeschar dan ASTOVIA. Organisasi ini didirikan pada bulan September 1929 di Jakarta oleh beberapa mahasiswa di antaranya sugondo, suwiryo, dan susalit anggota nya
Terdiri dari para mahasiswa Jakarta dan bandung
Hal terpenting dalam kongres pemuda II adalah disutujui usul resolusi yang di rancang oleh Muhamad Yamin, yakni sumpah pemuda yang berisi Satu Bangsa, Satu Nusa, dan satu Bahasa Indonesia.
3. Partai Indonesia Raya ( Perida )
a. Latar Belakang Berdirinya Prindra
Pada bulan November 1930 kelompok study itu mengubah namanya menjadi PBI. Sutomo dan Elit baru lainya berkewajiban memperbaiki kesejahteraan rakyat.meskipun PBI berusaha mengatasi agitasi kpolitik seperti PNI tetapi ia harus lebih hati – hati dalam fron politik. PBI lebih menunjukan partai local denngan Surabaya sebagai pusatnya. Ruku tani yang di dirikan PBI Pengaruhnya luas di kalangan petani, lebih – lebih pada masa depresi ekonomi.
b. Tujuan Parindra
Tidak jauh berbeda dengan PBI yang menginginkan Indonesia mulai dan sempurna. Dalam politik Parindra bersikap nonkoperasi yang isidentil artinya apa bila ada kejadian yang sangat mengecewakan organisasi itu. Maka putuskan untuk sementara menarik wakil – wakil dari dalam badan perwakilan.
Dalam kongres pertama yang di selenggarakan di Jakarta pada bulan Mai 1937 diputuskan bahwa parindra harus bersikap kooperatif dan anggota yang ada di dalam dewan harus tetap loyal pada partainya. Sutomo sebagai ketua parindra, di gantikan oleh K.K.M.H. Wuryaningrat. Ia sangat menekatkan perbaikan ekonomi rakyat, Pengangguran, Pemburuhan , Kemiskinan, Peradilan, dll.
4. Gabungan Politik Indonesia ( GAPI )
a. Petisi Sutarja
Petisi yang di tandatangani I.J, Kasimo , Katulangit, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong dapat di pandang sebagai upaya untuk keluar dari jalan sempit yang di lalui para Nasional Berbagai pihak memberikan keritik sebagian mengatakan bahwa penganjur petisi itu tidak ada bedanya dengan peminta – minta yang minta di kasiani, sedangkan yang lain mengatakan petisi itu mengurasi perjuangan otonomi. Pada umumnya pihak belanda melontak petisi itu dan vaderlendse club (vc ) menganggap hal itu terlalu premature.
b. Gabungan Politik Indonesia ( GAPI ) dan Indonesia Berparlemen
1. Latar belakag berdirinya GAPI
Untuk mengatasi kerisis kekuatan nasional ini, M.H Thamrin mencari jalan keluar yang di tempuhn ya melalui pembentukan Organisasi baru yaitu mendirikan gapi pada tanggal 21 Mei 1939. Organisasi ini adalah gabungan dari parindra, Gerindo, persatuan minahasa, partai Islam , Indonesia dan PII.
Dari banyaknya partai yang tergabung jelas dari organisasi itu ingin membentuk satu kesatuan Nasional baru yang lebih efektif dari padabergerak sendiri – sendiri. Itu semua adalah dorongan dari dalam yang inginmembentuk wadah baru yang memobilisasi masa, sedangkan dorongan dari luar berupa ancaman perang yang segera timbul karena jepang sudah nergerak keselatan. Kerja sama ini dapat di realisasikan jika rakyat Indonesia di beri hak – hak baru.
2. Perkembangan GAPI
Pada tanggal 24 Oktober 1939 Gapi membentuk sebuah badan Kongrs Rakyat Indonesia ( KRI ) yang bertujuan untuk membahagiakan dan memakmurkan penduduk. Untuk lebih mengaktifkan perjuangan Gapi , KRI yang sudah ada itu di ubah menjadi majelis rakyat Indonesia (MRI) dalam sebuah konprensi di Yogyakarta pada tangal 14 September 1994.
Organisasi yang terakhir ini di pandu sebagai bentuk yang paling maju karena di dalamnya tergabung tidak hanya organisai politik tetapi juga organisai sosial dan keagamaan. Pemilihan pengurus dewan pemimpin yang di adakan pada bulan November 1941 memilih Mr. Sastoro sebagai ketua.
C. Komisi visman
Satu-satunya kaum Nasionalisme yang di penuhi untuk pemerintah ialah pembentukan visman pada bulan Maret 1941.
Yang kata lahir, sebenarnya komisi visman ini pun juga tidak memusatkan dan boleh di katakana bahwa komisi ini bahwa hanya sekedar memberi angina karena nasionalis dan tidak sungguh ingin mengadakan perubahan ketatanegaraan bagi Indonesia.
KESIMPULAN
Konres PPPKI pertama di selengarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. wakil-wakil partai politik menyatakan harapan nya bahwa kongres itu merupakan era baru bagi gerakan kebangsaan. Sementara itu, kongres berhasil menunjuk Sutomo sebagai ketua majelis pertimbangan PPPKI.
Kongres pemuda 1 di adakan pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926 di Jakarta dengan pimpinan Muhamad Thabrani. Tujuan kingres ini adalah membentuk badn sentral, dan mempererat di antara semua perkumpulan pemuda kebansaan.
Hal terpenting dalam kongres pemuda 11 adalah di setujui usul resolusiu yang di rancan oleh Muhamad Yamin, yakni sumpah pemuda yang berisi satu bangsa, satu Nusa dan satu bahasa Indonesia.
Tujuan parindra adalah tidak jauh berbeda dengan PBI yang mengiginkan Indonesia mulia dan sempurna. Dalam politiknya bersikap non-komperatif yang isidentil artinya apabila ada kejadian yang sangat mengecewakan organisai itu, maka di putuskan untuk sementara menarik wakil-wakil nya dari dalam perwakilan.
Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian dan syarat terjadinya interaksi sosial
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong interaksi sosial
3. Menjelaskan status dan peranan individu dalam interaksi sosial
4. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial
A. Proses Sosial dan Interaksi Sosial
1. Pengertian Interaksi Sosial
Secara Bahasa: inter (antar/saling); action (tindakan).
Secara Etimologis: hubungan timbal balik antarsesamanya.
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara antara individu manusia dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dan individu.
Menurut Charles P. Loomis, ciri-ciri interaksi sosial adalah:
v Jumlah pelaku lebih dari satu orang.
v Komunikasi antarpelaku menggunakan simbol dan lambang.
v Ada dimensi waktu.
v Ada tujuan yang hendak dicapai.
2. Syarat terjadinya Interaksi Sosial
Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial terjadi karena terpenuhinya 2 syarat, yaitu:
a. Kontak sosial
Dalam Sosiologi, kontak sosial dapat terjadi dengan atau tanpa hubungan fisik.
Kontak sosial memiliki sifat-sifat:
v Bersifat positif jika menghasilkan kerja sama dan bersifat negatif jika menghasilkan pertikaian.
v Bersifat primer jika pelaku interaksi bertemu muka langsung. Bersifat sekunder jika melalui suatu perantara.
b. Komunikasi
Komunikasi memuat komponen-komponen sebagai berikut:
v Komunikator : penyampai pesan
v Komunikan : penerima pesan
v Pesan : segala sesuatu yang disampaikan komunikator
v Media : sarana untuk menyampaikan pesan
v Efek : perubahan yang terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator
Adanya komunikasi menimbulkan kontak sosial. Akan tetapi, adanya kontak sosial belum tentu menimbulkan komunikasi. Interaksi sosial juga dapat terjadi melalui komunikasi nonverbal. Setiap pihak menyadari keberadaan pihak lain yang dapat menyebabkan perubahan perasaan.
3. Jenis-jenis Interaksi Sosial
- Interaksi antarindividu
- Interaksi individu-kelompok
- Interaksi antarkelompok
B. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG INTERAKSI SOSIAL
Interaksi sosial dilandasi oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri manusia itu sendiri maupun dari luar.
1. Faktor dari dalam manusia meliputi:
- Dorongan kodrati sebagai makhluk sosial
- Dorongan untuk memenuhi kebutuhan
- Dorongan untuk mengembangkan diri
**Imitasi : proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa saja yang dimiliki orang lain. Imitasi bisa membawa dampak positif dan negatif, tergantung dari yang ditiru.
**Identifikasi : upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain yang ditirunya.
**Sugesti : rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan sugesti tersebut menuruti apa yang disugestikannya tanpa berfikir lagi secara kritis dan rasional (bersifat negatif).
**Motivasi : rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab (bersifat positif).
**Simpati : suatu proses kejiwaan, di mana seorang individu merasa tertarik kepada seseorang atau sekelompok orang, karena sikapnya, penampilannya, wibawanya, atau perbuatannya yang sedemikian rupa.
**Empati: mirip dengan simpati, tapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja tapi dibarengi perasaan yang sangat dalam.
C. Status dan Peranan Individu dalam Interaksi Sosial
Status seseorang menentukan perannya, peran seseorang menentukan perilakunya.
1. Status (kedudukan)
Adalah posisi seseorang dalam kelompok masyarakat secara umum sehubungan dengan keberadaan orang lain di sekitarnya. Seseorang dapat mempunyai beberapa status karena ikut serta dalam berbagai pola kehidupan.
Menurut Ralph Linton, ada tiga macam status, yaitu:
v Ascribed Status
Status yang diperoleh secara otomatis melalui kelahiran. Status ini bersifat tertutup, yaitu hanya pada orang tertentu saja.
v Achieved Status
Status ini diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan sendiri. Jadi, status ini terbuka bagi setiap orang. Semua orang dapat mencapainya, asalkan memenuhi syarat tertentu.
v Ascribed Status
Status ini merupakan pemberian dari orang lain. Status ini umumnya diberikan kepada orang yang berjasa memperjuangkan sesuatu bagi masyarakat.
2. Peran sosial
Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Jika seseorang telah melaksanakan kewajiban dan meminta haknya sesuai dengan status yang disandangnya, maka ia telah melaksanakan perannya. Status dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status dan sebaliknya.
Bab 2
SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN
A. Pengertian Sosialisasi
Manusia berbeda dari binatang. Perilaku pada binatang dikendalikan oleh instink/naluri yang merupakan bawaan sejak awal kehidupannya. Binatang tidak menentukan apa yang harus
dimakannya, karena hal itu sudah diatur oleh naluri. Binatang dapat hidup dan melakukan
hubungan berdasarkan nalurinya.
Manusia merupakan mahluk tidak berdaya kalau hanya mengandalkan nalurinya. Naluri
manusia tidak selengkap dan sekuat pada binatang. Untuk mengisi kekosongan dalam
kehidupannya manusia mengembangkan kebudayaan. Manusia harus memutuskan sendiri
apa yang akan dimakan dan juga kebiasaan-kebiasaan lain yang kemudian menjadi bagian
dari kebudayaannya. Manusia mengembangkan kebiasaan tentang apa yang dimakan,
sehingga terdapat perbedaan makanan pokok di antara kelompok/masyarakat. Demikian juga
dalam hal hubungan antara laki-laki dengan perempuan, kebiasaan yang berkembang dalam
setiap kelompok menghasilkan bermacam-macam sistem pernikahan dan kekerabatan yang
berbeda satu dengan lainnya.
Dengan kata lain, kebiasaan-kebiasaan pada manusia/masyarakat diperoleh melalui proses
belajar, yang disebut sosialisasi. Berikut beberapa definisi mengenai sosialisasi.
Sosialisasi adalah proses dalam mana seorang anak belajar menjadi seseorang yang
berpartisipasi dalam masyarakat. Yang dipelajari dalam sosialisasi adalah peran-peran,
sehingga teori sosialisasi adalah teori mengenai peran (role theory).
Robert M.Z. Lawang:
Sosialisasi adalah proses mempelajari nilai, norma, peran dan persyaratan lainnya yang
diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam
kehidupan sosial.
Horton dan Hunt:
Suatu proses yang terjadi ketika seorang individu menghayati nilai-nilai dan norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga terbentuklah kepribadiannya.
Dalam proses sosialisasi terjadi paling tidak tiga proses, yaitu:
1. Belajar nilai dan norma (sosialisasi)
2. Menjadikan nilai dan norma yang dipelajari tersebut sebagai milik diri (internalisasi), dan
3. Membiasakan tindakan dan perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang telah menjadi miliknya (enkulturasi).
B. Fungsi Sosialisasi
1. Bagi individu: agar dapat hidup secara wajar dalam kelompo/masyarakatnya, sehingga
tidak aneh dan diterima oleh warga masyarakat lain serta dapat berpartisipasi aktif
sebagai anggota masyarakat
2. Bagi masyarakat: menciptakan keteraturan sosial melalui pemungsian sosialisasi sebagai
sarana pewarisan nilai dan norma serta pengendalian sosial.
C. Macam-macam Sosialisasi
1. Berdasarkan berlangsungnya: sosialisasi yang disengaja/disadari dan tidak
disengaja/tidak disadari.
a. Sosialisasi yang disengaja/disadari: Sosialisasi yang dilakukan secara sadar/disengaja:
pendidikan, pengajaran, indoktrinasi, dakwah, pemberian petunjuk, nasehat, dll.
b. Sosialisasi yang tidak disadari/tidak disengaja: perilaku/sikap sehari-hari yang
dilihat/dicontoh oleh pihak lain, misalnya perilaku sikap seorang ayah ditiru oleh anak
laki-lakinya, sikap seorang ibu ditiru oleh anak perempuannya, dst.
2. Menurut status pihak yang terlibat: sosialisasi equaliter dan otoriter.
Sosialisasi equaliter berlangsung di antara orang-orang yang kedudukan atau statusnya
relatif sama, misalnya di antara teman, sesama murid, dan lain-lain, sedangkan sosialisasi
otoriter berlangsung di antara pihak-pihak yang status/kedudukannya berbeda misalnya
berlangsung antara orangtua dengan anak, antara guru dengan murid, antara pimpinan
dengan pengikut, dan lain-lain.
3. Menurut tahapnya: sosialisasi primer dan sekunder.
Sosialisasi primer dialami individu pada masa kanak-kanak, terjadi dalam lingkungan
keluarga, individu tidak mempunyai hak untuk memilih agen sosialisasinya, individu
tidak dapat menghindar untuk menerima dan menginternalisasi cara pandang keluarga
Sosialisasi sekunder berkaitan dengan ketika individu mampu untuk berinteraksi dengan
orang lain selain keluarganya.
4. Berdasarkan caranya: sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris.
Apabila mengacu pada cara-cara yang dipakai dalam sosialisasi , terdapat dua pola, yaitu
represif, dan partisipatoris.
Sosialisasi Represif menekankan pada:
a. Penggunaan hukuman,
b. Memakai materi dalam hukuman dan imbalan,
c. Kepatuhan anak pada orang tua,
d. Komunikasi satu arah (perintah),
e. Bersifat nonverbal,
f. Orang tua sebagai pusat sosialisasi sehingga keinginan orang tua menjadi penting, dan
g. Keluarga menjadi significant others.
Sedangkan Sosialisasi Partisipatoris menekankan pada
a. Individu diberi imbalan jika berkelakuan baik,
b. Hukuman dan imbalan bersifat simbolik,
c. Anak diberi kebebasan,
d. Penekanan pada interaksi,
e. Komunikasi terjadi secara lisan/verbal,
f. Anak pusat sosialisasi sehingga keperluan anak dianggap penting, dan
g. Keluarga menjadi generalized others.
D. Tahap-tahap Sosialisasi
George Herbert Mead menjelaskan bahwa diri manusia berkembang secara bertahap
melalui interaksinya dengan anggota masyarfakat yang lain, mulai dari play stage, game
stage, dan generalized other.
Tahap 1: Preparatory
• Dalam tahap ini individu meniru perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi
belum mampu memberi makna apapun pada tindakan yang ditiru.
• Merupakan peniruan murni.
Tahap 2: Play Stage
Play Stage, atau tahap permainan, anak mulai memberi makna terhadap perilaku yang ditiru.
Mulai mengenal bahasa. Mulai mendefinisikan siapa dirinya (identifikasi diri) sebagaimana
definisi yang diberikan oleh significant other.
Significant other merupakan orang yang secara nyata penting bagi seseorang dalam proses
sosialisasi. Bagi anak-anak dalam tahap play stage, orangtua merupakan significant other.
Bahkan, anak-anak tidak dapat memilih siapa significant other-nya!
Ketika ada yang menyapa: “Hi, Agus”, maka anak mengerti: “Oh – aku Agus”. “Hi, Pintar”.
“Oh, aku pintar”. “Bodoh banget kamu”. “Oh, aku bodoh banget”, dan setertusnya. Definisi
diri pada tahap ini sebagaimana yang diberikan oleh significant other.
Tahap 3 Game Stage
• Tahap ini berbeda dari tahap permainan, karena tindakan meniru digantikan dengan
tindakan yang disadari.
• Tidak hanya mengetahui peran yang dijalankannya, tetapi juga peran orang lain dengan
siapa ia berinteraksi.
• Bisakah Anda membedakan antara “bermain bola” dengan “pertandingan sepakbola”?
Bermain bola dapat dilakukan oleh anak-anak pada yang telah mengalami sosialisasi
tahap play stage, tetapi bertanding sepakbola baru dapat dilakukan oleh anak-anak yang
telah mengalami sosialisasi pada tahap game stage. Mengapa demikian? Karena dalam
pertandingan sepakbola ada prosedur dan tatacara yang harus ditaati. Anak-anak akan
memahami tentang prosedur dan tatacara apabila telah mengalami sosialisasi pada tahap
game stage.
Tahap 4: Generalized Other
Pada tahap ini individu telah mampu mengambil peran yang dijalankan oleh orang-orang
dalam masyarakatnya, ia telah mampu berinteraksi dan memainkan perannya dengan
berbagai macam orang dengan status, peran dan harapan yang berbeda-beda dalam
masyarakatnya.
E. Agen-agen Sosialisasi
Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Dapat juga disebut
sebagai media sosialisasi.
Jacobs dan Fuller (1973), mengidentifikasi empat agen utama sosialisasi, yaitu: (1)
keluarga, (2) kelompok pertemanan, (3) lembaga pendidikan, dan (4) media massa. Para ahli
sosiologi menambahkan juga peran dan pengaruh dari lingkungan kerja.
1. Keluarga sebagai agen/media sosialisasi
Keluarga merupakan satuan sosial yang didasarkan pada hubungan darah (genealogis),
dapat berupa keluarga inti (ayah, ibu, dan atau tanpa anak-anak baik yang dilahirkan
maupun diadopsi), dan keluarga luas, yaitu keluarga yang terdiri atas lebih dari satu
keluarga inti yang mempunyai hubungan darah baik secara hirarkhi maupun horizontal.
Nilai dan norma yang disosialisasikan di keluarga adalah nilai norma dasar yang
diperlukan oleh seseorang agar nanti dapat berinteraksi dengan orang-orang dalam
masyarakat yang lebih luas.
Pihak yang terlibat (significant other):
Pada keluarga inti: ayah, ibu saudara kandung, pada keluarga luas: nenek, kakek, paman,
bibi, pada masyarakat menengah perkotaan sejalan dengan meningkatnya partisipasi kerja
perempuan: baby sitter, pembantu rumah tangga, petugas pada penitipan anak, guru pada
play group, dll.
2. Kelompok pertemanan sebagai agen/media sosialisasi
Dalam lingkungan teman sepermainan lebih banyak sosialisasi yang berlangsung
equaliter, seseorang belajar bersikap dan berperilaku terhadap orang-orang yang setara
kedudukannya, baik tingkat umur maupun pengalaman hidupnya.
Melalui lingkungan teman sepermainan seseorang mempelajari nilai-nilai dan normanorma dan interaksinya dengan orang-orang lain yang bukan anggota keluarganya. Di
sinilah seseorang belajar mengenai berbagai keterampilan sosial, seperti kerjasama,
mengelola konflik, jiwa sosial, kerelaan untuk berkorban, solidaritas, kemampuan untuk
mengalah dan keadilan.
Di kalangan remaja kelompok sepermainan dapat berkembang
menjadi kelompok persahabatan dengan frekuensi dan intensitas interaksi yang lebih
mantap. Bagi seorang remaja, kelompok persahabatan dapat berfungsi sebagaiA N T O S A
penyaluran berbagai perasaan dan aspirasi, bakat, minat serta perhatian yang tidak
mungkin disalurkan di lingkungan keluarga atau yang lain.
Peran positif kelompok sepermainan/persahabatan:
a. Memberikan rasa aman dan rasa yang dianggap penting dalam kelompok yang
berguna bagi pengembangan jiwa
b. Menumbuhkan dengan baik kemandirian dan kedewasaan
c. Tempat yang baik untuk mencurahkan berbagai perasaaan: kecewa, takut, kawatir,
suka ria, dan sebagainya, termasuk cinta.
d. Merupakan tempat yang baik untuk mengembangkan ketrampilan sosial: kemampuan
memimpin, menyamakan persepsi, mengelola konflik, dan sebagainya
Tentu saja ada peran kelompok persahabatan yang negatif, seperti perilaku-perilaku yang
berkembang di lingkungan delinquen (menyimpang), misalnya gang.
3. Sistem/lingkungan pendidikan sebagai agen/media sosialisasi
Dilingkungan pendidikan/sekolah anak mempelajari sesuatu yang baru yang belum
dipelajari dalam keluarga maupun kelompok bermain, seperti kemampuan membaca,
menulis, dan berhitung.
Lingkungan sekolah terutama untuk sosialisasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi
serta nilai-nilai kebudayaan yang dipandang luhur dan akan dipertahankan
kelangsungannya dalam masyarakat melalui pewarisan (transformasi) budaya dari
generasi ke generasi berikutnya.
Fungsi sekolah sebagai media sosialisasi antara lain:
a. Mengenali dan mengembangkan karakteristik diri (bakat, minat dan kemampuan)
b. Melestarikan kebudayaan
c. Merangsang partisipasi demokrasi melalui pengajaran ketrampilan berbicara dan
pengembangan kemampuan berfikir kritis, analistis, rasional dan objektif
d. memperkaya kehidupan dengan cakrawala intelektual serta cita rasa keindahan
e. mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri dan kemandirian
f. membelajarkan tentang hidup sehat, prestasi, universalisme, spesifisitas, dll.
4. Sistem/lingkungan kerja sebagai agen/media sosialisasi
Di lingkungan kerja seseorang juga belajar tentang nilai, norma dan cara hidup. Tidaklah
berlebihan apabila dinyatakan bahwa cara dan prosedur kerja di lingkungan militer
berbeda dengan di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Seorang anggota tentara
akan bersosialisasi dengan cara kerja lingkungan militer dengan garis komando yang
tegas. Dosen atau guru lebih banyak bersosialisasi dengan iklim kerja yang lebih
demokratis.
S O S I A L I S A S I D A N P E M B E N T U K A N K E P R I B A D I A N A G U S S A N T O S A
Halaman 6
5. Peran media massa
Para ilmuwan sosial telah banyak membuktikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan
melalui media massa (televisi, radio, film, internet, surat kabar, makalah, buku, dst.)
memberikan pengaruh bagi perkembangan diri seseorang, terutama anak-anak.
Beberapa hasil penelian menyatakan bahwa sebagaian besar waktu anak-anak dan remaja
dihabiskan untuk menonton televisi, bermain game online dan berkomunikasi melalui
internet, seperti yahoo messenger, google talk, friendster, facebook, twiter dll.
Diakui oleh banyak pihak bahwa media massa telah berperan dalam proses homogenisasi,
bahwa akhirnya masyarakat dari berbagai belahan dunia memiliki struktur dan
kecenderungan cara hidup yang sama.
F. Desosialisasi dan Resosialisasi
Beberapa lembaga yang ada dalam masyarakat berfungsi melaksanakan proses resosialisasi terhadap anggota masyarakat yang perilakunya tidak sesuai harapan sebagian besar warga masyarakat (baca: menyimpang), dari yang penyimpangannya berkadar ringan sampai yang berat.
Lembaga yang dimaksud antara lain: penjara, rumah singgah, rumah sakit jiwa, pendiidkan militer, dan sebagainya. Di lembaga-lembaga itu nilai-nilai dan cara hidup yang telah
menjadi milik diri seseorang, karena tidak sesuai dengan nilai dan norma serta harapan
sebagian besar warga masyarakat, dicabut (desosialisasi) dan digantikan dengan nilai-nilai
dan cara hidup baru yang sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat. Proses
penggantian nilai dan cara hidup lama dengan nilai dan cara hidup baru ini disebut
resosialisasi.
G. Sosialisasi dan Pembentukan Kepribadian
Kepribadian atau personalitas dapat didefinisikan sebagai ciri watak seorang individu yang konsisten memberikan kepadanya suatu identitas sebagai individu yang khas. Kepribadian
merupakan organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis, yang unsurunsurnya
adalah: pengetahuan, perasaan, dan naluri.
1. Pengetahuan
Pengetahuan merupakan unsur yang mengisi akal-pikiran seseorang yang sadar, merupakan hasil dari pengalaman inderanya atau reseptor organismanya. Dengan pengetahuan dan kemampuan akalnya manusia menjadi mampu membentuk konsep-konsep, persepsi, idea
atau gagasan-gagasan.
2. Perasaan
Kecuali pengetahuan, alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam perasaan, yaitu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilainya
sebagai positif atau negatif. Perasaan bersifat subjektif dalam diri manusia dan mampu
menimbulkan kehendak-kehendak.
3. Dorongan naluri (drive)
Naluri merupakan perasaan dalam diri individu yang bukan ditimbulkan oleh pengaruh
pengetahuannya, melainkan sudah terkandung dalam organisma atau gennya.
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian
Perempuan-perempuan cantik sering tampak lebih tenang dan percaya diri daripada mereka yang bermuka kurang cantik. Mengapa demikian? Apakah sikap tenang dan percaya diri
merupakan hal yang taken from granted sejak kelahirannya? Ataukah hal ini merupakan hasil
dari suatu proses belajar? Adalah kenyataan bahwa para perempuan cantik lebih dapat
diterima dan diperlakukan secara lebih baik –bahkan dapat jadi diistimewakan- oleh banyak
pihak daripada mereka yang kurang cantik! Penerimaan dan perlakuan yang baik di setiap
lingkup dan situasi sosial ini menjadi pengalaman belajar para perempuan cantik, sehingga
pada akhirnya menjadi lebih percaya diri.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian, antara lain:
1. Warisan biologis (misalnya bentuk tubuh, apakah endomorph/gemuk bulat,
ectomorph/kurus tinggi, dan mesomorph/atletis. Dari beberapa penelitian diketahui
bahwa mesomorph lebih berpeluang melakukan tindakan-tindakan, termasuk berperilaku
menyimpang dan melakukan kejahatan)
2. Lingkungan fisik/alam (tempat kediaman seseorang, apakah seseorang berdiam di
pegunungan, dataran rendah, pesisir/pantai, dst. akan mempengaruhi kepribadiannya)
3. Faktor lingkungan kultural (Kebudayaan masyarakat), dapat berupa:
a. kebudayaan khusus kedaerahan atau etnis (Jawa, Sunda, Batak, Minang, dst.)
b. cara hidup yang berbeda antara desa (daerah agararis-tradisional) dengan kota
(daerah industri-modern)
c. kebudayaan khusus kelas sosial (ingat: kelas sosial buka sekedar kumpulan dari
orang-orang yang tingkat ekonomi, pendidikan atau derajat sosial yang sama,
tetapi lebih merupakan gaya hidup)
d. kebudayaan khusus karena perbedaan agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu,
Budha, dan lain-lain)
e. pekerjaan atau keahlian (guru, dosen, birokrat, politisi, tentara, pedagang,
wartawan, dll.)
4. Pengalaman kelompok (lingkungan sosial): dengan siapakah seseorang bergaul dan
berinteraksi akan mempengaruhi kepribadiannya 5. Pengalaman unik (misalnya sensasi-sensasi ketika seseorang dalam situasi jatuh cinta)
Bab 3
Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial
Menurut Gillin and Gillin, proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial ada 2, yaitu: 1. Proses Sosial Assosiatif
Adalah proses sosial yang menuju terbentuknya persatuan/integrasi sosial dan mendorong terbentuknya pranata, lembaga atau organisasi sosial. Yang termasuk proses sosial sssosiatif, antara lain:
a. Kerja sama
Adl usaha bersama antara individu dengan individu lainnya, antar individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama timbul saat seseorang menyadari bahwa mereka punya kepentingan bersama. Kerja sama menuntut adanya pembagian kerja dan keadilan, sehingga rencana kerja sama dapat tercapai dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama akan bertambah kuat bila ada bahaya dari luar yang mengancam kelompoknya.
Ditinjau dari segi pelaksanaannya, ada berbagai bentuk kerja sama:
1) Kerukunan
Ex: tolong menolong dan gotong royong (kerja bakti)
2) Bergaining
Kerja sama yang pelaksanaannya dengan perjanjian tentang pertukaran barang-barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih.
3) Kooptasi
Suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara menjaga stabilitas dan menghindari terjadinya kegoncangan.
4) Koalisi
Kombinasi antara 2 organisasi/lebih yang punya tujuan sama.
5) Joint venture
Kerja sama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu.
b. Akomodasi
Tujuan akomodasi:
1) Mengurangi pertentangan antarindividu, individu-kelompok atau antarkelompok sebagai akibat adanya perbedaan pendapat.
2) Mencegah meledaknya pertentangan untuk sementara waktu.
3) Memungkinkan terjadinya kerja sama antara kelompok-kelompok sosial yg hidupnya terpisah sbg akibat faktor-faktor psikologis dan kebudayaan.
4) Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah.
Akomodasi mempunyai beberapa bentuk, antara lain:
v Koersi (coercion): bentuk akomodasi yang prosesnya melalui paksaan fisik maupun psikologis. Dalam koersi, ada pihak yang lemah dan ada pihak yang kuat.
v Kompromi (compromise): bentuk akomodasi yang terjadi karena pihak yang bersengketa saling mengurangi tuntutannya agar tercapai kesepakatan.
v Arbitrasi (arbitration): akomodasi dengan menggunakan jasa pihak ketiga karena pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan persengketaan. Pihak ketiga ini ditunjuk oleh yang bersengketa atau pihak yang berwenang.
v Mediasi (mediation): hampir mirip dengan arbitrasi, hanya saja pihak ketiganya netral dan tidak bisa memutuskan. Ia hanya bisa mengusahakan jalan damai tapi tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah.
v Konsiliasi (consiliation): usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih untuk mencapai mufakat.
v Adjudikasi: cara penyelesaian perkara lewat pengadilan.
v Gencatan senjata: penangguhan permusuhan pada waktu tertentu karena menunggu jalan keluar yang baik.
v Toleransi: bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal. Kadang kala toleransi timbul secara tidak sadar dan spontan akibat reaksi alamiah individu.
c. Asimilasi
adalah upaya untuk mengurangi perbedaan antarindividu/kelompok untuk menghasilkan suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama.
Asimilasi terjadi pada masyarakat yang berbeda kebudayaan sehingga terbentuk kebudayaan baru dalam waktu lama.
Asimilasi terjadi setelah melalui tahap kerja sama dan akomodasi.
Syarat-syarat asimilasi:
v Terdapat sejumlah kelompok yang punya kebudayaan berbeda.
v Terjadi pergaulan antarindividu dan kelompok secara intensif dalam waktu yang lama.
v Kebudayaan masing-masing kelompok mengalami perubahan dan penyesuaian diri.
Faktor-faktor yang mendukung terjadinya asimilasi:
v Sikap menghargai dan menghormati orang lain dan kebudayaannya.
v Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat.
v Persamaan dalam unsur budaya secara universal.
v Terjadinya perkawinan campur antarkelompok yang berbeda budaya.
v Mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut.
Faktor yang menjadi penghalang asimilasi:
v Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu.
v Kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan baru.
v Adanya prasangkan buruk terhadap kebudayaan baru.
v Adanya perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi dari kebudayaan kelompok lainnya, sehingga tidak mau menerima kebudayaan baru.
v Adanya perbedaan ciri-ciri fisik, seperti tinggi badan, warna kulit, atau warna rambut.
v Adanya perasaan keterikatan yang sangat kuat terhadap kebudayaan yang sudah ada.
d. Akulturasi
adalah hasil perpaduan dua kebudayaan berbeda yang membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri-ciri kebudayaan masing-masing. Proses akulturasi berlangsung dalam waktu yang lama.
2. Proses Sosial Disosiatif (oposisi)
Suatu cara berjuang melawan seseorang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang termasuk proses sosial disosiatif antara lain:
a. Persaingan
adalah proses sosial ketika individu-individu/kelompok-kelompok manusia bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Persaingan terjadi hampir di setiap bidang kehidupan. Namun persaingan harus dilakukan secara jujur dan sportif.
b. Kontravensi
adalah proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi biasanya bersifat rahasia. Dalam kontravensi, lawan tidak diserang secara fisik tapi secara psikologis sehingga ia menjadi tidak tenang.Menurut Leopold Von Wiese dan Howard Becker , bentuk kontravensi dibedakan menjadi 5 bentuk sebagai berikut :
1. Kontravensi Umum
2. Kontravensi Sederhana
3. Kontravensi Ultensif
4. Kontravensi Rahasia berupa penghianatan , membuka rahasia pihak lain
5. Kontravensi Taktis berupa intimidasi , mengganggu pihak lain , dan provokasi
Tipe-tipe kontravensi yg terjadi dalam kehidupan manusia antara lain kontravensi antargenerasi dalam masyarakat , kontravensi yg menyangkut seksual , kontravensi parlementer , kontravensi antar masyarakat , antagonisme keagamaan , kontravensi intelektual dan oposisi moral.
c. Pertentangan/pertikaian
hreraksi sosial dalam bentuk pertentangan atau pertikaian terjadi jika masing-masing pihak yang sedang mengadakan interaksi, tidak menemukan kesepahaman mengenai sesuatu, kemudian berlanjut menjadi adu kekuatan, lalu timbul adanya perten¬tangan atau pertikaian. Pertentangan atau pertikaian tersebut dapat bersifat sementara atau terus-menerus.
d. Konflik
adalah proses sosial yang terjadi ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak yang lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik muncul karena adanya perbedaan perasaan, kebudayaan ataupun perbedaan kepentingan.
Bentuk-bentuk konflik antara lain:
v Konflik pribadi
v Konflik antarkelompok
v Konflik rasial
v Konflik antarkelas sosial
v Konflik politik
v Konflik internasional
BAB 4
IMPERIALISME DAN KOLONIALISME
PendahuluanDeskripsi Singkat
Pertemuan ini akan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk dapat memahami
pengertian dan ruang lingkup imperialisme dan kolonialisme di dalam
perkembangan sejarah Indonesia
Manfaat
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan
konsep tentang imperialisme dan kolonialisme . Selain itu perkuliahan ini juga akan
mengantarkan kepada mahasiswa untuk dapat memahami dampak imperialisme dan
kolonialisme pada rakyat Indonesia
Tujuan Instruksional Khusus
Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan:
1. Pengertian dan ruang lingkup kolonialisme dan imperialisme
2. Pentingnya pengetahuan tentang kolonialisme dan Imperialisme dalam
perkembangan sejarah Indonesia
3. Dampak kolonialisme dan imperialisme bagi rakyat Indonesia
4. Bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesa terhadap kolonialisme dan
Imperialisme
A. Pengertian Imperialisme dan Kolonialisme
A.1.Imperialisme
Istilah imperialisme yang diperkenalkan di Perancis pada tahun 1830-an ,
imperium Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1830-an, istilah ini diperkenalkan oleh
penulis Inggris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan
oleh Kerajaan Inggris. Orang Inggris menganggap merekalah yang paling berkuasa
(Greater Britain) karena mereka telah banyak menguasai dan menjajah di wilayah
Asia dan Afrika. Mereka menganggap bahwa penjajahan bertujuan untuk
membangun masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk
kebaikan dunia.
Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi
dan politik negara-negara kaya dan berkuasa , mengawal dan menguasai negaranegara
lain yang dianggap terbelakang dan miskin dengan tujuan mengeksploitasi
sumber-sumber yang ada di negara tersebut untuk menambah kekayaan dan
kekuasaan negara penjajahnya.
Imperialisme menonjolkan sifat-sifat keunggulan (hegemony) oleh satu
bangsa atas bangsa lain. Tujuan utama imperialisme adalah menambah hasil
ekonomi. Negara-negara imperialis ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang
mereka kuasai karena sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Selain
faktor ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahwa sebuah bangsa lebih mulia atau
lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai ethnosentrism, contoh bangsa
Jerman (Arya) dan Italia. Faktor lain yang menyumbang pada dasar imperialisme
adalah adanya perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan
memerintah dunia, misalnya dasar imperialisme Jepang.
Dasar imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebarkan ide-ide dan
kebuadayaan Barat ke seluruh dunia. Oleh karena itulah, imperialisme bukan hanya
dilihat sebagai penindasan terhadap tanah jajahan tetapi sebaliknya dapat menjadi
faktor pendorong pembaharuan-pembaharuan yang dapat menyumbang kearah
pembinaan sebuah bangsa seperti pendidikan, kesehatan, perundang-undangan dan
sistem pemerintahan.
Sarjana Barat membagi imperialisme dalam dua kategori yaitu imperialisme
kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah negara-negara yang
berhasil menaklukan atau menguasai negara-negara lain, atau yang mempunyai suatu
imperium seperti imperium Romawi, Turki Usmani, dan China, termasuk spanyol,
Portugis, Belanda, Inggris dan Perancis yang memperoleh jajahan di Asia, Amerika
dan Afrika sebelum 1870, tujuan imperialisme kuno adalah selain faktor ekonomi
(menguasai daerah yang kaya dengan sumber daya alam) juga termasuk didalamnya
tercakup faktor agama dan kajayaan .
Sedangkan Imperialisme modern bermula setelah Revolusi Industri di
Inggris tahun 1870-an. Hal yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya
kelebihan modal dan Barang di negara-negara Barat. Selepas tahun 1870-an , negaranegara
Eropa berlomba-lomba mencari daerah jajahan di wilayah Asia, Amerika dan
Afrika. Mereka mencari wilayah jajahan sebagai wilayah penyuplai bahan baku dan
juga sebagai daerah pemasaran hasil industri mereka.
Dasar Imperialisme ini dilaksanakan demi agama, mereka menganggap bahwa
menjadi tugas suci agama untuk menyelamatkan manusia dari segala macam
penindasan dan ketidakadilan terutama di negara-negara yang dianggap terbelakang
seperti para misionaris Kristen yang menganggap misi penyelamat ini sebagai The
White Man Burden
Diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya imperialisme adalah faktor
dan ekonomi
A.2. Kolonialisme
Koloni merupakan negeri, tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Koloni adalah satu kawasan diluar wilayah negara asal atau induk. Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi.Kebanyakan koloni yang dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah, keperluan untuk mendapatkan bahan mentah adalah dampak dari terjadinya Revolusi Industri di Inggris.
Istilah kolonialisme bermaksud memaksakan satu bentuk pemerintahan atas
sebuah wilayah atau negeri lain (tanah jajahan) atau satu usaha untuk mendapatkan
sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Usaha untuk
mendapatkan wilayah biasanya melalui penaklukan. Penaklukan atas sebuah wilayah
bisa dilakukan secara damai atau paksaan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Pada mulanya mereka membeli barang dagangan dari penguasa lokal,
untuk memastikan pasokan barang dapat berjalan lancar mereka kemudian mulai
campur tangan dalam urusan pemerintahan penguasa setempat dan biasanya mereka
akan berusaha menjadikan wilayah tersebut sebagai tanah jajahan mereka. Negara
yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas wilayah jajahannya, meliputi
aspek kehidupan sosial, pemerintahan, undang-undang dan sebagainya.
Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco da Gama dari
Portugis berlayar ke india pada tahun 1498. Di awali dengan pencarian jalan ke
Timur untuk mencari sumber rempah-rempah perlombaan mencari tanah jajahan
dimulai. Kuasa Barat Portugis dan Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda
berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha
mengusainya. Penguasaan wilayah yang awalnya untuk kepentingan ekonomi
akhirnya beralih menjadi penguasaan atau penjajahan politik yaitu campur tangan
untuk menyelesaikan pertikaian, perang saudara, dan sebagainya. Ini karena kuasa
kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan perdagangan mereka daripada
pergolakan politik lokal yang bisa mengganggu kelancaran perdagangan mereka.
Kolonialisme berkembang pesat setelah perang dunia I. Sejarah kolonialisme
Eropa dibagi dalam tiga peringkat. Pertama dari abad 15 hingga Revolusi industri
(1763) yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis.
Kedua, setelah Revolusi Industri hingga tahun 1870-an. Ketiga, dari tahun 1870-an
hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak
pertikaian kuasa-kuasa imperialis
B. Perdagangan Asia dan Munculnya Imperialisme dan Kolonialisme Barat
Di zaman perekonomian Asia yang telah maju, perekonomian Eropa justru
masih tertinggal jauh. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia dalam abad
ke-14 s/d abad ke-15 adalah dunia Islam, khususnya imperium Turki Usmani
(Ottoman) yang telah menguasai wilayah-wilayah strategis yang semula dikuasai
oleh Romawi-Byzantium. Penguasaan atas wilayah-wilayah itu sekaligus telah
menyekat jalur perdagangan dari Timur ke Barat yang mengakibatkan barang-barang
dagangan dari Timur seperti rempah-remapah menjadi langka dan harganya
melambung tinggi.
Meskipun harganya relatif tinggi ternyata minat masyarakat Eropa waktu itu
terhadap komoditi itu tidak menurun, bahkan cenderung meningkat. Oleh karena itu
maka para penguasa dan pengusaha atau pedagang Eropa berupaya mencari jalan
alternatif ke daerah penghasil komoditi tersebut.
Meningkatnya permintaan baik dari Eropa maupun dari tempat lainnya
seperti India secara tidak lengsung telah mendorong para produsen di kepulauan
Nusantara, khususnya kepulauan Maluku memperluas tanaman ekspornya, terutama
pala dan cengkeh. Selain adanya perluasan seperti pala dan cengkeh, juga di
beberapa pulau, seperti di Sumatera dikembangkan pula komoditi lain yang juga
sangat diminati orang-orang Eropa, yaitu lada. Walaupun harganya hanya separuh
rempah-rempah, namun waktu itu lada sudah termasuk komoditi ekspor yang penting
dari wilayah Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Menurut beberapa sumber, tanaman
ini mulanya merupakan barang dagangan dari Kerala, pantai Malabar di India barat
daya, yang dikenal oleh orang-orang Arab dan Eropa sebagai “negeri lada”. Sejak
kapan lada dibumidayakan oleh penduduk Sumatera tidak begitu jelas.
B.1. Emporium Malaka
Sejak runtuhnya Sriwijaya, kota pelabuhan terbesar yang patut disebut sebuah
emporium adalah Malaka. Kota pelabuhan yang sekaligus menyandang nama
kerajaan itu muncul pada ke-15 M. Kemunculannya sekaligus menggeser kedudukan
Pasai dalam dunia perdagangan internasional. Secara geografis letak Malaka cukup
strategis dan lebih menguntungkan dibandingkan Pasai. Pendiri Malaka, yaitu
Parameswara menyadari pentingnya jaminan keamanan bagi negerinya yang
kehidupan ekonominya lebih banyak bertumpu pada perdagangan daripada pertanian.
Agar kotanya tetap ramai, penguasa Malaka berusaha mengamankan jalur-jalur
perdagangannya dari para bajak laut atau lanun yang berkeliaran di sekitar Selat
Malaka. Di samping itu penguasa Malaka berupaya menjalin hubungan baik dengan
kerajaan-kerajaan sekitarnya, terutama Majapahit (Jawa), Siam dan Cina.
Malaka juga mengirimkan ekspedisi militernya ke negeri-negeri yang
dianggapnya penting untuk dikuasai karena menghasilkan barang-barang yang sangat
dibutuhkan Malaka. Misalnya Kampar di pantai timur Sumatera ditaklukannya
karena daerah ini merupakan penghasil lada dan merupakan pintu keluarnya emas
dari daerah pedalaman Minangkabau. Kemudian Siak juga ditaklukan dan
dikuasainya karena menghasilkan emas.
Keberhasilan Parameswara menjalankan kebijakan politiknya, ditambah
dengan perbaikan sistem pergudangan dan perbengkelan kapal (doking), membuat
kota Malaka berkembang menjadi sebuah emporium terbesar di Asia Tenggara.
Apalagi setelah penguasa Malaka menjadi Islam pada tahun 1414, telah mendorong
semakin banyak pedagang Islam dari Arab dan India yang nota bene menguasai jalur
perdagangan dari Asia ke Timur Tengah, melakukan kegiatan bisnis-perdagangan di
kota ini.
Menurut Tomé Pires, penulis Portugis, kebijakan yang ditempuh para raja
Malaka adalah menumbuhkan sistem birokrasi yang dapat memenuhi tugasnya dalam
mengatur perekonomian Malaka. Salah satu jabatan yang erat kaitannya dengan
perdagangan di pelabuhan adalah Syahbandar. Di Malaka waktu itu ada empat orang
syahbandar yang dipilih sendiri oleh para pedagang asing dari berbagai kelompok
bangsa untuk mengurusi kepentingan niaga mereka. Pertama, syahbandar yang
mengurusi para pedagang Gujarat; kedua, syahbandar yang mengurusi para pedagang
Keling, Bengali, Pegu, dan penduduk Pasai; ketiga, syahbandar yang menjaga
kepentingan para pedagang Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Kalimantan, dan
Filipina (Sulu dan Mangindanau); dan keempat adalah syahbandar yang menjaga dan
mewakili para pedagang Cina dan kepulauan Liu-Kiu. Kedudukan Malaka seperti
inilah yang mendorong Portugis berusaha menguasainya.
Bangsa Portugis telah mendengar informasi tentang kota Malaka dengan
segala kekayaan dan kebesarannya itu dari pedagang-pedagang Asia. Atas dasar
informs itu Raja Portugal mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk menemukan
kota tersebut, menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya dan menetap di
sana sebagai wakil raja Portugal. Awalnya Sequeira disambut dengan senang hati
oleh Sultan Mahmud Syah (1488-1528). Sikap Sultan kemudian berubah setelah
komunitas dagang Islam internasional yang ada di bandar itu meyakinkannya bahwa
Portugis merupakan suatu ancaman berat baginya. Oleh karena itu Sultan berusaha
menangkap Sequeira dan anak buahnya. Empat kapal Portugis yang sedang berlabuh
berusaha dirusak oleh pihak Sultan, namun gagal karena para kaptennya telah
berhasil membaya kapal-kapal itu berlayar ke laut lepas. Penyerangan terhadap
Portugis juga terjadi di tempat lainnya di barat. Dengan adanya kejadian seperti itu
Portugis yakin bahwa untuk menguasi perdagangan hanyalah dengan cara
penaklukan, sekaligus mengokohkan eksistensinya dalam dunia perdagangan Asia.
Afonso d’Albuquerque, panglima Portugis yang mendapat tugas untuk merebut
Malaka dengan satu perhitungan jika Malaka dapat dikuasai maka seluruh
perdagangan merica di Asia akan menjadi milik Portugis.
Sebelum sampai ke Malaka, Portugis telah menguasai Hormuz dan Sokotra di
sekitar Teluk Persia dan Goa di pantai barat India yang kemudian dijadikan
pangkalan tetap Portugis. Pada bulan April 1511, Albuquerque berlayar dari Goa
menuju Malaka dengan membawa armada Portugis yang berkekuatan 1200 orang
dan delapan belas buah kapal perang. Perang terjadi secara sporadis sepanjang bulan
Juli dan awal bulan Agustus, yang akhirnya dimenangkan oleh Portugis.
B.2. Awal Kolonialisme Bangsa Barat
Di satu pihak jatuhnya Byzantium ke tangan Turki Usmani telah
menyebabkan komoditi dari Asia Timur dan Asia Tenggara di Eropa langka dan
kalaupun adany harganya sangat mahal. Namun di pihak lainnya peristiwa itu
berdampak positif karena telah mendorong meningkatnya ilmu pengetahuan di dunia
Barat. Hal ini karena banyak ahli budaya-teknologi dari Byzantium yang lari ke
Barat berhasil menularkan pengetahuannya di sana. Di Portugal misalnya,
pengetahuan geografis dan astronominya meningkat semakin baik, sehingga orangorang
Portugis berhasil menjadi mualim-mualim kapal yang mahir dan tangguh.
Kepandaian ini kemudian dipadukan dengan berkembangnya teknologi
perkapalannya mulai dari penemuan sistem layar segitiga dengan temali-temali
persegi, serta kontruksi kapal yang semakin baik sehingga kapal-kapal mereka lebih
mudah digerakkan dan lebih layak dipakai untuk pelayaran samudra. Demikian pula
teknologi persenjataan mereka berkembang sehingga mampu menciptakan meriammeriam
yang dapat ditempatkan di atas kapal-kapal mereka. Kapal-kapal perangnya
lebih menyerupai panggung meriam di lautan daripada istana terapung bagi para
pemanah atau geladak balista (alat pelontar) seperti pada kapal-kapal Romawi pada
masa Julius Caesar dan Oktavianus Agustus. Penemuan-penemuan teknologi itulah
yang kemudian mendorong mereka untuk mencari jalur baru ke India (dalam mitos
masyarakat Eropa waktu itu, rempah-rempah berasal dari India, sehingga mereka
berlayar ke timur termasuk ke benua Amerika, adalah untuk mencari India).
Namun perlu dikemukakan di sini, bahwa Portugis berlayar ke timur bukan
semata-mata untuk mencari rempah-rempah, tetapi juga untuk mencari emas dan
sekutu untuk melawan Turki dalam arti melanjutkan “perang salib”. Pencarian emas
dan perak kemudian menjadi penting karena kedua logam mulia itu dijadikan
semacam indikator kesuksesan satu negara, seperti dikemukakan oleh Antonio Serra
bahwa kekayaan itu tiada lain adalah emas dan perak. Politik ekonomi ini dikenal di
Eropa sebagai ekonomi Merkantilis. Paham ini mulai berkembang sekitar tahun
1500-an dan semakin berkembang setelah terbit tulisan-tulisan dari para pendukung
paham ini, seperti Jean Colbert dari Perancis dan Thomas Mun dari Inggris.
Atas dorongan Pangeran Henry ‘Si Mualim’, Portugis memulai usaha
pencarian emas dan jalan untuk mengepung lawan yang beragama Islam dengan
menelusuri pantai barat Afrika. Mereka berusaha mencari jalan menuju Asia (India)
guna memotong jalur pelayaran pedagang Islam, sekaligus untuk memonopoli
perdagangan komoditi tersebut.
Pada tahun 1478, Bartolomeu Diaz sampai ke Tanjung Harapan di ujung
selatan Benua Afrika. Kemudian pada tahun 1497 armada pimpinan Vasco da Gama
sampai ke India. Pengalaman di India ini telah menyadarkan orang-orang Portugis
bahwa barang-barang perdagangan mereka tidak dapat bersaing di pasaran India
yang canggih dengan hasil-hasil yang mengalir melalui jaringan perdagangan Asia.
Oleh karena itulah semboyan “God –Gold – Glory” bagi mereka menjadi relevan,
karena tidak ada cara lain untuk menguasai perdagangan Asia selain melalui
peperangan dan menjadikan daerah-daerah penghasil komoditi itu sebagai koloni.
B.3. Dampak dikuasainya Malaka oleh Portugis
Setelah Portugis berhasil menguasai Malaka, mereka menemukan kenyataan
yang di luar perkiraannya. Kota pelabuhan itu bagaikan ayam dalam dongeng “ayam
bertelor emas” yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Melayu. Seekor ayam
yang setiap hari bertelor satu butir telor emas, yang kemudian disembelih oleh
pemiliknya karena tidak sabar menunggu dan ingin segera mendapatkan telor-telor
emas itu. Ternyata dalam tubuh ayam itu tidak ada telor emas. Portugis menemukan
suatu kenyataan bahwa Malaka bukanlah produsen dari semua komoditi ekspor
(khususnya merica) yang dicari-cari oleh para pedagang Barat. Kebesaran Malaka
adalah karena peranannya sebagai emporium, pelabuhan transit bagi para pedagang
Asia. Dengan diterapkannya politik monopoli serta upaya kristenisasi oleh Portugis,
peranan yang disebutkan terakhir justru terganggu. Para perdagangan Asia,
khususnya pedagang Islam merasa tidak nyaman lagi berdagang di kota tersebut.
Umumnya mereka berupaya menghindari kota emporium itu dan mencari jalan
alternatif guna mencapai tempat-tempat atau pelabuhan-pelabuhan lain yang diduga
dapat memenuhi kebutuhan dagangnya.
Jalur perdagangan di Asia Tenggara pun berubah, tidak lagi melalui Malaka
tetapi melalui pantai barat Sumatera, lalu masuk selat Sunda untuk selanjutnya
menelusuri pantai utara Jawa menuju kepulauan Indonesia bagian Timur yang
menghasilkan banyak rempah-rempah. Di jalur perdagangan baru itu umbuh pusatpusat
perdagangan baru, seperti Aceh, Banten, Semarang, Jepara dan Surabaya.
Sementara itu Malaka yang dihindari oleh para pegadang Islam kedudukannya
semakin merosot dan tidak pernah meraih kembali kejayaan dan kebesarannya.
Portugis sendiri akhirnya menyadari bahwa pentingnya Malaka adalah
peranannya sebagai pelabuhan emporium, pelabuhan transito. Guna mempertahankan
fungsinya itu, kapal-kapal Portugis belayar ke Maluku untuk mengambil komoditi
tersebut. Pada waktu itu di Maluku ada dua kesultanan Islam yang besar dalam
kondisi sedang menurun dalam kekuasaan politiknya dan saling bermusuhan satu
sama lain, yaitu Ternate dan Tidore.
Selain ke Maluku Portugis berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan
Pajajaran, satu kerajaan Hindu di Jawa Barat yang kedudukan politiknya juga sedang
menurun. Namun kerjasama dengan kerajaan ini tidak sempat terwujud karena
Pajajaran tenggelam oleh kekuatan Islam Demak - Banten.
Kenyataan ini telah memaksa Portugis untuk meninggalkan politik anti
Islamnya (Perang Salib), dan berusaha mencari mitra kerja atau sekutu dagang dari
kalangan Islam. Sebab, (1) Portugis harus menerima kenyataan bahwa kerajaankerajaan
di sekitarnya adalah Islam, dan (2) perdagangan Islam di Asia Tenggara
sampai Timur Tengah cukup dominani.
C. Persaingan dan kemitraan
C.1. Portugis di Maluku
Setelah Portugis menyadari bahwa penghasil rempah-rempaah bukanlah
Malaka melainkan Maluku. Atas dasar kenyataan itu Portugis berlayar ke Maluku
dan berupaya menanamkan pengaruhnya melalui persekutuan dengan Ternate. Atas
persetujuan Sultan Ternate, pada tahun 1522 Portugis membangun sebuah benteng di
sana. Pada awalnya persekutuan itu berjalan dengan baik. Hubungan itu mulai rusak
setelah Portugis melakukan kristenisasi terhadap masyarakat Maluku, serta perilaku
orang-orang Portugis sendiri dinilai tidak sopan. Akan tetapi karena kekuatan
kerajaan Ternate ternyata tidak cukup kuat untuk mengusir orang-orang Portugis.
Akibatnya yang terjadi menjadi kebalikannya, justru sultan Ternate, Tabariji
diturunkan dari singgasananya oleh Portugis lalu dibuang ke Goa, India. Sekitar
empat puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1575 giliran Portugis yang diusir
oleh sultan Ternate, Baabullah (1570-1583). Dari Ternate orang-orang Portugis
pindah ke Tidore dan membangun sebuah benteng di sana.
Meskipun gerakan kristenisasi tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh
‘pemerintah’ Portugis, namun tidak berarti upaya kristenisasi sama sekali berhenti.
Karena masih ada orang Eropa yang meneruskan kegiatan itu di kepulauan
Nusantara. Orang itu adalah Santo Francis Xavier (1506-1552), orang Spanyol,
yang bersama-sama dengan Santo Ignatius Loyola mendirikan Ordo Jesuit. Pada
tahun 1560-an di kepulauan Maluku diduga sudah ada sekitar 10.000 komunitas
Katholik yang sebagian besar berdomisili di Ambon, dan pada tahun 1590-an
terdapat sekitar 50.000 – 60.000 orang Katholik (Ricklefs, 2005). Menurut Ricklefs,
kondisi ini telah memberi sumbangan yang besar pada rasa memiliki kepentingan
yang sama dengan orang-orang Eropa, terutama di kalangan penduduk Ambon.
Perasaan semacam itu tidak dialami oleh penduduk pribumi (Indonesia) di daerahdaerah
lainnya.
Upaya kaum missionaris yang sungguh-sungguh ini terjadi justru pada waktu
kegiatan penaklukan Portugis di kepulauan Indonesia telah terhenti. Pada waktu itu
kepentingan utama Portugis telah bergeser dari Maluku ke perdagangan dengan
Jepang yang dinilainya lebih menguntungkan. Setelah Portugis memperoleh Macao
di tahun 1557, perdagangan dengan Cina juga semakin terbuka. Akhirnya kegiatan
Portugis yang luas mulai lebih dipusatkan pada perdagangan gula Brazil dan budakbudak
Afrika daripada terhadap wilayah timur Asia, terutama setelah Portugis terusir
dari Malaka tahun 1641 oleh kekuatan gabungan VOC dan Johor. Dengan demikian
kristenisasi dengan segala pengaruhnya di kepulauan Indonesia bagian timur lebih
merupakan hasil jerih payah seorang Jesuit daripada hasil jerih payah kerajaan
Portugal.
Selain agama, Portugis meninggalkan beberapa pengaruh budaya, seperti
balada keroncong yang romantis, dan kosa kata yang terserap ke dalam bahasa
Indonesia seperti kata ‘pesta’, ‘sabun’, ‘sepatu’, ‘bendera’, ‘kemeja’, ‘’meja’,
‘minggu’ dll. Hal ini membuktikan bahwa di samping bahasa Melayu yang menjadi
lingua franca, bahasa Portugis banyak pula dipergunakan di kepulauan Indonesia,
paling tidak sampai akhir awal abad ke-19. Kini, di daerah kepulauan Maluku masih
banyak nama keluarga yang berasal dari masa Portugis, seperti: da Costa, Dias, de
Fretes, Gonsalves, Mendoza, da Silva, dan Rodrigues.
Perdagangan Portugis pada dasarnya bersifat semi-feodal dan terikat oleh raja
Portugis beserta politiknya. Perdagangan resmi Portugis dapat dikatakan sebagai
contoh dari seorang raja Eropah yang berdagang. Karena itu banyak yang menilai
organisasi perdagangannya kurang efisien. Para pejabatnya di Asia bukanlah
saudagar melainkan hidalgo’s yang lebih menyukai perampokan daripada
perdagangan resmi. Apalagi pada waktu itu bagi seorang prajurit, perampokan
merupakan hak penakluk dari pihak yang menang perang, sehingga perampokan
dianggap terhormat.
C.2. VOC sebagai Kekuatan Baru
Dibandingkan dengan Belanda (Ekspedisi pertama Balanda di bawah
pimpinan Cornellis de Houtman tiba di Banten tahun 1596) dan Inggris (ekspedisi
pertama Inggris di bawah pimpinan Sir Francis Drake yang singgah di Ternate,
Sulawesi dan Jawa diakhir tahun 1579) yang baru datang ke wilayah ini menjelang
akhir abad ke-16, maka organisasi perdagangan Portugis memang kelihatan kuno dan
kurang efisien. Organisasi dagang yang dibentuk para pedagang dan penguasa
Belanda, yaitu Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) mempunyai tujuan
utama yang jelas, yaitu dagang. Ketegasan itu antara lain tercermin dari khirarkhi
VOC itu sendiri. Jabatan “Eerste Koopman” misalnya, dalam hirarkhi VOC
merupakan jabatan penting dan strategis. Pada zaman kejayaannya, hampir semua
mantan pejabat “Eerste Koopman” menjadi gubernur jenderal.
Dalam menanamkan pengaruhnya di Nusantara, baik Portugis maupun
Belanda banyak mempergunakan pola-pola konflik setempat. Disamping itu mereka
juga membawa konflik-konflik mereka di Eropa ke wilayah ini, yang kemudian juga
dipergunakan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sejak berdirinya, VOC sudah
mempersiapkan diri untuk peperangan, terutama melawan musuh-musuhnya di
Eropa. Pertama melawan Portugis dan Spanyol, setelah itu EIC (Inggris).
Permusuhan antar kekuatan Barat ini tidak saja karena pada dasarnya telah
bermusuhan di Eropa, melainkan juga karena persaingan dagang di kepulauan
Indonesia dan Semenanjung Melayu, di mana tiap-tiap pihak ingin memperoleh
monopoli atas perdagangan tersebut.
C.3. Aceh dan kekuatan Barat
Seperti telah disebutkan bahwa penguasaan kota Malaka oleh Portugis telah
mengacaukan struktur perdagangan di Asia Tenggara, khususnya kepulauan
Indonesia dan Semenanjung Melayu. Banyak pedagang Asia yang mengindari kota
Malaka yang telah dimonopoli Portugis yang secara tidak langsung membuat
peranan Malaka sebagai pelabuhan transit semakin merosot. Sebaliknya di beberapa
daerah, terutama yang di jalur perdagangan baru, tumbuh dan berkembang kota-kota
dagang baru, yang beberapa di antaranya berkembang menjadi pusat kekuatan politik
baru di wilayah ini.
Aceh misalnya, pada tahun 1511 di bawah kekuasaan Sultan Ali Mughayat
masih merupakan satu pelabuhan kecil yang berada di bawah kekuasaan Pidie.
Sewaktu Malaka direbut Portugis, sebagian besar komunitas dagang Asia berpindah
ke Aceh. Penghidupan utama dari penduduknya adalah menangkap ikan (nelayan),
dengan pekerjaan sampingan adalah merampok di laut, termasuk merampok kapalkapal
Portugis. Dengan kekuatan sekitar 30 kapal (lankhara), Aceh di bawah
Sultannya yang pertama, Ali Mughayat (?1514-1530) berhasil menyergap kapalkapal
Portugis dan memperoleh meriam-meriam dari hasil rampokan tersebut. Dalam
tahun 1530 diberitakan bahwa jumlah meriam yang dimiliki Aceh lebih banyak
daripada yang meriam Portugis yang ada di benteng Malaka.
Dengan meningkatnya kekuatan dan persenjataan itu, Aceh menaklukan Pidie
yang sebelumnya merupakan tuannya. Setelah itu Aceh memperluas hegemoninya ke
selatan, ke Deli dan Sumatera Barat. Pada tahun 1524 Pedir dan Pasai berhasil
dikuasai Aceh, setelah pasukannya berhasil mengusir garnisun Portugis yang
ditempatkan di daerah itu. Kemenangan Aceh atas Portugis ini dilenggkapi lagi
dengan keberhasilnnya mengalahkan armada Portugis di Aru. Kemenangan demi
kemenangan itu telah memposisikan Aceh, tidak saja berhadapan dengan Portugis
melainkan juga dengan Johor. Untuk sementara waktu Johor besama-sama dengan
Indrapura mampu manahan ekspansi Aceh. Johor berhasil memukul mundur pasukan
Aceh dari Aru dan menguasinya sekitar empat puluh tahun berikutnya. Satu hal yang
perlu dicatat, daerah-daerah yang ditaklukan Aceh, umumnya merupakan daerah
penghasil merica, emas, lada, dan produksi lainnya yang laris di pasaran dunia waktu
itu.
Kesultanan Johor adalah adalah pusat kekuatan politik baru dinasti Melayu
setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kesultanan itu berhasil mempertahankan
eksistensinya dan mampu mempertahankan perdagangan internasionalnya. Dalam
perkembangannya nanti, Johor bersekutu dengan VOC, terutama dalam menghadapi
tekanan dari Kesultanan Aceh yang bersekutu dengan Portugis yang bercokol di
Malaka. Sampai pertengahan abad ke-17 perdagangan di Selat Malaka dimainkan
oleh tiga kekuatan, yaitu Portugis, Aceh, dan Johor. Namun Aceh berkali-kali
menyerang Johor, terutama untuk merebut Aru, seperti pada tahun 1564 dan 1565.
Pada tahun-tahun itu,Aceh di bawah Sultan Alaudin Riayat Syah al-Kahar (1537-
1571) menyerang dan merampok Johor serta menawan rajanya Sultan Alaudin
Riayat Syah I dibawa ke Aceh dan kemudian dibunuh. Kemudian pada tahun1613,
kembali armada Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636) menyerang Johor
dan menangkap rajanya Sultan Alaudin Riayat Syah II (1597-1613) dan keluarganya,
serta sekelompok pedagang VOC dan membakar benteng VOC di kota tersebut
Sultan Iskandar Muda tercatat sebagai penguasa terbesar di antara penguasapenguasa
Aceh. Pada awal abad ke-17 ia berhasil membawa Aceh menjadi kerajaan
maritim terbesar di wilayah Nusantara bagian barat. Kekuatan armada perangnya,
serta armada dagangnya menjadikan mata uang mas Aceh (dirham) disukai dan
diterima oleh komunitas pedagang Asia sebagai salah satu alat pembayaran yang sah
dalam transaksi perdagangan di samping Real Spanyol, Rijkasdaalder Belanda atau
Kepeng Cina.
Ofensif Aceh terhadap Malaka-Portugis dilakukan berkali-kali. Pada tahun
1614 armada Aceh berhasil mengalahkan armada Portugis di Bintan. Kemudian pada
tahun 1617 Aceh merebut Pahang dan menawan rajanya Sultan Ahmad Syah. Setelah
itu pada tahun 1620 giliran Kedah ditaklukannya dan tiga tahun kemudian, Aceh
kembali merampok Johor. Namun baik Johor maupun Portugis tidak pernah
menyerang balik ke Aceh. Ofensif militer Aceh baru terhenti setelah pada tahun 1629
armada lautnya menderita kekalahan besar di muka pelabuhan Malaka Portugis.
Menurut laporan Portugis, Aceh kehilangan seluruh kapal perangnya berikut 19.000
prajuritnya (hilang dan tewas).
Setelah kekalahan itu, Iskandar Muda tidak pernah menyerang Malaka
Portugis lagi Dua kali ia mengirim ekspedisi lautnya, namun kedua-duanya hanyalah
untuk menumpas pemberontakan di Pahang. Meskipun Iskandar Muda berhasil
menjadikan Aceh negara terkuat di bagaian utara pulau Sumatera, namun dia tidak
pernah mengirimkan ekspedisi untuk menaklukan Lampung, Sumatera bagian
selatan, yang merupakan daerah penghasil lada. Waktu itu Sumatera bagian selatan
berada di bawah pengaruh Kesultanan Banten.
Di pulau Sumatera Aceh secara terus menerus menentang kekuasaan Portugis
dan Belanda. Oleh karena itu kesultanan itu dilihat oleh Portugis sebagai kekuatan
Islam yang menentang kehadirannya. Satu fakta yang menunjang anggapan itu
karena memang Aceh sering mengibarkan bendera Islam dalam peperangannya
melawan Portugis dan VOC. Meskipun demikian tidak selamanya Aceh bertentangan
dengan Portugis. Kadang-kadang Aceh juga mengadakan persekutuan dengan
Portugis dalam menghadapi kesultanan Johor (yang Islam) atau persekutuan Johor-
VOC. Pada dasarnya konflik maupun persekutuan seperti di atas adalah soal yang
lazim, karena kepentingan-kepentingan tertentu, tidak semata-mata karena alasan
politis melainkan juga ekonomi.
Kebesaran kesultanan Aceh tidak hanya terletak pada kekuatan militernya
semata, melainkan karena kemampuannya untuk menjalin hubungan diplomatik
dengan dunia Asia Barat, terutama Turki yang disebut oleh masyarakat Aceh sebagai
Raja Rum. Dengan jatuhnya Aden ke tangan Turki Usmani di tahun 1538,
penghidupan perdagangan merica ke Timur Tengah melalui Laut Merah yang sempat
terhenti oleh kehadiran kekuatan maritim Portugis di Lautan Hindia, kembali
berkembang. Dari beberapa negara Nusantara yang, kemungkinan besar hanya Aceh
yang mempunyai hubungan internasional. Duta-duta Aceh tidak hanya sampai ke
Istambul, Turki, tetapi juga mengunjungi raja-raja Eropa seperti Ratu Elizabeth dari
Inggris, bahkan juga Pangeran Maurice dari Belanda. Di Asia sendiri duta Aceh
antara lain berkunjung ke Moghul, India. Dari misi-misi diplomatik itu, hubungan
dengan Turki yang paling membawa hasil yang tetap dan besar. Turki melihat
kehadiran Aceh sebagai suatu kesempatan untuk memerangi Portugis-Spanyol di
wilayah Timur atau dari belakang. Sebagai bukti dari perhatian itu, pada tahun 1567
Turki mengirimkan 500 orang pelatih artileri (meriam) ke Aceh beserta sejumlah
meriamnya, antara lain meriam yang diberi nama “Lada sacupak” yang ukurannya
sangat besar dan dianggap sebagai pusaka penting waktu itu. Di samping itu orangorang
Turki mengajarkan cara membuat meriam kepada orang-orang Aceh. Di duga
bantuan-bantuan militer itu dibayar dengan hasil perdagangan merica atau lada yang
merupakan hasil ekspor Aceh yang utama dan menguntungkan.
Ada satu faktor yang membuat Aceh tidak mampu mengembangkan dirinya
menjadi kerajaan besar di Nusantara, yaitu intrik-intrik di dalam istananya sendiri,
baik di kalangan elit-elit pusat maupun di daerah. Setelah Iskandar Muda meninggal,
peranan Aceh dalam politik maupun perdagangan terus merosot, sehingga memberi
kesempatan kepada Johor untuk membenahi dirinya. Johor kemudian berhasil
menegakkan kembali pengaruhnya di semenanjung Malaya dan kawasan selat bagian
selatan.
C.4. Raja-raja Jawa dan Kekuatan Barat
Jatuhnya kota Malaka ke tangan Portugis, menyebabkan kota-kota lama di
pesisir utara Jawa seperti Sunda Kalapa, Cirebon, Jepara, Pati, Kudus, Tuban, Gresik
dan Surabaya, ramai dikunjungi para pedagang manca negara. Bahkan di beberapa
daerah tumbuh pula kota dagang baru, antara lain Banten.
Para penguasa di Jawa melihat Portugis sebagai saingan dan ganjalan dalam
perdagangan mereka. Jepara misalnya, melihat Portugis sebagai saingan utama dalam
perdagangan lada yang kedua-duanya mengambil barang dagangan itu dari Maluku.
Kemudian Demak sebagai pengekspor beras ke Malaka, menjadi rugi setelah kota
tersebut jatuh ke tangan Portugis. Faktor-faktor inilah dan juga isu-isu perang agama
yang mendorong Demak, Jepara dan Kudus bersatu untuk menyerang Malaka.
Ekspedisi penyerangan dilakukan pada tahun 1513 di bawah Pati Unus. Konon
ekspedisi ini terdiri dari 100 buah kapal perang serta membawa 5000 prajurit
gabungan dari Jepara dan Palembang.. Namun ekspedisi itu dapat dikalahkan oleh
Portugis. Kemudian pada tahun 1551 Jepara kembali mengirimkan ekspedisinya
membantu Johor untuk menyerang Malaka Portugis yang juga berakhir dengan
kegagalan. Pada tahun 1574 Jepara sekali lagi mengirimkan ekspedisinya
mengepunga Malaka Portugis selama tiga bula. Namun juga tidak berhasil
melumpuhkan kekuatan Portugis di kota pelabuhan itu.
Kegagalan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara untuk merebut Malaka pada
dasarnya karena kekuatan Islam di kepulauan Nusantara tidak mau bersatu melawan
Portugis maupun Belanda (VOC). Bahkan di antara mereka juga saling mencurigai.
Malaka sendiri akhirnya jatuh oleh serangan gabungan antara Johor-VOC.
Eksistensi kerajaan-kerajaan maritim Jawa dengan kekecualian Banten, tidak
bertahan lama. Kebesaran mereka sebagai kekuatan maritim terus merosot bukan
karena dikalahkan oleh kekuatan Portugis atau pun VOC, melainkan oleh kekuatan
baru yang muncul di pedalaman Jawa, yaitu Mataram. Kerajaan ini yang berdiri
sejak tahun 1575 terus menerus melakukan ofensif terhadap kerajaan-kerajaan
maritim, khususnya di pantai utara Jawa, bahkan sampai ke Batavia. Bayangan
kejatuhan Majapahit yang menghantui para penguasa di Mataram membuat mereka
berupaya mematikan sumber-sumber pendukung politik dan ekonomi kerajaankerajaan
tersebut, yang secara tidak langsung mematikan perdagangan laut mereka.
Kedatangan pedagang baru, termasuk VOC dan EIC (Inggris) seringkali
mendatangkan harapan-harapan baru bagi raja-raja di Nusantara. Demikian pula
sewaktu Belanda dan Inggris datang di akhir abad ke-16 disambut dengan baik.
Banten misalnya mengijinkan VOC dan EIC membuka kantor dagangnya di kota
pelabuhannya. Demikian pula Pangeran Jayakarta mengundang masuk VOC untuk
membuka kantor dagangnya di kotanya. Namun politik monopoli yang
dikembangkan VOC membuat penguasa Jayakarta merasa dirugikan. Lalu Pangeran
Jayakarta bersekutu dengan EIC yang juga merasa dirugikan oleh VOC, untuk
bersama-sama mengusir VOC. Di saat-saat kritis bagi kekuatan VOC di Jayakarta
tertolong oleh tindakan raja Banten yang curiga atas tindakan Pangeran Jayakarta.
Raja Banten menilai tindakan Pangeran Jayakarta membahayakan kedudukan
Banten. Oleh karena itu Banten menangkapnya dan mengusir EIC dari Jayakarta.
Dalam saat kekuatan Jayakarta kosong, armada VOC yang didatangkan dari Maluku
datang menyerang Jayakarta. Kota itupun jatuh ke tangan VOC dan diubah namanya
menjadi Batavia.
Setelah berhasil menguasai Batavia, J.P. Coen memindahkan kantor pusat
dagang VOC dari Ambon ke Batavia. Namun untuk menguasai seluruh perdagangan
di Nusantara, VOC harus menunggu waktu yang relatif lama. Di sebelah barat,
Banten tampil sebagai salah satu kekuatan maritim di Jawa sekaligus sebagai saingan
berat dalam perdagangan yang terus menerus menentang VOC seperti halnya Aceh
terhadap Malaka-Portugis. Sementara tantangan dari kekuatan maritim di sebelah
timur seperti, Surabaya, Pacitan, Pasuruan, Kudus, dan Demak relatif tidak ada
karena kerajaan-kerajaan tersebut sedang menghadapi kekuatan Mataram.
C.4.1. Runtuhnya Mataram
Masa kejayaan Mataram terjadi pada masa kekuasaan Sultan Agung (1613-
1646). Pada masa itu Mataram dua kali menyerang Batavia, yatu: pada tahun 1628
dan tahun 1629. Atas kegagalan itu Sultan Agung telah menghukum mati para
panglimanya.
Sejak kegagalannya itu, Mataram mencoba mencari sekutu dengan mendekati
Portugis dan India. Namun upaya itu dihentikan karena menurut penilaian Sultan
Agung, kekuatan Portugis tidak akan mampu mengalahkan VOC. Setelah itu
Mataram berbalik melakukan hubungan baik dengan VOC. Bagi VOC sendiri,
berhubungan baik dengan Mataram jauh lebih menguntungkan daripada terus-terusan
berperang. VOC memilih mengirimkan upeti ke istana Mataram sebagai tanda
mengakui kebesaran Mataram di bawah Sultan Agung. Imbalannya armada Mataram
menghentikan serangan-serangannya terhadap kapal-kapal dagang VOC.
Setelah Sultan Agung wafat, Mataram dikuasai oleh penguasa-penguasa yang
lemah, bahkan kemudian sangat tergantung kepada VOC. Diawali oleh Amangkurat
I dan Amangkurat II yang meminta bantuan VOC untuk menumpas perlawanan
Trunojoyo. Ketergantungan pun semakin menjadi-jadi setelah kerajaan ini didera
oleh intrik-intrik perpecahan di dalam istana serta pemberontakan dari pangeranpangeran
di negara-negara bawahannya. Pada tahun 1704 misalnya, VOC membantu
Pangeran Puger yang berselisih dengan raja Mataram Sunan Amangkurat III (1703-
1708) yang merupakan keponakannya sendiri. VOC membantu Puger karena jauh
lebih menguntungkan daripada Amangkurat III yang politiknya mulai menjauhi VOC
bahkan disebut-sebut ikut melindungi pemberontak Untung Surapati. Pasukan
gabungan VOC dengan Puger akhirnya berhasil memenangkan peperangan.
Amangkuart III ditangkap dan dibuang ke Sri Langka.
Sebagai imbalan atas bantuannya, Puger yang kemudian bergelar Susuhunan
Paku Buwono I (1704-1719) memberikan beberapa konsesi-konsesi seperti : (1)
mengakui batas-batas Batavia, termasuk Priangan yang diajukan VOC, (2)
menyetujui bahwa Cirebon merupakan daerah perwalian VOC, (3) mengakui
kekuasaan VOC atas Semarang, (4) memberikan hak membangun benteng di mana
saja di Jawa, dan (5) memberikan hak monopili atas perdagangan candu dan tekstil.
Pertentangan antara Pangeran Puger dan Amangkurat III terbukti bukanlah
intrik-intrik terakhir yang terjadi di istana Mataram. Pertentangan di kalangan istana
kembali mengguncang istana Mataram sejak tahun 1740-an sampai tahun 1750-an,
terutama antara pihak Paku Buwono II, Pangeran Mas Said, dan Pangeran
Mangkubumi. Akhirnya berdasarkan perjanjian Gianti (13 Februari 1755) Mataram
dipecah menjadi dua, yaitu Surakarta di bawah kekuasaan Paku Buwono dan
Jogyakarta di bawah kekuasaan Mangkubumi yang kemudian menggunakan gelar
Sultan Hamangkubuwono. Beberapa tahun kemudian sebagian dari Surakarta
dipecah menjadi Mangkunegaran. Demikian juga sebagaian Jogyakarta menjadi
wilayah Pakualaman.
C.4.2. Runtuhnya Banten
Di ujung barat Jawa, kerajaan Banten pada dasarnya kekuasaannya jauh lebih
kecil dibandingkan Mataram. Namun kekuatan armada dagangnya jauh lebih kuat
dibandingkan Mataram. Pada masa Sultan Ageng (1651-1683) yang dikenal dengan
sebutan Sultan Tirtayasa, Banten berhasil membangun armada dagang dengan
menggunakan model Eropa. Kapal-kapalnya yang menggunakan surat jalannya
melayari jalur-jalur perdagangan Nusantara. Bahkan dengan menjalin hubungan baik
dengan Inggris, Denmark dan Cina, Banten dapat berdagang dengan Persia, India,
Siam, Vitenam, Cina, Filipina, dan Jepang. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa
sampai menjelang akhir abad ke-17, Banten masih mampu melakukan perdagangan
internasional jarak jauh, sekaligus mematahkan ambisi VOC yang ingin memonopoli
perdagangan lada. Seperti halnya Mataram, kerajaan Banten mengalami kemunduran
karena didera konflik dalam negeri, yang kemudian mengundang hadirnya VOC.
Putera Mahkota yang baru naik tahta yang kemudian bergelar Sultan Haji
(1682-1687) ternyata memiliki kebijakan politik yang tidak sejalan dengan ayahnya.
Jika ayahnya sangat anti VOC, sebaliknya ia ingin menjalin hubungan dengan kongsi
dagang Belanda itu. Otomatis ayahnya dan para elit politik Muslim militan lainnya
menentang keras kebijakan tersebut. Pertentangan ini akhirnya meledak menjadi
konflik terbuka yang disertai tindakan kekerasan. Pada tahun 1680. Ageng Tirtayasa,
yang masih diakui oleh sebagian masyarakat Banten sebagai sultan, mengumumkan
perang terhadap VOC yang telah menganiaya para pedagang Banten. Sultan Haji
yang kedudukannya terjepit karena dijauhi para elit politik dan elit agama Islam,
akhirnya menerima semua prasyarat yang diajukan VOC sebelum membantunya.
Tuntutan VOC itu antara lain:
(1) semua budak-budak yang lari dari Batavia ke Banten harus dikembalikan
walaupun sudah menjadi Islam,
(2) Semua para perampok yang mengacaukan Batavia harus dihukum dan
VOC diberi ganti rugi,
(3) Banten harus menarik kembali dukungannya terhadap para pemberontak
Mataram yang melawan VOC, dan
(4) Banten tidak boleh lagi melakukan hubungan dagang dengan para
pedagang lain, terutama pedagang Eropa, kecuali dengan VOC.
Pada bulan Maret 1682 sebuah armada dibawah pimpinan François Tack
dan Isaac de Saint-Martin berlayar menuju Banten. Pada waktu itu kekuatan Sultan
Haji dalam keadaan kritis, terkepung oleh kekuatan ayahnya. Datangnya bantuan itu
menyelamatkannya dan kemudian dengan bantuan kekuatan VOC Sultan Haji
berbalik mengusir kekuatan ayahnya ke daerah pedalaman. Usia yang cukup tua
rupanya tidak cukup mendukung gerakan Sultan Tirtayasa. Akhirnya pada bulan
Maret 1683 dia bersama Syaikh Yusuf ulama asal Makasar tertangkap. Sultan
Tirtayasa dibawa ke Batavia, sementara Syaikh Yusuf dibuang ke Tanjung Harapan,
Afrika. Tahun 1695 Sultan Tirtayasa meninggal dalam masa tahanannya.
Kemenangan Sultan Haji dengan bantuan VOC ini sekaligus mengakhiri masa
kejayaan dan kemerdekaan Banten.
Meskipun Sultan Haji telah menerima semua prasyarat VOC, namun para
pendukung Sultan Tirtayasa masih terus melakukan perlawanan, antara lain dibawah
pimpinan Kyai Tapa dan Ratu Bagus Buang (pewaris tahta Banten yang sempat
dibuang VOC). Serangan-serangannya terhadap kepentingan VOC secara sporadis
sangat menyulitkan VOC seperti terjadi di Selat Sunda, sekitar Bandung, Bogor
(Buitenzorg), dan akhirnya melibatkan diri dalam pemberontakan di Mataram.
Setelah itu dia menghilang beserta pengikutnya.
Dengan takluknya Mataram dan Banten, perdagangan di pulau Jawa praktis
didominasi oleh VOC, terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
C.5. Supermasi VOC di Kep. Indonesia bagian Timur
Dalam menghadapi para penguasa-penguasa di kepulauan Indonesia bagian
timur, VOC menjalankan politik dan taktik yang relatif sama dengan yang mereka
praktikan di Jawa. Di kepulauan Maluku misalnya, VOC berusaha melumpuhkan
perlawanan kaum Muslim Hitu di bawah pimpinan Kakiali yang bergelar Kapitein
Hitu (semula yang mendapat gelar ini adalah ayahnya yang pro VOC) dengan
berupaya mendekati raja Ternate.
VOC menyatakan bersedia mengakui kedaulatan Ternate atas Seram dan Hitu
serta menggaji raja Ternate sebesar 4.000 Real Spanyol setahun. Sebagai
imbalannya, Ternate harus menghentikan semua penyelundupan perdagangan
cengkeh dan diserahkan kepada VOC. Perjanjian ini menjadi tidak efektif karena
Kakiali sebagai kapitein Hitu tidak bersedia mengikuti perjanjian itu. Namun ada
satu hal yang menguntungkan VOC, yaitu Malaka telah berhasil mereka kuasai
(1641) sehingga kekuatan lautnya bisa dipusatkan untuk menumpas perlawanan
Kakiali dan kawan-kawannya. Akhirnya VOC berhasil membunuh Kakiali setelah
terlebih dahulu berhasil membujuk seorang kebangsaan Spanyol yang menjadi
pengikut Kakiali. Setelah Kakiali dibunuh, benteng pertahanan kaum Muslim Hitu
berhasil direbut. Meskipun demikian orang-orang Hitu terus melakukan perlawanan
secara sporadis dan berkali-kali membentuk komplotan anti VOC.
Kesempatan VOC untuk menguasai perdagangan di Maluku pun semakin
terbuka, sewaktu raja Ternate Mandarsyah dikudeta oleh kalangan istana dan
melarikan diri ke benteng VOC untuk minta bantuan. VOC mengabulkannya dengan
menyodorkan berbagai persyaratan yang sangat menguntungkan VOC, antara lain
mengenai monopili perdagangan cengkeh. Setelah itu sejak tahun 1652 sampai 1658
terjadi peperangan di sekitar Hoamoal yang berakhir dengan kemenangan VOC.
Penduduk Hoamoal yang tersisa yang masih anti VOC dibuang ke Ambon dan
semua tanaman di daerah itu dimusnahkan. Hegemoni VOC di Maluku semakin
lengkap setelah tahun 1663, Spanyol menyerahkan sisa-sisa pos mereka yang berada
di Ternate dan Tidore. Kemudian Spanyol menarik semua kekuatannya ke Filipina.
Setelah Ternate dapat diatasi, untuk sementara waktu Maluku dianggap
‘aman’ oleh VOC, sehingga VOC mempunyai cukup waktu untuk memusatkan
perhatiannya ke Makasar (Gowa-Tallo). Kerajaan ini menjadi satu-satunya kekuatan
maritim di timur yang menjadi saingan VOC. Makasar dinilai oleh VOC menjadi
pusat perdagangan rempah-rempah ‘gelap’ yang membahayakan. Pihak Belanda
masih melihat pedagang-pedagang Portugis masih aktif di sana sejak mereka
kehilangan Malaka.
Namun untuk menundukkan Gowa bukan masalah kecil. Seperti juga di
daerah-daerah lain, VOC baru mampu menundukkan lawannya, jika ada suatu
kelompok berpengaruh di kerajaan tersebut yang mau bersekutu dengan pihaknya.
Akhirnya VOC dapat menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis, La
Tenriatta to Unru’ (1634-1696), yang terkenal dengan nama Arung Palaka.
Penguasaan Gowa atas kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan lainnya memang
masih memberikan otonomi yang cukup luas bagi penguasa setempat. Namun
bagimanapun tindakan penguasa Gowa atas mereka tetap menimbulkan rasa benci.
Pada tahun 1660 sekitar 10.000 orang Bugis dari Bone (termasuk Arung Palaka)
pernah melakukan pemberontakan, namun gagal. Dari sekian orang yang berhasil
lolos, lalu pergi ke pulau Butung meminta bantuan VOC. Kesempatan ini
dipergunakan dengan baik oleh VOC. Pada tahun 1667 kekuatan gabungana antara
VOC dan Bone berhasil mengalahkan Makasar. Sultan Hasanuddin sebagai Sultan
Makasar terpaksa harus menandatangani perjanjian Bongaya (18 November 1667)
yang sangat merugikan, terutama bagi perkembangan ekonomi masyarakat di
Makasar dan Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin mencoba melawan kembali mulai
bulan April 1668 sampai Juni 1669. Namun kekuatan Makasar kembali mengalami
kekalahan yang lebih menentukan, sehingga Makasar benar-benar harus
melaksanakan perjanjian Bongaya.
Setelah Makasar runtuh, secara teori tidak ada lagi kekuatan maritim di
kepulauan Nusantara yang mampu mangadakan perlawanan terhadap VOC. Akan
tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Sultan Tidore, Jamaludin yang naik tahta
tahun 1757, mulai menunjukkan perlawanan. Ia tidak puas dengan perjanian yang
telah disepakati penguasa Tidore sebelumnya, yang dinilai sangat memberatkan
masyarakat dan pemerintahan Tidore. Ia menolak membayar utang dan pajak-pajak
tertentu. Alasannya penghasilan Tidore sendiri menurun terutama karena gangguan
para bajak laut. Sultan atas desakan putranya Kaicil Syaifudin (lebih dikenal dengan
sebutan Kaicil Nuku) menolak meratifikasi perjanjian yang memberatkan Tidore,
terutama bagian yang mengharuskan menyerahkan wilayah Seram ke pihak VOC.
Akibat pembangkangannya itu pada tahun 1779 ia ditangkap dan dibuang ke Sailan.
C.6. Runtuhnya VOC dan Perlawanan ‘Prins Rebel’ Nuku.
Pada dasarnya, sejak tahun 1760-an masa kejayaan VOC sebagai kongsi
dagang dunia sudah mulai meredup. Keterlibatannya dalam berbagai konflik lokal
dan penguasaan teritorial yang semakin luas, membuat keuntungan dagangnya
terkuras. Kondisi ini diperparah oleh korupsi yang merajalela di kalangan para
pejabat VOC, sehingga sejak pertengahan abad ke-18 VOC tidak lagi mengirimkan
keuntungan ke negeri induknya, tetapi sebaliknya, justru mengutang. Akhirnya
pemerintah Belanda mengambil alih semua utang-piutang VOC. Namun sebelum
raja Belanda bertindak, pada bulan Desember 1794-Januari 1795 Perancis menyerbu
Belanda dan memaksa raja Oranje lari ke Inggris.
Sejak tahun 1796 nama VOC sudah tidak ada lagi di Eropa. Namun di Hindia
Timur nama itu diputuskan oleh penguasa baru Belanda untuk tetap dipakai sampai
dengan berakhirnya oktroi VOC sampai bulan Desember 1799. Untuk mengawasi
kegiatan di daerah koloni seperti Hindia Timur, kemudian dibentuk Kementrian
Perdagangan Jajahan yang kemudian berubah menjadi Kementrian Urusan Jajahan
(Ministerie van Koloniën).
Dalam ‘masa transisi’ ini, barangkali satu-satunya kerajaan di Nusantara yang
mampu memanfaatkannya adalah Nuku dari Tidore. Sebenarnya perlawanannya
terhadap VOC telah diperlihatkan sejak pertengahan tahun 1798. Pada bulan
Desember 1798 benteng Teluko, Ternate direbut oleh Nuku. Akan tetapi ia terpaksa
menahan kemarahannya terhadap VOC karena ayahnya menasehati agar dia tidak
mengangkat senjata, sebelum berhasil melakukan reorganisasi pemerintahan. Ia pun
terpaksa menahan kegeramannya melihat ayahnya dihukum dan dibuang ke Sailan
pada tahun 1799.
Sikap Nuku berubah setelah VOC secara sewenang-wenang mengangkat
Patra Alam sebagai Sultan Tidore yang baru, yang sekaligus telah melanggar tradisi
dan hukum adat setempat. Patra Alam bukan keturunan Sultan Jamaludin, sultan
Tidore yang sah; namun dikenal sangat setia kepada VOC. Secara hukum tradisi dan
hukum adat, Kaicil Nuku lah yang berhak menjadi Sultan Tidore.
Pihak VOC awalnya menilai akan mudah memadamkan perlawanan Nuku.
Ternyata Nuku yang digelari nama Prins Rebel alias Pengeran Pemberontak sangat
cerdik, baik dalam siasat perang maupun diplomasi. Ia dapat memanfaatkan
kekurangan yang ada pada sistem pemerintahan VOC di kepulauan Maluku yang
terdiri dari tiga gubernuran yang masing-masing berpusat di Ternate, Ambon dan
Banda. Ia mampu pula mengadu domba para pejabat VOC. Sebagai contoh Gubernur
Ambon, Bernardus van Pleuren tidak pernah memberi otorisasi atau izin kepada
Gubernur Ternate Carnabě untuk memasuki wilayah Ambon guna mengejar atau
memerangi Nuku di Seram. Bahkan terjadi sesuatu yang aneh, sewaktu Carnabě dan
Patra Alam giat memerangi Nuku, justru van Pleuren mengirim tekstil dan beras
serta sebentuk cincin bertatahan batu Sulaiman kepada musuh besar Kompeni itu.
Selain memecah kekuatan VOC, Nuku juga berhasil menjalin hubungan baik
dengaan EIC, saingan dagang VOC dari Eropa yang masih berdiri tegak di wilayah
India sampai Asia Tenggara.
Berkali-kali armada militer Carnabě terkecoh oleh laporan-laporan palsu
yang sengaja disebar luaskan oleh Nuku. Sebaliknya, beberapa wilayah di Maluku
Utara yang semula berada di bawah pengaruh VOC, satu persatu dapat direbut oleh
Nuku dan menyatakan setia kepadanya.
Seperti biasa VOC selalu berusaha mencari orang-orang dari pihak lawan
yang dapat dibelinya, agar menjadi kaki tangannya. Upaya VOC itu memang
berhasil. Salah seorang saudara kandung Nuku yaitu Kaicil Hasan, berhasil
dibujuknya untuk mengkhianati Nuku. Namun siasat dan taktik yang dikembangkan
oleh Nuku berhasil meredam kekuatan para pengkhianat itu.
Nuku diakui oleh para pengikutnya sebagai Sultan Tidore dengan gelar Sri
Paduka Maha Tuan Sultan Saidul Jehad Muhamad Aminudin Syah Kaicil
Paparangan. Pada 14 November 1805 yang bertepatan dengan tanggal 21 Syahban
1220 meninggal dunia dalam usia 67 tahun.
D. Pembentukan Pemerintahan Kolonial
D.1. Pemerintahan VOC.
Pada masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), gubernur jenderal
merupakan penguasa tertinggi di Hindia. Ia mempunyai kekuasaan yang nyaris tak
terbatas seperti halnya seorang raja absolut karena tidak ada undang-undang yang
khusus mengatur hak-hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan struktur
pemerintahannya di Asia, khususnya Hindia Timur juga tidak ditentukan. Salah satu
pasal yang penting dari oktroi VOC adalah hak monopolinya, sehingga dengan
haknya itu VOC merupakan satu-satunya badan dari Belanda yang boleh
mengirimkan kapal-kapal ke daerah sebelah timur Tanjung Harapan.
Dalam melaksanakan pemerintahannya, gubernur jenderal didampingi oleh
Raad van Indië (dalam prinsipnya terdiri atas enam orang anggota dan dua anggota
luar biasa, di mana gubernur jenderal merangkap sebagai ketua). Laporan-laporan
mengenai aktivitas VOC secara berkala dikirimkan ke dewan Heeren XVII, yang
merupakan pimpinan pusat VOC yang berkedudukan di Amsterdam.
Dalam menangani wilayah kekuasaannya, VOC lebih banyak melakukannya
melalui pemerintahan tidak langsung. Hanya daerah-daerah tertentu saja, seperti
Batavia, yang diperintah secara langsung oleh VOC. Dalam sistem seperti ini, kaum
pribumi nyaris tidak terlibat dalam struktur kepegawaian VOC. Meskipun kaum elit
pribumi terlibat dalam pemerintahan, tetapi status mereka bukan pegawai VOC dan
tidak digaji secara tetap oleh kongsi dagang tersebut. Para elit pribumi lebih banyak
diperlakukan sebagai mitra kerja demi kepentingan VOC. Hal ini terlihat jelas di
daerah-daerah yang diperintah secara tidak langsung. Di daerah semacam itu, VOC
membiarkan struktur lama (tradisional) tetap berdiri. Melalui para elit tradisional
inilah kepentingan VOC disalurkan, antara lain dalam hal penarikan-penarikan wajib
hasil produksi serta pajak-pajak yang dikenal dengan sistem leverantie dan
contingenten (leveransi dan kontingensi).
D.2. Masa Peralihan (Proses menuju Hindia Belanda)
Pemerintahan Daendels. Seperti telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya VOC
sudah tidak ada sejak tahun 1796. Akan tetapi, baru pada tanggal 1 Januari 1800—
setelah masa berlaku oktroi-nya berakhir—pembubaran VOC secara resmi
diumumkan. Berkenaan dengan hal itu, semua utang-piutang kongsi dagang itu
menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Demikian pula dengan daerah
kekuasaannya.
Peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Belanda sendiri tidak
membawa dampak yang cukup berarti bagi wilayah Hindia Timur. Hal ini antara lain
karena di Negeri Belanda sendiri masih terjadi kekacauan setelah Napoleon
Bonaparte dari Prancis menyingkirkan Raja Willem van Oranje dan mendudukkan
saudaranya, Louis Napoleon, sebagai raja baru Belanda.
Dalam masa perlihan ini, pemerintah Belanda yang baru belum
memperhatikan daerah koloninya sehingga para pejabat di wilayah Hindia Timur
masih dipegang orang-orang lama. Akan tetapi, para pejabat Belanda di Hindia
sendiri dilanda kebimbangan setelah adanya surat edaran dari Raja Willem yang
meminta agar wilayah Hindia diserahkan kepada Inggris. Akibatnya, mereka bingung
untuk memilih menuruti perintah raja Belanda yang baru (Louis Napoleon) atau raja
Belanda yang lama (Raja Willem).
Dilema yang dihadapi oleh para pejabat Belanda di Hindia tidak berlangsung
lama karena pada tahun 1808 Louis Napoleon mengirimkan Marsekal Herman
Willem Daendels ke Batavia untuk menempati posnya sebagai Gubernur Jenderal
Hindia Timur. Daendels (yang berkuasa antara tahun 1808-1811) dapat dikatakan
sebagai Gubernur Jenderal pertama yang mewakili raja Belanda dan sekaligus pula
sebagai pemerintahan kolonial pertama di Hindia (sebagai catatan: VOC merupakan
kongsi dagang yang berada di bawah Heeren XVII). Daendels sendiri dikenal
sebagai sosok pemuja prinsip-prinsip pemerintahan yang revolusioner, perpaduan
antara semangat pembaruan dan metode-metode kediktatoran.
Tugas utama Daendels adalah melakukan reorganisasi pemerintahan serta
mempertahankan wilayah ini dari kemungkinan datangnya serangan Inggris.
Sebenarnya, pada saat itu secara militer kondisi tentara kolonial Hindia Timur yang
menggantikan VOC tidak terlalu besar. Sebagai contoh, ketika Daendels tiba di
Jawa, garnisun Belanda di Yogyakarta hanya berjumlah sekitar 89 orang serdadu.
Kebanyakan di antara mereka masih sangat muda atau terlalu tua, dengan disiplin
yang relatif rendah. Sebaliknya, pada saat yang sama Kerajaan Yogyakarta
mempunyai 1.765 orang prajurit reguler, yang sewaktu-waktu dapat ditingkatkan
jumlahnya hingga 100.000 prajurit. Akan tetapi karena kerajaan-kerajaan di Jawa
saling curiga sementara di istana mereka terdapat berbagai intrik dan kepentingan
politik, keunggulan tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan untuk membebaskan
dirinya dari cengkeraman Belanda.
Di Yogyakarta Sultan Hamangkubuwono II bertengkar dengan saudarasaudaranya,
terutama Pangeran Natakusuma yang cerdik, cakap, dan berpengaruh di
istana. Kondisi ini diperburuk lagi oleh tindakan Sultan yang mengganti para pejabat
lama dengan orang-orang yang disukainya, walaupun orang itu kurang cakap. Para
mantan pejabat yang dongkol ini kemudian berkomplot dengan sebuah kelompok
istana yang berada di sekeliling putra mahkota.
Pada masa Daendels, pemerintahan di Jawa dipusatkan dan langsung berada
di bawah kekuasaannya. Salah satu tuntutan Daendels yang paling menyakitkan rajaraja
Jawa adalah tututan agar para penguasa di Surakarta dan Yogyakarta
memperlakukan utusan-utusan dari pemerintah Hindia Timur sebagai wakil
pemerintahan Eropa sehingga mereka harus diperlakukan sederajat dengan raja-raja
Jawa sendiri. Tentu saja hal itu merupakan pelanggaran terhadap tradisi yang ada,
yang telah disepakati pula oleh VOC. Pada masa VOC, para utusannya diperlakukan
sebagai duta-duta dari sekutu kepada sekutu lainnya, yang berarti kedudukannya
tidak sederajat dengan raja. Susuhan Pakubuwono IV menerima perubahan ini,
sementara Sultan Hamangkubuwono II menolaknya.
Daendels bertindak tegas terhadap pembangkangan ini. Dia datang ke
Yogyakarta dengan membawa 3.200 serdadu (sebagain besar adalah orang pribumi)
dan memaksa Sultan Hamangkubuwono II turun dari takhtanya. Kemudian ia
menunjuk putera mahkota sebagai gantinya dengan gelar Sultan Hamangkubuwono
III (1810-1811, 1812-1814). Selain itu, Daendels memperoleh 500.000 gulden
sebagai pampasan dari Yogyakarta.
Sebelum kedatangan Daendels, pasukan Inggris (dalam rangka perang
melawan Napoleon) sebenarnya telah menguasai beberapa wilayah Hindia Timur.
Pada tahun 1795, pasukan Inggris menduduki Padang dan Malaka dan tahun
berikutnya, pasukan Inggris merebut Ambon. Selain itu, armada laut Inggris juga
memblokade Batavia sehingga mengacaukan pendapatan pemerintah Belanda.
Ancaman pasukan Inggris terhadap Pulau Jawa sendiri semakin kuat setelah
pangkalan Perancis di Mauritius jatuh ke pihak mereka pada tahun 1810.
Politik Daendels pada dasarnya hanya memprioritaskan pertahanan di pulau
Jawa. Untuk keperluan mobilitas pasukannya, dia membangun jalan dari Anyer
sampai Panarukan, yang terkenal sebagai jalan pos besar (het grote postweg). Namun
sebelum serangan Inggris tiba, Daendels ditarik ke Eropa dan kedudukannya sebagai
gubernur jenderal digantikan oleh Jan Willem Janssens, yang sebenarnya
mempunyai reputasi buruk dalam peperangan. Ia telah dikalahkan Inggris di Tanjung
Harapan pada tahun 1806.
Pemerintahan Janssens di Hindia hanya bertahan beberapa bulan saja. Pada
Agustus 1811, armada Inggris mendaratkan pasukan di Batavia. Janssens mundur ke
Semarang dan bergabung dengan Legium Mangkunegara dan prajurit-prajurit
Yogyakarta dan Surakarta. Akhirnya, seperti di Tanjung Harapan, pada 18
September 1811, Janssens menyerah kepada pihak Inggris di Kalituntang, Salatiga.
Pemerintahan Raffles. Setelah Janssens menyerah, Gubernur Jenderal Inggris di
India, Lord Minto, menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur
Jawa (1811-1816). Pada awalnya, raja-raja Jawa menaruh harapan dan merasa
senang atas perubahan pemerintahan dari Belanda ke Inggris.
Penguasa lokal yang paling antusias menyambut pemerintahan Inggris adalah
Hamengkubuwono II. Setelah merebut kembali takhta Kerajaan Yogyakarta dari
tangan anaknya, dia memerintahkan untuk membunuh Patih Danureja II.
Hamangkubuwono II berani bertindak demikian, karena menurut penilaiannya,
Raffles sebagai musuh Belanda, tentu akan berpihak kepadanya. Meskipun Raffles
adalah musuh ‘Revolusi Perancis’, namun dia juga seorang ‘liberalis’. Seperti
halnya Daendels, dia membenci sifat-sifat feodalistik yang sangat menonjol dalam
diri Sultan Hamengkubuwono II.
Raffles menganggap Sultan Hamengkubuwono II sangat berbahaya dan sulit
diajak untuk bekerja sama. Posisinya berlainan dengan Pakubuwono IV dan
Mangkunegara yang dinilai lebih supel dan mudah diajak kerja sama. Oleh karena
itu, pada bulan Juni 1812, Raffles mengirimkan pasukan ke Yogyakarta yang terdiri
dari 1.200 prajurit kebangsaan Eropa dan India, yang didukung oleh 800 prajurit
Legiun Mangkunegara. Istana Yogyakarta digempur dan dirampoknya. Perpustakaan
dan arsip-arsip kerajaan dirampas, di samping sejumlah besar uang.
Hamangkubuwono II kembali diturunkan dari tahtanya dan kemudian dibuang ke
Pulau Penang. Kedudukannya digantikan kembali oleh putranya, Sultan
Hamangkubuwono III.
Akan tetapi kemenangan Raffles tersebut menimbulkan perselisihan antara
dirinya dengan sekutu Jawanya, Pakubuwono IV. Penguasa Surakarta yang
menghendaki hancurnya Yogyakarta, kecewa dengan kebijakan yang diambil Raffles
untuk tetap mempertahankan eksistensi Yogyakarta. Kekecewaan itu semakin
bertambah ketika penguasa Inggris mengambil alih tanah-tanah apanase milik
Surakarta serta mengambil alih hak pengelolaan atas cukai lalu lintas dan pasarpasar.
Selama pemerintahannya, Raffles masih sempat memperkenalkan satu sistem
perpajakan baru, khususnya pajak tanah (landrent). Di samping itu, Raffles yang
menyukai sejarah dan budaya, berhasil menulis sebuah buku tentang Jawa yang
berjudul History of Java. Masa pemerintahan Inggris di Hindia Timur tidak
berlangsung lama. Sesuai Perjanjian London bulan Maret 1814 yang disepakati
pemerintah Inggris dengan Raja Willem van Oranje dari Belanda, pada tahun 1816
wilayah Hindia Timur dikembalikan kepada Belanda.
D.3. Pemerintahan Kolonial Belanda
Setelah Napoleon dikalahkan oleh pasukan koalisi, Willem van Oranje kembali
menjadi raja di negerinya. naik tahta sebagai Souverein vorst (1814), kemudian
sebagai raja (1815). Berdasarkan Groundwet (konstitusi Kerajaan Belanda),
kekuasaan tertinggi atas wilayah jajahan berada di tangan raja. Demikian pula
dengan kekuasaan undang-undang. Staten Generaal (parlemen) sama sekali tidak
diikutsertakan di dalamnya.
Dengan kekuasaannya itu Raja menunjuk tiga orang Commissaris Generaal,
yaitu C.Th. Elout, G.A.G. Ph. Baron van der Capellen, dan A.A. Buyskes, untuk
mengambil alih jajahan Belanda di Asia dari tangan Inggris. Mereka diberikan
kekuasaan besar mewakili Pemerintahan Agung (Raja). Sejak masa Commissaris
Generaal inilah, sebutan Oost Indië, atau Hindia Timur, berganti menjadi
Nederlandsch Oost Indië (Hindia Belanda Timur). Akan tetapi tidak lama kemudian
nama tersebut berubah kembali menjadi Nederlandsch Indië (Hindia Belanda),
seperti terlihat dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1816.
Tugas pokok yang dibebankan kepada van der Capellen dan kawan-kawan
adalah membangun kembali sistem pemerintahan yang baik di Hindia. Tujuannya
agar daerah koloni ini segera dapat memberikan keuntungan kepada negeri induknya,
yang sudah banyak terlibat utang, termasuk utang-utang VOC. Akan tetapi kondisi
politik di Hindia Belanda yang belum sepenuhnya aman sejak ditinggalkan Daendels.
Perlu diketahui bahwa wilayah yang tercakup dalam negara kolonial Hindia
Belanda itu pada awalnya hanya mencakup wilayah-wilayah taklukkan VOC atau
yang diklaim sebagai taklukkan VOC. Kerajaan Aceh, Bangka dan Belitung
misalnya, tidak termasuk Hindia Belanda, karena bukan taklukkan VOC. Akan tetapi
Singapura dan Malaka termasuk Hindia Belanda karena bekas taklukkan VOC.
Namun dalam perkembangannya kemudian wilayah Hindia Belanda mengalami
banyak perubahan.
Pada saat Commissaris Generaal memulai tugasnya, ada beberapa daerah
taklukkan VOC yang menyatakan tidak terikat lagi oleh perjanjian dengan VOC
yang telah runtuh. Sikap tersebut secara otomatis menyatakan bahwa mereka juga
tidak terikat dengan negara kolonial Hindia Belanda. Dalam dua dasawarsa pertama
pendirian negara kolonial Hindia Belanda, paling tidak ada tiga perlawanan atau
pemberontakan yang dinilai sangat mengganggu kewibawaannya, yaitu perlawanan
Pattimura di Maluku; perlawanan Diponegoro (de Java oorlog) di Jawa; dan
perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat.
Ada pun yang menjadi landasan operasional di Hindia Belanda diatur
berdasarkan Regeering Reglement (Peraturan Pemerintah, disingkat RR). Menurut
peraturan ini, dalam menjalankan tugasnya gubernur jenderal (anggota Commisaris
Generaal) didampingi oleh Raad van Indië yang beranggotakan empat orang.
Gubernur jenderal bersama Raad van Indië inilah yang disebut sebagai
Pemerintahan Agung di Hindia Belanda. Sejak tahun 1816, ada dua instansi yang
membantu pekerjaan Pemerintahan Agung di Batavia ini, yaitu Generale Secretarie
(sekretaris umum) untuk membantu Commisaris General dan Gouvernement
Secretarie (sekretaris pemerintahan) untuk membantu Gubernur Jenderal. Namun
kedua lembaga itu berumur pendek dan dihapuskan pada tahun 1819. Kedudukannya
kemudian digantikan oleh Algemene Secretarie, yang bertugas membantu gubernur
jenderal (terutama memberikan pertimbangan keputusan).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal-hal tertentu, struktur
birokrasi pemerintahan Hindia Belanda sama dengan pemerintahan VOC. Adapun
perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya berkaitan dengan kewenangan
gubernur jenderal. Apabila pada masa VOC tidak ada aturan khusus yang mengatur
kewenangan gubernur jenderal, sehingga dia dapat berimprovisasi sendiri dalam
menjalankan pemerintahannya, maka pada masa Hindia Belanda terdapat peraturan
yang mengatur kewenangan gubernur jenderal yang tertuang dalam RR. Begitu pula
dalam hal pertanggungjawaban, apabila pada masa VOC gubernur jenderal
memberikan laporannya kepada Heeren XVII, maka pada masa Hindia Belanda dia
bertanggung jawab langsung kepada raja, melalui menteri jajahan.
Dalam tata pemerintahan kolonial, Gubernur Jenderal didampingi oleh
Direksi atau departemen-departemen, yang namanya kemudian menjadi
Departementen van Algemeen Bestuur. Dalam perkembangannya, lembaga ini
seringkali mengalami perubahan, baik dalam susunannya maupun hierarkinya, akibat
keadaan di Hindia Belanda sendiri maupun di Eropa (termasuk Negeri Belanda).
Salah satu peristiwa yang membawa dampak cukup besar pada tata pemerintahan
Hindia Belanda adalah revolusi yang terjadi di Eropa pada tahun 1848. Sejak
revolusi itu, dapat dikatakan bahwa di Eropa Barat tidak ada lagi raja yang berkuasa
mutlak. Sebaliknya, para penguasa itu kini dibatasi oleh konstitusi. Dalam kasus raja
Belanda, kekuasaannya dibatasi oleh Groundswet (konstitusi) tahun 1848.
Penerapan Groundswet 1848 menyebabkan RR di Hindia Belanda berubah
dengan terbitnya RR baru tahun 1864. Berdasarkan RR baru ini, Direksi yang
berada di bawah gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan departemendepartemen
baru, yang masing-masing berdiri sendiri. Pada tahun 1933, terdapat
enam departemen, yaitu sebagai berikut:
Departemen van Justitie
Departemen van Financien
Departemen van Binenland Bestuur
Departemen van Onerwijs en Eredeinst
Departemen Economische Zaken
Departemen Verkeer en Waterstaat.
Selain keenam departemen sipil di atas, terdapat dua departemen militer, yaitu
departemen peperangan dan marine (angkatan laut). Direktur dari departemendepartemen
sipil diangkat oleh gubernur jenderal sedangkan panglima angkatan darat
dan laut diangkat oleh raja.
Meskipun ada upaya untuk melakukan modernisasi struktur birokrasi
pemerintahan Hindia Belanda, namun dalam batas-batas tertentu struktur politik
sebelumnya masih tetap dipertahankan, demi mempertahankan loyalitas, khususnya
loyalitas para elit pribumi. Hal ini terlihat jelas dari struktur dan jabatan dalam
organisasi pemerintahannya. Jabatan-jabatan teritorial di atas tingkat kabupaten tetap
dipegang oleh orang-orang Eropa/Belanda. Jabatan tertinggi yang dipegang oleh
orang pribumi adalah kepala kabupaten, yaitu bupati. Bupati ini dibantu oleh seorang
patih. Di bawah tingkat kabupaten terdapat kewedanaan yang dijabat oleh seorang
wedana. Kecamatan, yang dikepalai seorang camat, merupakan wilayah di bawah
kewedanaan. Sedangkan jabatan kepala desa pada dasarnya tidak termasuk dalam
struktur birokrasi pemerintah kolonial sehingga bukan merupakan anggota korp
pegawai dalam negeri Hindia Belanda.
Korps pegawai dalam negeri Hindia Belanda (Departemen van Binnenland
Bestuur), terdiri atas pegawai bangsa Eropa dan pribumi. Korp pegawai Eropa
disebut Eropees bestuur sementara korps pegawai negeri pribumi disebut inland
bestuur. Kedua korp pegawai ini secara umum disebut binnenland bestuur (BB).
Dalam bahasa pribumi BB ini disebut Pangreh Praja (Pemangku Kerajaan). Para
pejabat pribumi inilah yang disebut kaum priyayi, suatu istilah yang sebelumnya
dipakai di kerajaan Jawa.
Seperti yang telah dikemukakan di atas, kepala desa tidak termasuk kategori
priyayi karena tidak termasuk ke dalam barisan BB. Oleh karena itu, kepala desa
tidak diangkat maupun digaji oleh pemerintah. Mereka dipilih langsung oleh rakyat
dan digaji oleh rakyat pula, yaitu melalui tanah desa yang diserahkan kepadanya
selama dia menjadi kepala desa. Tanah jabatan atau tanah gaji ini di beberapa daerah
di Jawa disebut tanah bengkok.
Ketika wilayah Hindia Belanda menjadi lebih luas akibat kebijakan politik
pasifikasi dan pemantapan (pax nederlandica), kebutuhan tenaga kerja untuk
mengelola administrasi negara semakin meningkat. Dalam hal ini tenaga-tenaga
pribumi semakin banyak terserap ke dalam birokrasi pemerintahan. Selain itu,
pengawasan pemerintah pun semakin menukik ke bawah. Meskipun jabatan teritorial
dari tingkat kabupaten ke bawah masih tetap dipegang kaum pribumi, namun dengan
alasan untuk mendampingi para pejabat itu maka diadakan jabatan-jabatan non
teritorial setingkat kabupaten, kewedanaan dan akhirnya juga kecamatan. Apabila di
tingkat kabupaten ada jabatan asisten residen, maka untuk tingkat kecamatan ada
jabatan controleur, sementara di bawahnya lagi ada jabatan aspirant control
E. Pemerintah Pendudukan Jepang
Kedatangan pasukan Jepang di Indonesia, pada umumnya disambut oleh
masyarakat Indonesia sebagai pahlawan pembebas daripada sebagai pasukan agresor.
Bahkan di beberapa tempat di luar Jawa, tidak sedikit kalang nasionalis pribumi yang
membentuk perlawanan terhadap Belanda menjelang datangnya serangan Jepang. Di
Aceh misalnya, para ulama Islam Aceh yang tergabung dalam “Persatuan Ulamaulama
Seluruh Aceh” (PUSA-dibentuk tahun 1939) di bawah pimpinan Tengku
Mohammad Daud Beureu’eh (1899-1987) telah menghubungi Jepang untuk
membantu serangan Jepang terhadap Belanda. Di Minangkabau, para ulama secara
tidak langsung juga membantu pihak Jepang dan berharap dapat menyaksikan
terdepaknya para penghulu dari kekuasaannya.
Sebagai balasannya, pada awal kekuasaannya, pemerintah Jepang banyak
memberikan keleluasaan kepada kaum pribumi, seperti mengibarkan bendera merah
putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengambil alih tanah-tanah
perkebunan milik pengusaha Belanda. Sedangkan untuk memusnahkan pengaruh
Barat, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris, serta
berupaya memajukan pengajaran bahasa Jepang. Selain itu, kalender Jepang juga
diberlakukan menggantikan kalender Masehi.
Akan tetapi dalam situasi peperangan, Jepang harus memilih prioritasprioritas
tertentu. Mereka cepat melakukan reorganisasi pemerintahan setempat dan
memadamkan benih-benih revolusi yang mucul di beberapa daerah seiring dengan
runtuhnya Hindia Belanda. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Jepang terpaksa
harus bersandar kepada para ambtenar dari masa kolonial Belanda seperti;
uleebalang, di Aceh, penghulu di Sumatera Barat, para raja di Sumatera Timur, dan
kaum priyayi di pulau Jawa.
Sebagai catatan, Jepang telah membentuk tiga tentara wilayah, satu untuk
Birma (Myanmar), dua untuk Indonesia dan Malaya. Tentara ke-14 di Filipina dan
Tentara Garnisun di Muangthai langsung di bawah Panglima Tentara Selatan.
Tentara-tentara di wilayah Indonesia disusun sebagai berikut:
1. Pulau Sumatera di bawah Tentara Angkatan Darat (Rikugun) ke-25 yang
bermarkas di Bukittinggi, Sumatera Barat
2. Pulau Jawa dan Madura di bawah Tentara Angkatan Darat ke-16, yang
bermarkas di Jakarta. Kedua wilayah ini berada di bawah komando Angkatan
Darat Wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura.
3. Kalimantan dan Indonesia bagian Timur lainnya berada di bawah kekuasaan
Angkatan Laut (Kaigun) Armada Selatan ke-2 yang bermarkas besar di Makasar.
Dengan adanya pembagian ini tidak berarti bahwa di bagian Indonesia Timur
tidak ada pasukan Rikugun. Di Maluku misalnya ditempatkan Tentara ke-19 dan
di Irian Utara ditempatkan Tentara ke-2. Namun berbeda dengan Tentara ke-16
atau ke-25, Tentara angkatan darat di daerah ini tidak mempunyai tugas
administratif, karena tugas itu dipegang oleh angkatan laut.
Pada masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh kepala staf
tentara/armada sebagai seorang gubernur militer (gunseikan). Kantornya disebut
Gunseikanbu. Banyak orang Indonesia yang diangkat menjadi pegawai pemerintah
untuk mengisi tempat yang ditinggalkan oleh pejabat-pejabat Belanda, baik karena
ditawan atau melarikan diri. Kebanyakan dari pejabat baru adalah berkebangsaan
Jepang. Sedangkan bangsa Indonesia yang menjadi pejabat baru bangsa, umumnya
mantan guru, termasuk guru agama Islam. Bahkan Jepang pernah mengangkat
seorang kyai tradisional dari pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi, yaitu Kyai Haji
Ajengan Ahmad Sanusi sebagai wakil residen Bogor. Menurut sejarawan Harry J.
Benda, hal itu merupakan satu fenomena yang menarik, yang belum pernah terjadi
sebelumnya, seorang pribumi menduduki jabatan lebih tinggi dari jabatan bupati
(Benda 1980). Hal ini menunjukkan bahwa Jepang mempunyai harapan khusus
terhadap para ulama Islam, terutama dalam memobilisasi masyarakat Indonesia, yang
diyakininya beragama Islam. Untuk keperluan itulah pada akhir Maret 1942, Jepang
mendirikan sebuah kantor urusan agama (Shumubu) di Jawa.
Meskipun para ulama atau para mantan guru itu dinilai loyalitasnya cukup
tinggi daripada para priyayi, uleebalang atau penghulu, namun umumnya mereka
tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman apa-apa dalam birokrasi
pemerintahan. Akhirnya para pejabat lama terpaksa direkrut kembali untuk
menduduki jabatan lamanya.
Kebijakan di antara ketiga wilayah pemerintahan militer itu sangat berbeda.
Umumnya Jawa dianggap sebagai wilayah yang secara politik dinilai paling maju
dan dayanya yang utama adalah manusia. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan
Jepang di wilayah ini dapat membangkitkan kesadaran nasional yang jauh lebih
mantap dibandingkan dengan kedua wilayah lainnya. Meskipun demikian, secara
ekonomi Jawa nilainya kurang penting, dibandingkan wilayah Sumatera dan
Kalimantan yang kaya akan minyak dan beberapa sumber pertambangan lainnya
yang sangat dibutuhkan industri perang Jepang. Akan tetapi karena pentingnya arti
perkembangan masa depan, maka Jawa mendapat perhatian ilmiah yang lebih besar
daripada pulau-pulau lainnya. Sementara wilayah di bawah angkatan laut, secara
politik dianggap terbelakang walaupun mempunyai arti ekonomi yang tinggi.
Pemerintahan militer di wilayah ini cenderung bersifat sangat menindas
dibandingkan di wilayah Jawa.
Salah satu upaya yang ditempuh pemerintahan Pendudukan Jepang untuk
mencari dukungan sekaligus melibatkan bangsa Indonesia dalam peperangannya
adalah melalui propaganda. Untuk keperluan itu maka pada bulan Agustus 1942
Jepang membentuk Departemen Propaganda (Sendenbu). Secara resmi disebutkan
bahwa lembaga ini merupakan organ yang terpisah dari Seksi Penerangan Angkatan
Darat. Namun dalam praktiknya lembaga ini selalu dipimpin oleh para perwira
Angkatan Darat, seperti: Kolonel Machida Keiji (Agustus 1942 – Oktober 1943),
Mayor Adachi Hisayoshi (Oktober 1943 – Maret 1945), dan Kolonel Takanashi
Koryo (April 1945 – Agusyus 1945). Di bawah lembaga ini kemudian dibentuk
“Gerakan Tiga A” di bawah pimpinan Mr. Syamsuddin, kemudian “Poetera” di
bawah “empat serangkai”, dan “Jawa Hokokai” serta “Sumatera Hokokai”.
Organisasi propaganda yang disebut terakhir ini mempunyai alat organisasi sampai
tingkat desa yang disebut tonarigumi (Rukun Tetangga yang berkembang sampai
sekarang). Melalui tonarigumi inilah dilakukan pengorganisasian, mobilisasi,
indoktrinasi dan pelaporan rakyat Jawa atau Sumatera. Sejak bulan Februari 1944,
para kepala desa menjalani kursus-kursus indoktrinasi. Melalui tonarigumi pula
terjadi pengerahan para “pahlawan pekerja”, yang lebih dikenal dengan nama
romusha.
Lembaga Sendenbu ini mempunyai 3 seksi, yaitu: (1) Seksi Administrasi, (2)
Seksi Berita dan Pers, dan (3) Seksi Propaganda. Pada tahun 1943 lembaga ini
membantu terbentuknya Keimin Bunka Shidosho (Lembaga Kebudayaan).
Keimin Bunka Shidosho dibentuk pada 1 April 1943. Peresmiannya
dilakukan oleh Gunseikan tanggal 18 April 1943. Dalam kesempatan itu ia
menyebutkan bahwa tujuan Pusat Kebudayaan itu antara lain: (1) menghapus
kebudayaan Barat termasuk faham kesenian yang tidak cocok dengan sikap
ketimuran, (2) membangun kebudayaan Timur untuk dijadikan dasar bagi
memajukan bangsa Asia Timur (Raya), dan (3) menghimpun para seniman untuk
membantu tercapainya kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Untuk
yang disebut terakhir, pemerintah Jepang memenga merekrut para seniman, termasuk
para pelukis. Bahkan menerbitkan karya-karya mereka.
Berdasarkan pernyataan itu, seolah-olah pemerintah Jepang menginginkan
terpeliharanya dan sekaligus berkembangnya kebudayaan asli Indonesia dengan cara
melenyapkan pengaruh Barat. Namun di sisi lain tersirat bahwa Jepang akan
berusaha untuk menanamkan dan menyebarkan seni dan budaya Jepang, terutama
dalam materi pendidikan dan kursus-kursus pelatihan guru (Syotah Kyohin Rensei)
yang didirikan pada bulan Juni 1942. Dalam perkembangannya Pusat Lembaga
Kebudayaan itu juga seperti Volkslectuur di zaman Hindia Belanda, yaitu berfungsi
sebagai alat sensor terhadap karya-karya para seniman Indonesia. Buku-buku yang
diterbitkan oleh lembaga itu hanyalah karya yang sesuai dengan kepentingan perang
Jepang. Beberapa karya mencerminkan hal ini, misalnya karya: A. Kartahadimadja
berjudul “Sebuah Bingkisan” yang dimuat dalam Djawa Baroe. Kemudian karya
Soetomo Djauhar Arifin “Pemuda Pantjaroba” dan karya Karim Halim, “Arus
Mengalir” yang juga dimuat dalam media yang sama.
PERLAWANAN DAN GERAKAN SOSIAL
Pendahuluan
Dalam pertemuan ini mahasiswa akan memperoleh pemahaman tentang dampak dari
kolonialisme yaitu munculnya perlawanan terhadap kolonialisme dan munculnya
gerakan-gerakan sosial . Selain itu mahasiswa juga akan berdiskusi tentang bentukbentuk
perlawanan dan tipe-tipe gerakan sosial .
Manfaat
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami secara garis besar tentang
berbagai macam perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia dan mengetahui serta
memahami apa yang dimaksud dengan gerakan sosial dan faktor-faktor yang
melatarbelakanginya.
Tujuan Instruksional khusus
Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan:
1. Reaksi rakyat Indonesia terhadap kolonialisme
2. Bentuk-bentuk perlawanan terhadap kolonialisme
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perlawanan
4. Gerakan sosial , latar belakang dan tipe-tipenya
A. Perlawanan menghadapi Penetrasi Belanda
Perlu diketahui bahwa wilayah yang tercakup dalam negara kolonial Hindia Belanda
pada awalnya hanya mencakup wilayah-wilayah taklukkan VOC atau yang diklaim
sebagai taklukkan VOC. Kerajaan Aceh, Bangka dan Belitung tidak termasuk Hindia
Belanda, karena bukan taklukkan VOC sedangkan Singapura dan Malaka termasuk
Hindia Belanda karena bekas taklukkan VOC. Namun dalam perkembangannya
kemudian wilayah Hindia Belanda mengalami banyak perubahan.
Pada saat Commissaris Generaal memulai tugasnya di awal abad ke-19, ada
beberapa daerah taklukkan VOC yang menyatakan tidak terikat lagi oleh perjanjian
dengan VOC, sekaligus tidak terikat pula oleh negara kolonial Hindia Belanda.
Peristiwa-peristiwa inilah antara lain yang mendorong pemerintah kolonial Hindia
Belanda melakukan politik pasifikasi, terutama ke daerah luar Jawa. Dalam dua
dasawarsa pertama pendirian negara kolonial Hindia Belanda, paling tidak ada tiga
perlawanan atau pemberontakan yang dinilai sangat mengganggu kewibawaannya,
yaitu perlawanan Pattimura di Maluku; perlawanan Diponegoro (de Java oorlog) di
Jawa; dan perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat.
A.1. Perlawanan Pattimura.
Perlawanan rakyat Maluku terjadi tahun 1817 di bawah pimpinan Thomas
Matulesya (Matulessy), mantan sersan mayor yang mendapat status burger dari
pemerintah Inggris. Penyebab pemberontakannya adalah karena rakyat Maluku
diperlakukan tidak adil oleh Belanda. Selama VOC berkuasa, para petingginya tidak
ada sedikitpun upaya untuk memajukan budaya setempat. Yang terjadi justru
perusakan tata ekonomi dan niaga setempat yang berakibat semakin merosotnya
kesejahteraan penduduk
Kondisi ini berbeda sewaktu Maluku berada di bawah kekuasaan Inggris.
Meskipun Raffles pada dasarnya melanjutkan monopoli VOC, tetapi
pemerintahannya lebih lunak dan bijaksana, dalam arti mereka tidak hanya mencari
keuntungan semata, tetapi juga memperbaiki keadaan setempat. Sebagai contoh,
Raffles masih memperhatikan tingkat kemakmuran rakyat dengan menghapus kerja
rodi, membayar kekurangan gaji para guru yang terhutang sejak masa VOC, membeli
rempah-rempah dengan tunai, dan dalam ukuran tertentu memberi kebebasan kepada
penduduk untuk berniaga. Oleh karena itu tidak mengherankan selama masa Inggris,
Maluku tumbuh menjadi pusat penimbunan bagi perdagangan kepulauan Nusantara
bagian timur.
Ketika Belanda kembali berkuasa, kondisi yang sudah membaik itu kembali
dirusak. Rakyat kembali dibebani berbagai kewajiban yang memberatkan yang
menimbulkan perasaan tidak puas, seperti kerja rodi dan keharusan untuk menjual
ikan asin untuk keperluan angkatan laut Belanda. Ketidak puasan itu akhirnya
meledak menjadi satu bentuk perlawanan terbuka yang disertai tindak kekerasan.
Dalam satu pertemuan yang terjadi atas inisiatif dari tokoh-tokoh di Saparua, pada
bulan Mei 1817, secara aklamasi Thomas Mattulesya alias Pattimura diangkat
pemimpin mereka untuk melawan Belanda. Awal perlawanan terjadi dengan
perampasan perahu pos yang ada di pelabuhan Porto. Keesokan harinya Pattimura
memimpin para pengikutnya menyerbu benteng Duurstede. Residen Saparua Van
den Berg beserta keluarganya (kecuali seorang anak kecil) dibunuh, sehingga
menimbulkan kemarahan pihak Belanda. Setelah kabar jatuhnya benteng Duurstede
itu sampai ke Batavia, maka dengan segera pemerintah di Batavia mengirimkan bala
bantuan ke Saparua. Pada tanggal 1 Agustus 1817, 45 kapal perang Belanda
membuang sauh di teluk di depan benteng Duurstede yang ternyata telah
ditinggalkan oleh Pattimura.
Dengan maksud agar masyarakat di Saparua mau membantu Belanda, maka
pihak Belanda menjanjikan akan memberi hadiah sebesar 1.000 gulden bagi siapa
saja yang berhasil menyerahkan Pattimura dan 500 gulden lagi bagi setiap kepala
para pimpinan di bawahnya. Akhirnya pemberontakan Pattimura dapat diatasi. Pada
bulan Desember 1817, Thomas Matulesya alias Pattimura dihukum gantung bersama
tiga orang lainnya.
A.2. Perlawanan Diponegoro (1825-1830)
Ketika Sultan Hamengku Buwono III wafat pada tahun 1816 terjadi kericuhan di
istana Yogyakarta berkenaan dengan penggantinya. Putra tertua sultan, Pangeran
Diponegoro, tidak terpilih untuk menggantikannya karena dia anak dari istri
samping. Ketika putra mahkota kemudian wafat juga, tahta jatuh ke tangan anak lakilaki
putra mahkota yang masih berusia dua tahun. Pangeran Diponegoro amat marah
dengan kebijakan tersebut. Namun dia kemudian disingkirkan dari istana oleh para
bangsawan yang pro-Belanda dan akhirnya menetap di Tegalrejo.
Kegeramannya atas perlakuan tersebut akhirnya meledak saat tanahnya di
Tegalrejo, tanpa pembicaraan terlebih dahulu, dipatok untuk dijadikan jalan umum
oleh orang-orang suruhan Patih Danureja (1813-1847) yang pro-Belanda. Konflik
pun terjadi antara para pengikut pengikut Diponegoro dengan pengikut Danureja
yang didukung Belanda. Ketika perundingan antara kedua belah pihak menghadapi
jalan buntu, residen Belanda mengirim pasukan untuk menangkap Pangeran
Dipenogoro. Akan tetapi Dipenogoro berhasil meloloskan diri dan kemudian
mencanangkan panji pemberontakan. Sejak itu Perang Jawa (1825-1830) pun
dimulai.
Perlawanan Diponegoro dengan cepat menyebar ke seluruh Jawa Tengah dan
Jawa Timur dengan pusatnya di kawasan Yogyakarta. Lima belas dari dua puluh
sembilan pangeran Yogyakarta dan dua puluh empat dari delapan puluh delapan
bupati ikut bergabung dengan Diponegoro. Selain itu, pemberontakannya juga
didukung kaum ulama, seperti Kiai Maja.
Sementara itu pihak Surakarta yang menjadi saingan Yogyakarta bersikap
melihat dan menunggu perkembangan untuk ikut pihak yang mana. Apabila
pemberontakan Diponegoro tersebut menunjukkan akan berhasil, maka di kalangan
istana akan mendukungnya. Meskipun demikian, pihak Surakarta tidak berani
menolak ketika Jenderal H. M. de Kock menjadikan wilayah mereka sebagai pusat
komandonya dalam menghadapi Diponegoro.
Pada awalnya, Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan de Kock dengan
taktik pukul lari dan menjadikan daerah Surakarta sebagai ‘perangkap’ pihak
lawannya. Akhirnya salah seorang perwira de Kock menemukan cara untuk
menghadapi strategi dan taktik lawannya, yaitu dengan menerapkan sistem benteng
(bentengstelsel). Taktik ini banyak dipengaruhi kemenangan Perancis dalam
menghadapi pemberontakan petani di Vendĕe, Perancis Selatan. Penerapan sistem
benteng ini adalah dengan cara membangun rangkaian benteng kecil yang saling
berhubungan serta diadakan patroli secara teratur untuk mencegah dan
mempersempit ruang gerak gerilyawan Diponegoro.
Sistem benteng segera membawa hasil, satu persatu daerah pertahanan
Diponegoro jatuh ke tangan de Kock. Kedudukan Diponegoro semakin lemah ketika
dia ditinggalkan oleh pembantunya, baik karena gugur maupun menyerah kepada
Belanda. Di antara pembantunya yang menyerah terdapat Kyai Maja, Pangeran
Notoprojo, Pangeran Mangkubumi, dan Sentot Alibasyah Prawirodirjo. Meskipun
demikian Diponegoro tetap tidak mau menyerah. Pengaruhnya di kalangan rakyat,
termasuk di daerah yang sudah dikuasai pihak Belanda masih tetap besar. Faktor
semacam ini cukup menyulitkan pihak Belanda.
Untuk menghindari perang yang berkepanjangan, pihak Belanda menempuh
cara diplomasi dengan menawarkan satu perundingan. Pihak Belanda mengirimkan
dua orang utusan yang keduanya bekas kepercayaan Diponegoro. Oleh karena itu
Diponegoro setuju untuk berunding walaupun dia mengetahui banyak pengikutnya
yang tidak setuju. Sebagai langkah awal pada 16 Februari Diponegoro bertemu
dengan Kolonel Cleerens yang mewakili de Kock di Remokawal. Di tempat itu
disetujui bahwa pertemuan berikutnya dengan Jenderal de Kock akan diadakan di
Magelang.
Rombongan Diponegoro tiba di Magelang pada 25 Februari 1830, menjelang
masuknya bulan suci Puasa (Ramadhan). Oleh karena itu Diponegoro menolak untuk
mengadakan perundingan selama bulan puasa. Kondisi ini dilaporkan oleh de Kock
kepada Gubernur Jenderal dengan sengaja memanipulasi penolakan Diponegoro itu
sebagai unsur penting untuk menangkap tokoh tersebut. Dengan cara itu dia
mendapat ‘restu’ dari Gubernur Jenderal untuk menangkap Diponegoro. De Kock
berhasil menipu Diponegoro. Di saat pembicaraan berlangsung, pihak Belanda
melucuti para pengawal Diponegoro dan melarang Diponegoro meninggalkan
tempat.
Diponegoro yang sadar dirinya ditipu sempat emosional dan akan membunuh
de Kock di tempat perundingan. Meskipun awalnya ia menolak untuk menyerah dan
menyatakan lebih baik mati, namun akhirnya ia pasrah terhadap takdir (angur sun
sumendhetakdir). Kesadaran ini pula yang mendorongnya untuk meninggalkan tanah
Jawa (Diponegoro dibuang ke Makassar dan meninggal dunia di kota itu pada 8
Januari 1855). Pertama, karena menurutnya tidak ada lagi yang memilikinya; dan
kedua, untuk menghormati mereka yang gugur dalam peperangan karena membela
dan melaksanakan perintahnya.
Perang Diponegoro menyebabkan kerugian besar bagi Belanda. Secara
keseluruhan, Belanda kehilangan 15.000 prajuritnya, termasuk 8.000 orang Eropa.
Selain itu Belanda harus menanggung beban biaya yang amat besar. Dalam kondisi
ekonomi yang morat-marit, pemerintah Hindia Belanda mau tidak mau harus
menjalankan program penghematan. Untuk membiayai perang dengan sistem
benteng itu, dengan cerdik Du Bus de Gisignies membebankannya kepada Sultan
Yogyakarta (Hamangkubuwono II), termasuk tanah milik kesultanan di Jabarangkah
secara penuh menjadi milik pemerintah Hindia.
A.3. Perlawanan Padri (1821-1838)
Awal perlawanan Kaum Padri sebenarnya adalah pertentangan paham antara Kaum
Adat dan Kaum Padri dalam masalah praktik keagamaan. Gerakan kaum Padri sudah
ada sejak awal abad ke-19, yang bertujuan untuk memurnikan Islam dari praktikpraktik
sinkretisme, yaitu adat istiadat setempat yang justru bertentangan dengan
ajaran Islam. Istilah Kaum Paderi kemungkinan berasal dari kata padre (bahasa
Portugis) suatu istilah untuk menyebut orang suci atau ulama yang berpakaian putih.
Dalam kenyataannya para ulama Paderi, seperti: Tuanku Kota Tua (daerah
Cangking, Empat Angkat), Tuanku nan Renceh (muridnya), Haji Sumanik (dari
Delapan Kota), Haji Miskin (dari Pandai Sikat) dan Piobang (dari Tanah Datar),
semuanya suka berpakaian serba putih. Keadaan ini sangat kontras dengan pakaian
kaum adat yang berpakaian serba hitam. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa
gerakan itu disebut Padri karena pimpinannya adalah orang Pidari, orang Pedir yang
telah pergi ke Mekah melalui pelabuhan Pedir, Aceh.
Pada masa itu di Sumatera Barat masih berdiri Kerajaan Minangkabau yang
berpusat di Pagaruyung. Raja Pararuyung dibantu oleh empat pembantu yang disebut
Basa Ampek Balai. Sebagai lambang Kerajaan Minangkabau, raja dihormati namun
dalam praktiknya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Kekuasaan yang sebenarnya
berada di tangan para penghulu (kepala suku), yang membentuk Dewan Penghulu
atau Dewan Nagari. Raja dan Dewan Nagari inilah yang menjalankan peranan
penting dalam pemerintahan adat.
Di bawah pemerintahan adat, banyak kebiasaan yang bertentangan dengan
hukum Islam dibiarkan begitu saja, bahkan seperti dilegalisasi dengan banyaknya
para pembesar yang ikut dalam kebiasaan buruk tersebut. Adapun kebiasaankebiasaan
yang ditentang kaum Padri itu meliputi masalah perjudian, sabung ayam,
dan beberapa aspek hukum yang didasarkan garis ibu (matrilineal). Perbedaan
pendapat itu akhirnya pecah menjadi konflik bersenjata, ketika Haji Miskin yang
membakar balai tempat menyabung ayam di Pandai Sikat setelah seruannya tidak
digubris oleh penduduk.
Kekuatan kaum Padri semakin bertambah terutama setelah mendapat
dukungan dari pimpinan adat tertinggi di Alahan Panjang, yaitu Datuk Bandaro.
Dengan adanya dukungan itu kaum Padri mendirikan benteng pertahanan di Bonjol.
Sewaktu Datuk Bandaro meninggal, pimpinan digantikan oleh Peto Syarif yang
kemudian bergelar Tuanku Imam Bonjol.
Pada masa awal munculnya gerakan pembaruan Islam oleh kaum Padri, kaum
Adat pernah meminta bantuan Inggris yang membuka kantor di Air Bangis, Padang
dan pulau Cinkuk. Pada bulan Juli 1818, Raffles sempat mengunjungi Padang Darat
dan bertemu dengan kedua belah pihak yang bertikai. Raffles ternyata tidak bisa
berbuat banyak karena harus menyerahankan kembali semua bekas taklukan VOC
kepada Belanda. Akhirnya pada 10 Februari 1821, Tuanku Suruaso dan 14
penghulu yang mewakili kerajaan Minangkabau (kaum Adat) datang menghadap
Residen Padang Du Puy untuk mengadakan perjanjian.
Seminggu kemudian Belanda menduduki Simawang dengan membawa dua
buah meriam dan seratus orang serdadu. Sejak 18 Februari 1921, mulailah babak
baru ‘perang Padri’, yaitu berperang melawan Belanda. Dalam periode 1821-1825
semangat perang kaum Padri semakin meningkat, karena tujuan perang mereka tidak
semata-mata untuk mematahkan kekuasaan kaum Adat, melainkan juga untuk
mengusir Belanda yang akan menjajah mereka. Bagi mereka, kaum Adat hanya
sekedar anjing pesuruh Belanda saja.
Pada mulanya, ekspedisi militer Belanda berhasil menembus kawasan
pegunungan Sumatra Barat, yang menjadi basis kaum Padri, dan membangun
benteng Fort Van der Cappelen di Batusangkar. Gerak maju militer Belanda
kemudian tersendat dan perang menjadi berlarut-larut. Akhirnya, pada tanggal 26
Januari 1824, Letnan Kolonel Raaff yang menggantikan Du Puy sebagai Residen
Padang, mengajak kaum Padri untuk berunding dan diterima baik oleh kaum Paderi
di Alahan Panjang dan Bonjol. Meskipun isi perjanjian itu banyak merugikan kaum
Padri,
Akan tetapi baru sebulan setelah perjanjian itu ditandatangani pihak Belanda
telah menyerang Guguk Sigundang dan Kota Lawas. Dengan penyerangan Kota
Lawas itu, kaum Paderi, terutama kaum Paderi Bonjol tidak lagi percaya kepada
Belanda. Demikian pula kaum Adat yang meminta bantuan untuk mengalahkan
kaum Padri menjadi kecewa. Mereka melihat kepentingan Belanda lebih
dikedepankan daripada kepentingan kaum Adat. Apalagi setelah mereka melihat
perilaku Belanda yang menyakitkan melalui beberapa kerja paksa, penarikan cukai
yang dirasakan memberatkan rakyat. Simpati kaum Adat pun banyak yang berpindah
kepada kaum Padri, sehingga perlawanan di Sumatera Barat tidak lagi sebagai
perlawanan Padri semata, malainkan perlawanan rakyat Sumatera Barat.
Pihak Belanda untuk sementara waktu tidak dapat berbuat banyak guna
menghentikan gerak maju kaum Padri karena sedang sibuk menghadapi perang di
Jawa yang dikobarkan Pangeran Diponegoro. Setelah berhasil memadamkan
perlawanan Diponegoro, Belanda mengirimkan bantuan lebih banyak ke Sumatera
Barat. Di antara kontingen militer Belanda itu terdapat pasukan Jawa pimpinan
Sentot Ali Basya, salah seorang pengikut Diponegoro yang membelot.
Untuk mematahkan perlawanan kaum Padri, pihak Belanda menutup daerah
pesisir barat dan timur Sumatera, yang merupakan pintu gerbang perdagangan
Minangkabau. Di samping itu, Belanda membujuk para pemimpin kaum Paderi,
seperti Tuanku Imam Bonjol, untuk menyerah sementara mengancam rakyat dengan
hukuman berat agar tidak membantu kaum Padri.
Dalam kampanye militernya, Belanda menerapkan sistem benteng sehingga
kaum Padri kesulitan ruang gerak. Pada 16 Agustus 1837 kota Bonjol yang
berbenteng akhirnya dapat direbut pihak Belanda. Pada bulan Oktober 1837 Belanda
mengundang Imam Bonjol untuk berunding di Palupuh. Pemimpin kaum Padri itu
menerimanya dan datang ke Palupuh. Namun, seperti halnya Pangeran Diponegoro,
dia ditangkap ketika perundingan mengalami jalan buntu. Imam Bonjol kemudian
dibuang ke luar tanah kelahirannya, di mana dia meninggal di Manado pada tahun
1864.
Setelah tertangkapnya Imam Bonjol, sejumlah pemimpin Padri masih
melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di antara mereka terdapat Haji Saleh dan
Tuanku Tambusei. Pihak Belanda sendiri terus berusaha menaklukkan kubu-kubu
kaum Padri. Akhirnya, pada tanggal 28 Desember 1838, pertahanan terakhir kaum
Padri jatuh ke tangan Belanda. Akan tetapi Haji Saleh dan Tuanku Tambusei tidak
bisa ditangkap. Kedua tokoh itu menghilang ke dalam hutan melalui sungai.
A.4. Ekspedisi Militer ke Bali dan Nusa Tenggara
Pada tahun 1841, pihak Belanda berhasil meyakinkan para raja Bali untuk masuk ke
dalam lingkungan Hindia Belanda (Pax Nederlandica) dengan jaminan bahwa
kedaulatan dalam negeri mereka tidak akan dibatasi. Sebagian raja Bali menerima
tawaran itu dengan harapan pihak Belanda mau membantu mereka menaklukkan
Mataram dan Lombok. Sebagian lagi seperti Raja Buleleng dan Karangasem
menolak meratifikasi perjanjian tersebut. Perlawanan kedua raja itu mendapat
dukungan dari raja Klungkung, yaitu Dewa Agung. Pembangkangan ini
menyebabkan Belanda mengirimkan tiga ekspedisi militer ke Bali, yaitu pada tahun
1846, 1848, dan 1849.
Meskipun Belanda berhasil mengalahkan raja-raja Bali, akan tetapi hingga
tahun 1853 mereka tidak pernah ikut campur dalam urusan intern kerajaan-kerajaan
di pulau tersebut. Campur tangan Belanda dalam urusan istana baru terjadi setelah
pecahnya pemberontakan di Buleleng pada tahun 1853. Sejak itu Belanda
menempatkan para pegawainya di Bali Utara dan Barat (Buleleng dan Jembrana).
Keadaan status quo itu berakhir setelah terjadinya perampasan terhadap
sebuah kapal yang terdampar pada tahun 1904. Peristiwa tersebut dijadikan alasan
oleh Belanda untuk mengirimkan pasukan militernya. Satu persatu kerajaan Bali
dipaksa untuk menyerah. Perlawanan terakhir terjadi pada tahun 1908, ketika
penguasa Kerajaan Klungkung, Dewa Agung, beserta pengikutnya melakukan
perang habis-habisan (puputan). Tewasnya Dewa Agung dan para pengikutnya
menandai berakhirnya kemerdekaan Bali.
Setelah Bali ditaklukkan, Belanda mengarahkan perhatiannya ke sebelah
timur. Mereka kemudian bergerak menguasai Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores,
Savu, Roti dan Timor. Perlawanan yang cukup berarti terjadi di Lombok, di mana
pada tahun 1894 ekspedisi Belanda sempat dikalahkan oleh sebuah kerajaan Hindu
yang berpusat di Mataram. Akan tetapi perlawanan mereka akhirnya dapat
dipatahkan Belanda.
A.5. Perlawanan Rakyat Sulawesi dan Papua
Perluasan wilayah Belanda di selatan Sulawesi ditentang oleh mantan sekutu utama
VOC, yaitu Bone yang telah tumbuh menjadi satu kerajaan yang terkuat di wilayah
ini. Sejak Belanda dikalahkan Inggris, banyak tokoh Bone menilai Perjanjian
Bongaya (1667) tidak mengikat lagi dan menganggap bahwa hubungan mereka
dengan Belanda telah putus.
Pada tahun 1824, Gubernur Jenderal Van der Capellen mengunjungi daerah
ini dan membujuk kerajaan-kerajaan di Sulawesi selatan untuk memperbaharui
Perjanjian Bongaya, tapi Bone menolaknya. Setelah Van de Capellen pergi, Ratu
Bone memimpin negara Bugis menyerang garnisun Belanda dan merebut wilayahwilayah
yang dikuasai Belanda. Untuk menindas pemberontakan ini, Belanda
bergabung dengan musuh lama Bone, Makassar. Pada tahun 1825 pasukan gabungan
Belanda dan Makassar berhasil mengalahkan Bone. Akan tetapi, pecahnya perang
Diponegoro membuat pasukan Belanda terpaksa ditarik ke Jawa. Akibatnya, Bone
kembali melanjutkan perlawanannya.
Setelah perang di Jawa berakhir Belanda mengirimkan kembali pasukan ke
Sulawesi selatan dan pada tahun 1838 raja Bone dipaksa memperbaharui kembali isi
Perjanjian Bongaya. Meskipun demikian, supermasi Belanda di daerah ini tidak
dapat ditegakkan dengan mudah. Munculnya konflik intern di Bone sendiri
menyebabkan pihak kerajaan yang tunduk kepada Belanda tidak mampu mengontrol
rakyatnya sementara di Makassar tetap banyak pihak yang menentang Perjanjian
Bongaya. Oleh karena itu, antara tahun 1858-1860, Belanda kembali mengadakan
serangan besar-besaran. Namun penaklukan yang sungguh-sungguh terhadap
perlawanan Bugis dan Makassar baru terjadi pada tahun 1905-6. Setelah itu, Belanda
memperluas kekuasaannya atas rakyat Toraja di Sulawesi Tengah yang masih animis
dan dikenal sebagai suku bangsa pengayau.
Sementara itu, setelah berhasil memantapkan kekuasaannya di Sulawesi,
Maluku, dan Nusa Tenggara, Belanda memalingkan perhatiannya ke Papua (Irian
Jaya). Pada tahun 1828, Belanda mendirikan Benteng Du Bus di Lobo, sebagai bukti
eksistensi mereka di sana, sekaligus untuk mencegah masuknya kekuatan Eropa
lainnya ke wilayah itu. Namun setelah mengamati wilayah ini, untuk sementara
waktu Belanda menilai daerah ini kurang menarik secara ekonomi. Masyarakatnya
masih hidup di “zaman batu” sementara nyamuk malaria banyak mengambil korban
di kalangan anggota garnisun Benteng Du Bus, sehingga pada tahun 1836 benteng
tersebut terpaksa ditinggalkan. Meskipun demikian Belanda tidak meninggalkan
pulau ini. Malahan pada tahun 1898 wilayah ini secara permanen dimasukkan ke
dalam lingkungan Hindia Belanda. Di kemudian hari, ganasnya wilayah Papua
menyebabkan Belanda menjadikannya sebagai tempat pembuangan para tokoh
pergerakan kebangsaan Indonesia.
A.6. Perlawanan rakyat Kalimantan
Kalimantan merupakan satu-satunya pulau besar di kepulauan Nusantara
yang menjadi ajang persaingan antara Belanda dan Inggris dalam memperluas
wilayahnya. Bagi Inggris, Kalimantan dinilai memiliki letak yang strategis karena
letaknya mengapit jalur perdagangan dari Cina ke India. Karena itulah Inggris tidak
mentolelir kemungkinan adanya kekuatan Eropa lainnya yang bercokol di daerah itu,
khususnya Kalimantan Utara dan Barat. Sebaliknya, kepentingan Belanda terhadap
Kalimantan lebih bersifat penjajahan. Belanda melihat Kalimantan sebagai sarang
bajak laut dan orang-orang Cina yang anti-Belanda. Meskipun sumber daya alam di
pedalaman pulau ini tidak dikenalnya, namun demi keamanan, Belanda berminat
menguasai pesisir selatan dan barat pulau ini.
Langkah pertama, Belanda menawarkan kepada raja-raja di Kalimantan untuk
hidup secara damai di bawah lingkungan Hindia Belanda. Pada dasawarsa 1820-an
dan 1830-an, pemerintah kolonial Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan
Pontianak, Mempawah, Sambas dan negeri-negeri kecil di pesisir barat lainnya. Di
Banjarmasin dan Kalimantan Tenggara, Belanda tidak usah memeras keringat karena
sultan Banjarmasin masih menghormati perjanjiannya dengan VOC.
Hingga tahun 1840, kepentingan Belanda di daerah Kalimantan dapat
dikatakan hanya terbatas pada daerah-daerah pesisir. Perhatian itu kemudian berubah
setelah James Brooke memasuki Serawak dan diangkat sebagai raja muda oleh
Sultan Serawak. Hal ini menyebabkan pemerintah kolonial Belanda khawatir dengan
kemungkinan masuknya kekuatan Eropa lainnya ke Kalimantan. Oleh sebab itu
Belanda memandang perlu untuk menghadirkan kekuatannya di pulau tersebut
sekaligus memperluas wilayah jajahannya. Perhatian Belanda terhadap Kalimantan
menjadi semakin kuat, terutama setelah tahun 1846 ditemukan batubara, sehingga
wilayah ini mempunyai nilai ekonomi yang lebih besar bagi pemerintah kolonial
Belanda.
Kebijakan baru Belanda itu tentu saja ditentang para raja di Kalimantan,
termasuk yang terikat perjanjian dengan Belanda sebelumnya. Perlawanan yang
cukup besar terjadi antara tahun 1859-1863, yang dikenal sebagai Perang
Banjarmasin. Konflik ini berawal dari campur tangan Belanda dalam proses
penggantian Sultan Banjarmasin. Setelah Sultan Adam meninggal tahun 1857, pihak
istana menghendaki Pangeran Hidayatullah, naik takhta sebagai pengganti Sultan
Adam. Akan tetapi Belanda menunjuk Pangeran Tamjidillah, yang tidak disukai
karena terkenal sebagai pemabuk, menjadi sultan yang baru. Dukungan Belanda
sendiri dikarenakan Tamjidillah telah menjanjikan konsesi yang lebih besar daripada
yang dijanjikan Pangeran Hidayatullah kepada Belanda. Tindakan sewenang-wenang
Belanda itu akhirnya menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan di kalangan para
bangsawan pendukung Hidayatullah serta masyarakat Banjarmasin.
Pada bulan April 1859, seorang bangsawan Banjarmasin bernama Pangeran
Antasari, bekerjasama dengan pemimpin petani bernama Panembahan Aling dan
anaknya yang bernama Sultan Kuning, melancarkan perlawanan. Mereka
menyerang pertambangan batu bara milik Belanda dan pos-pos misionaris serta
membunuh orang-orang Eropa yang mereka jumpai. Pihak Belanda terpaksa
mendatangkan bala bantuan dari daerah lain untuk memadamkan perlawanan itu.
Pada tahun 1860 pemerintah Belanda mengumumkan penghapusan
Kesultanan Banjarmasin dan menempatkan daerah ini langsung di bawah Hindia
Belanda. Namun perlawanan rakyat itu sendiri baru dapat diatasi pada tahun 1863,
setelah para pemimpinnya meninggal (seperti Pangeran Antasari) dan ditangkap
(seperti Pangeran Hidayat). Akan tetapi perlawanan sporadis masih tetap terjadi
hingga tahun 1906.
A.7. Perlawanan Rakyat Palembang dan Jambi
Selain Minangkabau, di beberapa daerah di Sumatera yang pernah terikat perjanjian
dengan VOC, juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Salah satu di antaranya
terjadi di Palembang di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin. Ketika
Inggris menyerbu Jawa pada tahun 1811, Sultan Badaruddin mempergunakan
kesempatan itu untuk menyerang dan membantai garnisun Belanda yang berada di
Palembang. Sikap keras Sultan Badaruddin ini juga diperlihatkan kepada Inggris
sehingga pada tahun 1812 Inggris menyerang dan merampok istana Palembang dan
melantik adik Badaruddin sebagai raja dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin.
Ketika Belanda kembali ke Nusantara, pada tahun 1818 mereka mengirimkan
ekspedisi militer ke Palembang dan menangkap Najamuddin, yang kemudian
diasingkan ke Batavia. Mereka kemudian menunjuk Badaruddin untuk
menggantikannya. Akan tetapi, kemudian terjadi bentrokan antara Belanda dan
Sultan Badaruddin. Pada tahun 1819 Belanda mengirimkan ekspedisi militer ke
Palembang untuk menaklukkan kerajaan itu namun berhasil dipukul mundur oleh
Badaruddin. Baru pada tahun 1823 kekuatan Badaruddin dapat dikalahkan dan
Belanda menempatkan Palembang di bawah kekuasaan langsung Batavia.
Selain Palembang, Jambi juga dikenal sebagai daerah yang sudah lama
menjalin hubungan dengan VOC. Ketika Belanda kembali ke daerah ini, Sultan
Jambi Muhammad Fakhruddin (1833-41) bersedia bekerjasama dengan Belanda,
bahkan meminta bantuan Belanda untuk menumpas para bajak laut di wilayahnya.
Akan tetapi, ketika kesultanan berada di tangan Ratu Taha Saifuddin (1855-58)
keadaan berubah. Ratu tidak mau meneruskan kerja sama dengan Belanda sehingga
pada tahun 1858 Belanda menyerang Jambi. Ratu Taha berhasil meloloskan diri ke
pedalaman dan terus mengadakan perlawanan hingga terbunuh pada tahun 1904.
Pada tahun1899, Sultan Jambi terakhir yang diakui Belanda, yaitu Ahmad
Zainuddin (1885-1899), mengundurkan diri. Oleh karena Belanda kesulitan mencari
penggantinya maka pada tahun 1901 kesultanan Jambi diserahkan penanganannya
kepada residen Belanda di Palembang. Tindakan Belanda ini menimbulkan
perlawanan yang tidak dapat diatasi hingga tahun 1907.
A.8. Perlawanan rakyat Batak (Si Singamangaraja), 1878-1907
Sewaktu terjadi perlawanan kaum Padri, pengaruh Belanda juga menembus wilayah
Batak yang terletak di sebelah utara Minangkabau. Pasukannya bergerak menduduki
Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, Tapanuli dan sekitarnya. Kaum Padri
telah membantu penyebaran agama Islam di kalangan rakyat Batak, dan sejak tahun
1850-an Belanda membantu kristenisasi dengan mengirimkan Dr. N. Van der Tuuk.
Kedatangannya disambut dengan penuh kebencian oleh rakyat, sehingga ia hampir
terbunuh oleh rakyat. Namun dengan cara mengaku sebagai keturunan Si Singa
Mangaraja X yang tewas dalam Perang Padri, ia berhasil membebaskan dirinya,
bakan pada tahun 1853 ia diterima oleh Si Singa Mangaraja XI di Bakara.
Sejak tahun 1860 missi Kristen mulai banyak memasuki Silindung dan Toba,
pos-pos zending juga mulai berdiri di daerah tersebut. Sejalan dengan itu pemerintah
kolonial mengerahkan skspedisi militenya ke daerah Barus dan Singkel dan
kemudian memasuki daerah pedalaman Aceh.
Dalam keadaan seperti itu, Si Singa Mangaraja XI meninggal dunia dan
digantikan oleh anaknya, Patuan Bosar Ompu Pulo Batu dengan gelar Si Singa
Mangaraja XII. Berbeda dengan atahnya, Si Singa Mangaraja XII memandang
gerakan kristenisasi akan membahayakan tanah Batak dan menggoyahkan
kedudukkannya.
Sekitar tahun 1877 Si Singa Mangaraja mengadakan kampanye keliling
daerah untuk mengajak rakyat mengusir zending-zending Kristen dan mencegah
kegiatan mereka. Sejalan dengan itu terdengar isu bahwa Si Singa Mangaraja XII
dengan bantuan Sultan Aceh merencanakan penyerangan ke zending di Silindung,
dan mempersenjatai rakyatnya dengan 50 pucuk senjata. Isu itu akhirnya terdengar
oleh garnisun militer Belanda di Sibolga, sehingga pada tanggal 8 Januari 1878
tentara di pos Sibolga diperintahkan untuk berjaga-jaga di daerah Silindung dan
mempersiapkan diri menghadapi serangan Si Singa Mangaraja. Masuknya militer
57
Belanda ke Silindung segera dijawab oleh Si Singa Mangaraja XII dengan
pernyataan perang.
Pada waktu itu rakyat Batak tidak memiliki organisasi politik yang lebih
tinggi kecuali kesetiaan tertentu terhadap seorang raja yang diperdewakan yang
bernama Si Singamangaraja di Bangkara. Oleh karena itu perlawannya terhadap
tentara kolonial menjadi tidak padu. Kondisi ini diperparah oleh persenjataannya
yang masih tradisional dibandingkan dengan pasukan Belanda. Namun karena
semangat mempertahankaan tradisi dan kemerdekaannya membuat pihak Belanda
sangat sulit mematahkan perlawanan itu dengan cepat.
Dengan memanfaatkan benteng alam dan juga beberapa benteng buatan,
beberapa kali pasukan Si Singa Mangaraja berhasil mematahkan serangan Belanda.
Dan untuk menghindari sergapan Belanda, berkali-kali Si Singa Mangaraja
memindahkan pusat pertahanannya. Sampai akhir abad ke-19 Si Singa Mangaraja
XII masih terus melakukan perlawanan. Barulah pada awal tahun 1907 pasukan
Belanda mampu memotong hubungan Si Singa Mangaraja dengan Aceh dan
membatasi ruang gerak pasukan Si Singa Mangaraja di sekitar Barus-Sidikalang dan
Singkel.
Akhirnya pada bulan Juni 1907, berkat laporan penduduk yang pro-Belanda,
pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menemukan
Si Singa Mangaraja di dekat Aik Sibulbulon, daerah Dairi. Dalam kondisi terkepung
dan sangat lemah, Si Singa Mangaraja beserta pengikutnya tetap melakukan
perlawanan. Dalam pertempuran itu Si Singa Mangaraja beserta dua orang
puteranya, Sutan Nagari dan Patuan Anggi serta seorang puterinya Lopian termasuk
orang-orang yang gugur bersama para pengikut lainnya. Istrinya dan anak-anaknya
yang lain yang masih hidup kemudian ditangkap dan ditawan yang kemudian
dibuang ke luar daerah Batak. Semua harta pusaka Si Singa Mangaraja dirampas oleh
Belanda.
A.9. Perang Belanda di Aceh (1873-1912)
Berdasarkan Perjanjian London, Belanda tidak boleh mengganggu kedaulatan Aceh.
Akan tetapi, perkembangan di Aceh antara dasawarsa 1850-an dan 1860-an membuat
pemerintah kolonial Belanda menjadi cemas dan tidak bisa membiarkan Aceh tetap
merdeka. Di antara perkembangan tersebut adalah adanya unsur kesengajaan dari
Aceh untuk membiarkan pihak-pihak luar (seperti Amerika Serikat, Turki, dan
kekuatan Eropa lainnya selain Inggris dan Belanda) ikut campur di wilayah ini. Atas
dasar itu pada tahun 1857 Belanda kembali menghidupkan perjanjian dengan Sultan
Siak dan memasukkan kesultanan ini sebagai wilayah Belanda. Perjanjian ini jelas
melanggar yurisdiksi Aceh, karena batas-batas Siak ditarik sampai ke Alas dan
Langkat, yang termasuk wilayah hukum Aceh.
Inggris pun marah atas tindakan Belanda itu sehingga mengirimkan kapal
perangnya ke pelabuhan-pelabuhan lada di wilayah Alas dan Langkat. Akan tetapi
sikap Inggris kemudian berubah dan ‘mengizinkan’ Belanda untuk meneruskan
ekspedisinya ke wilayah Aceh. Salah satu faktor yang mendorong perubahan sikap
itu adalah terjadinya persaingan di antara kekuatan Eropa (termasuk Amerika
Serikat) dalam memperluas daerah jajahan. Menurut pertimbangan Inggris, akan
lebih baik apabila Aceh berada di bawah kekuasaan Belanda daripada jatuh ke
tangan Perancis atau Amerika Serikat. Pada November 1871 Inggris dan Belanda
mengadakan suatu kesepakatan di mana Belanda mendapatkan kebebasan mutlak di
Sumatra. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Pantai Emas di Afrika,
memperbolehkan Inggris mengirim kuli-kuli India ke Suriname (jajahan Belanda di
benua Amerika), serta memberikan hak yang sama kepada Inggris dalam
perdagangan dari Siak ke utara.
Pada awal tahun 1873 konsul Amerika di Singapura mengadakan
pembicaraan dengan utusan Aceh mengenai kemungkinan terwujudnya suatu
perjanjian Aceh-Amerika Serikat. Situasi seperti itu telah mendorong Belanda untuk
segera masuk ke Aceh. Pada bulan Maret 1873, Belanda menyerang Kutaraja dan
mendaratkan pasukan berkekuatan 168 perwira dan 3.200 orang prajurit. Akan tetapi
serangan itu berhasil dipukul mundur pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku
Imam Lueng Bata. Bahkan panglima ekspedisi itu, yaitu Mayor Jenderal J.H.R.
Kohler, terbunuh. Oleh karena penyebab perang ini adalah Belanda, maka orangorang
Aceh waktu itu menyebutnya “Perang Belanda di Aceh”.
Belanda berusaha menebus kekalahan itu dengan mengirimkan ekspedisi
kedua yang berkekuatan tiga kali lipat dari ekspedisi yang pertama. Selain itu,
angkatan laut Belanda melakukan blokade terhadap perairan Aceh, terutama jalurjalur
yang menghubungkan Aceh dengan tetangganya di Semenanjung Malaya,
seperti Penang. Sasaran utama penyerangan Belanda adalah istana kesultanan karena
mereka percaya bahwa jatuhnya istana akan menghentikan perlawanan Aceh.
Setelah melalui pertempuran sengit, pada tanggal 24 Januari 1874, pasukan
Belanda berhasil menduduki istana Kutaraja. Akan tetapi Sultan Mahmudsyah dan
kerabatnya berhasil meloloskan diri. Meskipun demikian, panglima Belanda, Letnan
Jenderal J. van Swieten, mengumumkan bahwa kerajaan Aceh telah berhasil
ditaklukkan dan daerah Aceh Besar dinyatakan sebagai milik pemerintah Hindia
Belanda.
Jatuhnya istana Kutaraja dan penghapusan kesultanan Aceh oleh Belanda
ternyata tidak menyurutkan perlawanan Aceh. Rakyat tetap mengakui keberadaan
kesultanan Aceh. Perlawanannya pun tidak lagi sekedar perlawanan kerajaan tetapi
telah menjadi perlawanan rakyat Aceh. Kebencian rakyat Aceh terhadap orang-orang
Belanda yang dinilai sebagai orang kafir telah mengobarkan semangat perang jihad
di kalangan rakyat Aceh. Dalam perkembangannya, sejak tahun 1881 terjadi
pergeseran kepemimpinan dalam perlawanan rakyat Aceh. Apabila sebelumnya
perlawanan terutama dipimpin oleh para bangsawan atau petinggi istana, maka kini
pimpinan perlawanan didominasi oleh para alim-ulama. Salah satu tokoh ulama yang
terkenal adalah Tengku Cik di Tiro (1836-1891). Perlawananpun telah berubah
menjadi perang suci, perang fisabilillah.
Dalam situasi seperti itu akhirnya Belanda menemukan pemecahan dalam
kebijakan yang diajukan oleh Dr. Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) dan
Johannes Benedictus van Heutsz (1851-1924). Snouck Hurgronje adalah seorang
ilmuwan Belanda yang ahli tentang Islam. Sejak tahun 1891 hingga 1906 dia menjadi
penasehat utama pemerintah kolonial dalam masalah Islam dan penduduk asli.
Menurutnya untuk melawan rakyat Aceh fanatik di bawah pengaruh para ulama,
tiada jalan lain kecuali menumpasnya. Namun di samping itu kekuatan mereka dapat
dipecah melalui pendekatan kepada para uleebalang yang dinilai lebih sekuler
(semacam para priyayi di Jawa atau penghulu di Minangkabau). Adapun van Heutsz
adalah seorang jenderal yang sudah lama berpengalaman dalam perang Aceh, yang
kemudian diangkat sebagai Gubernur Aceh (1898-1904).
Berdasarkan nasehat Snouck Hurgronje inilah pihak Belanda melakukan
pendekatan kepada para uleebalang dan upaya itu secara berangsur-angsur
membuahkan hasil. Banyak kaum uleebalang yang mau berkompromi yang nantinya
berbuah perpecahan di kalangan masyarakat Aceh.
Sekitar tahun 1903 dibentuk suatu pemerintahan yang benar-benar stabil
berdasarkan hasil persekutuan dengan para uleebalang yang mau berkompromi. Pada
tahun itu pula Sultan Tuanku Daud Syah menyerah karena mendapat ultimatum dari
pihak Belanda yang akan membunuh anak dan isterinya yang telah tertangkap pada
bulan November 1902. Meskipun demikian dia tetap menjalin hubungan dengan para
gerilyawan. Bahkan pada tahun 1905 dia berusaha menjalin hubungan dengan konsul
Jepang di Singapura untuk merencanakan serangan terhadap garnisun Belanda di
Banda Aceh. Tapi upaya itu gagal dan Sultan diasingkan. Dalam tahun 1903 pula
Panglima Polem Muhammad Daud, pemimpin militer utama dalam tahun-tahun
terakhir, juga menyerah.
Sejak Sultan menyerah dalam periode 1903-1912 justru terjadi kericuhan
sosial. Pada masa ini Van Heutsz diangkat menjadi Gubernur Jenderal (1904-1909).
Kedudukannya sebagai Gubernur Aceh digantikan oleh Letnan Kolonel G.C.E. van
Daalen, yang menjalankan pemerintahannya secara kejam. Banyak ulama terkemuka
Aceh yang mati syahid. Menurut kolonial verslag tahun 1908 tindakan van Daalen
yang bertujuan agar Aceh aman, justru mendorong semakin bertambahnya
perlawanan yang dilakukan secara sistematis. Pihak Belanda menilai banyak
perlawanan itu karena rakyat mendapat dukungan Sultan, yang berarti Sultan telah
melanggar perjanjian.
Meskipun perang Aceh dianggap berakhir pada tahun 1912 dan pejuang Aceh
berangsur-angsur menyerah, namun serangan terhadap orang-orang Belanda di sanasini
masih tetap berlangsung. Sejak tahun 1910 hingga 1921 tercatat ada 79 kali
pembunuhan terhadap orang-orang Belanda. Dan perlawanan terakhir yang cukup
besar terjadi tahun 1927 di Bakongan.
B. Gerakan Sosial
Sejak Zaman Ekonomi Liberal, penetrasi sekaligus dominasi ekonomi Barat
masuk hingga ke tingkat desa. Akibatnya, hal tersebut tidak saja membawa
perubahan dalam masalah ekonomi saja tetapi juga dalam bidang sosial budaya.
Penetrasi tersebut banyak menimbulkan kekacauan pada pranata dan struktur sosial
setempat, baik dari segi nilai, norma ataupun fungsinya. Bahkan banyak lembagalembaga
atau pranata sosial yang sebelumnya sering dijadikan tempat untuk
menyalurkan perasaan ketidakpuasan, tidak berfungsi lagi.
Dalam perkembangannya, penetrasi asing ke dalam kehidupan desa itu bukan
hanya menimbulkan keresahan namun juga konflik berdarah. Adapaun konflik
tersebut dimotori oleh kelompok-kelompok pedesaan yang merasa tertindas atau
kesulitan untuk mengimbangi dampak yang ditimbulkan penetrasi Barat ke
wilayahnya. Pemerintah kolonial banyak memberikan istilah terhadap gerakangerakan
itu, seperti “huru-hara”, ‘kerusuhan”, “gerakan Ratu Adil”, “gerakan Imam
Mahdi”, “gerakan rohaniawan”, atau memberi nama sesuai dengan ideologinya atau
nama pemimpin gerakan tersebut, seperti “gerakan Madrais”, “Gerakan Samin”, dan
sebagainya. Sementara para ahli sejarah dan ilmu sosial menyebut gerakan-gerakan
ini sebagai gerakan sosial.
Daerah yang paling banyak terjadi huru-hara atau pemberontakan adalah
daerah tanah partikelir, yang banyak terdapat di wilayah Jawa Barat (termasuk
provinsi Banten). Hal ini terjadi dalam kepemilikan tanah partikelir, para pemiliknya
yang disebut sebagai tuan tanah tidak hanya diberi kekuasaan untuk memilik bidang
tanahnya saja, melainkan juga penduduk yang ada di atasnya. Di samping itu para
tuan tanah diberikan hak istimewa yang dilindungi undang-undang. Dengan hak
istimewanya itu para tuan tanah mempunyai keleluasaan dalam mengeksploitasi
tanah miliknya, dan banyak di antaranya melakukan eksploitasi secara berlebihan,
sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi penduduk setempat. Adapun
pemberontakan petani yang terjadi di daerah ini antara lain: di Cirebon (1811),
Ciomas, Bogor (1886), Bekasi (1913) dan Tanjung Oost (di kalangan masyarakat
Betawi dikenal dengan sebutan pemberontakan Entong Gendut tahun 1916).
Setelah munculnya organisasi-organisasi sosial dan politik yang didirikan
orang-orang pribumi, pengaruhnya terlihat pula dalam beberapa gerakan sosial.
Tahun 1918 misalnya, terjadi satu gerakan pembangkangan oleh keluarga Haji Hasan
dari Cimareme, Garut (Keresidenan Priangan) terhadap tuntutan pemerintah kolonial.
Haji Hasan menolak menjual padinya kepada pihak pemerintah dengan jumlah dan
harga yang telah ditentukan pihak pemerintah. Akibatnya, pemerintah menyerbu
rumahnya, sehingga Haji Hasan beserta sebagian besar keluarganya tewas di tempat.
Menurut pihak pemerintah, Haji Hasan adalah anggota Sarekat Islam (SI) afdeling-B.
Dalam tahun yang sama di Toli-Toli, juga terjadi pembangkangan petani terhadap
tuntutan pihak pemerintah kolonial, yang juga oleh pihak pemerintah dikatakan
dihasut oleh SI afdeling-B.
Di samping itu, penetrasi ekonomi kapitalisme juga telah mendorong
munculnya beberapa gerakan sektarian. Yang dimaksud dengan gerakan sektarian di
sini adalah beberapa gerakan keagamaan yang muncul sebagai reaksi terhadap
kepercayaan atau agama besar yang ada, yang dinilai sudah tidak mampu menjawab
tantangan zaman, atau menjadi penyebab terpuruknya kesejahteraan mereka.
Misalnya ada herakan Syahadat Kalimusada, Mad Rais dan Kaum Wira’i.
Secara garis besar gerakan-gerakan sosial di Indonesia dapat dikelompokkan
ke dalam enam karegori, yaitu perbanditan, protes, revivalistis, nativistis,
messianistis-millenaristis, perang suci atau perang sabil.
Perbanditan adalah suatu gerakan yang bersifat bertentangan dengan pihak
yang berkuasa atau bertentangan dengan tata tenteram masyarakat, seperti
perampokan, penyamunan. Sebagai contoh gerakan dibawah pimpinan Mas Jakaria
di Banten, pemberontakan Bagus Sunda dan Bagus Jabin di daerah Cirebon (1816).
Kemudian di Surakarta sekitar tahun 1870 dikacaukan oleh gerombolan kecu di
bawah pimpinan Jadangsa dari Sragen. Selain itu pada tahun 1876 daerah utara
Madiun mendapat gangguan keamanan dari gerombolan R. Tirtadireja. Termasuk
dalam kategori ini adalah kegiatan mengambil “paksa” harta benda orang-orang kaya
yang kikir atau pejabat pemerintah yang korup atu otoriter, untuk dibagi-bagikan
hartanya kepada rakyat miskin. Para bandit seperti ini disebut oleh Eric J. Hobsbawm
sebagai “bandit sosial”.
Gerakan protes adalah aksi kolektif menentang ketidak adilan atau merusak
peraturan yang dirasakan tidak adil. Sebagai contoh, pada tahun 1839 rakyat
Karawang menuntut agar wedana yang ada waktu itu diganti karena tidak termasuk
keluarga bupati daerah tersebut; di Banyumas pada tahun 1850 penduduk menolak
untuk bekerja tanpa dibayar di bangunan-bangunan pertahanan yang ada di Cilacap;
kemudian dalam tahun yang sama, para petani dari bagian utara Demak beramairamai
datang ke Semarang untuk menuntut agar pembayaran pajak tanah dapat
dilakukan secara natura yaitu dengan menyetor padi; dan pada tahun 1853 para
petani Pasuruan datang ke Surabaya untuk menyatakan penolakannya terhadap
kewajiban penanaman tembakau.
Gerakan nativistis adalah semacam gerakan protes karena merasa tidak
puas, namun di dalamnya terkandung tujuan (isu-isu) untuk menegakkan kembali
kerajaan kuno yang diyakini merupakan “masa kejayaan” mereka. Gerakan nativistis
ini misalnya menegakkan kembali kesultanan Banten; lalu gerakan Raksa Praja di
Priangan tahun 1841 yang ingin menegakkan kerajaan Sunda; dan gerakan Nurhakim
tahun 1871 yang ingin menegakkan kembali kerajaan Jawa.
Gerakan revivalistis yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan
kembali nilai-nilai atau norma-norma lama; dan menuntut agar masyarakat lebih
rajin menjalankana syariat agamanya. Mereka yakin dengan tindakan itu kehidupan
mereka akan lebih tenteram dan sejahtera. Gerakan semacam ini antara lain terlihat
dari geakan tarekat-tarekat seperti terjadi di Banten dalam gerakan tarekat Kadiriyah;
gerakan tarekat Naksabandiyah di Priangan Barat; dan gerakan tarekat Satariyah di
Banyumas.
Gerakan messianistis adalaah gerakan yang memuat harapan kedatangan
Ratu Adil atau Imam Mahdi yang diyakini akan membawa perubahan kearah
kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Peristiwa yang terjadi di Cilegon, Srikaton,
dan peristiwa Jasmani yang ketiganya terjadi pada tahun 1888 termasuk ke dalam
kategori gerakan messianistis.
Perang suci atau perang sabil adalah gerakan sosial yang dijiwai oleh
semangat perang di jalan agama seperti yang terjadi di Bandung pada tahun 1885,
peristiwa Gedangan, Sidaarja pada tahun 1904, peristiwa Pak Jebrak di Brangkal
tahun 1919 dan peristiwa Cimareme di bawah pimpinan Haji Hasan yang terjadi juga
pada tahun 1919.
Sebagai catatan berdasarkan hasil studinya yang lebih mutakhir, Sartono
Kartodirdjo membagi gerakan-gerakan sosial itu ke dalam empat kelompok, yaitu
gerakan anti pemerasan (anti-extortion movement), gerakan messianistis, gerakan
revivalistis dan sectarian; serta gerakan Sarekat Islam Lokal.
Seperti halnya perlawanan-perlawanan lainnya, gerakan-gerakan sosial
tersebut yang semula banyak dipimpin oleh para pemimpin tradisional local yang
mengandalkan kharismanya, sejak munculnya organisasi-organisasi “kebangsaan’
yang relative modern, maka pimpinan gerakan-gerakan sosial yang menuntut
keadilan itu banyak berpindah kepada para pemimpin organisasi kebangsaan.
Munculnya Sarekat Islam sendiri pada awalnya adalah sebagai respon terhadap
ketidak adilan dalam bidang ekonomi perdagangan, yang membuat para pedagang
Cina dapat mendominasi perdagangan batik pada khususnya. Demikian pula
gerakan-gerakan pemogokan, baik yang dikordinir oleh para pemimpin SI atau pun
oleh Sarekat Rakyat atau PKI, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari gerakan
protes seperti yang pernah terjadi pada abad ke-19.
Setelah Indonesia merdeka, gerakan-gerakan sosial juga sering terjadi
walaupun sifatnya agak berlainan dengan yang terjadi pada masa kolonial. Pola
ideologinya memang ada yang hampir sama seperti gerakan revivalistis atau gerakan
protes lainnya. Namun jika ditelusuri secara lebih mendalam, penyebabnya relative
sama pula, yaitu munculnya rasa tidak puas atas peraturan atau pun perlakuan yang
dinilai tidak adil dan membebani kehidupan mereka.
Bab 5
A.PENGERTIAN PERGERAKAN NASIONAL
Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kepada kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Demikian halnya dengan pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia.
Pada awalnya, berdirinya organisasi ini tidak ditujukan untuk perlawanan terhadap kaum penjajah, tetapi organisasi-organisasi tersebut pada dasarnya didirikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mengalami penderitaan akibat penjajahan, namun pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan. Hal yang demikian ini pula yang menjadi faktor awal berdirinya berbagai macam organisasi pergerakan nasional di Indonesia.
Pergerakan nasional melawan penjajahan Belanda di Indonesia diawali pada permulaan abad ke-20, dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, Sarikat Islam dan berbagai macam organisasi lainnya. Organisasi-organisasi yang berdiri pada masa itu disebut sebagai organisasi pergerakan nasional, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis (suku) tertentu melainkan semua kelompok etnis.
2. Sebagian besar pemimpin organisasi pergerakan nasional itu berasal dari kalangan terdidik yang memperoleh pendidikan Barat serta kelompok intelektual yang sudah bergaul dengan berbagai bangsa, baik melalui sekolah di dalam negeri, Belanda, maupun yang telah menunaikan ibadah haji.
3. Organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas bagi kepentingan seluruh bangsa di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik.
4. Organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme.
5. Dengan kata lain pergerakan nasional Indonesia adalah suatu bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah yang dilaksanakan dengan menggunakan organisasi, terjadi pada awal abad ke-20, yang diperuntukkan bagi kepentingan seluruh bangsa Indonesia, yang berasal dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya, dan bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Belanda
B. Latar Belakang Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia
Pada awalnya, berdirinya organisasi ini tidak ditujukan untuk perlawanan terhadap kaum penjajah, tetapi organisasi-organisasi tersebut pada dasarnya didirikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mengalami penderitaan akibat penjajahan, namun pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan. Hal yang demikian ini pula yang menjadi faktor awal berdirinya berbagai macam organisasi pergerakan nasional di Indonesia.
Pergerakan nasional melawan penjajahan Belanda di Indonesia diawali pada permulaan abad ke-20, dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, Sarikat Islam dan berbagai macam organisasi lainnya. Organisasi-organisasi yang berdiri pada masa itu disebut sebagai organisasi pergerakan nasional, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis (suku) tertentu melainkan semua kelompok etnis.
2. Sebagian besar pemimpin organisasi pergerakan nasional itu berasal dari kalangan terdidik yang memperoleh pendidikan Barat serta kelompok intelektual yang sudah bergaul dengan berbagai bangsa, baik melalui sekolah di dalam negeri, Belanda, maupun yang telah menunaikan ibadah haji.
3. Organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas bagi kepentingan seluruh bangsa di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik.
4. Organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme.
5. Dengan kata lain pergerakan nasional Indonesia adalah suatu bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah yang dilaksanakan dengan menggunakan organisasi, terjadi pada awal abad ke-20, yang diperuntukkan bagi kepentingan seluruh bangsa Indonesia, yang berasal dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya, dan bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Belanda
B. Latar Belakang Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia
a. Faktor Ekstern (dari luar Negri)
1. Munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara berdaulat lepas dari cengkeraman imperialisme di seluruh negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
2. Fase tumbuhnya anti imperialisme tersebut berkembang bersamaan dengan atau dipengaruhi oleh lahirnya golongan terpelajar yang memperoleh pengalaman pergaulan internasional serta mendapatkan pemahaman tentang ide-ide baru dalam kehidupan bernegara yang lahir di Eropa, seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme melalui pendidikan formal dari negara-negara Barat.
3. Paham-paham tersebut pada dasarnya mengajarkan tentang betapa pentingnya persamaan derajat semua warga negara tanpa membedakan warna kulit, asal usul keturunan, dan perbedaan keyakinan agama. Paham tersebut masuk ke Indonesia dan dibawa oleh tokoh-tokoh Belanda yang berpandangan maju, golongan terpelajar Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat, serta alim ulama yang menunaikan ibadah haji dan memiliki pergaulan dengan sesama umat muslim seluruh dunia.
4. Perang Dunia I (1914-1919) telah menyadarkan bangsa-bangsa terjajah bahwa negara-negara imperialis telah berperang di antara mereka sendiri. Perang tersebut merupakan perang memperebutkan daerah jajahan. Tokoh-tokoh pergerakan nasional di Asia, Afrika dan Amerika Latin telah menyadari bahwa kini saatnya telah tiba bagi mereka untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang sudah lelah berperang.
5. Munculnya rumusan damai mengenai penentuan nasib sendiri (self determination) Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pasca perang dunia I disambut tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia sebagai pijakan dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan.
6. Lahirnya komunisme melalui Revolusi Rusia 1917 yang diikuti dengan semangat anti kapitalisme dan imperalisme telah mempengaruhi tumbuhnya ideologi perlawanan di negara-negara jajahan terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat. Konflik ideologi dunia antara kapitalisme atau imperialisme sosialisme atau komunisme telah memberikan dorongan bagi bangsa-bangsa terjajah untuk melawan kapitalisme atau imperialisme Barat.
7. Munculnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara jajahan lainnya di seluruh dunia telah mengilhami tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 telah memberikan keyakinan bagi tokoh nasionalis Indonesia bahwa bangsa kulit putih Eropa dapat dikalahkan oleh kulit berwarna Asia. Demikian juga, model pergerakan nasional yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India, Mustapha Kemal Pasha di Turki, serta Dr. Sun Yat Sen di Cina telah memberikan inspirasi bagi kalangan terpelajar nasionalis Indonesia bahwa imperialisme Belanda dapat dilawan melalui organisasi modern dengan cara memajukan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan politik pada bangsa Indonesia terlebih dahulu sebelum memperjuangkan kemerdekaan.
b. Faktor Intern (Dari Dalam Negri)
1. Penjajahan mengakibatkan terjadinya penderitaan rakyat Indonesia yang tidak terkira. Sistem penjajahan Belanda yang eksploitatif terhadap sumber daya alam dan manusia Indonesia serta sewenang-wenang terhadap warga pribumi telah menyadarkan penduduk Indonesia tentang adanya sistem kolonialisme dan imperialisme Barat yang menerapkan ketidaksamaan dan perlakuan yang membeda-bedakan (diskriminatif).
2. Kenangan akan kejayaan masa lalu. Rakyat Indonesia pada umumnya menyadari bahwa mereka pernah memiliki negara kekuasaan yang jaya dan berdaulat di masa lalu (Sriwijaya dan Majapahit). Kejayaan ini menimbulkan kebanggaan dan meningkatnya harga diri sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, rakyat Indonesia berusaha untuk mengembalikan kebanggaan dan harga diri sebagai suatu bangsa tersebut.
3. Lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan Barat dan Islam dari luar negeri. Kesempatan ini terbuka setelah pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 menjalankan Politik Etis (edukasi, imigrasi, dan irigasi). Orang-orang Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat berasal dari kalangan priyayi abangan yang memiliki status bangsawan. Sebagian lainnya berasal dari kalangan priyayi dan santri yang secara sosial ekonomi memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji serta memperoleh pendidikan tertentu di luar negeri.
4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam telah menyadarkan bangsa Indonesia terjajah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Kelompok intelektual Islam telah menjadi agent of change atau agen pengubah cara pandang masyarakat bahwa nasib bangsa Indonesia yang terjajah tersebut tidak dapat diperbaiki melalui belas-kasihan penjajah seperti Politik Etis misalnya. Nasib bangsa Indonesia harus diubah oleh bangsa Indonesia sendiri dengan cara memberdayakan bangsa melalui peningkatan taraf hidup di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya.
5. Menyebarnya paham-paham baru yang lahir di Eropa, seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme di negeri jajahan (Indonesia) yang dilakukan oleh kalangan terpelajar.
6. Muncul dan berkembangnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia dan berkembang menjadi gerakan politik yang sifatnya nasional. Tindakan pemerintah kolonial yang semakin represif seperti pembuangan para pemimpin Indische Partiij pada 1913, ikut campurnya Belanda dalam urusan internal Sarekat Islam, dan penangkapan tokoh-tokoh nasionalis telah menimbulkan gerakan nasional untuk memperoleh kebebasan berbicara, berpolitik, serta menentukan nasib sendiri tanpa dicampuri pemerintah kolonial Belanda.
1. Munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara berdaulat lepas dari cengkeraman imperialisme di seluruh negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
2. Fase tumbuhnya anti imperialisme tersebut berkembang bersamaan dengan atau dipengaruhi oleh lahirnya golongan terpelajar yang memperoleh pengalaman pergaulan internasional serta mendapatkan pemahaman tentang ide-ide baru dalam kehidupan bernegara yang lahir di Eropa, seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme melalui pendidikan formal dari negara-negara Barat.
3. Paham-paham tersebut pada dasarnya mengajarkan tentang betapa pentingnya persamaan derajat semua warga negara tanpa membedakan warna kulit, asal usul keturunan, dan perbedaan keyakinan agama. Paham tersebut masuk ke Indonesia dan dibawa oleh tokoh-tokoh Belanda yang berpandangan maju, golongan terpelajar Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat, serta alim ulama yang menunaikan ibadah haji dan memiliki pergaulan dengan sesama umat muslim seluruh dunia.
4. Perang Dunia I (1914-1919) telah menyadarkan bangsa-bangsa terjajah bahwa negara-negara imperialis telah berperang di antara mereka sendiri. Perang tersebut merupakan perang memperebutkan daerah jajahan. Tokoh-tokoh pergerakan nasional di Asia, Afrika dan Amerika Latin telah menyadari bahwa kini saatnya telah tiba bagi mereka untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang sudah lelah berperang.
5. Munculnya rumusan damai mengenai penentuan nasib sendiri (self determination) Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pasca perang dunia I disambut tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia sebagai pijakan dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan.
6. Lahirnya komunisme melalui Revolusi Rusia 1917 yang diikuti dengan semangat anti kapitalisme dan imperalisme telah mempengaruhi tumbuhnya ideologi perlawanan di negara-negara jajahan terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat. Konflik ideologi dunia antara kapitalisme atau imperialisme sosialisme atau komunisme telah memberikan dorongan bagi bangsa-bangsa terjajah untuk melawan kapitalisme atau imperialisme Barat.
7. Munculnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara jajahan lainnya di seluruh dunia telah mengilhami tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 telah memberikan keyakinan bagi tokoh nasionalis Indonesia bahwa bangsa kulit putih Eropa dapat dikalahkan oleh kulit berwarna Asia. Demikian juga, model pergerakan nasional yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India, Mustapha Kemal Pasha di Turki, serta Dr. Sun Yat Sen di Cina telah memberikan inspirasi bagi kalangan terpelajar nasionalis Indonesia bahwa imperialisme Belanda dapat dilawan melalui organisasi modern dengan cara memajukan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan politik pada bangsa Indonesia terlebih dahulu sebelum memperjuangkan kemerdekaan.
b. Faktor Intern (Dari Dalam Negri)
1. Penjajahan mengakibatkan terjadinya penderitaan rakyat Indonesia yang tidak terkira. Sistem penjajahan Belanda yang eksploitatif terhadap sumber daya alam dan manusia Indonesia serta sewenang-wenang terhadap warga pribumi telah menyadarkan penduduk Indonesia tentang adanya sistem kolonialisme dan imperialisme Barat yang menerapkan ketidaksamaan dan perlakuan yang membeda-bedakan (diskriminatif).
2. Kenangan akan kejayaan masa lalu. Rakyat Indonesia pada umumnya menyadari bahwa mereka pernah memiliki negara kekuasaan yang jaya dan berdaulat di masa lalu (Sriwijaya dan Majapahit). Kejayaan ini menimbulkan kebanggaan dan meningkatnya harga diri sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, rakyat Indonesia berusaha untuk mengembalikan kebanggaan dan harga diri sebagai suatu bangsa tersebut.
3. Lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan Barat dan Islam dari luar negeri. Kesempatan ini terbuka setelah pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 menjalankan Politik Etis (edukasi, imigrasi, dan irigasi). Orang-orang Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat berasal dari kalangan priyayi abangan yang memiliki status bangsawan. Sebagian lainnya berasal dari kalangan priyayi dan santri yang secara sosial ekonomi memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji serta memperoleh pendidikan tertentu di luar negeri.
4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam telah menyadarkan bangsa Indonesia terjajah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Kelompok intelektual Islam telah menjadi agent of change atau agen pengubah cara pandang masyarakat bahwa nasib bangsa Indonesia yang terjajah tersebut tidak dapat diperbaiki melalui belas-kasihan penjajah seperti Politik Etis misalnya. Nasib bangsa Indonesia harus diubah oleh bangsa Indonesia sendiri dengan cara memberdayakan bangsa melalui peningkatan taraf hidup di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya.
5. Menyebarnya paham-paham baru yang lahir di Eropa, seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme di negeri jajahan (Indonesia) yang dilakukan oleh kalangan terpelajar.
6. Muncul dan berkembangnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia dan berkembang menjadi gerakan politik yang sifatnya nasional. Tindakan pemerintah kolonial yang semakin represif seperti pembuangan para pemimpin Indische Partiij pada 1913, ikut campurnya Belanda dalam urusan internal Sarekat Islam, dan penangkapan tokoh-tokoh nasionalis telah menimbulkan gerakan nasional untuk memperoleh kebebasan berbicara, berpolitik, serta menentukan nasib sendiri tanpa dicampuri pemerintah kolonial Belanda.
C. Perkembangan Pendidikan Mendorong Munculnya Kesadaran Nasional
PENDIDIKAN BARATA. Zaman Kedatangan Bangsa Barat
Seorang sejarahwan berbangsa Inggris Furnivall dalam bukunya “ Educational progress in south east asia “ menuliskan keadaan pendidikan di Asia pada umumya dan Indonesia pada khususnya sebelum bangsa barat menjajakan kakinya dinegara itu, bahwa “ waktu orang Eropa yang mula-mula sampai ditimur jauh, didaerah khatulistiwa mereka dapati sejumlah sekolah dan orang yang pandai tulis-baca lebih banyak daripada yang ada di Eropa ketika itu”
Orang portugis merupakan salah satu bangsa barat yang pertama kali datang ke nusantara ini pada permulaan abad 16 dan pada akhir abad itu muncul pula bangsa Inggris dan belanda. Orang portugis pada mulanya datang ke Indonesia di dorong oleh semanagat hendak mengembangkan agama khatolik di samping mencari untung dengan jalan berdagang. Mereka didorong oleh rasa permusuhan dengan orang Islam dengan maksud untuk melemahkan kalau tidak menghancurkan perniagaan Islam dengan jalan mengembangkan agama khatolik. Agama dijadikan dasar utama untuk mendapat pengaruh dibidang ekonomi dan politik.
Syarat utama untuk memperluas pengaruh agama khatolik ialah mendirikan sekolah-sekolah. Karena itu sekolah guru yang pertama kali dibentuk di wilayah Indonesia kita dapati di daerah ternate yang didirikan oleh kaum pendeta portugis. Bukan hanya itu dipulau-pulau lain disekitar ternate didirikan sekolah-sekolah yang dibina oleh kaum gerejawan khatolik. Dengan jalan mengembangkan pendidikan berdasarkan agama khatolik itu bangsa portugis berusaha untuk dapat berpengaruh dibidang ekonomi dan politik.namun semua itu mengaami kegagalan karena kecerobohan dan keserakahan para penguasa mereka sendiri. Pada tahun 1574 mereka diusir dari ternate dan datanglah bangsa belanda yang uncoba melakukan apa yang elah dilakukan oleh bangsa portugis.
Jalan yang diambil oleh Belanda untuk manyebarkan pengaruhnya di muka bumi hampir sama yaitu dengan medirikan sekolah-sekolah pula. Sekolah-sekolah kompeni yang pertama kali kita dapati didaerah-daerah kepulauan rempah-rempah seperti ambon, Ternate, Bacan dan kemudian ke Batavia, pusat kekuatan ekonomi dan politik mereka. Jadi Belanda pun menenempengaruhnya di bidang ekonomi dan politik dengan mendirikan sekolah-sekolah.
Cara mengajar di sekoalh sekoalh itu tidak banyak berbeda dengan car yang dilakukan di langgar-langgar pada waktu di indonesia. Hanya isi pelajaran yang berbeda hnya isi pelajaran yang berbeda. Dasar sekolah-sekolah kompeni itu ialah ajaran agama Kristen protestan.
Revolusi prancis berpengaruh pula di Indonesia dibidang pendidikan. Deandels (1808-1811) membawa semangat revolusi itu ke Indonesia pendidikan yang berdasarkan agama Kristen di tinggalkan oleh Deandels. Dalam tahun 1808 ditugaskannya kepada par bupati di jawa untuk mendirikan sekolah-sekolah, yang memberikan pendidikan berdasarkan adat istiadat, undang-undang dan agama islam.
B. PENDIDIKAN PADA ZAMAN BELANDA ABAD KE-19
Tugas utama VOC hanyalah dalam usaha dagang, masalah pendidikan daerah luar pulau Jawa kurang mendapat perhatian mereka. Tercatat pada tahun 1779 murid-murid VOC di pantai barat pulau Sumatera hanya sebanyak 37 orang saja.1). Tiga puluh tujuh orang murid yang terdapat pada tahun 1779 di pantai Barat Sumatera menunjukkan kurangnya perhatian mereka terhadap bidang pendidikan, karena jauh sebelumnya mereka juga berkuasa di daerah ini. Selama satu abad berkuasa di daerah itu hanya mempunyai murid sebanyak 37 orang, merupakan suatu pekerjaan yang sebetulnya dihadapi tidak dengan sungguh-sungguh dan memang pokok perhatian VOC pada waktu itu hanya kepada perdagangan.
Perusahaan dagang Belanda yang bernama Verenigde Oosf lndische Compagnie (VOC), pada tanggal 1 Januari 1800 terpaksa dibubarkan oleh Pemerintah Belanda. Semenjak itu seluruh daerah Indonesia menjadi tanah jajahan Kerajaan Belanda yang diurus oleh suatu badan yang bernama Aziatische Road. Seluruh kekayaan perusahaan VOC dan seluruh hutang piutangnya jatuh ketangan Kerajaan Belanda yang pada saat itu masih berstatus sebagai Bataafsche Republik yang tunduk kepada Perancis 2). Pemerintahan Kerajaan Belanda mengirim Mr. Herman Daendels ke Indonesia sebagai Gubemur Jendral yang baru pada tahun 1808. Daendels yang terkenal cakap, berusaha mengatur pertahanan Indonesia dengan tangan besi. Tetapi bagaimanapun dia berusaha tidak dapat menahan serbuan Inggris yang pada saat itu merupakan suatu negara yang kuat di dunia. Pertahanan yang telah diatur Daendels dengan sudah dapat dipatahkan oleh Inggris, sehingga Inggris mulai tahun 1811 berkuasa selama lima tahun. Indonesia beralih menjadi jajahan Inggris, di bawah pengawasan Lord Minto, yaitu
Gubernur Jendral Inggris untuk jajahannya di Asia Selatan-Tenggara yang berkedudukan di Kalkuta. Raffles sebagai Wakil Gubernur Jendral Inggris dengan pangkat Letnan Jenderal yang berkedudukan di Batavia menjadi penguasa di Indonesia sampai tahun 1816.
Tetapi karena perkembangan politik di Eropa yang masih belum stabil, maka tanggal 12 Maret 1816 Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda oleh John Fendall yang menggantikan Raffles.
Belanda berpendapat untuk memajukan pemerintahan, tenaga bumiputera yang diangkat menjadi kepala pemerintahan berdasarkan keturunan dan kharismasi seperti “Regent”, tidak dapat lagi dipertahankan dan harus segera diganti dengan tenaga yang cakap dan dididik khusus untuk itu. Oleh karena itu, Belanda merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia.
Tujuan mendirikan lembaga pendidikan oleh Belanda terutama bukan untuk kepentingan orang Indonesia, tetapi sesungguhnya adalah untuk kepentingan mereka, yaitu untuk mengisi jabatan rendah dalam pemerintahan dan untuk mengisi tenaga pada perusahaan swasta Belanda. Belanda mengeluarkan peraturan bahwa yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah maupun kepala daerah setempat harus memenuhi syarat pendidikan menurut ukuran Barat.Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertanian (onderneming), pertambangan, dan pabrik diperlukan tenaga terdidik yang cakap tetapi murah. Dengan demikian lembaga pendidikan yang pertama-tama didirikan untuk orang Indonesia adalah lembaga pendidikan rendah.
Hal tersebut sesuai dengan landasan idial pendidikan pada zaman Hindia Belanda yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemerintah berusaha untuk tidak memihak kepada salah satu agama tertentu.
2. Pendidikan tidak diusahakan untuk dapat hidup selaras dengan lingkungan, tetapi supaya anak didik di kelak kemudian hari dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi untuk kepentingan pemerintah.
3. Sistem persekolahan disusun menurut perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya di pulau Jawa.
4. Pada umumnya pendidikan diarahkan untuk membentuk suatu golongan elite sosial agar dapat dipakai sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia.
Berdasarkan tujuan itu mereka mendirikan lembaga pendidikan, yang dapat diterima di sekolah adalah anak golongan tertentu saja, misalnya pemimpin masyarakai atau tokoh terkenal yang disenangi Belanda. Yang dapat diterima di sekolah Belanda adalah anak dari orang yang diharapkan Belanda mau bekerja sama untuk kepentingan Belanda. Keadaan itu mendorong timbulnya sekolah swasta yang didirikan orang yang kurang menyukai Belanda itu, seperti golongan Islam. Mereka membuka sekolah swasta sebagai reaksi terhadap tindakan Belanda di bidang persekolahan.
Selama sebelas tahun dari pembukaannya bahasa Belanda belum diajarkan, karena murid yang diterima pada mulanya anak yang belum kenal bahasa Belanda. Pada tahun 1865, bahasa Belanda mulai diajarkan, murid sekolah tersebut bertambah bangga, karena mereka sudah pandai mempergunakan bahasa asing. Derajat mereka di tengah masyarakat bertambah tinggi. Pada tahun 1871, bahasa Belanda sudah merupakan bahasa wajib yang harus dipelajari oleh semua murid dan harus lulus dengan baik, tamatan Sekolah-sekolah harus pandai berbahasa Belanda dengan lancar. Semenjak itu ukuran kepandaian murid adalah kecakapan mereka dalam mempergunakan bahasa Belanda sehari-hari. Selanjutnya empat belas tahun kemudian bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar di Sekolah.
Sewaktu bahasa Belanda sudah merupakan bahasa Wajib di Sekolah, sekolah lain yang lebih rendah tingkatannya sudah banyak didirikan oleh Belanda seperti sekolah : Valksschool, Vervolgschool, Sekolah Kelas Satu, dan beberapa sekolah kejuruan Indonesia.
Akibat sampingan dari dibukanya sekolah oleh Belanda adalah munculnya golongan terpelajar dengan hati dan mata yang telah terbuka melihat kepincangan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda selama ini di Indonesia. Mereka dapat melihat kemelaratan masyarakat pada umumnya dan menumbuhkan cara berfikir yang kritis. Timbul daya kritik yang tajam terhadap pemerintah Belanda mengenai adanya kemiskinan dan kesengsaraan hidup masyarakat yang oleh Belanda selama ini didiamkan saja. Daya kritis itu mereka lontarkan pada bangsa asing yang sedang berkuasa.
Dari mereka yang berfikiran maju itu lahir pejuang kemerdekaan Indonesia yang rela berkorban untuk kepentingan kemerdekaan. Mereka inilah yang akan menjadi pelopor mendobrak kekuasaan Belanda dari Indonesia. Pada waktu itu mereka hanya dapat berdiam diri saja, karena jumlah mereka belum banyak dan tidak semua tamatan Sekolah yang berfikiran maju demikian. Banyak juga di antaranya yang betul-betul bekerja dengan Belanda dan tidak mau ikut dengan perjuangan bangsanya.
Tujuan Belanda pada mulanya mendirikan sekolah hanyalah untuk memantapkan administrasi pemerintahan yang memerlukan tenaga terdidik. Namun, semakin cerdasnya bangsa indonesia kita menjadis adar bahwa bangsa kita hanya dimanfaatkan hanya untuk menguatkan pengaruh bangsa belanda di indonesia. Pada saat itu mereka terpaksa diam saja, karena mereka belum merupakan golongan yang kuat yang dapat meruntuhkan kekuasaan Belanda yang telah tertanam kuat. Pada lahirnya mereka merupakan petugas pemerintah Belanda, tetapi pada batinnya mereka merupakan embrio kekuatan baru yang pada saatnya muncul menjadi pelopor dalam perjuangan. Pada akhir abad ke-19 sudah terlihat munculnya embrio pelopor kemerdekaan yang berasal dari anak asuhan.
PENDIDIKAN ABAD KE-20
A. PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA
Politik pendidikan etis
Semenjak permulaan abad kedua puluh di seluruh permukaan bumi terdapat perkembangan dan pembaharuan,khususnya di bidang politik,ekonomi,dan idiil,demikian pula di indonesia.dengan demikan mereka membutuhkan pekerja-pekerja yang terdidik dan ahli.selain itu penduduk bumiputera itu sendiri mulai bangkit dan menyadarinya namun, secara menyeluruh bagi rakyat pada umumnya tidak dapat dirasakan adanya perbaikan-perbaikan sosial. Dikalangan orang belanda timbul aliran untuk memberi kepada penduduk asli bagian dari keuntungan yang diperoleh orang eropa ( belanda), selama mereka menguasai indonesia aliran ini mempunyai pendapat bahwa kepada orang-orang bumiputera harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan barat yang telah belanda bangsa yang besar aliran atau paham ini dikenal dengan politik etis ( Etische politiek ). gagasan itu dicetuskan oleh Van deventer pada tahun 1899. politik etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk bumi putera dengan cara memajukan penduduk asli secepat-cepatnya melalui pendidikan secara barat.
Berkaitan dengan arah etis yang menjadi landasan dari langkah-langkah dalam pendidikan hindia belanda maka pemerintah mendasarkan kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
1. pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumi putera.
2. pemberian pendidikan rendah bagi golonan bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Atas dasar itu maka corak dan system pendidikan di hindia belanda pad abad 20 ditempuh melalui dua jalur disatu pihak diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsure-unsur dari lapisan atas serta tenaga terdidik bermutu tinggi bagi kebutuhan ekonomi dan industri dan dilain pihak terpenuhi tenaga menegah dan rendah yang berpendidikan.
A. PENDIDIKAN PERGERAKAN NASIONAL
1. Motivasi
a. Motivasi Nasional
Pendirian sekolah menimbulkan golongan baru di dalam masyarakat, yaitu “Golongan Intelektual Barat”, yang merupakan orang cerdik pandai. Kebanyakan mereka bekerja pada pemerintahan Belanda dan mendapat beberapa fasilitas. Pada dasarnya mereka tidak memperoleh perlakuan yang wajar dari pemerintah Hindia Belanda. Mereka adalah aparat bagi Belanda dalam memantapkan pemerintahan dan memperkuat kedudukannya. Di antara golongan Intelektual Barat itu ada yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan Belanda dan hidup menurut cara orang Belanda.
Sementara itu ada golongan yang tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda dan menentang kekuasaan Belanda dan orang Barat. Tetapi sebaliknya mereka mengangungkan adat kebiasaan dan kebudayaan Timur. Dari golongan inilah muncul tokoh pergerakan nasional Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka tidak puas melihat sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Belanda, walaupun telah diselenggarakan pendidikan untuk rakyat. Mereka mengharapkan pendidikan yang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan rakyat. Pendidikan Barat belum tentu sesuai bagi rakyat Indonesia. Apa yang datang dari Barat itu tidak selamanya selaras dengan kehidupan rakyat. Sebaiknya pendidikan yang diberikan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Pendidikan yang mereka dambakan itu lebih terasa lagi kebutuhannya setelah melihat usaha yang dilakukan beberapa pemimpin di Jawa yang mendirikan sekolah swasta sebagai reaksi terhadap ketidak cocokan unsur pendidikan Barat yang dilaksanakan di Indonesia. Keinginan itu tidak mungkin tercapai kalau sekiranya bangsa Belanda masih berkuasa karena itu, cara memperoleh pendidikan yang baik harus menyingkirkan bangsa Belanda dari Indonesia. Karena pada waktu itu kekuasaan Belanda masih kuat. maka usaha pertama mereka adalah menyusun kekuatan dari orang yang sehaluan dengan tujuan terakhir kemerdekaan Indonesia. Sementara itu mereka juga berusaha agar rakyat mendapat pendidikan dengan sebanyak-banyaknya.
Keinginan yang demikian melahirkan pendidikan Nasional yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia. Golongan ini memperjuangkan nasib untuk mendapat kehidupan yang layak seperti bangsa lain.
b. Motivasi Keagamaan
Semenjak Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke luar Sumatera Barat oleh pemerintah Belanda, maka rakyat kehilangan seorang pemimpin yang mereka hormati dan cintai, lebih-lebih sebagai pemimpin agama. Namun demikian menjelang akhir abad ke-19 orang Sumatera Barat telah diizinkan menunaikan ibadah haji ke Mekah.
Pada wktu itu di Mekah ada seorang Sumatera Barat yang telah lama bermukim di sana dan menjadi salah seorang guru besar di bidang agama Islam, yang bernama Syekh Akhmad Khatib. Beliau selalu memberi petunjuk kepada orang Sumatera Barat yang menunaikan Rukun Islam Kelima itu ke Mekah tentang peraturan agama Islam dan pendidikan Islam. Banyak pemuda Sumatera Barat yang naik Haji pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang menjadi murid Syekh Akhmad Khatib di Mekah. Di samping menunaikan rukun Haji mereka juga bermukim di sana selama beberapa tahun sambil menuntut ilmu pengetahuan tentang Islam secara lebih mendalam. Setelah mereka pulang ke Sumatera Barat, mereka melihat pendidikan Islam berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Akhmad Khatib. Pendidikan Islam dengan sistem halaqah tidak akan mendatangkan kemajuan kepada umat Islam Sumatera Barat. Oleh karena itu, timbul niat mereka untuk mengadakan perbaikan dan pembaharuan di bidang pendidikan Islam Sumatera Barat.
Di antara mereka yang pulang dari Mekah yang menonjol antara lain adalah Syekh Haji Abdullah Ahmad, Syekh H. Abdul Karim Amarullah, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh lbrahim Musa Parabek, dan Syekh Daud Rasyidi. Mereka merupakan pembaharuan dalam Pendidikan Islam di Sumatera Barat. Walaupun cara mereka ada yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu mengenai pembaharuan pendidikan dari sistem halaqah atau sistem surau ke sistem sekolah dengan tetap berdasarkan pada agama Islam sebagai pokok pendidikan. Dari pembaharuan yang dimulai pada awal abad ke-20 itu lahir pendidikan Islam yang bercorak nasional, seperti Sumatera Thawalib, Sekolah Diniah, Sekolah Adabiah, dan sekolah yang dibina oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Perti dan Permi.
Pada zaman itu orang nusantara yang sebahagian besar menganut agama Islam masih menjalankan praktek yang sebetulnya dilarang oleh agama Islam. Apabila keadaan yang demikian tetap dibiarkan, maka umat Islam tetap tertinggal dari perkembangan zaman. Bagi para pembaharuan perkembangan Agama Islam dengan pergerakan kemerdekaan, merupakan perpaduan yang menimbulkan semangat melaksanakan pembaharuan di bidang pendidikan Islam. Mereka melihat hasil pendidikan Barat yang diberikan pemerintah Hindia Belanda tidak begitu mendatangkan manfaat, hasil pendidikan itu telah menghilangkan moral ke-Timuran. Keadaan itu jika dibiarkan berlangsung terus akan membahayakan kehidupan orang yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, mereka berusaha mengimbangi dengan mengadakan pembaharuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam tersedia untuk semua orang, baik mereka yang tergolong berpangkat, pegawai Belanda, maupun berasal dari orang kebanyakan. Supaya dapat dengan segera memberikan pendidikan menurut cara Barat, mereka memberikan kemudahan dalam memasuki sekolah Islam tersebut seperti yang dilakukan oleh Muhammadiah. Dengan demikian sekolah yang bercorak Islam dengan cepat dapat berkembang ke seluruh daerah sampai ke daerah yang terpencil sekalipun. ltulah sebabnya perkumpulan politik Islam yang mengasuh sekolah mendapat sambutan dari rakyat.
Usaha dari tokoh pembaharu pendidikan Islam itu mendapat dukungan dan sambutan dari masyarakat, karena sudah lama mereka nantikan.
Pada mulanya pemerintah Belanda tidak menaruh kecurigaan kepada usaha ini, karena kelihatannya hanya bergerak di bidang pendidikan. Kemudian setelah mereka mengikuti kegiatan politiknya, barulah langkah mereka itu dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda.
Pendidikan Pergerakan nasional dimulai dengan lembaga pendidikan Islam yang dipelopori oleh Syekh-Syekh Islam, yaitu ulama Islam yang telah membawa faham baru dari Mekah dan Mesir. Sedangkan lembaga pendidikan pergerakan nasional yang bukan bercorak Islam kemudian bermunculan.
2. Kelembagaan
a. Sekolah Adabiah
Pendidikan Islam sebelum tahun 1909 dilaksanakan dengan sistem surau tanpa diadakan pembahagian kelas yang terpisah serta belum mempergunakan meja, kursi, papan tulis, kapur, dan lain-lain seperti yang dipergunakan dalam semester sekolah. Murid duduk bersila di sekitar atau di hadapan guru, semua murid terdiri dari laki-laki saja dan belum ada murid perempuan.
Mulai tahun 1909 keadaan tersebut mengalami perubahan dengan didirikannya Sekolah Adabiah (Adabiah School) Sekolah Adabiah betul-betul telah mengganti sistem pendidikan Islam yang bukan lagi diartikan berusaha mengetahui segala ajaran agama Islam dengan sedalam-dalamnya tanpa memperhatikan tingkat kecerdasan, umur, dan lingkungan muridnya. Pendidikan itu sudah diartikan sebagai pendidikan umum terhadap murid untuk melatih cara berpikir logis dan kritis guna menghadapi keadaan sekitarnya atau lingkungan penghidupannya.
Untuk mencapai tujuan itu Sekolah Adabiah juga memberikan pengetahuan umum seperti menulis, membaca, berhitung, ilmu bumi, dan bahasa, di samping pengetahun tentang agama Islam. Tujuan pelajaran bukan lagi untuk memompakan pengetahuan Islam sebanyak-banyaknya, melainkan diarahkan untuk melatih kecerdasan murid. Murid yang diterima juga dipilih dari anak umur sekolah dasar antara 7 – 8 tahun, dan orang dewasa tidak lagi diterima seperti pada pendidikan surau.
Materi pelajaran yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kecerdasan murid, dimulai dengan pelajaran yang mudah terus dilanjutkan secara berangsur sampai selesai tingkat pengetahuan dasar. Cara penyajian juga sudah disusun sedemikian sehingga mudah dipahami oleh anak-anak.
Murid dikelompokkan menurut kelas masing-masing dengan usia anak yang hampir sama. Pada Sekolah Adabiah sudah terdapat pembahagian kelas, seperti kelas I, II, III, dan seterusnya. Murid yang baru diterima ditempatkan pada kelas satu dan tahun berikutnya apabila sudah dapat memahami pelajaran dinaikkan ke kelas dua dan begitu seterusnya sampai kelas terakhir.
Pengaturan duduk murid dalam kelas juga berbeda dengan cara duduk sistem surau di mana murid menduduki bangku (kursi dan meja) yang sudah diatur menghadap kesatu arah. Di hadapan murid terdapat meja dan kursi guru serta papan tulis sebagai alat bantu pengajaran. Murid dalam satu kelas langsung dapat mendengarkan pelajaran yang diberikan guru, sedangkan murid disuruh menyimak. Tidak lagi seperti sistem surau di mana murid diberi pelajaran satu persatu, kelas tidak lagi ribut, karena murid-murid tidak diperkenankan berbicara selama pelajaran berlangsung.
Pelajaran juga telah diatur dalam suatu jadwal tertentu dan teratur. Satu hari hanya belajar kira-kira 5 jam yang diselingi oleh beberapa kali waktu istirahat. Di dalam waktu yang 5 jam itu dibagi lagi dalam tiga bahagian dan masing-masing bahagian diselingi oleh waktu istirahat secukupnya. Ke dalam bahagian itu dimasukkan 3 atau 4 mata pelajaran yang akan diberikan untuk satu hari. Jadwal pelajaran disusun perminggu, artinya dalam satu minggu semua jenis materi pelajaran harus diberikan dan minggu depan kembali lagi seperti minggu sebelumnya dengan materi pelajaran lanjutan minggu sebelumnya. Materi pelajaran tidak boleh menyimpang dari bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
Untuk menentukan seorang murid naik atau tinggal kelas diadakan ujian atau ulangan terhadap materi pelajaran yang telah diberikan. Prestasi seorang murid dinyatakan dalam bentuk angka 0 sampai 10. Nilai 10 menyatakan prestasi murid terbaik, sebaliknya nilai 0 menyatakan prestasi yang paling buruk yang dicapai oleh seorang murid.
Dalam menentukan kemampuan seorang murid berbeda dengan sistem surau, pada madrasah kemampuan murid diukur hanya penguasaan bahan pelajaran selama satu tahun saja sedangkan pada tahun terakhir dari pendidikannya diadakan ujian umum. Pengukuran kemampuan murid dilakukan secara bertahap tidak sekaligus seperti pada sistem surau. Penyelengaraan Sekolah Adabiah betul-betul sudah merupakan perkembangan baru dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam.
Jika diperhatikan situasi dan kondisi politik pemerintah Belanda di Indonesia pada waktu itu, khususnya dalam politik persekolahan, maka pendirian Sekolah Adabiah tidak bertentangan dengan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Mulai pertengahan abad ke-19 sampai abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda banyak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap politik sebelumnya dalam bidang pemerintahan dan pendidikan. Khusus di bidang pendidikan banyak lembaga pendidikan didirikan seperti Sekolah Desa, Sekolah Kelas Dua, Sekolah Kelas Satu, Volkschool, Vervoigschool, HIS, MULO, AMS, HBS, Stovia, THS, RHS, dan lain-lain. Di Sumatera Barat hanya didirikan sekolah sampai tingkat AMS dan HBS saja, yaitu sampai tingkat sekolah menengah atas, yang paling banyak adalah Sekolah Kelas Dua.
Walaupun jumlah sekolah makin bertambah, rakyat hampir tidak mempunyai arti untuk masuk sekolah itu sulit bagi rakyat biasa. Sekolah itu bertujuan untuk mendapatkan tenaga terlatih yang murah untuk mengerjakan kepentingan Belanda. Murid yang dapat diterima pada sekolah tersebut terbatas jumlahnya.
b. Madras School
Berbeda dengan Sekolah Adabiah, Madras School hanya membuka satu kelas saja yaitu kelas yang telah tinggi tingkatannya untuk membaca dan mempelajari kitab-kitab yang besar/tebal saja seperti tingkat tinggi pada Pengajian Kitab pada masa peralihan sebelumnya, tetapi dengan memakai sistem madrasah.
Murid yang satu kelas pada Madras School diajak berdiskusi tentang mata pelajaran yang diajarkan. Kitab-kitab besar yang dimaksud adalah buku-buku yang tebal yang belum dipelajari pada tingkatan sebelumnya. Selama satu tahun itu mereka disuruh berdebat tentang isi buku tersebut sampai mereka mengerti dan memahaminya dengan baik. Kepada mereka tidak dipompakan lagi pengetahuan tentang Islam, tetapi mereka sendiri yang mencarinya dengan berdiskusi di bawah bimbingan guru. Tamatan Madras School menjadi ulama yang luas pandangannya tentang Islam dan kehidupan manusia.
Calon murid Madras School diterima dari tamatan pendidikan surau atau dari ulama yang ingin memperdalam ilmunya. Semua murid sudah merupakan orang yang berpengalaman di lapangan, baik sebagai guru maupun sebagai mubalig. Mereka masuk Madras School hanya untuk memperkuat ilmu yang telah mereka miliki. Walaupun hanya satu tahun lama pendidikannya, tetapi hasilnya mereka peroleh sangat banyak.
c. Madrasah Diniah
Pada tahun 1915 Zainuddin Labai AI-Yunusi mendirikan Madrasah Diniah di Padang Panjang dengan nama pada waktu itu “Diniah School” 3)
Menurut HMD Datuk Palimo Kayo alasan pendirian Madrasah Diniah adalah sebagai berikut:
“Dengan hasil pemikiran yang mendalam, pada tanggal 15 Oktober 1915, tuan Zainuddin Labai EI-Yunusi meresmikan pendirian sebuah sekolah Islam yang bani dengan metode yang baru bersama Diniah School atau Madrasatuddiniyah. Selain dari mengajarkan pelajaran agama sebagaimana biasa, juga mengajarkan pelajaran yang biasa disebut vak umum, seperti menulis, membaca, berhitung, Ilmu Falak, Ilmu Bumi, Ilmu Alam, Ilmu Kesehatan, Ilmu Tumbuh-tumbuhan dan Ilmu Pendidikan. Sesungguhnya hebat dan mengagumkan. Itulah perguruan Islam yang termodern dewasa itu, dengan bangku, meja, dan kelas-kelas yang teratur, walaupun dengan cara yang sederhana.4)
Sekolah Diniah merupakan sekolah Islam yang memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya seperti yang dilakukan pada sekolah Belanda. Namun antara Sekolah Adabiah dengan Sekolah Diniah terdapat perbedaan. Sekolah Adabiah merupakan pelopor pembaharuan pendidikan Islam dengan sistem sekolah, sedangkan Sekolah Diniah melakukan pembaharuan pendidikan agama dengan menambahkan mata pelajaran umum kepada mata pelajaran agama yang telah ada. Dengan demikian mata pelajaran pada Sekolah Diniah lebih banyak dari Sekolah Adabiah dan dari sekolah agama lain maupun dari sekolah pemerintah Hindia Belanda.
Pada umumnya Sekolah Diniah terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas satu sampai dengan kelas tujuh. Tetapi di desa-desa yang tidak mempunyai guru yang cukup, maka kelas Sekolah Diniah hanya sampai kelas empat atau kelas lima saja, sedangkan untuk melanjutkan mereka harus pergi ke Sekolah Diniah yang mempunyai kelas yang cukup sampai kelas tujuh.
d. Arabiah School
Pada tahun 1918 Syekh Abbas Ladang Lawas Bukittinggi mendirikan pula sebuah madrasah dengan nama “Arabiah School” di Ladang Lawas, Bukittinggi. Ruang pendidikannya sudah mempunyai kelas yang terdiri dari tiga lokal berdinding bambu atap rumbia, tetapi sudah mempunyai bangku, meja, papan tulis, dan kapur.5)
Arabiah School adalah gagasan dari Syekh Abbas Ladang Lawas yang kemudian menjadi pendorong berdirinya Persatuan Tarbiah Islamiah (PERTI) yang mengusahakan beberapa sekolah.
Kurikulum atau mata pelajaran yang diberikan pada setiap sekolah Islam, walaupun namanya sama, tetapi pelajarannya berbeda. Materi pelajaran agama Islam Sekolah Arabiah tidak sama dengan materi pelajaran Sekolah Diniah walaupun tingkat dan kelasnya sama, apalagi dengan Madras School. Antara sekolah Diniah sendiripun tidak ada yang sama materi pelajarannya, misalnya mata pelajaran Sekolah Diniah di Padang Panjang tidak sama mata pelajarannya dengan Sekolah Diniah yang di Bukittinggi. Penetapan mata pelajaran atau kurikulum yang akan dipakai pada masing-masing sekolah itu sangat tergantung pada sesepuh yang mendirikan sekolah itu. Keadaan itu sangat jauh berbeda dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang sama mata pelajaran yang diberikan untuk tingkat yang sama di manapun sekolah itu terdapat.
Di samping itu Sekolah Arabiah sudah memberikan mata pelajaran umum dalam porsi yang lebih banyak, walaupun pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran utama, tetapi Madras School dan Sekolah Diniah seluruh mata pelajarannya masih berpangkal dari agama Islam yang ditambahkan denganmata pelajaran umum.
E. Muhammadiyah
salah satu tujuan Muhammadiyah adalah untuk memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam, seperti tercantum dalam Anggaran Dasarnya pasal I, ayat 1 6), maka mereka giat bergerak di bidang pendidikan Islam. Seluruh sekolah Muhammadiyah sudah berbentuk madrasah, bahkan ada yang sama dengan sekolah pemerintah Hindia Belanda. Dalam mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam, Muhammadiyah memajukan dan memperbaharui pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntutan agama Islam.
Melalui Majelis Tablig Muhammadiyah berusaha menyadarkan rakyat akan pentingnya pendidikan untuk memperbaiki nasib dan kehidupan manusia sekarang dan di hari depan. Masalah pendidikan bukanlah perorangan, melainkan merupakan masalah bersama umat manusia. Muhammadiyah siap memberikan pembinaan bimbingan dan pengarahan yang dibutuhkan.
Sekolah Muhammadiyah, yang didirikan sampai pecah Perang Dunia II sebagai berikut:
1) Sekolah Agama Islam
Jenis sekolah ini terdiri dari dua macam, yaitu lbtidaiyah dan Tsanawiyah, titik berat pelajaran adalah tentang agama Islam, mata pelajaran umum hanya sebagai tambahan. Namun demikian sudah hampir seluruh sekolah lbtidaiyah dan Tsanawiyah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya. lbtidaiyah hampir terdapat di semua nagari di Sumatera Barat karena pada waktu itu jumlah lbtidaiyah seluruhnya adalah 300 buah.
2) Sekolah Umum
Sekolah umum yang didirikan Muhammadiyah terdiri dari Sekolah Desa, Sekolah Sambungan, Sekolah Schakel, dan HIS Muhammadiyah. Perbedaan sekolah umum Muhammadiyah dengan sekolah umum yang didirikan pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat adalah bahwa pada sekolah Muhammadiyah diberikan 20 % pelajaran agama Islam sedangkan pada sekolah Belanda mata pelajaran agama hanya merupakan sebuah mata pelajaran saja. Di samping itu sekolah Muhammadiyah berstatus swasta.
Pada umumnya pembukaan sekolah umum Muhammadiyah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada rakyat untuk mendapatkan pendidikan umum sebagai reaksi terhadap sistem persekolahan Belanda yang sangat membatasi penerimaan murid. Untuk masuk sekolah pemerintah Hindia Belanda bagi rakyat biasa sukar sekali, akibatnya banyak anak desa yang tidak bersekolah. Hal itulah yang ditembus oleh Muhammadiyah dengan mendirikan sekolah, karena banyak anak tinggal di desa, maka sekolah Muhammadiyah lebih banyak didirikan di desa dengan nama Sekolah Desa dan Sekolah Sambungan. Murid yang dapat diterima dari segala lapisan. Kenyataannya yang masuk sekolah tersebut adalah anak petani, saudagar, dan anak rakyat biasa yang beragama Islam. Anak pegawai pemerintah Hindia Belanda, anak orang yang bekerja dengan Belanda lebih suka masuk ke sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. HIS Muhammadiyah juga dimasuki oleh anak rakyat biasa, sekolah tersebut juga dinamakan “HIS met de Quran”, yaitu HIS yang mempergunakan AI-Quran yang menunjukkan perbedaan dengan HIS pemerintah. Sebelum Jepang masuk ke Sumatera Barat HIS Muhammadiyah.
3) Sekolah Guru
Karena pesatnya perkembangan sekolah yang diasuh Muhammadiyah akhirnya mereka kekurangan tenaga guru. Pada Mulanya masalah ini tidak merupakan persoalan bagi Muhammadiyah, karena pengurus ranting dan cabang setempat dapat menjadi guru. Tetapi kemudian sesudah sekolah bertambah banyak, maka tenaga guru makin berkurang.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru Muhammadiyah mendirikan sekolah guru, untuk guru Sekolah Desa dan Sekolah Menengah. Sekolah guru itu terdiri dari bermacam-macam pula, yaitu:
a) Sekolah Guru Muhammadiyah (SGM).
SGM didirikan pada tahun 1953 di Padang dengan lama pendidikannya 4 tahun. Pada mulanya SGM bernama Normaal School Muhammadiyah tetapi karena ada larangan dari pemerintah Belanda bahwa sekolah swasta tidak boleh memakai nama sekolah pemerintah, akhirnya nama Normaal School Muhammadiyah ditukar dengan nama Sekolah Guru Muhammadiyah (SGM). Murid SGM berasal dari Sekolah Skakel dan HIS Muhammadiyah. Sampai tahun 1942 SGM telah dapat menghasilkan tenaga guru, sebanyak 105 orang. 7) Dengan hasil tersebut secara berangsur-angsur dapat diisi kekurangan tenaga guru pada sekolah yang berada di bawah asuhan Muhammadiyah
b) Kulliatul Muballigin
Tujuan sekolah ini untuk mencetak mubalig Islam yang akan disebar ke daerah. Tetapi pada tahun berikutnya Sekolah Tablig mengalami hambatan, karena Hamka ditugaskan Muhammadiyah ke Sulawesi Selatan. Tetapi karena desakan dari para tamatan Sekolah Thawalib, Diniah, dan lain-lain maka akhirnya Sekolah Tablig disempurnakan kembali dengan. tujuan menghasilkan mubalig dan guru serta kader pimpinan Muhammadiyah untuk daerah dan menjadi wadah yang menampung tamatan sekolah Thawalib, Diniah, dan lain-lain yang makin lama jumlahnya makin bertambah banyak.
Sebelumnya pengurus ranting atau cabang Muhammadiyah diambil dari pemuka agama setempat yang ditugaskan di sekolah Muhammadiyah. Setelah banyak tamatan Kulliatul Muballigin yang bertugas sebagai guru, kepada mereka diminta untuk memimpin ranting atau cabang Muhammadiyah setempat. Hasil pendidikan Islam makin lama makin meningkat, hasil pendidikan Muhammadiyah, secara tak langsung juga dapat dinikmati oleh rakyat umum, karena .Muhammadiyah bergerak di bidang sosial.
Tujuan pendirian Kulliatul Muballigin antara lain adalah membentuk mubalig yang sanggup melaksanakan dakwah dan menjadi khatib Jumat, menghasilkan guru sekolah menengah tingkat Tsanawiyah dan membentuk kader pemimpin Muhammadiyah dan pemimpin masyarakat pada umumnya.
Melihat pada tujuan tersebut Muhammadiyah telah mempersiapkan tenaga yang selalu berdiri di garis depan, seperti guru atau pimpinan sekolah, imam, dan pemimpin masyarakat. Untuk menjadi guru mereka praktek pada sekolah lbtidaiyah Muhammadiyah, untuk menjadi imam mereka praktek di Surau Muhammadiyah, untuk menjadi pimpinan masyarakat mereka praktek pada gerakan pemuda Muhammadiyah yang bernama Hisbul Wathan (Kepanduan Muhammadiyah). Setiap murid Kulliatul Muballigin harus melalui latihan atau praktek tersebut. Untuk latihan atau praktek dipergunakan waktu sore hari untuk kepanduan, malam hari untuk tablig, pagi hari untuk praktek di sekolah.
c) Kweek School lstri (KSI)
Putri-putri tamatan Tasnawiyah Putri, Diniyah Putri, Sekolah Desa, Sekolah Sambungan, HIS Muhammadiyah, dan lain-lain bahagian putri tidak mau ketinggalan dari Putra. Mereka mendatangi pimpinan Muhaminadiyah untuk minta didirikan sebuah sekolah guru putri tingkat menengah untuk menampung mereka melanjutkan sekolah.
Bagi Muhammadiyah permintaan banyak datang dari ranting dan cabang untuk membuka sekolah menengah khusus untuk putri dan meminta tenaga guru putri, baik untuk mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum. Muhammadiyah tidak sanggup memenuhi seluruh permintaan tersebut.
Aisyiah sebagai salah satu anak organisasi Muhammadiyah, bagian putri menanggapi permintaan tersebut secara positif. Berkat ketekunan para pengasuh Aisyiah dan melalui berbagai halangan, akhirnya tahun 1937 dapat didirikan Kweeksschool.
Berdasarkan permintaan yang masuk, maka dibuka dua bahagian, yaitu:
Kweek school A khusus mendidik guru mata pelajaran agama Islam, lama belajar 3 tahun. Murid yang diterima adalah tamatan Tsanawiyah putri, Diniyah Putri, dan Sekolah Thawalib. Sedangkan Kweekschool B khusus mendidik guru mata pelajaran umum. Murid yang di terima adalah tamatan Sekolah Desa, Sekolah Sambungan dan HIS Muhammadiyah. Di samping itu dapat juga diterima murid yang berasal dari sekolah Gubernemen Belanda. Semua anak yang telah memenuhi Syarat tanpa melihat asal usul dapat diterima. Hanya saja yang didahulukan adalah sekolah yang langsung diasuh Muhammadiyah sendiri.
F. Taman Siswa
Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta dengan nama “National Onderwijs Institut Taman Siswa”8) Tingkat pendidikan yang pertama didirikan adalah Taman Indrya (Taman Kanak-kanaknya Taman Siswa)9).
Taman Siswa lahir sebagai perlawanan (reaksi) terhadap Pendidikan Kolonial Belanda10) yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda waktu itu di Indonesia.
Taman Siswa menamai cita-cita pendidikannya dengan Pancadharma atau Lima Kewajiban, yaitu Dasar Kodrat Alam, Dasar Kemerdekaan, Dasar Kebudayaan, Dasar Kebangsaan, dan Dasar Kemanusiaan 11)
Ketika Pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1932, Taman Siswa mendapat dukungan partai politik dalam menentang Ordonansi tersebut, sehingga perhatian rakyat terhadap Taman Siswa bertambah besar. Mulai semenjak itu sayap Taman Siswa mulai menjalar ke daerah-daerah. Permintaan untuk mendirikan Taman Siswa makin bertambah banyak.
Perkembangan Taman Siswa sampai tahun 1980 sebagai berikut:
Jumlah murid : 2642 orang, Jumlah Pamong : 38 orang tenaga tetap 94 orang tenaga tidak tetap, Jumlah lokal : 48 buah Jenis Sekolah : sebuah Taman Muda (SD) sebuah Taman Dewasa (SMP) sebuah Taman Madya (SMA) sebuah Taman Karya Madya (STM)
G. Training College
Tujuan pendidikan Training College antara lain adalah untuk membentuk kader pemimpin masyarakat yang berpengetahuan tingkat tinggi guna segera diterjunkan ke tengah masyarakat sehubungan dengan makin meningkatnya Pergerakan Kemerdekaan Indonesia.
Para pendiri Training College melihat bahwa kebanyakan anggota masyarakat tidak mengetahui situasi dan kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Apabila keadaan ini dibiarkan terus tidak menunjang perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu rakyat harus dibimbing ke arah yang benar dan disadarkan akan adanya penjajahan Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut harus dipersiapkan pemimpin yang cakap dan Training College merupakan wadah yang tepat untuk menggodok calon pemimpin masyarakat tersebut.
Dengan tujuan yang demikian Training College bukan saja memberikan ilmu pengetahuan yang tinggi kepada muridnya, tetapi juga mendidik para pejuang kemerdekaan yang akan memimpin masyarakat sekitarnya menghadapi penjajahan Belanda. Pendirian Training College ini mendapat sokongan dari masyarakat dan tokoh politik pada waktu itu.
D. ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA
1. Budi Utomo (BU)
Budi utomo adalah suatu organisasi yang didirikan oleh kalangan terpelajar di sekolah kedokteran yang berasal dari priyayi Jawa yang "baru" atau priyayi rendahan. Mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan. Kelompok inilah yang merupakan kelompok pertama pembentuk suatu organisasi yang benar-benar modern.
Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah tokoh yang membidani lahirnya Budi Utomo melalui kegiatannnya menghimpun dana beasiswa untuk memberikan pendidikan Barat kepada golongan priyayi Jawa. Kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Wahidin tersebut disambut oleh Soetomo, seorang mahasiswa School Tot Opleiding van Indische Arsten (STOVIA) atau Sekolah Dokter Jawa. Bersama rekanrekannya dia mendirikan Budi Utomo (BU) di Jakarta pada 20 Mei 1908.
Budi utomo sejak awal berdiri sudah menetapkan bahwa bidang perhatian organisasi ini pada upaya peningkatan pendidikan dan memajukan pendidikan masyarakat dengan memberi kesempatan dan beasiswa bagi rakyat Indonesia untuk menempuh pendidikan. Hanya saja ruang lingkup yang menjadi obyek pengembangan pendidikan ini pada awalnya hanya meliputi penduduk Jawa dan Madura. Bilamana diperhatikan dari segi keanggotaannya, organisasi budi utomo mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (1) bersifat lokal, sebab anggotanya hanya terbatas pada orang jawa dan madura, kemudian berkembang ke Bali, tidak meliputi seluruh wilayah Indonesia; (2) bersifat moderat dan aristokratis, tidak bertindak radikal dalam memperjuangkan tujuannya. Hal ini dimaklumi karena sebagian besar anggotanya adalah pegawai negeri dan juga dari lapisan ningrat.
Pada kongres Budi Utomo yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908, Tirto Kusumo diangkat menjadi Ketua Pengurus Besar. Dalam kongres ini, etnonasionalisasi semakin bertambah besar. Selain itu, dalam kongres tersebut juga timbul dua kelompok, yaitu kelompok pertama diwakili oleh golongan pemuda yang merupakan minoritas yang cenderung menempuh jalan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial. Adapun kelompok kedua merupakan golongan mayoritas diwakili oleh golongan tua yang menempuh perjuangan dengan cara lama, yaitu sosiokultural (pendidikan, pengajaran dan kebudayaan).
Golongan minoritas yang berpandangan maju dalam organisasi ini dipelopori oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo. Dr. Tjipto Mangunkusumo ingin menjadikan Budi Utomo bukan hanya sebagai partai politik yang mementingkan rakyat, melainkan juga sebuah organisasi yang kegiatannya tersebar di Indonesia, bukan hanya di Jawa dan Madura. Sementara golongan tua menginginkan pembentukan dewan pimpinan yang didominasi oleh para pejabat generasi tua. Golongan ini juga mendukung pendidikan yang luas bagi kaum priyayi dan mendorong kegiatan pengusaha Jawa. Tjipto terpilih sebagai seorang anggota dewan. Namun, pada 1909 dia mengundurkan diri dan akhirnya bergabung dengan Indische Partiij yang perjuangannya bersifat radikal.
Karakteristik Budi Utomo yang seperti demikian menyulitkan untuk bertindak revolusioner, walaupun lambat laun juga mempunyai program politik dan memperluas keanggotanya hingga sampai ke Bali. Hal ini terjadi karena banyak dari anggota Budi Utomo adalah pegawai pemerintahan Belanda dan banyak yang berasal dari kalangan ningrat. Kondisi inilah yang mengakibatkan keluarnya beberapa orang tokoh utama dari Budi Utomo, seperti Cipto Mangunkusumo, Soetomo, dan Soepomo. Tokoh-tokoh ini beralih ke Indische Party yang gerakannya lebih radikal. Dalam perkembangan selanjutnya Budi Utomo tetap meneruskan cita-cita mulia menuju kemajuan yang selaras buat tanah air dan bangsa.
Ketika pecah Perang Dunia I (1914) Budi Utomo turut memikirkan cara mempertahankan Indonesia dari serangan luar, yang mengusulkan dibentuknya ”Komite Indie Weeber" (komisi untuk pertahanan negara) Budi Utomo juga terlibat dalam rapat-rapat untuk membentuk Dewan Rakyat (Volksraad), yang baru dapat terealisasi tahun 1918. Belanda memang memberi peluang pada Budi Utomo untuk terlibat, karena sikapnya yang moderat sehingga pemerintah kolonial tidak terlalu mengkhawatirkan organisasi tersebut.
Pada dekade ketiga abad ke-20, April 1930, Budi Utomo dibuka keanggotannya bagi semua golongan bangsa Indonesia. Pada kongres April 1931, anggaran dasar Budi Utomo diubah untuk membuka diri. Pada kongres itu diputuskan untuk bekerja sama dengan organisasi lain yang berdasarkan prinsip kooperasi. Dalam konferensi yang diselenggarakan pada Desember 1932 di Solo, diumumkan tentang disahkannya badan persatuan yang terdiri dari organisasi-organisasi yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka, namanya Parindra. Kelompok organisasi ini bersifat kooperasi tapi terhadap sesuatu hal yang lain bisa jadi non kooperasi.
Walaupun pada awalnya organisasi Budi Utomo dikhususkan untuk masyarakat Jawa dan Madura, namun Budi Utomo adalah organisasi modern pertama dalam pergerakan nasional Indonesia yang bertujuan untuk memajukan masyarakat pribumi dan usianya paling lama, Budi Utomo merupakan organisasi perintis jalan untuk pertumbuhan organisasi-organisasi politik lainnya. Budi Utomo merupakan fase pertama dari nasionalisme Indonesia, menjadi inspirasi bangkitnya faham-faham kebangsaan Indonesia.
2. Sarekat Islam (SI)
Sarekat Islam (SI) pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), yaitu perkumpulan bagi pedagang Islam yang didirikan tahun 1911 di Solo, oleh H. Samanhudi. Organisasi ini empunyai tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji Islam, serta agar para pedagang Islam dapat bersaing dengan pedagang Barat maupun Timur Asing. Sarekat Dagang Islam mengalami perkembangan cukup pesat, hal ini terjadi karena:
1. Pedagang keturunan Tionghoa melakukan monopoli bahan-bahan batik, ditambah pula dengan tingkah laku mereka yang tidak mengenakkan pada pedagang pribumi;
2. Penyebaran agama Kristen yang merupakan tantangan bagi para penganut Islam;
3. Adat lama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang terus dipertahankan di daerah Jawa, makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan terhadap umat Islam.
Faktor lain yang mempengaruhi pesatnya pertumbuhan perkumpulan pedagang Islam tumbuh pesat terutama setelah Tjokroaminoto masuk dan kemudian menjadi pemimpin Sarekat Dagang Islam. SDI berganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. SI mempunyai tujuan mengembangkan perekonomian guna mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan, dan tolong menolong di antara kaum muslimin. Keanggotaannya terbuka untuk setiap lapisan masyarakat yang beragama Islam.
Pada Juni 1916, mengembangkan sebuah cita-cita terbentuknya satu bangsa bagi penduduk Indonesia. Pada kongres 1917, SI mulai dimanfaatkan oleh kekuatan lain untuk kepentingan politik tertentu dan disusupi aliran revolusioner sosialis dengan tokohnya Semaun yang menduduki ketua SI cabang Semarang. Dengan masuknya Semaun, tujuan SI kemudian berubah menjadi membentuk pemerintah sendiri dan perjuangan melawan penjajah dari kapitalisme yang jahat. Dalam kongres diputuskan tentang keikutsertaan SI dalam Volksraad.
Masuknya kaum sosialis-komunis di dalam tubuh SI, hingga memberikan pengaruh terhadap tujuan SI dan ditambah dengan pernyataan bahwa menjadi penjajahan dalam lapangan kebangsaan dan perekonomian itu adalah buah dari kapitalisme dan kapitalisme hanya bisa dikalahkan oleh per satuan kaum buruh dan petani.
Pada tahun 1921, SI menetapkan bahwa seseorang harus memilih antara SI atau organisasi lain. Pilihan ini sebenarnya bertujuan untuk membersihkan barisan SI dari unsur-unsur komunis. Dengan keputusan tersebut, seseorang tidak mungkin menjadi anggota SI sekaligus menjadi anggota PKI.
Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perpecahan di tubuh SI, dan berganti nama SI Merah dan SI Putih. SI Merah yang dipimpin oleh Semaun berpusat di Semarang dan berazaskan komunis. Adapun SI Putih dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto yang berlandaskan Islam.
Perkembangan selanjutnya SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), sedangkan SI Merah menjadi Sarekat Rakyat yang kemudian menjadi organisasi yang berada di bawah naungan PKI. PSI mempunyai tujuan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuannya yang jelas itulah maka PSI menggabungkan diri dengan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
Kongres PSI 1927 menyatakan bahwa Karena keragaman cara pandang di antara elite partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik, seperti Partai Islam Indonesia yang dipimpinan oleh Sukiman, PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan PSII sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya.
3. Indische Partiij
Indische Partiij merupakan organisasi yang didirikan oleh orang Indo dan anggotanya juga kebanyakan orang Indo, yaitu campuran orang Indo dengan Pribumi. Didirikan oleh Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker pada 25 Desember 1912. Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker adalah seorang keluarga jauh Edward Douwes Dekker (Multatuli). Dia kemudian bekerja sama dengan dua orang, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai.
Indische Partiij menyatakan bahwa nasionalisme merupakan hal paling penting dan oleh karena itu harus diperjuangkan. Partai ini juga dengan tegas menyatakan harus dicapainya kemerdekaan Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam perjuangannya, partai ini bersikap radikal terutama dalam menghadapi sistem kolonial Belanda. Indische Partiij menuntut dihapusnya eksploitasi rakyat dan oleh karena itu mereka beranggapan bahwa penghapusan eksploitasi dapat dicapai apabila Hindia Belanda memperoleh kemerdekaan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.
Anggaran dasar Indische Partiij menetapkan tujuan membangun lapangan hidup, menganjurkan kerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan, memajukan tanah air Hindia Belanda, dan mempersiapkan kehidupan rakyat merdeka. Indische Partiij berdiri atas dasar nasionalisme yang menampung semua suku bangsa di Hindia Belanda dengan tujuan akhir mencapai kemerdekaan. Paham kebangsaan ini kemudian diolah dan dikembangkan oleh partai-partai lain, seperti Perhimpunan Indonesia (PI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
Karena keradikalan partai ini, pemerintah kolonial bersikap keras dan oleh karena itu tidak memberi badan hukum. Sikap pemerintah kolonial semakin keras terutama setelah setelah munculnya artikel Suwardi Suryaningrat pada peringatan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Prancis. Artikel ini berjudul "Als ik een Nederlander was" (Andaikata aku seorang Belanda). Artikel ini membuat pemerintah kolonial Belanda marah dan disusul dengan ditangkapnya ketiga tokoh Indische Partiij yang kemudian diasingkan ke Belanda. Pada 4 Mei 1913, Indische Partiij dinyatakan sebagai partai terlarang. Walaupun sudah dibubarkan, ketiga tokoh ini tetap berjuang.
Douwes Dekker tetap di jalur politik. Suwardi Suryaningrat yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara terjun dalam bidang pendidikan. Adapun Tjipto Mangunkusumo meneruskan perjuangannya yang radikal walaupun dalam beberapa waktu harus berjuang di dalam penjara. Meskipun organisasi ini berumur pendek, Indische Partiij telah memberikan perlawanan gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Partai ini merupakan partai pertama yang menanamkan paham kebangsaaan.
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)
Partai Komunis Indonesia adalah organisasi pergerakan sosialis yang mengadopsi nilai-nilai perjuangan komunisme dari Rusia. Pada awalnya organisasi ini bernama Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV), yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924.
Gerakan ini dipelopori oleh seorang Marxis Belanda Sneevliet yang ingin menyebarkan ajaran-ajaran Marxis di Indonesia, khususnya tentang manifesto-komunisnya. Konsep perjuangannya adalah mempertentangkan kelas antara kaum pribumi sebagai buruh dan penjajah sebagai kapitalisme Barat. Sneevliet adalah pendiri organisai Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV) (Dekker, 1993).
ISDV didirikan Sneevliet pada tahun 1914 di Semarang. Perkumpulan ini merupakan perkumpulan campuran antara orang-orang Belanda dengan orang-orang Indonesia yang mempunyai pandangan politik sama. Sneevliet berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh terkemuka pada perkumpulan orang Indonesia untuk menerima ajaran Marxis. Setelah itu tokoh-tokoh Marxis dalam ISDV menyusup ke tubuh organisasi Sarekat Islam yang dianggap memiliki basis massa yang banyak dan bersedia menerima pikiran-pikiran radikal perjuangan sosialis. Selain itu, anggota Sarekat Islam yang radikal bisa masuk ISDV tanpa harus meninggalkan Sarekat Islam.
Komunisme cepat berkembang di kalangan rakyat Indonesia yang terjajah. Kondisi buruknya kehidupan ekonomi pribumi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh-tokoh komunis Indonesia. Tokoh-tokoh komunis juga memanfaatkan kondisi buruknya hubungan antara gerakan politik dan pemerintah Belanda. ISDV semakin kuat setelah pecahnya Revolusi Rusia pada 1917, berdirinya Uni Soviet, dan Communis International (Comintern) Maret 1919. Komunis Indonesia makin radikal dan mendapat dukungan yang luas setelah pada 1922 melakukan pemogokkan-pemogokkan untuk menuntut kenaikan upah dari kaum kapitalis.
Gerakan-gerakan ISDV yang radikal dalam menentang kapitalisme Belanda mengakibatkan orang-orang ISDV diusir Belanda. Pimpinan komunis di Indonesia diambil alih oleh orang Indonesia sendiri dan kemudian mendirikan organisasi dengan nama Perserikatan Komunis Hindia pada Mei 1920. Pada 1924 nama ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dengan cepat berkembang karena mendapat banyak dukungan dari kalangan rakyat jelata yang terjajah.
PKI masuk Komintern pada 1920. Tokoh-tokoh PKI di antaranya, Semaun, Alimin, Tan Malaka, dan Darsono (Dekker, 1993). PKI dalam melaksanakan kegiatannya bersifat praktis dan radikal, organisasi ini dengan tegas menyatakan ingin melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh-tokohnya dengan cerdik mampu memanfaatkan militansi Islam yang juga berkeinginan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, banyak tokoh Islam yang direkrut untuk menyebarkan propaganda PKI yang anti kapitalisme Belanda. Misalnya di daerah berbasis Islam, Banten dan Minangkabau, terjadi pemberontakan melawan kapitalisme Barat pada 1926 dan 1927.
Akibat pemberontakan, pemerintah kolonial Belanda melakukan penindasan terhadap pengikutnya. Pemimpinnya dibuang, sejumlah 13.000 anggotanya ditangkap, 4.000 orang dihukum, dan 1.300 orang dibuang ke Digul. Oleh pemerintah kolonial, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, walaupun aktivitas politiknya masih terus berjalan. Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk mendukung aksi revolusioner dan menuntut kemerdekaan Indonesia.
5. Partai Nasional Indonesia (PNI)
Partai Nasional Indonesia didirikan oleh kaum terpelajar, yang dipelopori oleh Soekarno. Berdiranya PNI, tidak terlepas dari pengaruh dilarangnya PKI oleh pemerintah kolonial. Kaum terpelajar dan intelektual serta tokoh-tokoh perjuangan lainnya berusaha memikirkan strategi yang harus dijalankan untuk mencegah agar organisasi-organisasi baru tidak terperangkap pada kendala yang sama. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa kekerasan dan radikalisme bukan jalan perjuangan yang baik dalam menghadapi pemerintah kolonial.
Golongan terpelajar yang berada dalam Algemene Studie Club Bandung pada 4 Juli 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Organisasi yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. PNI didirikan dengan tujuan untuk menampung orang-orang yang merasa aspirasinya tidak terwakili dalam organisasi-organisasi politik yang ada saat itu.
Tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dengan asas perjuangan berdiri di atas kaki sendiri, nonkooperasi, dan marhaenisme.
Sebagai sebuah organisasi yang baru, PNI cepat berkembang dan menarik perhatian banyak pihak. Hal ini disebabkan karena adanya propaganda-propaganda yang dilakukan Ir.Soekarno dengan mengusung tema antara lain: karakter yang buruk dari penjajah, konflik antara pengusaha dan petani, "front sawo matang melawan front kulit putih," menghilangkan ketergantungan dan menegakkan kemandirian, serta perlunya pembentukan negara dalam negara.
Propaganda-propaganda Ir. Soekarno yang menarik dukungan masyarakat telah mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Jenderal Belanda dalam pembukaan sidang Volksraad pada 15 Mei 1928 memberi peringatan kepada pemimpin PNI untuk menahan diri dalam ucapan dan propagandanya. Karena tidak dihiraukan, pemerintah kolonial Belanda segera mengadakan penangkapan terhadap para pemimpin PNI, seperti Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriadinata. Penangkapan itu terjadi pada 24 Desember 1929. Mereka kemudian diajukan ke depan pengadilan Landraad di Bandung.
Pengadilan Ir. Soekarno dan rekannya dihadiri oleh banyak kalangan, baik dari tokoh-tokoh pergerakan di luar maupun di dalam kota Bandung. Pidato pembelaan Soekarno dikenal dengan Indonesia Menggugat yang di dalamnya berisi antara lain pandangan Soekarno mengenai pergerakan nasional, pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indoensia, dan dihapuskannya pemeritah kolonial.
Pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara untuk Soekarno, 2 tahun untuk Gatot Mangkuraja, 1 tahun 8 bulan untuk Maskun dan 1 tahun 3 bulan untuk Supriadinata dengan tuduhan melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan pemerintah. Dipenjarakannya tokoh-tokoh penting PNI menimbulkan pemikiran untuk membubarkan PNI, demi keselamatan para anggota, 1933.
Sementara itu, Mr. Sartono, melalui kongres luar biasa mendirikan partai baru bernama Partai Indonesia (Partindo) dengan Sartono sebagai ketuanya. Sedangkan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir mendirikan partai baru yaitu PNI Pendidikan (PNI Baru).
6. Partai Indonesia (Partindo)
Partindo berasaskan non kooperatif, konsep sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme dari Ir. Soekarno diterima sebagai citacita yang dituju Partindo. Partindo adalah partai politik yang menghendaki kemerdekaan Indonesia yang didasarkan prinsip menentukan nasib sendiri, kebangsaan, menolong diri sendiri, dan demokrasi. Partindo menekankan perjuangan radikal dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan penuh.
Kongres Partindo pada 15-17 Mei 1932 di Jakarta dihadiri oleh Ir. Soekarno yang saat itu belum menjadi anggota. Dalam pidato tersebut, Soekarno memunculkan slogan "Indonesia merdeka sekarang," "kerakyatan dan kebangsaan," dan "Persatuan Indonesia."
Pada kongres Juli 1933, Soekarno menjelaskan konsep Marhaenisme. Pada dasarnya Marhaenisme menyukai perjuangan membela rakyat kecil serta menekankan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial untuk marhaen atau rakyat kecil.
Sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap Partindo semakin keras. Pada 1933 dikeluarkan larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota Partindo. Puncaknya adalah penangkapan Soekarno pada 1 Agustus 1933 oleh Gubernur Jenderal De Jonge. Soekarno kemudian dibuang ke Ende, Flores.
Setelah penangkapan tersebut, ruang gerak partai menjadi sempit. Kongres yang rencananya akan diselenggarakan pada 30-31 Desember 1934 dilarang oleh pemerintah. Meskipun begitu, Partindo berjalan terus sampai membubarkan diri pada 18 November 1936.
7. Perhimpunan Indonesia
Perhimpunan Indonesia adalah salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda yang tinggal di Negeri Belanda. Perhimpunan Hindia atau Indische Vereeniging (IV) berdiri pada tahun 1908, yang dibentuk sebagai sebuah perhimpunan yang bersifat sosial. Organisasi ini merupakan ajang pertemuan dan komunikasi antar mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda.
Namun, setelah kedatangan pemimpin Indische Partiij di Belanda, IV berkembang pesat dan memusatkan kegiatannya pada bidang politik.Tokoh-tokoh organisasi yang berpandangan maju tersebut mencetuskan untuk pertama kali konsep Hindia Bebas dari Belanda dan terbentuknya negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri.
Program kegiatannya antara lain bekerja di Indonesia dan membentuk Indonesische Verbond van Studeerenden (Persatuan Mahasiswa Indonesia). Hal terpenting dari penggabungan ini adalah dengan digantinya "Indische" dengan "Indonesische." Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia dikenalkan istilah "Indonesische" atau "Indonesia" dalam kegiatan akademik dan politik.
Pada tahun 1923, Iwa Kusumasumatri sebagai ketua, sejak saat itu sifat perjuangan politik organisasi semakin kuat. Dalam rapat umum 1923 organisasi ini menyepakati tiga asas pokok organisasi yaitu: (a) Indonesia menentukan nasib sendiri; (b) untuk itu Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemauan sendiri; (c) untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu.
Untuk menunjukkan sikap nasionalismenya, para pengurus organisasi ini kemudian mengubah nama majalah Hindia Putera dengan Indonesia Merdeka. Pada edisi pertama majalah Indonesia Merdeka diungkapkan bahwa penjajahan Indonesia oleh Belanda dan penjajahan Belanda oleh Spanyol memiliki banyak persamaan. Selain itu diungkapkan pula alasan tidak disebutnya negara Hindia Belanda karena hampir sama dengan orang Belanda yang tidak mau menyebut negaranya dengan Nederland-Spanyol. Para mahasiswa mengetahui hal ini setelah mempelajari mengenai perjuangan Belanda melawan Spanyol.
Organisasi ini juga berpendapat bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa yang ada di dunia, termasuk hak bangsa Indonesia yang masih terjajah. Semangat perjuangan politiknya yang jelas menuju Indonesia merdeka menjadikan organisasi ini disegani oleh oranisasi-organisasi sejenis di kalangan negara-negara terjajah di Asia. Propaganda tentang tujuan dan ideologi baru bangsa Indonesia disosialisasikan secara lebih gencar oleh organisasi ini dengan menerbitkan buklet dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-15 pada 1924.
Indische Vereeniging (IV) pada 3 Februari 1925 berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Dalam majalah Indonesia Merdeka, ditulis bahwa perubahan nama ini diharapkan dapat memurnikan organisasi dan mempertegas prinsip perjuangan organisasi. Sementara, dalam artikel yang muncul pada bulan yang sama dengan judul Strijd in Twee Front (Perjuangan di Dua Front), menyatakan bahwa perjuangan selanjutnya akan lebih berat dan pemuda Indonesia tidak akan ada yang dapat menghindarinya. Mereka harus berusaha mengerahkan semua kemampuannya jika ingin mencapai kemerdekaan.
Para pemimpin Perhimpunan Indonesia menyatakan bahwa organisasi mereka merupakan organisasi pergerakan nasional. Sebagai kelompok elite serta golongan menengah baru, mereka harus memainkan peran pentingnya sebagai agen pengubah masyarakat dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka, dari masyarakat terbelenggu menjadi masyarakat bebas, dan dari masyarakat yang bodoh menjadi masyarakat yang pintar. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Salah seorang pemimpin Perhimpunan Indonesia, Moh. Hatta, dengan penuh semangat menyerukan bersatunya semua unsur nasionalis Indonesia.
Di antara empat pikiran pokok ideologi Perhimpunan Indonesia, pokok pikiran "merdeka" merupakan kuncinya. Keempat pokok pikiran itu adalah kesatuan nasional, kemerdekaan, nonkooperatif, dan kemandirian.
Ideologi Perhimpunan Indonesia yang terdiri dari empat gagasan telah disetujui pada Januari 1925. Keempat gagasan tersebut adalah sebagai berikut: (1) membentuk suatu negara Indonesia yang merdeka; (2) partisipasi seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam suatu perjuangan terpadu untuk mencapai kemerdekaan; (3) konflik kepentingan antara penjajah dan yang dijajah harus dilawan dengan mempertajam dan mempertegas konflik. Konflik ditujukan untuk melawan penjajah; dan (4) pengaruh buruk penjajahan Belanda terhadap kesehatan fisik dan psikis bangsa Indonesia harus segera dipulihkan dan dinormalkan dengan cara terus berjuang mencapai kemerdekaan.
Berkembangnya paham marxisme, leninisme, dan sosialisme di Eropa mengenai perjuangan kelas dan konflik antara kaum kapitalis dan kaum proletar telah mempengaruhi cara pandang tokoh-tokoh pergerakan nasional yang tinggal di Belanda, Eropa. Oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, paham-paham tersebut diaplikasikan dalam ideologi pergerakan nasional. Mereka memandang bahwa rakyat negeri jajahan adalah sebagai kaum proletar yang tertindas akibat imperialisme yang identik dengan kapitalisme. Tokoh pergerakan, seperti Semaun, dibuang ke Amsterdam, Mohammad Hatta, Ali Sastroamidojo, Gatot Mangkupraja, dan Subarjo adalah penganut paham-paham baru dari Eropa tersebut.
Paham marxis, leninis, dan sosialis telah memberikan dorongan kepada mahasiswa dalam menumbuhkan semangat perjuangan bangsa kulit sawo matang Indonesia dengan bangsa kulit putih Belanda.
Dalam melakukan kegiatan politiknya, para mahasiswa Indonesia di Belanda sering mengadakan pertemuan, diskusi ilmiah dan politik diantara mereka sendiri serta dengan berbagai mahasiswa lainnya di negeri Belanda. Tujuannya adalah untuk mengembangkan persamaan pandangan serta menggalang simpati baik dari Indonesia, dunia internasional, maupun dari orang Belanda sendiri tentang Indonesia merdeka.
Oleh karena itu, PI menganjurkan agar semua organisasi pergerakan nasional menjadikan konsep Indonesia merdeka sebagai program utamanya.
Seruan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda terhadap organisasi pergerakan di Indonesia untuk meningkatkan aktifitas politik mendapat sambutan di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah PKI.
Pada November 1926, komite revolusioner PKI mengadakan pemberontakan di Jawa Barat. Januari 1927, PKI juga mengulangi aksinya di pantai barat Sumatra. Namun kedua aksi ini mengalami kegagalan. Pemberontakan PKI yang gagal di Banten dianggap tanggung jawab PI di Negeri Belanda. Setelah terjadi pemberontakan tersebut pemerintahan kolonial Belanda berusaha menangkap para pemimpin PI di Belanda. Tokoh-tokoh PI, seperti Ali Sastroamidjojo, Abdul Karim, MJusuf, dan Moh. Hatta dianggap memiliki hubungan dekat dengan Moskow, sebagai markas gerakan comintern. Akibat tuduhan itu mereka ditangkap, kemudian diadili atas tuduhan makar terhadap pemerintah.
Karena pembelaan mereka, akhirnya mereka dibebaskan setelah tidak terbukti terlibat dalam pemberontakan tersebut. Dalam pidato pembelaannya, mereka menjelaskan bahwa PI hanya sekedar membicarakan kemungkinan tindak kekerasan, kecuali pemerintah Belanda memikirkan tentang kemerdekaan Indonesia. Pembebasan mereka dari tuduhan tersebut dirayakan oleh anggota-anggota PI dan partai-partai nasionalis Indonesia, karena dianggap sebagai suatu kemenangan gerakan nasionalis atas negeri kolonial Belanda. Karena kemenangan tersebut, maka kaum nasionalis Indonesia di Belanda semakin mendapat simpati massa di Belanda.
Perhimpunan Indonesia mempunyai peran penting dalam pergerakan nasionalis Indonesia, walaupun organisasi ini berdiri di Belanda dan banyak bergerak di negeri tersebut. Peran tersebut antara lain: (1) sebagai pembuka keterkungkungan psikologis bangsa Indonesia dan kekuasaan sistem kolonial; (2) pengembang ideologi sekuler sehingga bisa mendorong semangat revolusioner dan nasionalis; (3) mempersatukan unsur golongan ke dalam organisasi secara keseluruhan; (4) memperkenalkan istilah Indonesia untuk mengembangkan jati diri nasional dan tidak bersifat kedaerahan; dan (5) sebagai organisasi kebangsaan yang paling orsinil dalam mempropagandakan ideologi Indonesia Merdeka.
8. Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
PPKI merupakan organisasi yang didirikan sebagai upaya untuk mengumpulkan berbagai macam organisasi sosial politik menjadi satu, agar bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam melawan penjajah Belanda.
Terbentuknya gagasan tentang persatuan Indonesia dilatarbelakangi adanya kesadaran dikalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional bahwa berjuang hanya melalui masing-masing organisasi pergerakan nasional tidak akan membawa hasil. Dengan perjuangan sendiri-sendiri akan mudah ditumpas oleh pemerintah kolonial. Terbukti, PKI yang melakukan pemberontakan sendiri juga telah gagal dan berakhir dengan dilarangnya partai politik tersebut.
Ir. Soekarno merupakan salah satu tokoh yang merasa yakin benar bahwa front bersama sangatlah penting bagi mempersatukan perjuangan politik pergerakan nasional Indonesia. Dalam merealisasikan ide ini, Soekarno dibantu oleh Sukiman, mengajak PSI untuk turut bergabung.
Namun ide ini ditolak oleh PSI dengan alasan bahwa sebagian tokoh PNI dan Soekarno sendiri dianggap sebagai didikan Belanda, karena itu diragukan kenasionalisannya. Sebagian kalangan pergerakan nasional Indonesia yang masih berpandangan kolot masih menganggap bahwa mereka yang bukan dididik dan dibesarkan di Indonesia tidak memiliki pandangan positif tentang kemerdekaan Indonesia.
Pada tanggal 17-18 Desember 1927 diputuskan untuk dibentuk Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Perhimpunan ini menampung beberapa organisasi pergerakan nasional, seperti PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia.
PPPKI dianggap telah mampu mengimbangi kekuatan pemerintah Belanda. PPPKI juga diharapkan mampu mempersatukan dan menjadikan gerakan-gerakan politik nasional berada dalam satu koordinasi yang baik. PPPKI terus berkembang dan memiliki daya tarik tersendiri bagi parpol-parpol yang ada di Indonesia. PSI dan BU merupakan salah satu yang memberikan perhatian khusus terhadap ideologi nasionalis sekuler.
Kongres PPPKI I diselenggarakan pada 2 September 1928 di Surabaya. Para wakil parpol berharap bahwa kongres ini merupakan kongres yang dapat membawa Indonesia ke era baru gerakan kebangsaan. Kongres menunjuk Soetomo sebagai ketua Majelis Pertimbangan PPPKI. Sebagai ketua, Soetomo berhasil mempersatukan kaum moderat dan kaum radikal di tubuh PPPKI. Kongres juga menganjurkan agar dibentuknya seksi PPPKI daerah agar memudahkan sekaligus memantapkan PPPKI dalam kesadaran nasionalisnya.
PPPKI ternyata tidak mampu mewujudkan cita-cita idealnya, karena terjadi pertentangan antara tokoh-tokoh partai, seperti pertentangan antara PNI Baru dan Partindo. Perhimpunan ini akhirnya tidak memiliki peran apapun di panggung politik, meskipun segala upaya sudah dilakukan Soekarno dalam rangka mempersatukan partai-partai yang ada.
Intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap perhimpunan ini juga menjadi salah satu penyebab semakin menurunnya peran perhimpunan ini dalam pergerakan nasional. Hal ini sangat disayangkan karena bergabungnya beberapa parpol dalam sebuah himpunan dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.
9. Partai Indonesia Raya (Parindra)
Parindra adalah salah satu organisasi yang didirikan sebagai upaya untuk mempersatukan persepsi di antara organisasi pergerakan nasional. Mereka menyadari bahwa hanya dengan persatuan, cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan. Upaya tersebut terus dilakukan dalam rapat-rapat, diskusi, dan surat kabar.
Salah satu surat kabar yang menampung gagasan persatuan adalah "Soeloeh Rayat Indonesia." Surat kabar ini antara lain dimanfaatkan oleh Kelompok Studi Indonesia di Surabaya untuk menyerukan konsepsinya bahwa perbedaan golongan pendukung nonkooperasi dan pendukung kooperasi tidaklah harus dibesar-besarkan. Menurut mereka, tujuan pergerakan saat ini adalah mengangkat rakyat Indonesia dari penderitaan berkepanjangan, baik itu melalui kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik.
Pada November 1930 kelompok studi ini mengubah namanya menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI). Meskipun berusaha mengutamakan agitasi politik, PBI lebih terlihat sebagai partai lokal Surabaya yang berorientasi pada kerakyatan. Perkumpulan Rukun Tani yang didirikannya menjadi sarana perbaikan dan kesejahteraan petani.
Dengan basis tersebut, PBI mendapat dukungan luas di pedesaan sehingga pada 1932 organisasi ini sudah memiliki anggota 2500 orang dengan 30 cabang. Pada tahun yang sama diadakan kongres yang menetapkan penggalakan koperasi, serikat sekerja dan pengajaran. Pada 1934, diadakan kongres di Malang, yang menetapkan bahwa PBI akan lebih memajukan pendidikan rakyat.
PBI menggandeng BU untuk bekerja sama dalam upaya untuk menggalang persatuan. Dari kerja sama yang telah disepakati tersebut disepakati untuk membentuk Partai Indonesia Raya atau Parindra pada 1935 dengan menggabungkan organisasi lainnya, seperti Sarikat Celebes, Sarikat Sumatra, Sarikat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, dan Tirtayasa. Parindra memiliki tujuan mencapai Indonesia mulia dan sempurna. Keunikan Parindra dibanding partai yang lainnya adalah bahwa partai ini bersifat kooperasi dan dalam beberapa kegiatannya juga nonkooperasi. Kongres I Parindra yang diselenggarakan pada Mei 1937 di Jakarta diputuskan bahwa Parindra bersikap kooperatif dan anggota yang ada dalam dewan harus loyal pada partainya. KRMH Wuryaningrat yang menggantikan Sutomo sebagai ketua berusaha dengan keras untuk mencapai perbaikan ekonomi rakyat, pengangguran, peradilan, dan kemiskinan. Dalam memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat, Parindra telah berjasa mendirikan Perkumpulan Rukun Tani, Rukun Pelayaran Indonesia dan Bank Nasional Indonesia.
10. Gabungan Politik Indonesia (Gapi)
Sebelum Gapi dibentuk, tokoh-tokoh pergerakan nasional masih mencari jalan lain agar perjuangan mereka mencapai kemerdekaan segera dapat diraih. Ternyata jalan perjuangan kooperatif dan nonkooperatif masih menghadapi jalan buntu. Tindakan Belanda yang menutup jalan gerakan non kooperatif dan mengharuskan gerakan yang kooperatif untuk selalu meminta izin terhadap Belanda, telah membuat kesal bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui Volksraad, partai-partai mengeluarkan petisi pada 15 Juli 1936.
Petisi yang dikenal sebagai Petisi Sutarjo tersebut berisi usulan kepada pemerintah Belanda untuk mengadakan konferensi membahas tentang status politik Hindia Belanda di Indonesia. Ia menuntut kejelasan status politik Belanda pada 10 tahun mendatang. Selain itu, petisi ini juga bertujuan untuk mendorong rakyat memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dan matang di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Petisi tersebut ditandatangani oleh Sutardjo, I.J. Kasimo, Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong. Petisi Sutardjo ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini tentu saja membuat para tokoh pergerakan dan pendukungnya merasa sangat kecewa. Apalagi setelah petisi tersebut tidak jelas kedudukannya selama dua tahun, apakah ditolak atau diterima. Meskipun begitu, kejadian tersebut telah mendorong semangat baru bangsa Indonesia untuk mencari jalan lain dalam pergerakan nasional. Perbedaan pendapat dan krisis baru di antara tokoh-tokoh pergerakan nasional masih terus tampak.
Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional, tampillah seorang tokoh yang berusaha untuk mengurangi konflik dan menyamakan persepsi kembali tentang betapa pentingnya kesatuan di antara partai-partai politik nasional. Tokoh tersebut adalah M.Husni Thamrin yang memelopori berdirinya sebuah organisasi baru, yaitu Gabungan Politik Indonesia (Gapi), pada 21 Mei 1939. Gapi merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan PSII.
Langkah selanjutnya yang ditempuh Gapi adalah pada 24 Desember 1939, dengan membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI).
Tujuan utama dari kongres ini adalah "Indonesia Berparlemen."Resolusi Gapi ditanggapi dingin oleh pemerintah kolonial. Untuk meredam gerakan nasionalis, pemerintah kolonial segera membentuk Komisi Visman, sebuah komisi yang ditujukan untuk menyelidiki keinginan bangsa Indonesia. Komisi ini bekerja tidak jujur dan lebih memihak kepada penguasa Belanda, sehingga pemerintah Belanda hanya berjanji memberikan status dominion kepada Indonesia di kemudian hari. Di mata sebagian kaum nasionalis, komisi ini dianggap sebagai cara pemerintah kolonial untuk mengulur-ngulur waktu tentang tuntutan bangsa Indonesia.
Gapi yang tetap teguh pada pendiriannya, segera merubah KRI menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) padal 14 September 1941. Mr.Sartono diangkat sebagai ketua. Organisasi ini beranggotakan Gapi sebagai wakil federasi organisasi politik, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai wakil organisasi Islam, dan PVPN sebagai federasi serikat sekerja dan pegawai negeri.
Pada September 1942, MRI berhasil menyelenggarakan Kongres II di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri ole h MIAI, PVPN, Kongres Perempuan Indonesia, Isteri Indonesia, Perti, Parindra, Gerindo, Pasundan, PII, PPKI, PAI, NU, PPBB, Muhammadiyah, PMM, Taman Siswa, dan PSII. Pada saat itu, MRI merupakan organisasi yang paling maju karena telah berhasil menggabungkan organisasi politik, sosial, dan keagamaan dalan satu wadah.
Nasionalisme adalah suatu gerakan yang bersifat politik dan sosial dari kelompok-kelompok bangsa yang bersifat politik dan sosial dari kelompok-kelompok bangsa yang memiliki persamaan budaya, bahasa, wilayah, serta persamaan cita-cita dan tujuan. Paham baru di Eropa tersebut berdampak luas ke wilayah Asia-Afrika. Hal itu terlihat dari banyaknya gerakan yang menentang penjajahan dan gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan setiap bangsa Asia dan Afrika.
Peristiwa-peristiwa penting antara Perang Dunia I dan II, antara lain Perang Dunia I, Perjanjian Versailes, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Perang Dunia II, dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pergerakan nasional Indonesia yang terjadi pada awal abad ke-20 dapat diartikan sebagai pergerakan di seluruh bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang terhimpun dalam organisasi-organisasi pergerakan dan yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, dan politik serta untuk memperoleh kemerdekaan yang meliputi seluruh bangsa dari penjajah Belanda. Organisasi pergerakan nasional yang pernah lahir di Indonesia antara lain, Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partiij, PNI, Partindo, PKI, Taman Siswa, Perhimpunan Indonesia, Parindra, Muhammadiyah, PPPKI, dan PPPI.
Sedangkan organisasi pemuda di antaranya Trikoro Dharmo, Jong Celebes, Jong Sumatra Bond, PPPI, Jong Indonesia, dan Indonesia Muda. Demikian pula pada pergerakan kaum wanita Indonesia yang dipelopori oleh R.A. Kartini dan Dewi Sartika.
Pada 15 Juli 1936, bangsa Indonesia mengeluarkan Petisi Sutarjo yang berisi tentang usulan untuk mengadakan konferensi membahas status politik Hindia Belanda di Indonesia. Adapun Gapi yang merupakan organisasi gabungan dari beberapa partai-partai politik dan pergerakan nasional di Indonesia menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda agar "Indonesia Berparlemen."
11. Gerakan dan Organisasi Pemuda
Organisasi pemuda yang didirikan pada awal abad ke-20 meliputi organisasi-organisasi yang didukung oleh para pemuda di daerah. Salah satu di antaranya adalah Perkumpulan Pasundan. Perkumpulan ini didirikan pada 1914 dengan tujuan mempertinggi derajat kesopanan, kecerdasan, memperluas kesempatan kerja, dan penghidupan kegiatan masyarakat. Pemimpinnya adalah R. Kosasih Surakusumah, R.Otto Kusuma, dan R.A.A. Jatiningrat. Organisasi Pasundan merupakan organisasi semacam Budi Utomo bagi orang Sunda.
Pada masa sesudah sekitar 1909, di seluruh Indonesia banyak bermunculan organisasi-organisasi baru di kalangan elite terpelajar yang sebagian besar didasarkan atas identitas-identitas kesukuan. Misalnya Sarekat Ambon (1920), bertujuan untuk melindungi kepentingan orang-orang Ambon. Organisasi ini bersifat radikal, ingin berparlemen dan meminta pemerintahan sendiri. Perkumpulan yang lain adalah Jong Java (1918) yang keanggotaannya khusus untuk orang-orang Jawa. Organisasi lainnya yang berusaha menampung para pemuda dan mahasiswa adalah Sarekat Sumatera (Sumatranen Bond, 1918) yang merupakan kelompok mahasiswa Sumatra, Jong Minahasa (Pemuda Minahasa, 1918), yaitu organisasi untuk orang-orang Minahasa, dan Timorsch Verbond atau Persekutuan orang-orang Timor (1921) yang didirikan oleh orang-orang Timor dari Pulau Roti dan Sawu untuk melindungi kepentingan-kepentingan rakyat Timor.
Pada 1923 dibentuk pula Kaum Betawi di bawah pimpinan M.Husni Thamrin yang berusaha memajukan hak-hak warga Betawi. Organisasi ini bertujuan memajukan perdagangan, pertukaran pengajar. MH. Thamrin kemudian menjadi anggota Volksraad dan Ketua Fraksi Nasional. Pendirian organisasi kepemudaan di atas tidak hanya mencerminkan adanya kegairahan baru untuk berorganisasi pada zaman pergerakan nasional, namun juga mencerminkan kuatnya identitas-identitas kesukuan dan kemasyarakatan yang terus berlangsung. Unsur-unsur etnosentrismenya juga masih ada dengan mengisolasi diri, tetapi regionalisme itu juga perlahan dapat menciptakan nasionalisme. Regionalisme itu selalu dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk memecah belah dengan melakukan infiltrasi.
Perkumpulan pemuda didirikan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Perkumpulan pemuda pertama adalah Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia) yang berdiri pada 7 Maret 1915 di gedung perkumpulan Budi Utomo. Tri Koro Dharmo bertujuan untuk mengadakan suatu tempat latihan untuk calon-calon pemuda nasional. Cinta tanah air menjadi dorongan bagi berdirinya organisasi ini. Organisasi ini kemudian diganti namanya menjadi Jong Java yang orientasinya lebih luas dari sekedar organisasi daerah, serta berorientasi pada pergerakan rakyat. Setelah berkembangnya rasa nasionalisme pada akhir Perang Dunia I, kegiatan Jong Java beralih ke politik. Dalam kongresnya pada 1926 di Solo, organisasi ini memiliki anggaran dasar yang menyebutkan ingin menghidupkan rasa persatuan dengan seluruh bangsa Indonesia dan bekerja sama dengan semua organisasi pemuda yang ada guna membentuk kesatuan Indonesia. Organisasi Jong Java dan yang lainnya dibubarkan dan diganti dengan Indonesia Muda yang bertujuan Indonesia merdeka.
Di Sumatra, lahir Jong Sumatra Bond pada 9 Desember 1927 dengan tujuan memperkokoh ikatan sesama murid Sumatera dan mengembangkan kebudayaan Sumatra. Organisasi ini dipimpin oleh M.Yamin. Kehadiran organisasi ini segera diikuti dengan berdirinya Jong Minahasa dan Jong Celebes.
Pada Kongres Pemuda I, Mei 1926, untuk pertama kalinya beberapa organisasi pemuda berhasil dikumpulkan dalam sebuah kongres. Kongres yang dipimpin oleh M. Tabrani ini dihadiri Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Islamieten Bond, dan Perkumpulan Pemuda Theosofi. Walaupun tidak berhasil membuat fusi, mereka telah sepakat tentang paham persatuan. Baru pada 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II di gedung Indonesische Club Kramat No. 106 Jakarta, dapat dipadukan semua organisasi pemuda menjadi satu kekuatan nasional. Kesepakatan tersebut diikuti dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang terkenal dengan Sumpah Pemuda, yang isinya:
1. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.
2. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
3. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Kongres berhasil menetapkan Sumpah Pemuda yang nantinya dijadikan landasan perjuangan Indonesia merdeka. Pada malam penutupan, untuk pertama kali diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh WR. Supratman. Selanjutnya, PNI, PPPI, Indonesia Muda, dan seluruh perkumpulan pemuda mengaku Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.
12. Organisasi Kepanduan
Selain organisaasi pemuda yang sifatnya politis, lahir pula organiasi kepanduan. Kepanduan mulai ada pada permulaan Perang Dunia I. Kegiatannya difokuskan pada olah raga dengan anggotanya sebagian besar dari kalangan murid-murid sekolah, baik sekolah pribumi maupun Belanda.
Salah satu organisasi kepanduan adalah Ned Indische Badvinders Vereeniging (NIPV). Organisasi ini merupakan kepanduan campuran pertama yang didirikan pada 1917. Organisasi kepanduan Indonesia yang pertama adalah Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) didirikan di Solo (1916) oleh Mangkunegoro VII.
Setelah 1920, organisasi kepanduan berkembang sejalan dengan berkembangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Dalam organisasi politikpun terdapat organisasi kepanduan, seperti Sarekat Islam Afdeling Pandu, Hizbul Wathon, dan Nationale Islamitische Padvinderij.
Pada 1938, didirikan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduaan untuk menampung organisasi-organisasi kepanduan yang sudah ada. Organisasi tersebut pada Februari 1941 mengadakan perkemahan bersama.
13. Gerakan Wanita
Pergerakan nasional Indonesia tidak hanya di bidang politik melainkan juga sosial dan wanita. Salah seorang tokoh wanita yang menyuarakan pentingnya emansipasi antara pria dan wanita adalah RA.
Kartini. Dia kemudian dinggap sebagai pelopor gerakan emansipasi yang dalam tulisan-tulisannya menuntut agar wanita Indonesia diberi pendidikan karena mereka memikul tugas sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anaka-naknya.
Buku Kartini yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku yang berisi kumpulan surat-surat Kartini tentang berbagai buah pikirannya. Buku ini ditulis oleh Abendanon pada 1899. Isinya antara lain tentang posisi wanita dalam keluarga, adat istiadat, dan keterbelakangan wanita.
Karena senang membaca dan bergaul dengan berbagai kalangan, Kartini memiliki padangan yang positif tentang betapa pentingnya memajukan kaum wanita. Dengan belajar sungguh-sungguh, dia berpendapat bahwa memajukan kaumnya dan menolak konservatisme adalah sangat penting.
Demikian juga adat yang mengharuskan wanita hanya tinggal di dalam rumah harus dirombak. Kartini meminta agar rakyat Indonesia diberi pendidikan karena pendidikan merupakan masalah pokok bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan tersebut bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga kaum wanita. Pendidikan yang diperoleh itu selain untuk mengasah intelegensi, juga untuk membangun sopan santun dan kesusilaan. Kunci kemajuan wanita menurut Kartini adalah kombinasi antara kebudayaan Barat dan Timur.
Perkumpulan atau organisasi wanita yang muncul di masa pergerakan diantaranya adalah Putri Mardika (1912) yang bertujuan memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan dengan memberikan penerangan dan bantuan dana. Demikian pula dengan sekolah Kaoetamaan Istri yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika di Bandung pada 1904. Sekolah Kartini juga didirikan di Jakarta pada 1913, di Madiun, Malang dan Cirebon, Pekalongan, Indramayu, Surabaya, dan Rembang.
Selanjutnya, pada 1920 mulai muncul perkumpulan wanita yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Di Minahasa, berdiri De Gorontalosche Mohammedaansche Vrouwen Vereeniging. Di Yogyakarta lahir perkumpulan Wanita Utomo yang mulai memasukan perempuan ke dalam kegiatan dasar pekerjaan.
Corak kebangsaan sudah mulai mempengaruhi pergerakan wanita sejak 1920, hal ini ditandai dengan adanya Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada 1928. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Ny. Sukamto (Wanito Utomo), Nyi Hajar Dewantara (Taman Siswa bagian wanita), dan Nona Suyatin (Pemuda Indonesia bagian keputrian). Tujuan kongres Perempuan Indonesia adalah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan di antara per kumpulan wanita ter sebut. Dalam rapat itu dibicarakan soal nasib wanita dalam perkawinan dan poligami.
Dalam kongres itu pada umumnya disepakati untuk memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan yang berhaluan kooperatif. Hasil kongres yang terpenting adalah dibentuknya federasi perkumpulan wanita, bernama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI).
Kongres Perempuan Indonesia II diadakan membicarakan tentang masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Dalam konggres tersebut, pergerakan wanita Indonesia mendapat perhatian dari Komite Perempuan Sedunia yang berkedudukan di Paris.
Kongres Perempuan III berlangsung 1938, menyetujui suatu rencana undang-undang perkawinan modern, membicarakan masalah politik, antara lain hak pilih dan dipilih bagi kaum wanita untuk Badan Perwakilan. Selain itu, kongres memutuskan pada 22 Desember menjadi Hari Ibu, dengan menyatakan bahwa peringatan Hari Ibu tiap tahun diharapkan akan menambah kesadaran kaum wanita Indonesia akan kewajibannya sebagai Ibu Bangsa.
1. Budi Utomo (BU)
Budi utomo adalah suatu organisasi yang didirikan oleh kalangan terpelajar di sekolah kedokteran yang berasal dari priyayi Jawa yang "baru" atau priyayi rendahan. Mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan. Kelompok inilah yang merupakan kelompok pertama pembentuk suatu organisasi yang benar-benar modern.
Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah tokoh yang membidani lahirnya Budi Utomo melalui kegiatannnya menghimpun dana beasiswa untuk memberikan pendidikan Barat kepada golongan priyayi Jawa. Kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Wahidin tersebut disambut oleh Soetomo, seorang mahasiswa School Tot Opleiding van Indische Arsten (STOVIA) atau Sekolah Dokter Jawa. Bersama rekanrekannya dia mendirikan Budi Utomo (BU) di Jakarta pada 20 Mei 1908.
Budi utomo sejak awal berdiri sudah menetapkan bahwa bidang perhatian organisasi ini pada upaya peningkatan pendidikan dan memajukan pendidikan masyarakat dengan memberi kesempatan dan beasiswa bagi rakyat Indonesia untuk menempuh pendidikan. Hanya saja ruang lingkup yang menjadi obyek pengembangan pendidikan ini pada awalnya hanya meliputi penduduk Jawa dan Madura. Bilamana diperhatikan dari segi keanggotaannya, organisasi budi utomo mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (1) bersifat lokal, sebab anggotanya hanya terbatas pada orang jawa dan madura, kemudian berkembang ke Bali, tidak meliputi seluruh wilayah Indonesia; (2) bersifat moderat dan aristokratis, tidak bertindak radikal dalam memperjuangkan tujuannya. Hal ini dimaklumi karena sebagian besar anggotanya adalah pegawai negeri dan juga dari lapisan ningrat.
Pada kongres Budi Utomo yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908, Tirto Kusumo diangkat menjadi Ketua Pengurus Besar. Dalam kongres ini, etnonasionalisasi semakin bertambah besar. Selain itu, dalam kongres tersebut juga timbul dua kelompok, yaitu kelompok pertama diwakili oleh golongan pemuda yang merupakan minoritas yang cenderung menempuh jalan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial. Adapun kelompok kedua merupakan golongan mayoritas diwakili oleh golongan tua yang menempuh perjuangan dengan cara lama, yaitu sosiokultural (pendidikan, pengajaran dan kebudayaan).
Golongan minoritas yang berpandangan maju dalam organisasi ini dipelopori oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo. Dr. Tjipto Mangunkusumo ingin menjadikan Budi Utomo bukan hanya sebagai partai politik yang mementingkan rakyat, melainkan juga sebuah organisasi yang kegiatannya tersebar di Indonesia, bukan hanya di Jawa dan Madura. Sementara golongan tua menginginkan pembentukan dewan pimpinan yang didominasi oleh para pejabat generasi tua. Golongan ini juga mendukung pendidikan yang luas bagi kaum priyayi dan mendorong kegiatan pengusaha Jawa. Tjipto terpilih sebagai seorang anggota dewan. Namun, pada 1909 dia mengundurkan diri dan akhirnya bergabung dengan Indische Partiij yang perjuangannya bersifat radikal.
Karakteristik Budi Utomo yang seperti demikian menyulitkan untuk bertindak revolusioner, walaupun lambat laun juga mempunyai program politik dan memperluas keanggotanya hingga sampai ke Bali. Hal ini terjadi karena banyak dari anggota Budi Utomo adalah pegawai pemerintahan Belanda dan banyak yang berasal dari kalangan ningrat. Kondisi inilah yang mengakibatkan keluarnya beberapa orang tokoh utama dari Budi Utomo, seperti Cipto Mangunkusumo, Soetomo, dan Soepomo. Tokoh-tokoh ini beralih ke Indische Party yang gerakannya lebih radikal. Dalam perkembangan selanjutnya Budi Utomo tetap meneruskan cita-cita mulia menuju kemajuan yang selaras buat tanah air dan bangsa.
Ketika pecah Perang Dunia I (1914) Budi Utomo turut memikirkan cara mempertahankan Indonesia dari serangan luar, yang mengusulkan dibentuknya ”Komite Indie Weeber" (komisi untuk pertahanan negara) Budi Utomo juga terlibat dalam rapat-rapat untuk membentuk Dewan Rakyat (Volksraad), yang baru dapat terealisasi tahun 1918. Belanda memang memberi peluang pada Budi Utomo untuk terlibat, karena sikapnya yang moderat sehingga pemerintah kolonial tidak terlalu mengkhawatirkan organisasi tersebut.
Pada dekade ketiga abad ke-20, April 1930, Budi Utomo dibuka keanggotannya bagi semua golongan bangsa Indonesia. Pada kongres April 1931, anggaran dasar Budi Utomo diubah untuk membuka diri. Pada kongres itu diputuskan untuk bekerja sama dengan organisasi lain yang berdasarkan prinsip kooperasi. Dalam konferensi yang diselenggarakan pada Desember 1932 di Solo, diumumkan tentang disahkannya badan persatuan yang terdiri dari organisasi-organisasi yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka, namanya Parindra. Kelompok organisasi ini bersifat kooperasi tapi terhadap sesuatu hal yang lain bisa jadi non kooperasi.
Walaupun pada awalnya organisasi Budi Utomo dikhususkan untuk masyarakat Jawa dan Madura, namun Budi Utomo adalah organisasi modern pertama dalam pergerakan nasional Indonesia yang bertujuan untuk memajukan masyarakat pribumi dan usianya paling lama, Budi Utomo merupakan organisasi perintis jalan untuk pertumbuhan organisasi-organisasi politik lainnya. Budi Utomo merupakan fase pertama dari nasionalisme Indonesia, menjadi inspirasi bangkitnya faham-faham kebangsaan Indonesia.
2. Sarekat Islam (SI)
Sarekat Islam (SI) pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), yaitu perkumpulan bagi pedagang Islam yang didirikan tahun 1911 di Solo, oleh H. Samanhudi. Organisasi ini empunyai tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji Islam, serta agar para pedagang Islam dapat bersaing dengan pedagang Barat maupun Timur Asing. Sarekat Dagang Islam mengalami perkembangan cukup pesat, hal ini terjadi karena:
1. Pedagang keturunan Tionghoa melakukan monopoli bahan-bahan batik, ditambah pula dengan tingkah laku mereka yang tidak mengenakkan pada pedagang pribumi;
2. Penyebaran agama Kristen yang merupakan tantangan bagi para penganut Islam;
3. Adat lama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang terus dipertahankan di daerah Jawa, makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan terhadap umat Islam.
Faktor lain yang mempengaruhi pesatnya pertumbuhan perkumpulan pedagang Islam tumbuh pesat terutama setelah Tjokroaminoto masuk dan kemudian menjadi pemimpin Sarekat Dagang Islam. SDI berganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. SI mempunyai tujuan mengembangkan perekonomian guna mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan, dan tolong menolong di antara kaum muslimin. Keanggotaannya terbuka untuk setiap lapisan masyarakat yang beragama Islam.
Pada Juni 1916, mengembangkan sebuah cita-cita terbentuknya satu bangsa bagi penduduk Indonesia. Pada kongres 1917, SI mulai dimanfaatkan oleh kekuatan lain untuk kepentingan politik tertentu dan disusupi aliran revolusioner sosialis dengan tokohnya Semaun yang menduduki ketua SI cabang Semarang. Dengan masuknya Semaun, tujuan SI kemudian berubah menjadi membentuk pemerintah sendiri dan perjuangan melawan penjajah dari kapitalisme yang jahat. Dalam kongres diputuskan tentang keikutsertaan SI dalam Volksraad.
Masuknya kaum sosialis-komunis di dalam tubuh SI, hingga memberikan pengaruh terhadap tujuan SI dan ditambah dengan pernyataan bahwa menjadi penjajahan dalam lapangan kebangsaan dan perekonomian itu adalah buah dari kapitalisme dan kapitalisme hanya bisa dikalahkan oleh per satuan kaum buruh dan petani.
Pada tahun 1921, SI menetapkan bahwa seseorang harus memilih antara SI atau organisasi lain. Pilihan ini sebenarnya bertujuan untuk membersihkan barisan SI dari unsur-unsur komunis. Dengan keputusan tersebut, seseorang tidak mungkin menjadi anggota SI sekaligus menjadi anggota PKI.
Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perpecahan di tubuh SI, dan berganti nama SI Merah dan SI Putih. SI Merah yang dipimpin oleh Semaun berpusat di Semarang dan berazaskan komunis. Adapun SI Putih dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto yang berlandaskan Islam.
Perkembangan selanjutnya SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), sedangkan SI Merah menjadi Sarekat Rakyat yang kemudian menjadi organisasi yang berada di bawah naungan PKI. PSI mempunyai tujuan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuannya yang jelas itulah maka PSI menggabungkan diri dengan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
Kongres PSI 1927 menyatakan bahwa Karena keragaman cara pandang di antara elite partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik, seperti Partai Islam Indonesia yang dipimpinan oleh Sukiman, PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan PSII sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya.
3. Indische Partiij
Indische Partiij merupakan organisasi yang didirikan oleh orang Indo dan anggotanya juga kebanyakan orang Indo, yaitu campuran orang Indo dengan Pribumi. Didirikan oleh Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker pada 25 Desember 1912. Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker adalah seorang keluarga jauh Edward Douwes Dekker (Multatuli). Dia kemudian bekerja sama dengan dua orang, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai.
Indische Partiij menyatakan bahwa nasionalisme merupakan hal paling penting dan oleh karena itu harus diperjuangkan. Partai ini juga dengan tegas menyatakan harus dicapainya kemerdekaan Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam perjuangannya, partai ini bersikap radikal terutama dalam menghadapi sistem kolonial Belanda. Indische Partiij menuntut dihapusnya eksploitasi rakyat dan oleh karena itu mereka beranggapan bahwa penghapusan eksploitasi dapat dicapai apabila Hindia Belanda memperoleh kemerdekaan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.
Anggaran dasar Indische Partiij menetapkan tujuan membangun lapangan hidup, menganjurkan kerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan, memajukan tanah air Hindia Belanda, dan mempersiapkan kehidupan rakyat merdeka. Indische Partiij berdiri atas dasar nasionalisme yang menampung semua suku bangsa di Hindia Belanda dengan tujuan akhir mencapai kemerdekaan. Paham kebangsaan ini kemudian diolah dan dikembangkan oleh partai-partai lain, seperti Perhimpunan Indonesia (PI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
Karena keradikalan partai ini, pemerintah kolonial bersikap keras dan oleh karena itu tidak memberi badan hukum. Sikap pemerintah kolonial semakin keras terutama setelah setelah munculnya artikel Suwardi Suryaningrat pada peringatan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Prancis. Artikel ini berjudul "Als ik een Nederlander was" (Andaikata aku seorang Belanda). Artikel ini membuat pemerintah kolonial Belanda marah dan disusul dengan ditangkapnya ketiga tokoh Indische Partiij yang kemudian diasingkan ke Belanda. Pada 4 Mei 1913, Indische Partiij dinyatakan sebagai partai terlarang. Walaupun sudah dibubarkan, ketiga tokoh ini tetap berjuang.
Douwes Dekker tetap di jalur politik. Suwardi Suryaningrat yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara terjun dalam bidang pendidikan. Adapun Tjipto Mangunkusumo meneruskan perjuangannya yang radikal walaupun dalam beberapa waktu harus berjuang di dalam penjara. Meskipun organisasi ini berumur pendek, Indische Partiij telah memberikan perlawanan gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Partai ini merupakan partai pertama yang menanamkan paham kebangsaaan.
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)
Partai Komunis Indonesia adalah organisasi pergerakan sosialis yang mengadopsi nilai-nilai perjuangan komunisme dari Rusia. Pada awalnya organisasi ini bernama Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV), yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924.
Gerakan ini dipelopori oleh seorang Marxis Belanda Sneevliet yang ingin menyebarkan ajaran-ajaran Marxis di Indonesia, khususnya tentang manifesto-komunisnya. Konsep perjuangannya adalah mempertentangkan kelas antara kaum pribumi sebagai buruh dan penjajah sebagai kapitalisme Barat. Sneevliet adalah pendiri organisai Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV) (Dekker, 1993).
ISDV didirikan Sneevliet pada tahun 1914 di Semarang. Perkumpulan ini merupakan perkumpulan campuran antara orang-orang Belanda dengan orang-orang Indonesia yang mempunyai pandangan politik sama. Sneevliet berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh terkemuka pada perkumpulan orang Indonesia untuk menerima ajaran Marxis. Setelah itu tokoh-tokoh Marxis dalam ISDV menyusup ke tubuh organisasi Sarekat Islam yang dianggap memiliki basis massa yang banyak dan bersedia menerima pikiran-pikiran radikal perjuangan sosialis. Selain itu, anggota Sarekat Islam yang radikal bisa masuk ISDV tanpa harus meninggalkan Sarekat Islam.
Komunisme cepat berkembang di kalangan rakyat Indonesia yang terjajah. Kondisi buruknya kehidupan ekonomi pribumi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh-tokoh komunis Indonesia. Tokoh-tokoh komunis juga memanfaatkan kondisi buruknya hubungan antara gerakan politik dan pemerintah Belanda. ISDV semakin kuat setelah pecahnya Revolusi Rusia pada 1917, berdirinya Uni Soviet, dan Communis International (Comintern) Maret 1919. Komunis Indonesia makin radikal dan mendapat dukungan yang luas setelah pada 1922 melakukan pemogokkan-pemogokkan untuk menuntut kenaikan upah dari kaum kapitalis.
Gerakan-gerakan ISDV yang radikal dalam menentang kapitalisme Belanda mengakibatkan orang-orang ISDV diusir Belanda. Pimpinan komunis di Indonesia diambil alih oleh orang Indonesia sendiri dan kemudian mendirikan organisasi dengan nama Perserikatan Komunis Hindia pada Mei 1920. Pada 1924 nama ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dengan cepat berkembang karena mendapat banyak dukungan dari kalangan rakyat jelata yang terjajah.
PKI masuk Komintern pada 1920. Tokoh-tokoh PKI di antaranya, Semaun, Alimin, Tan Malaka, dan Darsono (Dekker, 1993). PKI dalam melaksanakan kegiatannya bersifat praktis dan radikal, organisasi ini dengan tegas menyatakan ingin melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh-tokohnya dengan cerdik mampu memanfaatkan militansi Islam yang juga berkeinginan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, banyak tokoh Islam yang direkrut untuk menyebarkan propaganda PKI yang anti kapitalisme Belanda. Misalnya di daerah berbasis Islam, Banten dan Minangkabau, terjadi pemberontakan melawan kapitalisme Barat pada 1926 dan 1927.
Akibat pemberontakan, pemerintah kolonial Belanda melakukan penindasan terhadap pengikutnya. Pemimpinnya dibuang, sejumlah 13.000 anggotanya ditangkap, 4.000 orang dihukum, dan 1.300 orang dibuang ke Digul. Oleh pemerintah kolonial, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, walaupun aktivitas politiknya masih terus berjalan. Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk mendukung aksi revolusioner dan menuntut kemerdekaan Indonesia.
5. Partai Nasional Indonesia (PNI)
Partai Nasional Indonesia didirikan oleh kaum terpelajar, yang dipelopori oleh Soekarno. Berdiranya PNI, tidak terlepas dari pengaruh dilarangnya PKI oleh pemerintah kolonial. Kaum terpelajar dan intelektual serta tokoh-tokoh perjuangan lainnya berusaha memikirkan strategi yang harus dijalankan untuk mencegah agar organisasi-organisasi baru tidak terperangkap pada kendala yang sama. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa kekerasan dan radikalisme bukan jalan perjuangan yang baik dalam menghadapi pemerintah kolonial.
Golongan terpelajar yang berada dalam Algemene Studie Club Bandung pada 4 Juli 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Organisasi yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. PNI didirikan dengan tujuan untuk menampung orang-orang yang merasa aspirasinya tidak terwakili dalam organisasi-organisasi politik yang ada saat itu.
Tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dengan asas perjuangan berdiri di atas kaki sendiri, nonkooperasi, dan marhaenisme.
Sebagai sebuah organisasi yang baru, PNI cepat berkembang dan menarik perhatian banyak pihak. Hal ini disebabkan karena adanya propaganda-propaganda yang dilakukan Ir.Soekarno dengan mengusung tema antara lain: karakter yang buruk dari penjajah, konflik antara pengusaha dan petani, "front sawo matang melawan front kulit putih," menghilangkan ketergantungan dan menegakkan kemandirian, serta perlunya pembentukan negara dalam negara.
Propaganda-propaganda Ir. Soekarno yang menarik dukungan masyarakat telah mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Jenderal Belanda dalam pembukaan sidang Volksraad pada 15 Mei 1928 memberi peringatan kepada pemimpin PNI untuk menahan diri dalam ucapan dan propagandanya. Karena tidak dihiraukan, pemerintah kolonial Belanda segera mengadakan penangkapan terhadap para pemimpin PNI, seperti Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriadinata. Penangkapan itu terjadi pada 24 Desember 1929. Mereka kemudian diajukan ke depan pengadilan Landraad di Bandung.
Pengadilan Ir. Soekarno dan rekannya dihadiri oleh banyak kalangan, baik dari tokoh-tokoh pergerakan di luar maupun di dalam kota Bandung. Pidato pembelaan Soekarno dikenal dengan Indonesia Menggugat yang di dalamnya berisi antara lain pandangan Soekarno mengenai pergerakan nasional, pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indoensia, dan dihapuskannya pemeritah kolonial.
Pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara untuk Soekarno, 2 tahun untuk Gatot Mangkuraja, 1 tahun 8 bulan untuk Maskun dan 1 tahun 3 bulan untuk Supriadinata dengan tuduhan melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan pemerintah. Dipenjarakannya tokoh-tokoh penting PNI menimbulkan pemikiran untuk membubarkan PNI, demi keselamatan para anggota, 1933.
Sementara itu, Mr. Sartono, melalui kongres luar biasa mendirikan partai baru bernama Partai Indonesia (Partindo) dengan Sartono sebagai ketuanya. Sedangkan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir mendirikan partai baru yaitu PNI Pendidikan (PNI Baru).
6. Partai Indonesia (Partindo)
Partindo berasaskan non kooperatif, konsep sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme dari Ir. Soekarno diterima sebagai citacita yang dituju Partindo. Partindo adalah partai politik yang menghendaki kemerdekaan Indonesia yang didasarkan prinsip menentukan nasib sendiri, kebangsaan, menolong diri sendiri, dan demokrasi. Partindo menekankan perjuangan radikal dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan penuh.
Kongres Partindo pada 15-17 Mei 1932 di Jakarta dihadiri oleh Ir. Soekarno yang saat itu belum menjadi anggota. Dalam pidato tersebut, Soekarno memunculkan slogan "Indonesia merdeka sekarang," "kerakyatan dan kebangsaan," dan "Persatuan Indonesia."
Pada kongres Juli 1933, Soekarno menjelaskan konsep Marhaenisme. Pada dasarnya Marhaenisme menyukai perjuangan membela rakyat kecil serta menekankan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial untuk marhaen atau rakyat kecil.
Sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap Partindo semakin keras. Pada 1933 dikeluarkan larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota Partindo. Puncaknya adalah penangkapan Soekarno pada 1 Agustus 1933 oleh Gubernur Jenderal De Jonge. Soekarno kemudian dibuang ke Ende, Flores.
Setelah penangkapan tersebut, ruang gerak partai menjadi sempit. Kongres yang rencananya akan diselenggarakan pada 30-31 Desember 1934 dilarang oleh pemerintah. Meskipun begitu, Partindo berjalan terus sampai membubarkan diri pada 18 November 1936.
7. Perhimpunan Indonesia
Perhimpunan Indonesia adalah salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda yang tinggal di Negeri Belanda. Perhimpunan Hindia atau Indische Vereeniging (IV) berdiri pada tahun 1908, yang dibentuk sebagai sebuah perhimpunan yang bersifat sosial. Organisasi ini merupakan ajang pertemuan dan komunikasi antar mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda.
Namun, setelah kedatangan pemimpin Indische Partiij di Belanda, IV berkembang pesat dan memusatkan kegiatannya pada bidang politik.Tokoh-tokoh organisasi yang berpandangan maju tersebut mencetuskan untuk pertama kali konsep Hindia Bebas dari Belanda dan terbentuknya negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri.
Program kegiatannya antara lain bekerja di Indonesia dan membentuk Indonesische Verbond van Studeerenden (Persatuan Mahasiswa Indonesia). Hal terpenting dari penggabungan ini adalah dengan digantinya "Indische" dengan "Indonesische." Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia dikenalkan istilah "Indonesische" atau "Indonesia" dalam kegiatan akademik dan politik.
Pada tahun 1923, Iwa Kusumasumatri sebagai ketua, sejak saat itu sifat perjuangan politik organisasi semakin kuat. Dalam rapat umum 1923 organisasi ini menyepakati tiga asas pokok organisasi yaitu: (a) Indonesia menentukan nasib sendiri; (b) untuk itu Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemauan sendiri; (c) untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu.
Untuk menunjukkan sikap nasionalismenya, para pengurus organisasi ini kemudian mengubah nama majalah Hindia Putera dengan Indonesia Merdeka. Pada edisi pertama majalah Indonesia Merdeka diungkapkan bahwa penjajahan Indonesia oleh Belanda dan penjajahan Belanda oleh Spanyol memiliki banyak persamaan. Selain itu diungkapkan pula alasan tidak disebutnya negara Hindia Belanda karena hampir sama dengan orang Belanda yang tidak mau menyebut negaranya dengan Nederland-Spanyol. Para mahasiswa mengetahui hal ini setelah mempelajari mengenai perjuangan Belanda melawan Spanyol.
Organisasi ini juga berpendapat bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa yang ada di dunia, termasuk hak bangsa Indonesia yang masih terjajah. Semangat perjuangan politiknya yang jelas menuju Indonesia merdeka menjadikan organisasi ini disegani oleh oranisasi-organisasi sejenis di kalangan negara-negara terjajah di Asia. Propaganda tentang tujuan dan ideologi baru bangsa Indonesia disosialisasikan secara lebih gencar oleh organisasi ini dengan menerbitkan buklet dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-15 pada 1924.
Indische Vereeniging (IV) pada 3 Februari 1925 berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Dalam majalah Indonesia Merdeka, ditulis bahwa perubahan nama ini diharapkan dapat memurnikan organisasi dan mempertegas prinsip perjuangan organisasi. Sementara, dalam artikel yang muncul pada bulan yang sama dengan judul Strijd in Twee Front (Perjuangan di Dua Front), menyatakan bahwa perjuangan selanjutnya akan lebih berat dan pemuda Indonesia tidak akan ada yang dapat menghindarinya. Mereka harus berusaha mengerahkan semua kemampuannya jika ingin mencapai kemerdekaan.
Para pemimpin Perhimpunan Indonesia menyatakan bahwa organisasi mereka merupakan organisasi pergerakan nasional. Sebagai kelompok elite serta golongan menengah baru, mereka harus memainkan peran pentingnya sebagai agen pengubah masyarakat dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka, dari masyarakat terbelenggu menjadi masyarakat bebas, dan dari masyarakat yang bodoh menjadi masyarakat yang pintar. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Salah seorang pemimpin Perhimpunan Indonesia, Moh. Hatta, dengan penuh semangat menyerukan bersatunya semua unsur nasionalis Indonesia.
Di antara empat pikiran pokok ideologi Perhimpunan Indonesia, pokok pikiran "merdeka" merupakan kuncinya. Keempat pokok pikiran itu adalah kesatuan nasional, kemerdekaan, nonkooperatif, dan kemandirian.
Ideologi Perhimpunan Indonesia yang terdiri dari empat gagasan telah disetujui pada Januari 1925. Keempat gagasan tersebut adalah sebagai berikut: (1) membentuk suatu negara Indonesia yang merdeka; (2) partisipasi seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam suatu perjuangan terpadu untuk mencapai kemerdekaan; (3) konflik kepentingan antara penjajah dan yang dijajah harus dilawan dengan mempertajam dan mempertegas konflik. Konflik ditujukan untuk melawan penjajah; dan (4) pengaruh buruk penjajahan Belanda terhadap kesehatan fisik dan psikis bangsa Indonesia harus segera dipulihkan dan dinormalkan dengan cara terus berjuang mencapai kemerdekaan.
Berkembangnya paham marxisme, leninisme, dan sosialisme di Eropa mengenai perjuangan kelas dan konflik antara kaum kapitalis dan kaum proletar telah mempengaruhi cara pandang tokoh-tokoh pergerakan nasional yang tinggal di Belanda, Eropa. Oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, paham-paham tersebut diaplikasikan dalam ideologi pergerakan nasional. Mereka memandang bahwa rakyat negeri jajahan adalah sebagai kaum proletar yang tertindas akibat imperialisme yang identik dengan kapitalisme. Tokoh pergerakan, seperti Semaun, dibuang ke Amsterdam, Mohammad Hatta, Ali Sastroamidojo, Gatot Mangkupraja, dan Subarjo adalah penganut paham-paham baru dari Eropa tersebut.
Paham marxis, leninis, dan sosialis telah memberikan dorongan kepada mahasiswa dalam menumbuhkan semangat perjuangan bangsa kulit sawo matang Indonesia dengan bangsa kulit putih Belanda.
Dalam melakukan kegiatan politiknya, para mahasiswa Indonesia di Belanda sering mengadakan pertemuan, diskusi ilmiah dan politik diantara mereka sendiri serta dengan berbagai mahasiswa lainnya di negeri Belanda. Tujuannya adalah untuk mengembangkan persamaan pandangan serta menggalang simpati baik dari Indonesia, dunia internasional, maupun dari orang Belanda sendiri tentang Indonesia merdeka.
Oleh karena itu, PI menganjurkan agar semua organisasi pergerakan nasional menjadikan konsep Indonesia merdeka sebagai program utamanya.
Seruan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda terhadap organisasi pergerakan di Indonesia untuk meningkatkan aktifitas politik mendapat sambutan di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah PKI.
Pada November 1926, komite revolusioner PKI mengadakan pemberontakan di Jawa Barat. Januari 1927, PKI juga mengulangi aksinya di pantai barat Sumatra. Namun kedua aksi ini mengalami kegagalan. Pemberontakan PKI yang gagal di Banten dianggap tanggung jawab PI di Negeri Belanda. Setelah terjadi pemberontakan tersebut pemerintahan kolonial Belanda berusaha menangkap para pemimpin PI di Belanda. Tokoh-tokoh PI, seperti Ali Sastroamidjojo, Abdul Karim, MJusuf, dan Moh. Hatta dianggap memiliki hubungan dekat dengan Moskow, sebagai markas gerakan comintern. Akibat tuduhan itu mereka ditangkap, kemudian diadili atas tuduhan makar terhadap pemerintah.
Karena pembelaan mereka, akhirnya mereka dibebaskan setelah tidak terbukti terlibat dalam pemberontakan tersebut. Dalam pidato pembelaannya, mereka menjelaskan bahwa PI hanya sekedar membicarakan kemungkinan tindak kekerasan, kecuali pemerintah Belanda memikirkan tentang kemerdekaan Indonesia. Pembebasan mereka dari tuduhan tersebut dirayakan oleh anggota-anggota PI dan partai-partai nasionalis Indonesia, karena dianggap sebagai suatu kemenangan gerakan nasionalis atas negeri kolonial Belanda. Karena kemenangan tersebut, maka kaum nasionalis Indonesia di Belanda semakin mendapat simpati massa di Belanda.
Perhimpunan Indonesia mempunyai peran penting dalam pergerakan nasionalis Indonesia, walaupun organisasi ini berdiri di Belanda dan banyak bergerak di negeri tersebut. Peran tersebut antara lain: (1) sebagai pembuka keterkungkungan psikologis bangsa Indonesia dan kekuasaan sistem kolonial; (2) pengembang ideologi sekuler sehingga bisa mendorong semangat revolusioner dan nasionalis; (3) mempersatukan unsur golongan ke dalam organisasi secara keseluruhan; (4) memperkenalkan istilah Indonesia untuk mengembangkan jati diri nasional dan tidak bersifat kedaerahan; dan (5) sebagai organisasi kebangsaan yang paling orsinil dalam mempropagandakan ideologi Indonesia Merdeka.
8. Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
PPKI merupakan organisasi yang didirikan sebagai upaya untuk mengumpulkan berbagai macam organisasi sosial politik menjadi satu, agar bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam melawan penjajah Belanda.
Terbentuknya gagasan tentang persatuan Indonesia dilatarbelakangi adanya kesadaran dikalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional bahwa berjuang hanya melalui masing-masing organisasi pergerakan nasional tidak akan membawa hasil. Dengan perjuangan sendiri-sendiri akan mudah ditumpas oleh pemerintah kolonial. Terbukti, PKI yang melakukan pemberontakan sendiri juga telah gagal dan berakhir dengan dilarangnya partai politik tersebut.
Ir. Soekarno merupakan salah satu tokoh yang merasa yakin benar bahwa front bersama sangatlah penting bagi mempersatukan perjuangan politik pergerakan nasional Indonesia. Dalam merealisasikan ide ini, Soekarno dibantu oleh Sukiman, mengajak PSI untuk turut bergabung.
Namun ide ini ditolak oleh PSI dengan alasan bahwa sebagian tokoh PNI dan Soekarno sendiri dianggap sebagai didikan Belanda, karena itu diragukan kenasionalisannya. Sebagian kalangan pergerakan nasional Indonesia yang masih berpandangan kolot masih menganggap bahwa mereka yang bukan dididik dan dibesarkan di Indonesia tidak memiliki pandangan positif tentang kemerdekaan Indonesia.
Pada tanggal 17-18 Desember 1927 diputuskan untuk dibentuk Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Perhimpunan ini menampung beberapa organisasi pergerakan nasional, seperti PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia.
PPPKI dianggap telah mampu mengimbangi kekuatan pemerintah Belanda. PPPKI juga diharapkan mampu mempersatukan dan menjadikan gerakan-gerakan politik nasional berada dalam satu koordinasi yang baik. PPPKI terus berkembang dan memiliki daya tarik tersendiri bagi parpol-parpol yang ada di Indonesia. PSI dan BU merupakan salah satu yang memberikan perhatian khusus terhadap ideologi nasionalis sekuler.
Kongres PPPKI I diselenggarakan pada 2 September 1928 di Surabaya. Para wakil parpol berharap bahwa kongres ini merupakan kongres yang dapat membawa Indonesia ke era baru gerakan kebangsaan. Kongres menunjuk Soetomo sebagai ketua Majelis Pertimbangan PPPKI. Sebagai ketua, Soetomo berhasil mempersatukan kaum moderat dan kaum radikal di tubuh PPPKI. Kongres juga menganjurkan agar dibentuknya seksi PPPKI daerah agar memudahkan sekaligus memantapkan PPPKI dalam kesadaran nasionalisnya.
PPPKI ternyata tidak mampu mewujudkan cita-cita idealnya, karena terjadi pertentangan antara tokoh-tokoh partai, seperti pertentangan antara PNI Baru dan Partindo. Perhimpunan ini akhirnya tidak memiliki peran apapun di panggung politik, meskipun segala upaya sudah dilakukan Soekarno dalam rangka mempersatukan partai-partai yang ada.
Intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap perhimpunan ini juga menjadi salah satu penyebab semakin menurunnya peran perhimpunan ini dalam pergerakan nasional. Hal ini sangat disayangkan karena bergabungnya beberapa parpol dalam sebuah himpunan dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.
9. Partai Indonesia Raya (Parindra)
Parindra adalah salah satu organisasi yang didirikan sebagai upaya untuk mempersatukan persepsi di antara organisasi pergerakan nasional. Mereka menyadari bahwa hanya dengan persatuan, cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan. Upaya tersebut terus dilakukan dalam rapat-rapat, diskusi, dan surat kabar.
Salah satu surat kabar yang menampung gagasan persatuan adalah "Soeloeh Rayat Indonesia." Surat kabar ini antara lain dimanfaatkan oleh Kelompok Studi Indonesia di Surabaya untuk menyerukan konsepsinya bahwa perbedaan golongan pendukung nonkooperasi dan pendukung kooperasi tidaklah harus dibesar-besarkan. Menurut mereka, tujuan pergerakan saat ini adalah mengangkat rakyat Indonesia dari penderitaan berkepanjangan, baik itu melalui kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik.
Pada November 1930 kelompok studi ini mengubah namanya menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI). Meskipun berusaha mengutamakan agitasi politik, PBI lebih terlihat sebagai partai lokal Surabaya yang berorientasi pada kerakyatan. Perkumpulan Rukun Tani yang didirikannya menjadi sarana perbaikan dan kesejahteraan petani.
Dengan basis tersebut, PBI mendapat dukungan luas di pedesaan sehingga pada 1932 organisasi ini sudah memiliki anggota 2500 orang dengan 30 cabang. Pada tahun yang sama diadakan kongres yang menetapkan penggalakan koperasi, serikat sekerja dan pengajaran. Pada 1934, diadakan kongres di Malang, yang menetapkan bahwa PBI akan lebih memajukan pendidikan rakyat.
PBI menggandeng BU untuk bekerja sama dalam upaya untuk menggalang persatuan. Dari kerja sama yang telah disepakati tersebut disepakati untuk membentuk Partai Indonesia Raya atau Parindra pada 1935 dengan menggabungkan organisasi lainnya, seperti Sarikat Celebes, Sarikat Sumatra, Sarikat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, dan Tirtayasa. Parindra memiliki tujuan mencapai Indonesia mulia dan sempurna. Keunikan Parindra dibanding partai yang lainnya adalah bahwa partai ini bersifat kooperasi dan dalam beberapa kegiatannya juga nonkooperasi. Kongres I Parindra yang diselenggarakan pada Mei 1937 di Jakarta diputuskan bahwa Parindra bersikap kooperatif dan anggota yang ada dalam dewan harus loyal pada partainya. KRMH Wuryaningrat yang menggantikan Sutomo sebagai ketua berusaha dengan keras untuk mencapai perbaikan ekonomi rakyat, pengangguran, peradilan, dan kemiskinan. Dalam memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat, Parindra telah berjasa mendirikan Perkumpulan Rukun Tani, Rukun Pelayaran Indonesia dan Bank Nasional Indonesia.
10. Gabungan Politik Indonesia (Gapi)
Sebelum Gapi dibentuk, tokoh-tokoh pergerakan nasional masih mencari jalan lain agar perjuangan mereka mencapai kemerdekaan segera dapat diraih. Ternyata jalan perjuangan kooperatif dan nonkooperatif masih menghadapi jalan buntu. Tindakan Belanda yang menutup jalan gerakan non kooperatif dan mengharuskan gerakan yang kooperatif untuk selalu meminta izin terhadap Belanda, telah membuat kesal bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui Volksraad, partai-partai mengeluarkan petisi pada 15 Juli 1936.
Petisi yang dikenal sebagai Petisi Sutarjo tersebut berisi usulan kepada pemerintah Belanda untuk mengadakan konferensi membahas tentang status politik Hindia Belanda di Indonesia. Ia menuntut kejelasan status politik Belanda pada 10 tahun mendatang. Selain itu, petisi ini juga bertujuan untuk mendorong rakyat memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dan matang di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Petisi tersebut ditandatangani oleh Sutardjo, I.J. Kasimo, Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong. Petisi Sutardjo ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini tentu saja membuat para tokoh pergerakan dan pendukungnya merasa sangat kecewa. Apalagi setelah petisi tersebut tidak jelas kedudukannya selama dua tahun, apakah ditolak atau diterima. Meskipun begitu, kejadian tersebut telah mendorong semangat baru bangsa Indonesia untuk mencari jalan lain dalam pergerakan nasional. Perbedaan pendapat dan krisis baru di antara tokoh-tokoh pergerakan nasional masih terus tampak.
Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional, tampillah seorang tokoh yang berusaha untuk mengurangi konflik dan menyamakan persepsi kembali tentang betapa pentingnya kesatuan di antara partai-partai politik nasional. Tokoh tersebut adalah M.Husni Thamrin yang memelopori berdirinya sebuah organisasi baru, yaitu Gabungan Politik Indonesia (Gapi), pada 21 Mei 1939. Gapi merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan PSII.
Langkah selanjutnya yang ditempuh Gapi adalah pada 24 Desember 1939, dengan membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI).
Tujuan utama dari kongres ini adalah "Indonesia Berparlemen."Resolusi Gapi ditanggapi dingin oleh pemerintah kolonial. Untuk meredam gerakan nasionalis, pemerintah kolonial segera membentuk Komisi Visman, sebuah komisi yang ditujukan untuk menyelidiki keinginan bangsa Indonesia. Komisi ini bekerja tidak jujur dan lebih memihak kepada penguasa Belanda, sehingga pemerintah Belanda hanya berjanji memberikan status dominion kepada Indonesia di kemudian hari. Di mata sebagian kaum nasionalis, komisi ini dianggap sebagai cara pemerintah kolonial untuk mengulur-ngulur waktu tentang tuntutan bangsa Indonesia.
Gapi yang tetap teguh pada pendiriannya, segera merubah KRI menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) padal 14 September 1941. Mr.Sartono diangkat sebagai ketua. Organisasi ini beranggotakan Gapi sebagai wakil federasi organisasi politik, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai wakil organisasi Islam, dan PVPN sebagai federasi serikat sekerja dan pegawai negeri.
Pada September 1942, MRI berhasil menyelenggarakan Kongres II di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri ole h MIAI, PVPN, Kongres Perempuan Indonesia, Isteri Indonesia, Perti, Parindra, Gerindo, Pasundan, PII, PPKI, PAI, NU, PPBB, Muhammadiyah, PMM, Taman Siswa, dan PSII. Pada saat itu, MRI merupakan organisasi yang paling maju karena telah berhasil menggabungkan organisasi politik, sosial, dan keagamaan dalan satu wadah.
Nasionalisme adalah suatu gerakan yang bersifat politik dan sosial dari kelompok-kelompok bangsa yang bersifat politik dan sosial dari kelompok-kelompok bangsa yang memiliki persamaan budaya, bahasa, wilayah, serta persamaan cita-cita dan tujuan. Paham baru di Eropa tersebut berdampak luas ke wilayah Asia-Afrika. Hal itu terlihat dari banyaknya gerakan yang menentang penjajahan dan gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan setiap bangsa Asia dan Afrika.
Peristiwa-peristiwa penting antara Perang Dunia I dan II, antara lain Perang Dunia I, Perjanjian Versailes, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Perang Dunia II, dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pergerakan nasional Indonesia yang terjadi pada awal abad ke-20 dapat diartikan sebagai pergerakan di seluruh bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang terhimpun dalam organisasi-organisasi pergerakan dan yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, dan politik serta untuk memperoleh kemerdekaan yang meliputi seluruh bangsa dari penjajah Belanda. Organisasi pergerakan nasional yang pernah lahir di Indonesia antara lain, Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partiij, PNI, Partindo, PKI, Taman Siswa, Perhimpunan Indonesia, Parindra, Muhammadiyah, PPPKI, dan PPPI.
Sedangkan organisasi pemuda di antaranya Trikoro Dharmo, Jong Celebes, Jong Sumatra Bond, PPPI, Jong Indonesia, dan Indonesia Muda. Demikian pula pada pergerakan kaum wanita Indonesia yang dipelopori oleh R.A. Kartini dan Dewi Sartika.
Pada 15 Juli 1936, bangsa Indonesia mengeluarkan Petisi Sutarjo yang berisi tentang usulan untuk mengadakan konferensi membahas status politik Hindia Belanda di Indonesia. Adapun Gapi yang merupakan organisasi gabungan dari beberapa partai-partai politik dan pergerakan nasional di Indonesia menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda agar "Indonesia Berparlemen."
11. Gerakan dan Organisasi Pemuda
Organisasi pemuda yang didirikan pada awal abad ke-20 meliputi organisasi-organisasi yang didukung oleh para pemuda di daerah. Salah satu di antaranya adalah Perkumpulan Pasundan. Perkumpulan ini didirikan pada 1914 dengan tujuan mempertinggi derajat kesopanan, kecerdasan, memperluas kesempatan kerja, dan penghidupan kegiatan masyarakat. Pemimpinnya adalah R. Kosasih Surakusumah, R.Otto Kusuma, dan R.A.A. Jatiningrat. Organisasi Pasundan merupakan organisasi semacam Budi Utomo bagi orang Sunda.
Pada masa sesudah sekitar 1909, di seluruh Indonesia banyak bermunculan organisasi-organisasi baru di kalangan elite terpelajar yang sebagian besar didasarkan atas identitas-identitas kesukuan. Misalnya Sarekat Ambon (1920), bertujuan untuk melindungi kepentingan orang-orang Ambon. Organisasi ini bersifat radikal, ingin berparlemen dan meminta pemerintahan sendiri. Perkumpulan yang lain adalah Jong Java (1918) yang keanggotaannya khusus untuk orang-orang Jawa. Organisasi lainnya yang berusaha menampung para pemuda dan mahasiswa adalah Sarekat Sumatera (Sumatranen Bond, 1918) yang merupakan kelompok mahasiswa Sumatra, Jong Minahasa (Pemuda Minahasa, 1918), yaitu organisasi untuk orang-orang Minahasa, dan Timorsch Verbond atau Persekutuan orang-orang Timor (1921) yang didirikan oleh orang-orang Timor dari Pulau Roti dan Sawu untuk melindungi kepentingan-kepentingan rakyat Timor.
Pada 1923 dibentuk pula Kaum Betawi di bawah pimpinan M.Husni Thamrin yang berusaha memajukan hak-hak warga Betawi. Organisasi ini bertujuan memajukan perdagangan, pertukaran pengajar. MH. Thamrin kemudian menjadi anggota Volksraad dan Ketua Fraksi Nasional. Pendirian organisasi kepemudaan di atas tidak hanya mencerminkan adanya kegairahan baru untuk berorganisasi pada zaman pergerakan nasional, namun juga mencerminkan kuatnya identitas-identitas kesukuan dan kemasyarakatan yang terus berlangsung. Unsur-unsur etnosentrismenya juga masih ada dengan mengisolasi diri, tetapi regionalisme itu juga perlahan dapat menciptakan nasionalisme. Regionalisme itu selalu dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk memecah belah dengan melakukan infiltrasi.
Perkumpulan pemuda didirikan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Perkumpulan pemuda pertama adalah Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia) yang berdiri pada 7 Maret 1915 di gedung perkumpulan Budi Utomo. Tri Koro Dharmo bertujuan untuk mengadakan suatu tempat latihan untuk calon-calon pemuda nasional. Cinta tanah air menjadi dorongan bagi berdirinya organisasi ini. Organisasi ini kemudian diganti namanya menjadi Jong Java yang orientasinya lebih luas dari sekedar organisasi daerah, serta berorientasi pada pergerakan rakyat. Setelah berkembangnya rasa nasionalisme pada akhir Perang Dunia I, kegiatan Jong Java beralih ke politik. Dalam kongresnya pada 1926 di Solo, organisasi ini memiliki anggaran dasar yang menyebutkan ingin menghidupkan rasa persatuan dengan seluruh bangsa Indonesia dan bekerja sama dengan semua organisasi pemuda yang ada guna membentuk kesatuan Indonesia. Organisasi Jong Java dan yang lainnya dibubarkan dan diganti dengan Indonesia Muda yang bertujuan Indonesia merdeka.
Di Sumatra, lahir Jong Sumatra Bond pada 9 Desember 1927 dengan tujuan memperkokoh ikatan sesama murid Sumatera dan mengembangkan kebudayaan Sumatra. Organisasi ini dipimpin oleh M.Yamin. Kehadiran organisasi ini segera diikuti dengan berdirinya Jong Minahasa dan Jong Celebes.
Pada Kongres Pemuda I, Mei 1926, untuk pertama kalinya beberapa organisasi pemuda berhasil dikumpulkan dalam sebuah kongres. Kongres yang dipimpin oleh M. Tabrani ini dihadiri Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Islamieten Bond, dan Perkumpulan Pemuda Theosofi. Walaupun tidak berhasil membuat fusi, mereka telah sepakat tentang paham persatuan. Baru pada 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II di gedung Indonesische Club Kramat No. 106 Jakarta, dapat dipadukan semua organisasi pemuda menjadi satu kekuatan nasional. Kesepakatan tersebut diikuti dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang terkenal dengan Sumpah Pemuda, yang isinya:
1. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.
2. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
3. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Kongres berhasil menetapkan Sumpah Pemuda yang nantinya dijadikan landasan perjuangan Indonesia merdeka. Pada malam penutupan, untuk pertama kali diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh WR. Supratman. Selanjutnya, PNI, PPPI, Indonesia Muda, dan seluruh perkumpulan pemuda mengaku Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.
12. Organisasi Kepanduan
Selain organisaasi pemuda yang sifatnya politis, lahir pula organiasi kepanduan. Kepanduan mulai ada pada permulaan Perang Dunia I. Kegiatannya difokuskan pada olah raga dengan anggotanya sebagian besar dari kalangan murid-murid sekolah, baik sekolah pribumi maupun Belanda.
Salah satu organisasi kepanduan adalah Ned Indische Badvinders Vereeniging (NIPV). Organisasi ini merupakan kepanduan campuran pertama yang didirikan pada 1917. Organisasi kepanduan Indonesia yang pertama adalah Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) didirikan di Solo (1916) oleh Mangkunegoro VII.
Setelah 1920, organisasi kepanduan berkembang sejalan dengan berkembangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Dalam organisasi politikpun terdapat organisasi kepanduan, seperti Sarekat Islam Afdeling Pandu, Hizbul Wathon, dan Nationale Islamitische Padvinderij.
Pada 1938, didirikan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduaan untuk menampung organisasi-organisasi kepanduan yang sudah ada. Organisasi tersebut pada Februari 1941 mengadakan perkemahan bersama.
13. Gerakan Wanita
Pergerakan nasional Indonesia tidak hanya di bidang politik melainkan juga sosial dan wanita. Salah seorang tokoh wanita yang menyuarakan pentingnya emansipasi antara pria dan wanita adalah RA.
Kartini. Dia kemudian dinggap sebagai pelopor gerakan emansipasi yang dalam tulisan-tulisannya menuntut agar wanita Indonesia diberi pendidikan karena mereka memikul tugas sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anaka-naknya.
Buku Kartini yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku yang berisi kumpulan surat-surat Kartini tentang berbagai buah pikirannya. Buku ini ditulis oleh Abendanon pada 1899. Isinya antara lain tentang posisi wanita dalam keluarga, adat istiadat, dan keterbelakangan wanita.
Karena senang membaca dan bergaul dengan berbagai kalangan, Kartini memiliki padangan yang positif tentang betapa pentingnya memajukan kaum wanita. Dengan belajar sungguh-sungguh, dia berpendapat bahwa memajukan kaumnya dan menolak konservatisme adalah sangat penting.
Demikian juga adat yang mengharuskan wanita hanya tinggal di dalam rumah harus dirombak. Kartini meminta agar rakyat Indonesia diberi pendidikan karena pendidikan merupakan masalah pokok bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan tersebut bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga kaum wanita. Pendidikan yang diperoleh itu selain untuk mengasah intelegensi, juga untuk membangun sopan santun dan kesusilaan. Kunci kemajuan wanita menurut Kartini adalah kombinasi antara kebudayaan Barat dan Timur.
Perkumpulan atau organisasi wanita yang muncul di masa pergerakan diantaranya adalah Putri Mardika (1912) yang bertujuan memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan dengan memberikan penerangan dan bantuan dana. Demikian pula dengan sekolah Kaoetamaan Istri yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika di Bandung pada 1904. Sekolah Kartini juga didirikan di Jakarta pada 1913, di Madiun, Malang dan Cirebon, Pekalongan, Indramayu, Surabaya, dan Rembang.
Selanjutnya, pada 1920 mulai muncul perkumpulan wanita yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Di Minahasa, berdiri De Gorontalosche Mohammedaansche Vrouwen Vereeniging. Di Yogyakarta lahir perkumpulan Wanita Utomo yang mulai memasukan perempuan ke dalam kegiatan dasar pekerjaan.
Corak kebangsaan sudah mulai mempengaruhi pergerakan wanita sejak 1920, hal ini ditandai dengan adanya Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada 1928. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Ny. Sukamto (Wanito Utomo), Nyi Hajar Dewantara (Taman Siswa bagian wanita), dan Nona Suyatin (Pemuda Indonesia bagian keputrian). Tujuan kongres Perempuan Indonesia adalah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan di antara per kumpulan wanita ter sebut. Dalam rapat itu dibicarakan soal nasib wanita dalam perkawinan dan poligami.
Dalam kongres itu pada umumnya disepakati untuk memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan yang berhaluan kooperatif. Hasil kongres yang terpenting adalah dibentuknya federasi perkumpulan wanita, bernama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI).
Kongres Perempuan Indonesia II diadakan membicarakan tentang masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Dalam konggres tersebut, pergerakan wanita Indonesia mendapat perhatian dari Komite Perempuan Sedunia yang berkedudukan di Paris.
Kongres Perempuan III berlangsung 1938, menyetujui suatu rencana undang-undang perkawinan modern, membicarakan masalah politik, antara lain hak pilih dan dipilih bagi kaum wanita untuk Badan Perwakilan. Selain itu, kongres memutuskan pada 22 Desember menjadi Hari Ibu, dengan menyatakan bahwa peringatan Hari Ibu tiap tahun diharapkan akan menambah kesadaran kaum wanita Indonesia akan kewajibannya sebagai Ibu Bangsa.
E. Gagasan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Serta Terbentuknya Identitas Kebangsaan Indonesia
Ir. Sukarno memandang perlu untuk penghimpun seluruh kekuatan Nasional di bawah satu kesatuan dan membentuk feserasi partai – partai Politik yang sekaligus merupakan “ fron saka matang yang mampu menghadapi belanda. Upaya Ir Sukarno di kemukakan dalam suatu rapat yang di hadiri oleh berbagai organisasi da bandung. Rapat tersebut mencapai kesepakatan wakil – wakil PSI, BU, PNI. Kaum nasionalisme di segala aliran menyambut pembentukan PPPKI yang di pandang sebagai imbangnya kekuatan dalam menghadapi pemerintah.
b. Perkembangan PPPKI
Kongres PPPKI pertama di selenggarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. Wali – wali partai politik menyatakan harapanya bahwa kongres itu merupakan pemulaan erabaru bagi gerakan kebangsaan.Rapat kerja selanjutya membahas masalah pendidikan nasional, Bank Nasional, dan cara – cara memperkuat kerja sama.
Komisi itu terdiri dari Tjokrominoto ( PSI ), Ir Sukarno ( PNI ), Otto Soebrata ( Pasundab ) hdan Tamrin ( Kaum betawi ). Yang menyiapkan program aksi jangka pendek.
Sementara itu kongres berhasil menunjuk sutomo sebagai ketua majelis Pertimbangan PPPKI, Dan rupanya dia dapat mengatasi perbedaan pendapat antara kelompok moderen dan rodikal.
Kongres Indonesia raya di adakan di Surabaya pada awal bulan januari 1931. kongres ini di maksutkan untuk semua orfganisasi politik dan Nonpolitik.
c. Perpecahan dalam tubuh PPPKI
Pada akhir tahun 1929 Peroses keruntuhan PPPKI di pecahkan oleh “ menyelundupkan propoketor kedalam organisasi politik dalam kongres PPPKI di solo ( 25 – 27 Desember 1929 ) Jenis perpecahan semakin terang ukarena istilah “ Kebangsaan” dipersoalkan kembali lagi.
2. Kongres Pemuda
Kongres pemuda 1 di adakan pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926 di Jakarta dengan dipipin oleh Muh Tabrani dari jang java. Tujuan kongres ini adalah membenntuk badan senteral memajukan paham persatuan kebangsaan, dan mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan.
Kongres pemuda II Perkumpulan semua tang memegang peranan aktif dlam kongres pemuda Indonesia II adalah Pemuda Indonesia dan PPKI .
Pemuda Indonesia adalah perkumpulan pemuda yang bersifat Nasional dan meninggalkan sifat kedaerahanya.
PPPKI adalah Perkumpulan dari para Mahasiswa Recht Shooigeschar dan ASTOVIA. Organisasi ini didirikan pada bulan September 1929 di Jakarta oleh beberapa mahasiswa di antaranya sugondo, suwiryo, dan susalit anggota nya
Terdiri dari para mahasiswa Jakarta dan bandung
Hal terpenting dalam kongres pemuda II adalah disutujui usul resolusi yang di rancang oleh Muhamad Yamin, yakni sumpah pemuda yang berisi Satu Bangsa, Satu Nusa, dan satu Bahasa Indonesia.
3. Partai Indonesia Raya ( Perida )
a. Latar Belakang Berdirinya Prindra
Pada bulan November 1930 kelompok study itu mengubah namanya menjadi PBI. Sutomo dan Elit baru lainya berkewajiban memperbaiki kesejahteraan rakyat.meskipun PBI berusaha mengatasi agitasi kpolitik seperti PNI tetapi ia harus lebih hati – hati dalam fron politik. PBI lebih menunjukan partai local denngan Surabaya sebagai pusatnya. Ruku tani yang di dirikan PBI Pengaruhnya luas di kalangan petani, lebih – lebih pada masa depresi ekonomi.
b. Tujuan Parindra
Tidak jauh berbeda dengan PBI yang menginginkan Indonesia mulai dan sempurna. Dalam politik Parindra bersikap nonkoperasi yang isidentil artinya apa bila ada kejadian yang sangat mengecewakan organisasi itu. Maka putuskan untuk sementara menarik wakil – wakil dari dalam badan perwakilan.
Dalam kongres pertama yang di selenggarakan di Jakarta pada bulan Mai 1937 diputuskan bahwa parindra harus bersikap kooperatif dan anggota yang ada di dalam dewan harus tetap loyal pada partainya. Sutomo sebagai ketua parindra, di gantikan oleh K.K.M.H. Wuryaningrat. Ia sangat menekatkan perbaikan ekonomi rakyat, Pengangguran, Pemburuhan , Kemiskinan, Peradilan, dll.
4. Gabungan Politik Indonesia ( GAPI )
a. Petisi Sutarja
Petisi yang di tandatangani I.J, Kasimo , Katulangit, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong dapat di pandang sebagai upaya untuk keluar dari jalan sempit yang di lalui para Nasional Berbagai pihak memberikan keritik sebagian mengatakan bahwa penganjur petisi itu tidak ada bedanya dengan peminta – minta yang minta di kasiani, sedangkan yang lain mengatakan petisi itu mengurasi perjuangan otonomi. Pada umumnya pihak belanda melontak petisi itu dan vaderlendse club (vc ) menganggap hal itu terlalu premature.
b. Gabungan Politik Indonesia ( GAPI ) dan Indonesia Berparlemen
1. Latar belakag berdirinya GAPI
Untuk mengatasi kerisis kekuatan nasional ini, M.H Thamrin mencari jalan keluar yang di tempuhn ya melalui pembentukan Organisasi baru yaitu mendirikan gapi pada tanggal 21 Mei 1939. Organisasi ini adalah gabungan dari parindra, Gerindo, persatuan minahasa, partai Islam , Indonesia dan PII.
Dari banyaknya partai yang tergabung jelas dari organisasi itu ingin membentuk satu kesatuan Nasional baru yang lebih efektif dari padabergerak sendiri – sendiri. Itu semua adalah dorongan dari dalam yang inginmembentuk wadah baru yang memobilisasi masa, sedangkan dorongan dari luar berupa ancaman perang yang segera timbul karena jepang sudah nergerak keselatan. Kerja sama ini dapat di realisasikan jika rakyat Indonesia di beri hak – hak baru.
2. Perkembangan GAPI
Pada tanggal 24 Oktober 1939 Gapi membentuk sebuah badan Kongrs Rakyat Indonesia ( KRI ) yang bertujuan untuk membahagiakan dan memakmurkan penduduk. Untuk lebih mengaktifkan perjuangan Gapi , KRI yang sudah ada itu di ubah menjadi majelis rakyat Indonesia (MRI) dalam sebuah konprensi di Yogyakarta pada tangal 14 September 1994.
Organisasi yang terakhir ini di pandu sebagai bentuk yang paling maju karena di dalamnya tergabung tidak hanya organisai politik tetapi juga organisai sosial dan keagamaan. Pemilihan pengurus dewan pemimpin yang di adakan pada bulan November 1941 memilih Mr. Sastoro sebagai ketua.
C. Komisi visman
Satu-satunya kaum Nasionalisme yang di penuhi untuk pemerintah ialah pembentukan visman pada bulan Maret 1941.
Yang kata lahir, sebenarnya komisi visman ini pun juga tidak memusatkan dan boleh di katakana bahwa komisi ini bahwa hanya sekedar memberi angina karena nasionalis dan tidak sungguh ingin mengadakan perubahan ketatanegaraan bagi Indonesia.
KESIMPULAN
Konres PPPKI pertama di selengarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. wakil-wakil partai politik menyatakan harapan nya bahwa kongres itu merupakan era baru bagi gerakan kebangsaan. Sementara itu, kongres berhasil menunjuk Sutomo sebagai ketua majelis pertimbangan PPPKI.
Kongres pemuda 1 di adakan pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926 di Jakarta dengan pimpinan Muhamad Thabrani. Tujuan kingres ini adalah membentuk badn sentral, dan mempererat di antara semua perkumpulan pemuda kebansaan.
Hal terpenting dalam kongres pemuda 11 adalah di setujui usul resolusiu yang di rancan oleh Muhamad Yamin, yakni sumpah pemuda yang berisi satu bangsa, satu Nusa dan satu bahasa Indonesia.
Tujuan parindra adalah tidak jauh berbeda dengan PBI yang mengiginkan Indonesia mulia dan sempurna. Dalam politiknya bersikap non-komperatif yang isidentil artinya apabila ada kejadian yang sangat mengecewakan organisai itu, maka di putuskan untuk sementara menarik wakil-wakil nya dari dalam perwakilan.
i like it